REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem resmi memberikan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Hermawi Taslim di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

"Tapi ternyata sore ini, kami telah membulatkan tekad menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem," ujar Hermawi.

Dia menjelaskan, siang tadi pihaknya melakukan rapat bersama DPP Partai Nasdem dengan DPW Nasdem DKI Jakarta untuk membahas lebih detail terkait hasil Bappilu pada 11 Mei 2024 yang mengerucut pada tiga nama. Mereka adalah Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino.

"Terus berputar dan setiap media tanya kami selalu mengatakan stok kami tiga nama itu," katanya. Hermawi pun mengatakan, sosok cagub DKI Jakarta yang akan diusung oleh Nasdem rencananya paling lambat diumumkan pada 31 Juli 2024 sesuai dengan edaran Bappilu.

Kendati demikian, pihaknya membulatkan tekad untuk mengumumkan sosok cagub yang akan maju pada Pilgub Jakarta 2024 pada hari ini. Menurut Hermawi, Anies diberikan kebebasan untuk menentukan calon wakil gubernur.

Nasdem hanya mengisyaratkan sosok pendamping Anies tidak berasal dari partainya. Kemudian, Anies harus mendeklarasikan dirinya bersama pasangannya untuk maju pada Pilgub Jakarta paling lambat 22 Agustus 2024.

"Tapi bisa lebih cepat kalau Pak Anies bisa menyelesaikan PR-nya dalam waktu tiga hari berarti tanggal 25," ucap Hermawi.

Jakarta: Partai NasDem mengusung Bobby Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyebut pengusungan ini telah melewati berbagai macam pertimbangan, salah satunya yakni komitmen Partai NasDem dalam mendorong generasi muda di dunia politik.

“Yang lebih penting lagi pilihan kami terhadap Bobby itu sebagai bagian dari komitmen untuk mengedepankan peran anak muda,” kata Hermawi dalam tayangan Metro TV, Jumat, 12 Juli 2024.

Hermawi menyebut bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia ini ingin dimaksimalkan dengan baik. Salah satu caranya dengan mendorong generasi muda terjun ke dunia politik, guna mencapai Indonesia emas.

“Kita punya keuntungan dari segi usia, anak-anak muda, dan kita ingin mencoba mempraktikkan itu dalam kehidupan politik kita. Karena itu Bobby menjadi pilihan Partai NasDem di Pilgub Sumatera Utara,” ucap Hermawi.

Baca juga:PKB Resmi Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Selain faktor usia, Bobby juga dinilai memiliki kompetensi dan juga rekam jejak yang baik di Medan. Kata dia, Medan bukan daerah yang gampang untuk di kelola, butuh orang-orang yang terlatih.

“Kita mengevaluasi kepemimpinan Bobby di Medan, Medan itu tidak mudah untuk mengurus kota Medan itu, dan menurut kami beliau berhasil lolos dari ujian untuk kepemimpinan di Medan itu,” ucap Hermawi.

Hermawi tak dapat menepis Bahwa bobby juga memiliki kedekatan dengan Jokowi karena merupakan menantu kedua, sehingga hal ini juga membantu dari sisi elektabilitas.

“Faktor tambahan mau tidak mau kita harus memperhitungkan bahwa beliau memang punya hubungan keluarga dengan istana itu kan satu fakta yang juga ada,” kata dia.

(MBM)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem membuka peluang untuk mendukung Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgub Sumut) 2024. Pasalnya, Bobby dinilai memiliki banyak faktor yang mendukungnya untuk menjadi gubernur Sumut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, partainya akan mempertimbangkan nama Bobby untuk diusung dalam Pilgub Sumut. Namun, Partai Nasdem juga akan mempertimbangkan nama lain yang muncul pada Pilgub Sumut.

"Ya semua kami pertimbangkan," kata Hermawi saat ditanya peluang untuk mengusung Bobby di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Menurut dia, Bobby merupakan figur muda yang memiliki pengalaman. Selama ini, Bobby dikenal sebagai wali kota Medan yang cukup populer. "Mungkin ada faktor lain, dia mantu presiden. Itu terakumulasi semua dan itu bagian dari politik. Biasa aja," kata Hermawi.

