Pejabat Badan Gizi Nasional yang mengurus program makan gratis didominasi purnawirawan TNI.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan jajaran anak buahnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan seluruh jajaran eselon I itu sudah resmi dilantik.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I (Badan Gizi Nasional), kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Kedua, Sekretaris Utama Brigjen Purnawirawan Sarwono yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Dadan menyebut Jimmy baru saja pensiun dari jabatan inspektur di Kemenhan.

"Berikutnya (keempat), Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Tigor Pangaribuan. Ini sebelumnya sebagai direktur SDM di PT Timah dan 30 tahun malang melintang sebagai profesional di perusahaan multinasional menggawangi bidang sistem dan tata kelola, termasuk SDM," jelas Dadan.

Pejabat eselon I kelima juga purnawirawan TNI. Ia adalah Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen Purnawirawan Suardi, yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan.

Sedangkan yang keenam adalah Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo. Ia sebelumnya adalah deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terakhir alias yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Dadang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal potensi pertahanan Kemenhan.

"Kemudian, kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III. Kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," ungkapnya.

"Jadi, kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan baik," tambah Dadan.

Bos Badan Gizi Dadan Hindayana menegaskan ia dan jajarannya sekarang berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) inisial DSH terkait kasus korupsi.

Penyidik Jampidmil, pun melakukan penahanan terhadap DSH dalam kasus yang merugikan negara Rp 55 miliar itu. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, DSH ditahan di Rutan Salemba cabang Kejakgung untuk penyidikan lanjutan.

“Diketahui sebelumnya, bahwa tersangka DSH ditangkap oleh tim satgas SIRI Kejaksaan Agung karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan sebagai saksi,” kata Harli, dalam siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Harli melanjutkan, karena pemangkiran berkali-kali itu, penyidik koneksitas Jampidmil bersama Satgas SIRI Kejakgung melakukan penangkapan. “Selanjutnya, dalam pemeriksaan, cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidik melakukan penahanan,” ujar Harli.

Jampidmil Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Indrajit menerangkan, kasus yang menajdi DSH sebagai tersangka sebetulnya terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia BRI).

DSH sebagai anggota TNI, selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong, Kabupaten Bogor, bersama-sama pegawai BRI mengajukan kredit BRIGuna senilai Rp 55 miliar di sejumlah kantor unit. “Sehingga merugikan negara kurang lebih Rp 55 miliar,” begitu kata Indrajit.

Dalam kasus ini, kata Indrajit, pegawai BRI yang turut membantu peran tersangka DSH, pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, Indrajit, dalam siaran pers Kejakgung tersebut, juga tak menyebutkan siapa tersangka yang berasal dari pegawai BRI itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer menetapkan oknum Purnawirawan TNI Dwi Singgih (DSH) sebagai tersangka di kasus pengajuan kredit fiktif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Hatli Siregar menyampaikan penetapan tersangka terhadap Dwi dilakukan pada Selasa (30/7/2024).

"Jampidmil yang terdiri dari Jaksa, Polisi Militer dan Oditur telah meningkatkan status saksi menjadi tersangka sekaligus melakukan Penahanan Ankum terhadap oknum Purnawirawan TNI Tersangka DSH," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Dia menjelaskan, DSH telah diamankan oleh Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung. Penangkapan itu dilakukan usai Dwi telah mangkir tiga kali saat dipanggil oleh Tim Penyidik Koneksitas.

Dwi selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong diduga telah bekerja sama dengan karyawan BRI yang telah ditetapkan tersangka telah mengajukan kredit fiktif yang merugikan BRI Rp55 miliar.

"Adapun peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong telah bekerja sama dengan oknum Pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan Kredit BRIguna secara fiktif sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp55 miliar," tutur Harli.

Harli menambahkan bahwa Dwi melakukan aksinya itu saat masih menjadi prajurit aktif TNI. Oleh sebab itu, Dwi dilakukan penahanan pertama melalui atasan yang berhak menghukum (Ankum) selama 20 hari di Rutan Salmeba Kejagung.

"Penahanan Ankum tersebut dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 30 Juli 2024 s.d 18 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," pungkasnya