Jakarta -

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan menetapkan tarif dalam waktu dekat untuk Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan Sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan - Interchange Sinaksak).

Dikutip dari keterangan Hamawas, Sabtu (9/11/2024), hal ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2791/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Hamawas sebelumnya telah melakukan sosialisasi selama dua pekan sejak tanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut yang, berikut besaran tarif pada Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak:

IC Indrapura-Junction Indrapura:
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Indrapura-IC Tebing Tinggi:
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250:
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

IC Indrapura-IC Dolok Merawan:
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

Junction Indrapura-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Indrapura-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

Junction Indrapura-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

Junction Indrapura-IC Indrapura
Gol 1: Rp 6.000
Gol II: Rp 9.000
Gol III: Rp 9.000
Gol IV: Rp 12.000
Gol V: Rp 12.000

IC Tebing Tinggi-Tebing Tinggi KM 86+250
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Tebing Tinggi-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Tebing Tinggi - IC Sinaksak
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Tebing Tinggi-IC Indrapura
Gol 1: Rp 28.500
Gol II: Rp 43.000
Gol III: Rp 43.000
Gol IV: Rp 57.000
Gol V: Rp 57.000

IC Tebing Tinggi-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 22.500
Gol II: Rp 34.000
Gol III: Rp 34.000
Gol IV: Rp 45.000
Gol V: Rp 45.000

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Dolok Merawan
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Indrapura
Gol 1: Rp 31.000
Gol II: Rp 46.000
Gol III: Rp 46.000
Gol IV: Rp 61.500
Gol V: Rp 61.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 25.000
Gol II: Rp 37.500
Gol III: Rp 37.500
Gol IV: Rp 49.500
Gol V: Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 2.000
Gol II: Rp 3.500
Gol III: Rp 3.500
Gol IV: Rp 4.500
Gol V: Rp 4.500

IC Dolok Merawan-IC Sinaksak
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

IC Dolok Merawan-IC Indrapura
Gol 1: Rp 63.500
Gol II: Rp 95.000
Gol III: Rp 95.000
Gol IV: Rp 127.000
Gol V: Rp 127.000

IC Dolok Merawan-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 57.500
Gol II: Rp 86.500
Gol III: Rp 86.500
Gol IV: Rp 115.000
Gol V: Rp 115.000

IC Dolok Merawan-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 35.000
Gol II: Rp 52.500
Gol III: Rp 52.500
Gol IV: Rp 69.500
Gol V: Rp 69.500

IC Dolok Merawan-Junction Tebing Tinggi KM 85+450S
Gol 1: Rp 32.500
Gol II: Rp 49.000
Gol III: Rp 49.000
Gol IV: Rp 65.500
Gol V: Rp 65.500

IC Sinaksak-IC Indrapura
Gol 1: Rp 80.500
Gol II: Rp 120.500
Gol III: Rp 120.500
Gol IV: Rp 161.000
Gol V: Rp 161.000

IC Sinaksak-Junction Indrapura
Gol 1: Rp 74.500
Gol II: Rp 112.000
Gol III: Rp 112.000
Gol IV: Rp 149.000
Gol V: Rp 149.000

IC Sinaksak-IC Tebing Tinggi
Gol 1: Rp 52.000
Gol II: Rp 78.000
Gol III: Rp 78.000
Gol IV: Rp 103.500
Gol V: Rp 103.500

IC Sinaksak-Junction Tebing Tinggi KM 85-450S
Gol 1: Rp 49.500
Gol II: Rp 74.500
Gol III: Rp 74.500
Gol IV: Rp 99.500
Gol V: Rp 99.500

IC Sinaksak-Dolok Merawan
Gol 1: Rp 17.000
Gol II: Rp 25.500
Gol III: Rp 25.500
Gol IV: Rp 34.000
Gol V: Rp 34.000

Sebagai simulasi, untuk pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol Kutepat dan masuk/keluar di gerbang tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.