Dia mengatakan, keputusan untuk mengusung calon kepala daerah akan ditentukan melalui rapat pleno di internal Partai Nasdem. Keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah akan diberikan paling lama pada 31 Juli 2024. "Ya semua, pokoknya seluruh Indonesia ini paling lambat 31 Juli," ujar Hermawi

Adapun calon lawan Bobby di Pilgub Sumut 2024, adalah Edy Rahmayadi. Dia adalah gubernur Sumut periode 2018-2023 yang berpeluang diusung PDIP, dan belum ada partai lain yang bergabung.

Kaesang safari politik...

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belakangan mulai melakukan safari politik ke sejumlah partai. Usai berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu, Kaesang dijadwalkan akan mendatangi Kantor DPP Partai Golkar pada Kamis (11/7/2024) sore WIB.

Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, Kaesang dikenal sebagai pemuda yang selama ini gemar berkeliling. Karena itu, ia menilai, Kaesang memiliki hak untuk melakukan sosialisasi, terlebih saat ini merupakan momen jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Itu biasa saja. Hanya menarik perhatian karena dia anak presiden, jelang pilkada," kata Hermawi di Nasdem Tower, Kamis.

Meski demikian, partainya belum memiliki jadwal untuk bertemu dengan ketua umum PSI. menurut dia, hingga kini belum ada janji akan diadakannya pertemuan antara Partai Nasdem dan Kaesang.

"Tapi komunikasi pasti terjalin, karena dalam pilkada ini juga cukup banyak komunikasi calon-calon yang calon di Nasdem, calon di PSI. Ya seperti di partai-partai lain aja," ujar Hermawi.

Ketika ditanya peluang Kaesang maju dalam pilkada, Hermawi mengatakan, semua potensi bangsa akan dipertimbangkan oleh Partai Nasdem. Bahkan, Kaesang juga dipertimbangkan untuk diduetkan dengan Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta. "Ya semua menarik, semua figur kan ada plus minusnya," kata Hermawi.

Meski demikian, keputusan akhir dari Partai Nasdem akan dibahas melalui rapat pleno. Partai Nasdem akan memberikan rekomendasi kepada calon yang akan diusung maupun didukung paling lambat pada 31 Juli 2024. "Paling lambat 31 Juli semua rekomendasi sudah harus terbit," ucap Hermawi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim enggan berkomentar banyak mengenai jalannya sidang pembacaan putusan terhadap eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang digelar para Kamis (11/7/2024). Dia menilai, Nasdem dinilai akan menghormati putusan hakim terhadap eks kadernya itu.

"Semua proses peradilan idealnya tidak ada yang bisa komentar. Kami serahkan kepada hakim. Seperti kasus-kasus lain, kami menghormati keputusan hakim," kata Hermawi yang juga merupakan seorang pengacara di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, putusan hakim merupakan kristalisasi dari hasil musyawarah dan fakta persidangan yang ada. Karena itu, Hermawi menganggap, tidak elok apabila ada pihak luar yang memberikan komentar terkait putusan hakim. Pasalnya, pernyataan dari luar sidang itu bukan merupakan materi persidangan.

"Apapun di republik ini dan siapa pun orang di dunia ini harus menghidupi putusan hakim," ujar Hermawi.

Sebelumnya diberitakan, SYL tampak menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Kamis. SYL menghadapi sidang pembacaan vonis dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL mengenakan pakaian batik dalam sidang kali ini. Dia sempat bersalaman dengan sejumlah pengunjung sidang sebelum akhirnya menempati kursi. SYL menolak berbicara kepada awak media yang meliput sidang. Mantan gubernur Sulawesi Selatan tersebut hanya menebar senyum kepada para pengunjung sidang.

Divonis 10 tahun...

Eks mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Dalam kasus itu, hakim memutuskan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara," kata Pontoh dalam sidang tersebut.

Tak hanya hukuman penjara, SYL turut dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 juta. "Dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," ujar Pontoh.