Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) merespons isu BPH Migas melindungi praktik monopoli avtur di Indonesia.

Tudingan itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, ini menjadi salah satu biang kerok harga tiket pesawat Indonesia tetap mahal.

"Jadi, sebenarnya itu (perlindungan monopoli avtur) nanti perlu kita follow up lagi. Ini pekerjaan rumah (PR) saya minggu depan," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

"So far, multiprovider avtur itu secara regulasi sudah diperbolehkan. Tapi kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir seharusnya," imbuh anak buah Luhut itu.

Rachmat juga menjelaskan potensi penjual avtur selain PT Pertamina (Persero). Ia mengaku akhir-akhir ini memang belum bertemu dengan nama besar, seperti Shell hingga BP-AKR.

Namun, ia menyebut sudah pernah ada pembahasan sekitar satu tahun hingga dua tahun lalu. Rachmat menegaskan ada perusahaan minyak besar yang berminat menjual avtur di Indonesia.

"Sempat ada salah satu (perusahaan minyak) yang major itu pernah bilang ingin inilah (menjual avtur). Tinggal kita perlu pastikan saja ini level playing field. Kita perlu buat metodologi supaya fair for everybody," tegasnya.

Anak buah Luhut itu menegaskan Indonesia luas dan banyak airport. Oleh karena itu, perlu disusun aturan main agar perusahaan penjual avtur nantinya tidak pilih-pilih lokasi.

Ia mencontohkan ada kebijakan BBM satu harga bagi kendaraan bermotor. Untuk avtur, Rachmat menyebut memang tidak ke arah sana, tapi pemerintah mau harga antara satu provider dengan yang lain tidak jomplang.

"Jadi, biasanya terjadi kayak cross subsidy (subsidi silang), ini yang perlu kita pastikan. Ada rute gemuk, rute kurus, ini yang coba kita pastikan," jelasnya.

"Jangan sampai ada (provider avtur) yang disuruh rute gemuk doang, (disuruh) rute kurus dia gak mau. Jadi gak kompetitif (dan) gak fair kepada semua provider," tutup Rachmat.

Menhub Budi Karya Sumadi sempat blak-blakan mengapa upayanya dalam menurunkan harga tiket pesawat tak berbuah hasil. Menurutnya, BPH Migas tak mengindahkan saran agar sistem penjualan avtur di tanah air menjadi multiprovider.

Budi bahkan menyinggung soal rapat berkali-kali dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Akan tetapi, ia menyebut tak ada pelaksanaan dari rekomendasi Kemenhub itu.

"Saya langsung menunjuk bahwa (penjualan oleh) satu provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas, tolong ditulis gede-gede," beber Budi dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Masa iya sih, satu operator (penyedia avtur di Indonesia) harus berpengalaman internasional? (Untuk) negaranya sendiri kok (mesti) pengalaman internasional?" kritiknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) Teddy Nuryanto Oetomo mengajukan permohonan pengunduran diri dari BUKA. Teddy menjadi direksi BUKA ketiga yang mengajukan pengunduran diri sejak melakukan IPO.

Sejak melakukan IPO pada 2021, sebanyak tiga direksi BUKA telah mengajukan pengunduran diri. Direksi pertama yang mundur dari BUKA adalah Direktur Utama BUKA Rachmat Kaimuddin.

Rachmat tercatat mengajukan pengunduran dirinya pada 28 Desember 2021 atau sekitar empat bulan setelah BUKA melakukan pencatatan saham di Bursa. Rachmat mengemban jabatan sebagai Direktur Utama BUKA selama dua tahun, atau sejak 2019.

Pada 2019, pendiri BUKA Achmad Zaky mundur dari posisinya sebagai CEO Bukalapak, dan menyerahkan kepemimpinan BUKA kepada Rachmat Kaimuddin.

Seusai mengundurkan diri dari BUKA, Rachmat Kaimuddin bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves. Selain itu, Rachmat Kaimuddin juga tercatat menjadi Wakil Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) pada 2022.

Sekitar tiga tahun setelah pengunduran diri Rachmat Kaimuddin, Direktur BUKA Howard Nugraha Gani mengajukan pengunduran diri. Howard mengajukan pengunduran diri pada 22 Mei 2024.