Cek simulasi penyesuaian tarif di bawah ini:

A) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari Gerbang Tol (GT) Sinaksak di Ruas Tol Kutepat dan keluar melalui GT Kualanamu di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol , maka simulasi pengenaan tarif adalah sebagai berikut:

GT Sinaksak-Junction Tebing Tinggi :
- Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-GT Kualanamu (Tarif Ruas Tol MKTT):
- Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 53.000

Tarif GT Sinaksak-GT Kualanamu:
-Tarif lama Rp 56.000
- Tarif baru Rp 102.500

B) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Sinaksak di Ruas Tol kutepat dan keluar melalui GT Binjai di Ruas Tol Medan-Binjai (Mebi) yang dikelola oleh PT Medan Binjai Tol akan dikenakan tarif sebagai berikut:

GT Sinaksak - Junction Tebing Tinggi (Tarif Ruas Kutepat):
-Tarif lama Rp 0
- Tarif baru Rp 49.500

Junction Tebing Tinggi-Tanjung Morawam (Tarif Ruas Tol MKKT)
-Tarif lama Rp 60.000
- Tarif baru Rp 57.000

Tanjung Morawa-Tanjung Mulia (Tarif Ruas Tol Belmera)
-Tarif lama Rp 6.000
- Tarif baru Rp 6.000

Tanjung Mulia-GT Binjai
-Tarif lama Rp 26.500
- Tarif baru Rp 26.500

Tarif GT Sinaksak-GT Binjai
-Tarif lama Rp 92.500
-Tarif baru Rp 139.000

Sistem transaksi di Jalan Tol Medan Raya menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga bagi pengguna jalan yang tidak terus menerus akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya.

Direktur Utama Hamawas , Dindin Solakhuddin mengatakan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak sudah beroperasi selama hampir 1,5 bulan. Selama masa operasi, Hamawas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif.

Mulai dari tata cara penggunaan kartu uang elektronik, profil jalan tol, edukasi berkendara yang baik dan benar, hingga informasi kuliner dan wisata di sekitar jalan tol melalui seluruh saluran komunikasi online dan offline.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pengguna jalan tol mengenai manfaat keberadaan jalan tol ini serta sekaligus menumbuhkan kebiasaan untuk berkendara yang benar di jalan tol, serta menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi - Dolok Merawan - Sinaksak akan menerapkan penerapan tarif dalam waktu dekat," Ujar Dindin.

(ily/hns)

BOGOR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, bahwa penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Padahal, kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

?Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,? ujar Menko PMK, Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pratikno pun mengatakan, jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

?Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,? katanya.

Selanjutnya, masalah pendidikan yang juga menjadi kunci. ?Walaupun pendidikannya tinggi, tetapi tidak akan kontributif kalau tidak relevan. Oleh karena itu relevansi menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,? ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno pun memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

?Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),? katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

?Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,? ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

?Jadi mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,? pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan Indonesia menghadapi masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup berat.

Salah satunya terkait kompetensi penduduk Indonesia yang rendah. Padahal, kompetensi SDM menjadi salah satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama kita punya masyarakat kita penduduk Indonesia yang mayoritas masih low quality, masih punya kompetensi yang rendah,” ujar Pratikno dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (8/11/2024).

Pratikno mengatakan jika kompetensi SDM rendah, tentu tidak akan produktif, tidak kompetitif, bahkan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Pratikno mengatakan bahwa masalah kesehatan juga menjadi kunci agar menjadi negara maju.

“Walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,” katanya.

Selanjutnya, masalah Pendidikan yang relevan. Menurut dia, jika pendidikannya tinggi, tetapi tidak relevan maka tidak akan kontributif. Oleh karena itu, dia menilai relevansi menjadi sangat penting.

“Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi,” ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno memaparkan beberapa quick win (percepatan) yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka pendek, seperti renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, pengembangan talenta unggul, penguatan sains dan teknologi, serta kebudayaan keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” katanya.

Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo sudah memberikan arahannya dalam rangka penguatan SDM Indonesia yakni melalui sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, dan disabilitas, serta tentang penyelenggaraan kehidupan harmonis yang selaras dengan alam dan lingkungan.

“Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden Prabowo, sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai,” ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu percepatan yang memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah hingga tingkat desa adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pemerintah Daerah, lanjut Pratikno, dapat melakukan revitalisasi puskesmas untuk screening serta memberikan berbagai dukungan bahan medis.

“Mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” kata dia.

(Febrina Ratna)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan dengan putusan MK itu maka formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berubah empat kali dalam 10 tahun terakhir.

"Terus terang kita dari APINDO menghadapi keputusan ini banyak yang kecewa. Sebagai mana kita ketahui bahwa APINDO itu tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, 90 persen perusahaan kecil," kata Bob dalam media briefing di JS Luwansa, Kamis (7/11).

Bob mengatakan dengan berubahnya aturan maka akan mengganggu investasi yang akan masuk ke Indonesia. Pasalnya, investor akan melihat sinyal ketidakpastian hukum.

Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk mencapai target ekonomi 8 persen yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tanpa investasi itu impossible," katanya.

Ia mengatakan yang menjadi permasalahan utama bukan besaran kenaikan UMP, tetapi soal kepastian aturan.

