REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim enggan berkomentar banyak mengenai jalannya sidang pembacaan putusan terhadap eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang digelar para Kamis (11/7/2024). Dia menilai, Nasdem dinilai akan menghormati putusan hakim terhadap eks kadernya itu.

"Semua proses peradilan idealnya tidak ada yang bisa komentar. Kami serahkan kepada hakim. Seperti kasus-kasus lain, kami menghormati keputusan hakim," kata Hermawi yang juga merupakan seorang pengacara di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, putusan hakim merupakan kristalisasi dari hasil musyawarah dan fakta persidangan yang ada. Karena itu, Hermawi menganggap, tidak elok apabila ada pihak luar yang memberikan komentar terkait putusan hakim. Pasalnya, pernyataan dari luar sidang itu bukan merupakan materi persidangan.

"Apapun di republik ini dan siapa pun orang di dunia ini harus menghidupi putusan hakim," ujar Hermawi.

Sebelumnya diberitakan, SYL tampak menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Kamis. SYL menghadapi sidang pembacaan vonis dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL mengenakan pakaian batik dalam sidang kali ini. Dia sempat bersalaman dengan sejumlah pengunjung sidang sebelum akhirnya menempati kursi. SYL menolak berbicara kepada awak media yang meliput sidang. Mantan gubernur Sulawesi Selatan tersebut hanya menebar senyum kepada para pengunjung sidang.

Divonis 10 tahun...

Eks mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Dalam kasus itu, hakim memutuskan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara," kata Pontoh dalam sidang tersebut.

Tak hanya hukuman penjara, SYL turut dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 juta. "Dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," ujar Pontoh.