Howard tercatat bergabung di BUKA sejak 2018 sebagai VP Merchant Operations and Logistics. Lalu, pada 2019-2020, Howard menjadi SVP Mitra Bukalapak, dan pada 2020, Howard diangkat sebagai CEO Mitra Bukalapak.

Adapun setelah Howard, Direktur sekaligus Presiden BUKA Teddy Nuryanto Oetomo menyampaikan pengunduran diri pada 30 September 2024.

"Usulan penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut akan disampaikan dalam RUPSLB yang akan diadakan paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri," kata Sekretaris Perusahaan BUKA Cut Fika Lutfi, Rabu (2/10/2024).

BUKA menyampaikan tidak terdapat dampak khusus atas penyampaian keterbukaan informasi ini. Hal ini mengingat penyampaian keterbukaan informasi ini merupakan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan POJK No. 31 dan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 33.

Sebagai informasi, Teddy tercatat telah bekerja di BUKA selama enam tahun. Sebelum menjabat sebagai Presiden Bukalapak pada 2020 sampai saat ini, Teddy menjabat sebagai Chief Strategy Officer BUKA pada 2018-2020.

Sebelum berkarier di BUKA, Teddy tercatat pernah bekerja sebagai Head of Intermediary Business Schroders pada Juni 2015 hingga Mei 2018.

Teddy juga tercatat pernah bekerja pada Credit Suisse selama 8 tahun. Teddy pernah menjadi Equity Research Associate, Vice President Equity Research, dan terakhir menjabat sebagai Director Equity Research.

Setelah pengunduran diri Teddy, maka susunan direksi BUKA diisi oleh Willix Halim sebagai Direktur Utama, Natalia Firmansyah sebagai Direktur, dan Victor Putra Lesmana sebagai Direktur.

Deputi Kemenko Marves menyebut salah satu cara mengurangi emisi gas rumah kaca adalah memperbaiki kualitas bahan bakar minyak atau BBM.

TEMPO.CO, Jakarta -Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah tak ingin menghapus dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, melainkan meningkatkan kualitasnya.

“Enggak ada wacana itu (menaikkan harga BBM). Pertalite dihapus enggak? Enggak. Pertalite ingin kami naikkan kualitasnya. Ini yang sedang kami pikirkan,” katanya dalam diskusi INdonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Agustus 2024.

Untuk skemanya, Rachmat menuturkan kemungkinan tetap satu harga namun mencoba menurunkan volume subsidi, dengan mengurangi jumlah orang yang disubsidi. “Karena kami sudah tahu, banyak sekali yang cerita kan, BBM tidak tepat sasaran, bocor, segala macam,” ujarnya.

Rachmat mengatakan pada dasarnya subsidi berarti membantu orang yang tak mampu, menjadi mampu membeli sehingga menambah daya beli. Sementara semakin kaya seseorang, semakin kaya pula energi yang dibutuhkannya.

“Saya kasih contoh. Kalau dia naik motor kira-kira dapat subsidi, misalnya Rp 1 karena kan tangkinya lebih kecil. Bensin itu subsidinya sekitar Rp 1.800 perak, anggaplah Rp 2.000 per liter. Solar itu Rp 7.700 anggaplah Rp 8.000. Jadi kalau orang pakai motor, pakai bensin, dia dapat Rp 1 perak. Kalau dia naik (mobil) Agya, dia dapat Rp 4 perak. Kenapa? Karena dia tangkinya lebih besar, dan kilometer per liternya lebih kecil daripada motor,” tutur Rachmat.

Artinya, kata dia, pengendara mobil lebih besar mendapatkan subsidi ketimbang pengendara sepeda motor. Hal itu, menurut Rachmat, tak sesuai dengan target penerapan BBM subsidi. “Harusnya, enggak dong. Harusnya motor yang lebih dapat. Nah, yang menarik lagi solar karena orang yang naik mobil solar itu dapat Rp 11-13 perak,” katanya.

Sebab itu, Rachmat mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah itu melalui peraturan perundang-undangan, mengingat polusi udara dianggap kian memburuk. “Jadi polusi ini perlu kami handle, tapi perlu memastikan juga apalagi memakai APBN,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. “Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024 dan meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.