"Coba bayangkan selama 10 tahun empat kali aturan berubah untuk menunjukkan betapa tidak konsistennya kita," ujarnya.

"Bukan soal besaran upah minimumnya tapi konsistensi regulasinya yang dipertanyakan," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan UMP setiap tahun. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November.

Meski begitu, ada perubahan aturan setelah putusan MK mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada 21 pasal yang berubah, termasuk soal perumusan upah minimum bagi pekerja.

Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Hal itu dilakukan dengan pengembangan kekuatan personel Polri di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat.

Polri bakal membuka penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat. Peserta yang lolos seleksi dan pembinaan bakal menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) melalui pembentukan Bintara Polri.

Kuota Bakomsus bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebanyak 500 orang untuk pria dan wanita. Sementara itu, Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat sebanyak 100 hanya untuk wanita.
Bagi lulusan SMK/MAK dibuka untuk Bakomsus bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
Buat kamu yang tertarik, berikut ini persyaratan umum, persyaratan khusus, dan tata cara pendaftaran dikutip dari laman penerimaan.polri.go.id:

Persyaratan umum

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat
5. Berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri)
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat)
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Persyaratan khusus

1. Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI
2. Berijazah serendah-rendahnya:

1. SMK (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C): Melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D), sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata ijazah minimal 60,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D); Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket B
2. Lulusan program D-III/D-IV/S-1 memiliki IPK minimal 2,70 dengan prodi terakreditasi

3. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
4. Usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 22 (dua puluh dua) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
2. Lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
3. Lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan

5. Usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, khusus Orang Asli Papua (OAP) yaitu:

1. Lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
2. Lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 26 (dua puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
3. Lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan

6. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta diketahui melanggar ketentuan di atas maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut

7. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat
8. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda

9. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
10. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum

11. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
12. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali

13. Bagi peserta Bakomsus Polri Tahun Anggaran 2025 tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili
14. Bagi peserta yang telah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:

1. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan
2. Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus Polri

15. Bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku (aktif).

Tata cara pendaftaran

1. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan.polri.go.id
2. Pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama website kemudian memilih sub jenis seleksi Bakomsus yang akan dipilih (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah)
3. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website
4. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi
5. Setelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan
6. Pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres
7. Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.

Bagi yang lolos bakal menjalani pembekalan selama lima bulan. Selanjutnya, khusus Bakomsus bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan akan menjalani pendidikan pengembangan ketahanan selama satu bulan di Pusdik Binmas.

Buat kalian yang tertarik, segera siapkan dokumen yang dibutuhkan. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di laman ini.

Baca juga: Catat! Ini 12 Kesalahan Umum saat Membuat CV yang Bikin Kamu Gak Dilirik HRD

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan permasalahan yang membuat Indonesia belum bisa menjadi negara maju.

Selain masalah tata kelola yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pratikno menyebut bahwa ada masalah terkait sumber daya manusia (SDM) dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, ada tiga permasalahan terkait SDM. Masalah pertama dan terutama adalah kualitas atau kompetensi SDM yang masih rendah.

“Saya akan menambahkan bahwa ada satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Kita menghadapi permasalahan SDM dan kebudayaan yang cukup berat yaitu pertama masyarakat kita, penduduk Indonesia mayoritas masih low quality masih mempunyai kompetensi yang rendah,” kata Pratikno.

Pratikno mengatakan, SDM yang kompetensinya rendah tentu saja tidak produktif, tidak kompetitif, dan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi.

“Kedua, masalah kesehatan. Walaupun kompetensinya tinggi kalau tidak sehat tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas,” ujarnya.

Permasalahan ketiga terkait dengan relevansi. Menurut Pratikno, walaupun SDM yang ada memiliki pendidikannya tinggi tetapi tidak akan kontributif jika tidak relevan.

Terkait tiga permasalahan tersebut, Pratikno lantas meminta seluruh kepala daerah untuk turut mendukung upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Indonesia.

“Itulah peran penting Bapak Ibu bukan hanya di pusat tapi juga daerah. Ujung-ujungnya tetap saja di daerah sampai ke tingkat desa. Itulah jadi PR (pekerjaan rumah) bersama,” kata Pratikno.

“Saya mengajak bapak ibu menjadi bagian dari koalisi besar membangun manusia yang sehat dan relevan dan berakar pada kebudayaan Indonesia,” ujarnya lagi.

Salah satu program yang akan dilakukan di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah pemeriksaan kesehatan gratis.

Untuk itu, Pratikno meminta pemerintah daerah (pemda) turut memberikan dukungan dalam menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut nantinya.

