KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

DOK. BPH Migas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema ?Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan? di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-UNSRAT), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

DOK. BPH Migas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema ?Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan? di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-UNSRAT), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

DOK. BPH Migas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema ?Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan? di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-UNSRAT), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda berperan aktif mencegah penyalahgunaan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu atau Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan, subsidi BBM menggunakan uang negara sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi dan BBM kompensasi yang tepat sasaran merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk mahasiswa.

“Mari aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi agar dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam ajang BPH Migas Goes To Campus di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024).

Iwan menegaskan, mahasiswa yang mendapati hal mencurigakan, terutama di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dapat melaporkannya ke helpdesk BPH Migas.

BPH Migas telah menyediakan kanal helpdesk di nomor WhatsApp 081230000136.

“Akan kami tindaklanjuti. Penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi sangat merugikan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan akhirnya tidak bisa menikmatinya,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia mencontohkan, BBM bersubsidi yang seharusnya untuk petani atau nelayan, disalahgunakan dengan cara dijual ke industri dengan harga mahal.

“Jadi, jangan ragu untuk membantu pemerintah mewujudkan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran,” paparnya.

Iwan juga meminta mahasiswa menyampaikan ide atau usulan program untuk mendukung BBM bersubsidi tepat sasaran.

Ide-ide membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan program BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

DOK. Humas BPH Migas Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dalam acara BPH Migas Goes To Campus di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024).

Di samping itu, dukungan pemerintah untuk masyarakat agar dapat menikmati BBM bersubsidi dan BBM kompensasi dengan harga terjangkau juga diwujudkan melalui program BBM Satu Harga.

“Dari Sabang sampai Merauke, harga BBM bersubsidi dan BBM kompensasi sama. Harga BBM di Sangir Talaud, Pulau Rote, atau di daerah Papua Pegunungan, sama dengan harga BBM di Pulau Jawa,” katanya.

Iwan menyebutkan, semua itu dilakukan sebagai bagian salah satu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya BPH Migas salurkan BBM tepat sasaran

Sementara itu, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, dalam upaya pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan BBM kompensasi, BPH Migas telah melakukan pelbagai langkah.

Terkait pengendalian penyaluran BBM tersebut, upaya yang dilakukan, antara lain pengaturan Konsumen Pengguna sesuai lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.

Perpres tersebut mengatur tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, penyaluran volume JBT solar.

Aturan itu juga sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

“Selain itu, penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro dan layanan umum sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,” jelasnya.

Aturan itu mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BBM dilakukan melalui pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas.

"BPH Migas juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Ada saksi bagi pelanggar, seperti pencabutan surat rekomendasi atau pidana atau denda sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Dia menambahkan, program BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak 2017 hingga saat ini telah terbangun 566 penyalur BBM Satu Harga.

Seluruh penyalur itu, yaitu Sumatera 88 penyalur, Kalimantan 119 penyalur, Maluku dan Papua 195 penyalur, Sulawesi 60 penyalur, Nusa Tenggara 99 penyalur, Jawa dan Madura 3 penyalur, serta Bali 2 penyalur.

Apresiasi untuk BPH Migas

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Harry Budi Sidharta mengapresiasi kegiatan yang digelar BPH Migas.

Menurutnya, kesempatan bagi PT PGN menjelaskan proses bisnis gas melalui pipa akan meningkatkan animo mahasiswa untuk terlibat dalam pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

Harry menjelaskan, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan serta efisien bagi pemenuhan kebutuhan penggunanya.

Utilisasi gas bumi di Indonesia saat ini bersumber dari dalam negeri. Selain itu, gas juga menjadi energi transisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

Pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PGN telah membangun 820.000 sambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

“Pembangunan jargas selain bertujuan memberikan energi yang lebih bersih juga menekan laju impor LPG,” katanya.

Sementara, Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Mia Khrisna Anggraini menekankan bahwa energi merupakan bagian penting bagi Indonesia, termasuk dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Menurutnya, generasi muda sebagai tulang punggung negara di masa depan, perlu memahami secara baik mengenai ketahanan energi nasional dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas.

“Upaya yang dilakukan BPH Migas memberikan edukasi mengenai kegiatan hilir migas, seperti BPH Migas Goes To Campus, ini sangat penting dan perlu diapresiasi,” ujarnya.

Mia mengatakan, pihaknya bergandengan tangan melakukan edukasi agar lebih kuat sehingga pendidikan energi bagi anak muda tetap masif.

Rektor Unnes S Martono juga menyambut gembira pelaksanaan BPH Migas Goes To Campus.

