Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kenaikan pungutan dari industri jasa keuangan pada tahun depan mencapai Rp 8,52 triliun. Angka ini tumbuh 5,6% secara tahunan (YoY).

Sedangkan pada tahun ini, OJK menargetkan pungutan dari industri jasa keuangan hanya senilai Rp 8,07 triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pihaknya optimistis pada tahun 2025 pungutan dari industri jasa keuangan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini.

Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi dapat mencapai sekitar 5,25% pada tahun depan, sehingga diharapkan pertumbuhan ini terefleksi pada jasa keuangan.

“Kemudian, dasar pungutan, yaitu aset dan pendapatan jasa keuangan juga diperkirakan bertumbuh, ini alasan pungutan naik," kata Mirza dalam Konferensi Pers RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9).

Selain itu, Mirza menyebutkan, hingga 31 Agustus 2024, realisasi dari pungutan OJK tercatat sebesar Rp 4,32 triliun atau telah mencapai 53,5% dari target 2024.

Sebagai informasi, pungutan OJK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mirza menjelaskan bahwa pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Penerimaan pungutan tahun berjalan digunakan untuk anggaran tahun berikutnya.

Adapun pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (recycling) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dangood governance.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kenaikan pungutan dari industri jasa keuangan sebesar 5,6% secara tahunan (YoY) menjadi Rp8,52 triliun. Pada tahun ini, pungutan OJK ditargetkan senilai Rp8,07 triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan terkait dengan kenaikan target pungutan OJK pada 2025, iuran atau pungutan tersebut banyak tergantung pada perkembangan aset industri jasa keuangan.

Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksi sekitar 5,25%, sehingga diharapkan pertumbuhan ini terefleksi pada jasa keuangan.

"Dasar pungutan, yaitu aset dan pendapatan jasa keuangan juga diperkirakan bertumbuh, ini alasan pungutan naik," jelasnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Sementara, hingga 31 Agustus 2024, Mirza menyebutkan realisasi dari pungutan OJK tercatat senilai Rp4,32 triliun atau 53,5% dari target.

Sebagai informasi, pungutan OJK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Penerimaan pungutan tahun berjalan digunakan untuk anggaran tahun berikutnya.

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (recycling) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan good governance.

Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.