Kemudian, program lainnya adalah pembangunan rumah sakit. Dia pun meminta sinergi dan bantuan dari pemerintah mendukung program tersebut.

“jangan sampai pusat membangun rumah sakit, pemda tidak membuat jalan, sanitias dan lain-lain,” kata Pratikno.

Demikian juga, terkait program mengatasi stunting. Pratikno meminta pemda membuat program penanganan stunting yang terintegrasi dengan pusat.

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (SPB) merilis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024, pada Selasa 5 November 2024 kemarin.

Berdasarkan laporan tersebut, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 di Indonesia terdiri dari 144,64 juta orang penduduk bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran.

Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD). Persentasenya sebesar 35,80%.

Sementara, persentase penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan diploma IV, S1, S2, S3 adalah 12,82%.

Jika dibandingkan Agustus 2023, penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan diploma I/II/III mengalami penurunan 1,02%; 0,12%; dan 0,12%. Sementara, peningkatan penduduk bekerja justru ditemui pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Diploma 4, S1, S2, dan S3.

Rata-rata Gaji di Indonesia

Berdasarkan laporan ini, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus 2024 adalah Rp 3,27 juta. Semula pada Agustus 2023 rerata gaji buruh Rp 3,18 juta.

Disebutkan rata-rata upah buruh tertinggi ada pada bidang pertambangan dan penggalian, yakni Rp 5,33 juta. Sedangkan terendah pada kategori aktivitas jasa lainnya, yaitu sebesar Rp 1,99 juta.

Di samping itu, berikut ini rata-rata gaji buruh berdasarkan pendidikan pada Agustus 2024:

• D4/S1/S2/S3: Rp 4,96 juta
• D1/D2/D3: Rp 4,25 juta
• SMK: Rp 3,091 juta
• SMA: Rp 3,092 juta
• SMP: Rp 2,38 juta
• SD ke bawah: Rp 2,08 juta

Kesenjangan Gaji Laki-laki dan Perempuan

Hasil Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Sehingga, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, gaji yang diterima akan meningkat.

Apabila dilihat dari data di atas, gaji buruh tamatan D4/S1/S2/S3 dua kali besaran buruh tamatan SD ke bawah.

Namun, upah buruh laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan. Gaji buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan, pada setiap jenjang tamatan pendidikan.

Selisih gaji terbesar antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat pada buruh tamatan D4/S1/S2/S3, yakni sebesar Rp 1,88 juta.

(nah/nwk)

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajukan uji materi terhadap Pasal 36 ayat (a) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alex merasa bahwa aturan ini membatasi ruang gerak pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

1. Aturan Larangan Bertemu Pihak Berperkara

Pasal 36 ayat (a) UU KPK mengatur bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara. Berikut bunyi pasalnya:

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka
atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana
korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan
apa pun."

2. Pertemuan dengan Eko Darmanto

Salah satu dasar pengajuan gugatan adalah pertemuan Alex dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Pertemuan ini terjadi pada 9 Maret 2023, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

"Sehingga akibat norma Pasal 36 huruf a tersebut yang tidak berkepastian hukum, perbuatan yang dilakukan secara beritikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Pemohon 1 sebagai aparat penegak hukum telah dipandang dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 36 huruf a UU KPK," bunyi gugatan Alex Marwata di MK yang dikutip Kamis 7 November 2024.

Baca juga: KPK Tetapkan 4 Sekolah Terbaik dalam Pendidikan Antikorupsi

3. Alasan Dinilai Diskriminatif

Alex menyebutkan bahwa aturan ini diskriminatif karena larangan serupa tidak berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa. Pihak-pihak tersebut masih dapat bertemu dengan masyarakat untuk mendapatkan laporan atau informasi terkait penegakan hukum.
"Telah terjadi adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara ara pemohon dalam jabatannya sebagai pimpinan dan pegawai KPK dengan pejabat lembaga hukum lainnya seperti kejaksaan maupun kepolisian yang mandiri dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan jabatannya," tulis Alex dalam gugatan.

"Bahwa ketentuan norma pasal 36 huruf a UU KPK yang berlaku hanya kepada penegak hukum di lingkungan KPK, sementara personel pada lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki tugas dan wewenang sama dengan KPK tidak ada larangan/bebas dalam melakukan tindakan berhubungan dalam hal menjalankan jabatan, hal ini jelas menunjukkan ketentuan pasal 36 huruf a ini, telah secara nyata bersifat diskriminatif, yang bertentangan hak konstitusional pemohon," bunyi gugatan Alex.