Menurutnya, kegiatan semacam itu menjadi pijakan bagi perguruan tinggi untuk mendekatkan kebutuhan di dunia kerja dengan ilmu yang diperoleh di kampus.

“Kegiatan ini sangat positif karena dapat menjadi bekal bagi mahasiswa kami memasuki dunia kerja,” katanya.

Martono mengatakan, hal terpenting yang didapat adalah menyatukan antara apa yang ada di masyarakat sebagai kebutuhan kerja dengan ilmu yang diberikan di kampus.

“Upaya ini perlu kami dukung sebagai pembelajaran dan penguatan mengenai energi di Indonesia,” ujarnya Martono.

BPH Migas Goes To Campus di Unnes diikuti sekitar 200 mahasiswa dan menjadi penutup kegiatan BPH Migas Goes To Campus 2024.

Pada tahun ini, acara serupa telah dilaksanakan di PEM Akamigas Cepu, Universitas Pertiba di Bangka Belitung, serta di Universitas Gadjah Mada.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket pesawat dinilai terlalu mahal, sehingga pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Belum berhasil menurunkan harga tiket, pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak ada lagi.

Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga di Jakarta, Minggu, 3 November 2024.

Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Satgas penurunan harga tiket pesawat penting untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

AHY juga mengatakan, bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun, juga produktivitas.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, bahwa dia masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat.

Dia berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru. "Saya berharap sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli 2024. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, 22 Juli 2024.

Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo, 29 September 2024.

Berikutnya: Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU <!--more-->

Penyebab Harga Tiket Mahal Menurut KPPU

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar pesawat (avtur), distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Budi berujar saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut. Di antaranya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Adapun saran tersebut berupa meminta pemerintah mengevaluasi terhadap adanya konstansa yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019. Menurut KPPU, konstansa sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina. Karena itu, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. KPPU menilai, jika membiarkan avtur dikelola oleh pelaku usaha lain, itu akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut.

"Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40 persen dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 21 September 2024.

Selanjutnya, komponen yang membuat harga tiket pesawat mahal adalah biaya pemeliharan pesawat yang mencapai sekitar 15 persen dari harga tiket. Pasalnya, komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurut Budi, menurunkan harga komponen juga bisa menjadi solusi yang harus ditempuh.

"Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh. Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga," katanya.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung, para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh maskapai.

BPH Migas Bantah Ada Monopoli Avtur

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, membantah adanya monopoli avtur di dalam negeri.

Ia mengatakan, BPH Migas selalu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

“Kami memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan sesuai ketentuan Undang-Undang,” kata Saleh melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada 1 Oktober 2024.

Saleh mengatakan BPH Migas memiliki peraturan yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan dalam penyediaan avtur. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008.

Menurut dia, peraturan itu menyediakan berbagai kerja sama. “Termasuk di antaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan LPG.

Rapat itu dilakukan di Kementerian ESDM bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sri Mulyani mengatakan skema baru untuk subsidi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai hasil dari rapat di Kementerian ESDM, pemerintah akan memulai uji coba skema baru penyaluran subsidi.

"Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindawati, Senin (4/11/2024).

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah akan mengkaji lagi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga untuk kepentingan masyarakat yang berhak dan kesehatan keuangan negara.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya, Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah, untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video 'Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan komitmen lembaganya untuk terus mengawal program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Penugasan akan diberikan kepada Badan Usaha Penerima Penugasan (BUPP) untuk membangun penyalur BBM Satu Harga di lokasi yang telah ditentukan.

"Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan program ini melalui penugasan terhadap BUPP," jelas Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erika dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga di klaster Maluku-Papua oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Sejak 2017 hingga September 2024, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang telah dibangun mencapai 552.

Pada 2024, ditargetkan 71 penyalur baru akan beroperasi, sehingga totalnya menjadi 583 penyalur hingga akhir tahun.

“Sejak 2017, BPH Migas konsisten mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” ucap Erika.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat menggunakan BBM secara bijak untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup.

Memberikan kesejahteraan merata

DOK. Humas BPH Migas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku-Papua, di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wamen ESDM Yuliot menegaskan bahwa peresmian penyalur BBM Satu Harga mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Peresmian ini, bersamaan dengan penyaluran untuk klaster Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dirut PPN Riva Siahaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena melibatkan pihaknya dalam upaya menyalurkan energi yang berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Pemerintah Indonesia di bawah Kabinet Merah Putih akan terus berupaya meningkatkan keadilan, khususnya di bidang energi di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Resmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga

Pada saat bersamaan, anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Saleh Abdurrahman, meresmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Sumatera di Terminal BBM Pertamina Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Sementara untuk klaster Kalimantan, peresmian dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga 6678305, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Peresmian dihadiri oleh anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Abdul Halim.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan komitmen lembaganya untuk terus mengawal program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Penugasan akan diberikan kepada Badan Usaha Penerima Penugasan (BUPP) untuk membangun penyalur BBM Satu Harga di lokasi yang telah ditentukan.

"Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan program ini melalui penugasan terhadap BUPP," jelas Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erika dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga di klaster Maluku-Papua oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Sejak 2017 hingga September 2024, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang telah dibangun mencapai 552.

Pada 2024, ditargetkan 71 penyalur baru akan beroperasi, sehingga totalnya menjadi 583 penyalur hingga akhir tahun.

“Sejak 2017, BPH Migas konsisten mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” ucap Erika.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat menggunakan BBM secara bijak untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup.

Memberikan kesejahteraan merata

DOK. Humas BPH Migas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku-Papua, di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wamen ESDM Yuliot menegaskan bahwa peresmian penyalur BBM Satu Harga mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Peresmian ini, bersamaan dengan penyaluran untuk klaster Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dirut PPN Riva Siahaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena melibatkan pihaknya dalam upaya menyalurkan energi yang berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Pemerintah Indonesia di bawah Kabinet Merah Putih akan terus berupaya meningkatkan keadilan, khususnya di bidang energi di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Resmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga

Pada saat bersamaan, anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Saleh Abdurrahman, meresmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Sumatera di Terminal BBM Pertamina Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Sementara untuk klaster Kalimantan, peresmian dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga 6678305, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Peresmian dihadiri oleh anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Abdul Halim.

Untuk klaster Sulawesi dan Nusa Tenggara, peresmian 12 penyalur dilakukan di SPBU 7694802, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng). Peresmian ini dilakukan oleh anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Yapit Sapta Putra.

Berikut adalah daftar penyalur BBM Satu Harga yang diresmikan di klaster Maluku dan Papua, Penyalur 8697405 terletak di Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Penyalur 8697623 berada di Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Sementara itu, Penyalur 8697621 berada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Penyalur 8697754 dapat ditemukan di Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Di Papua, Penyalur 8699403 berlokasi di Kecamatan Waris, Kabupaten Keerom.

Selain itu, ada Penyalur 699715 yang terletak di Kecamatan Ubahak, Kabupaten Yahukimo, serta Penyalur 8699716 yang berada di Kecamatan Soba, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Penyalur 699003 terletak di Kecamatan Kanggime, Kabupaten Tolikara, juga di Papua Pegunungan.

Selanjutnya, Penyalur 8699532 berada di Kecamatan Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, dan Penyalur 8699004 terletak di Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, keduanya di Papua Pegunungan.

Terakhir, terdapat Penyalur 698441 di Kecamatan Ayamaru Jaya, serta Penyalur 8698440, 8698442, dan 8698443 yang masing-masing berada di Kecamatan Mare Selatan, Mare, dan Ayamaru Selatan, semua di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan komitmen lembaganya untuk terus mengawal program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Penugasan akan diberikan kepada Badan Usaha Penerima Penugasan (BUPP) untuk membangun penyalur BBM Satu Harga di lokasi yang telah ditentukan.

"Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan program ini melalui penugasan terhadap BUPP," jelas Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erika dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga di klaster Maluku-Papua oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Sejak 2017 hingga September 2024, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang telah dibangun mencapai 552.

Pada 2024, ditargetkan 71 penyalur baru akan beroperasi, sehingga totalnya menjadi 583 penyalur hingga akhir tahun.

“Sejak 2017, BPH Migas konsisten mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” ucap Erika.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat menggunakan BBM secara bijak untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup.

Memberikan kesejahteraan merata

DOK. Humas BPH Migas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku-Papua, di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wamen ESDM Yuliot menegaskan bahwa peresmian penyalur BBM Satu Harga mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Peresmian ini, bersamaan dengan penyaluran untuk klaster Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dirut PPN Riva Siahaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena melibatkan pihaknya dalam upaya menyalurkan energi yang berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Pemerintah Indonesia di bawah Kabinet Merah Putih akan terus berupaya meningkatkan keadilan, khususnya di bidang energi di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Resmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga

Pada saat bersamaan, anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Saleh Abdurrahman, meresmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Sumatera di Terminal BBM Pertamina Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Sementara untuk klaster Kalimantan, peresmian dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga 6678305, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Peresmian dihadiri oleh anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Abdul Halim.