REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024). Dengan putusan itu, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai disesuaikan dengan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan MK itu merupakan keputusan yang sangat progresif. Pasalnya, putusan itu akan kontestasi yang lebih adil dan menyajikan keragaman di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Putusan MK ini merekonstruksi syarat pencalonan yang lebih memudahkan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, baik pilkada gubernur ataupun bupati/wali kota," kata dia melalui keterangannya yang telah dikonfirmasi Republika, Selasa.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah harus memiliki kursi paling sedikit 20 persen di DPRD atau suara paling sedikit 25 persen hasil pemilu DPRD terakhir.

Dengan putusan MK Nomor 60, persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik menjadi disetarakan dengan persentase persyaratan pengajuan calon perseorangan di pilkada.

Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.252.897 orang di pemilu terakhir, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki setidaknya 7,5 persen suara sah di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024. Dengan begitu, PDIP dengan 850.174 suara atau 14,01 persen di Pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat mengusung pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Titi, putusan MK itu harus langsung berlaku di Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, putusan itu tidak mengatur soal syarat pengecualian baru bisa berlaku pada 2029.

"Putusan ini karakteristiknya hampir sama dengan putusan 90 tahun 2023 tentang syarat usia di pemilu presiden yang kemudian menjadi tiket atau digunakan sebagai basis pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka," ujar Titi.

Ia menilai, KPU masih memiliki waktu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Mengingat, pendaftaran pasangan calon baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

"Jadi waktunya masih sangat memadai untuk dilakukan penyesuaian. Tentu KPU harus menindaklanjuti putusan ini dengan segera dan jangan sampai kemudian hak konstitusional partai politik menjadi tercederai akibat tidak dilaksanakannya putusan ini," kata dia.

Titi mengapresiasi MK yang telah membuat putusan progresif itu. Ia juga mengapresiasi Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai pemohon dalam gugatan tersebut.

Ia berharap, partai politik dapat mengambil peluang dari putusan tersebut. Artinya, partai politik harus berani mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon kepala daerah.

"Pemilih juga tidak harus berhadapan dengan fenomena calon tunggal atau calon yang diusung oleh koalisi yang obesitas, sehingga melemahkan fungsi dan peran kontrol partai politik di parlemen yang juga bisa melemahkan efektivitas parlemen kita," kata Titi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 kian kecil. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak perubahan usia minimum calon kepala daerah yang diajukan dalam gugatan Undang-Undang Pilkada.

Tercatat, usia Kaesang menginjak 29 tahun. Padahal syarat usia minimum cagub-cawagub harus 30 tahun saat ditetapkan sebagai paslon.

Dalam putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 disebutkan syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika penetapan pasangan calon.

MK meyakini penghitungan syarat usia cakada wajib dihitung ketika penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah guna memperoleh kepastian hukum.

"Penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," kata Hakim MK Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (20/8/2024).

MK memandang ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun. Sebab MK meyakini penjelasannya telah jelas dipahami.

"Sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo," ucap Saldi.

MK juga memutuskan syarat usia minimal 30 tahun berlaku bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian minimal usia 25 tahun bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati.

Oleh karena itu, dari kalkulasi ini maka Kaesang berpeluang gagal dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada yang dihelat pada November 2024.

Pasalnya, Kaesang baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024. Padahal Kaesang diprediksi dicalonkan di Pilgub Jawa Tengah 2024 oleh beberapa partai politik guna mendampingi Ahmad Luthfi. Di antara yang mengajukan nama Kaesang yakni PAN dan Nasdem.

Diketahui, putusan MK ini berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Saat itu, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana pada akhir Mei 2024. Isi permohonannya meminta peraturan batas usia calon gubernur dan cawagub minimal 30 tahun dicabut.

Putusan MK lainnya yang juga tak kalah penting adalah terkait dengan ambang batas pengajuan calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Putusan ini membuka peluang Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilgub DKI. Anies bisa maju jika PDIP maupun parpol diluar non-KIM memberikan lampu hijau untuk maju.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP memandang peluang untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 belum tertutup. Tapi hal itu mesti diputuskan lebih lanjut oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Juru Bicara PDIP Chico Hakim merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada menyangkut partai politik yang tak punya kursi DPRD bisa usung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur.

Chico menyampaikan PDIP belum memutuskan siapa yang diusung di Pilgub Jakarta 2024. Tapi PDIP mengupayakan agar kadernya sendiri dapat bertarung.

"Kita masih belum putuskan, namun tentu utamanya kader akan diutamakan dalam Pilkada dimana pun itu, apalagi itu kami selalu siapkan kader kita untuk duduk di posisi-posisi puncak di sebuah daerah melalui sekolah partai, pelatihan-pelatihan dan tentunya persiapan persiapan," kata Chico, Selasa (20/8/2024).

Walau demikian, Chico mengungkapkan PDIP tak menutup pintu untuk mengusung orang yang bukan kader seperti Anies. Hanya saja, faktor penentunya tetap di tangan Megawati.

"Kita tunggu saja nanti keputusan dari DPP PDIP dan ibu ketum (Mega). Namun tentu masih terbuka peluang untuk tokoh lain termasuk mas Anies ya kita lihat nanti keputusannya," ujar Chico.

Terlepas dari itu, Chico mensyukuri putusan ambang batas persentase pencalonan dari parpol sehingga turun menjadi 7,5 persen. Kedua, putusan ambang batas usia untuk mencalonkan diri adalah 30 tahun ketika penetapan sebagai calon oleh KPU.

"Dua putusan ini kami rasa adalah kemenangan bagi demokrasi dan kita lihat nanti bagaimana sikap partai tentunya DPP akan gelar rapat dan kita tunggu saja putusannya apa khususnya terkait beberapa Pilkada di seluruh Indonesia bukan hanya Jakarta," ujar Chico.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Salah satu isinya, partai politik atau gabungan partai politik di provinsi dengan penduduk 6-12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin buka suara terkait dengan adanya putusan MK tersebut. Namun, ia belum bisa memberikan kepastian aturan yang akan diambil di Pilkada Serentak 2024. KPU disebut masih menyiapkan bahan untuk menanggapi putusan MK.

"Terkait putusan MK, kita akan konpres di acara Konsolnas jam 19.00 ya teman-teman. Bahan sedang disiapkan," kata dia kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Diketahui, penduduk di DKI Jakarta saat ini sekitar 10,56 juta jiwa. Dalam Undang-Undang Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Namun, dengan putusan MK itu partai politik atau gabungan partai politik dengan suara minimal 7,5 persen suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa mengusung pasangan calon. Artinya, PDIP bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai lain.

Dalam Pemilu 2024, PDIP mendapatkan 850.174 suara (14,01 persen) atau meraih 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, PDIP berpotensi mengusung pasangan calon ketiga di Pilgub DKI Jakarta, setelah Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 12 partai politik dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur perseorangan.