4. Menyoroti Kasus Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo

Alex juga menyinggung pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai contoh. Dalam pertemuan tersebut, Firli dianggap telah melanggar aturan yang sama, meskipun pertemuan tersebut dilakukan secara spontan.

"Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada saat olahraga di pinggir lapangan bulutangkis di Gelanggang Olah Raga (GOR) kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada 2 Maret 2022 di mana Syahrul Yasin Limpo menemui Firli Bahuri pada saat berolahraga dan sebatas kesopansantunan Firli Bahuri menanggapi sewajarnya dan meminta Syahrul pulang. Bahwa atas pertemuan tersebut Firli Bahuri dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 36 UU KPK," bunyi gugatan Alex.

5. Kasus Komunikasi Nurul Ghufron dan Kasdi Subagyono

Alex juga membahas komunikasi yang terjadi antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan mantan pejabat Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono. Meski komunikasi ini berlangsung sebelum Kasdi menjadi pihak berperkara, Dewan Pengawas KPK tetap menganggapnya sebagai pelanggaran.

"Dikarenakan adanya komunikasi tersebut, dan Nurul Ghufron dijerat dengan pasal 36 UU KPK dan dijatuhi sanksi sesuai Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024," bunyi gugatan Alex.

6. Petitum

Dalam petitum gugatannya, Alex meminta MK untuk mengabulkan permohonannya dan menyatakan Pasal 36 bertentangan dengan UUD 1945. Ia menganggap ketentuan ini telah melanggar hak konstitusional yang dimilikinya sebagai penegak hukum.

7. Momentum Gugatan

Gugatan ini dilayangkan Alez saat dirinya terseret kasus di Polda Metro Jaya. Ia diusut atas kasus pertemuan dengan Eko Darmanto sebagai pihak yang belakangan, berperkara atas kasus suap dan gratifikasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi pimpinan dan pegawai KPK untuk bertemu dengan pihak yang sedang berperkara.

Larangan ini tercantum dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pengacara Alexander Marwata, Periati BR Ginting, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan karena Pasal 36 huruf a UU KPK dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum, tugas, dan tanggung jawab KPK yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK.

Pasal 6 menyatakan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Norma yang diuji kontradiktif dengan kewajiban hukum dan tugas serta tanggung jawab jabatan sebagai pimpinan KPK," ungkap Periati BR Ginting saat dihubungi pada Kamis (7/11/2024).

Periati menambahkan bahwa pertemuan pimpinan KPK dengan pihak berperkara tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

"Semua (pihak) yang ditemui dalam perkara mereka, tidak ada yang dilindungi. Namun pimpinan KPK bisa terjerat pidana hanya karena hubungan dengan alasan apapun tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Alexander Marwata dalam gugatannya menilai bahwa norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum.

Pertemuan yang dimaksudkan baik dan sesuai dengan tugas KPK justru dapat dianggap bermasalah.

"Akibat norma Pasal 36 huruf a yang tidak berkepastian hukum, perbuatan yang dilakukan dengan iktikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Pemohon 1 (Alexander Marwata) sebagai aparat penegak hukum telah dipandang melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK," tulis Alexander dalam berkas gugatannya.

Dalam gugatannya, Alexander juga mengungkapkan bahwa larangan untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berperkara merugikan dirinya dan pegawai KPK lainnya.

"Akibat ketidakpastian dan diskriminasi dari ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagai pegawai KPK," tulisnya.

Petitum yang diajukan Alexander Marwata meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Gugatan ini diajukan bersama dua pegawai KPK lainnya, yaitu Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Unit Sekretaris Pimpinan KPK Maria Fransiska.

Permohonan tersebut telah diregistrasi di MK pada Rabu (6/11/2024) dengan nomor registrasi 158/PUU-XXII/2024.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa terdapat dua agenda nasional paling dekat yang bakal dilaksanakan Indonesia.

Di antaranya, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Budi mengungkapkan, terkait penetapan UMP atau UMK diperlukan pertimbangan yang cermat oleh masing-masing daerah. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekruitment tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal dan ujung-unjungnya menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Sementara itu, lanjut Budi, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pihaknya berharap agar pesta demokrasi ini bisa betul-betul berjalan sebagaimana asas pemilu yakni jujur, adil (jurdil) dan damai.

Untuk itu, kata dia, ia menekankan kepada kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detil dan mengantisipasi setiap risiko yang bakal muncul.

“Jangan sampai kita terdadak atau panik perkembangan situasi yang di luar kendali kita,” tandasnya.