Bisnis.com, BALI - Beberapa hari sebelum diselenggarakan Muktamar PKB, sempat ada ricuh-ricuh yang erat kaitannya dengan banser.

Hal ini menyebabkan para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Meski demikian, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan bahwa hal tersebut tak ada hubungannya dengan Muktamar PKB.

Kata Cak Imin

Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memuji pecalang Bali yang telah ikut membantu mengamankan Muktamar PKB 2024.

“Kemarin ada segelintir yang memakai baju PKB merangsek mau masuk ke dalam muktamar, bukan kami yang menghadang tapi pecalang- pecalang Bali,” kata Cak Imin, akrabnya, di Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Minggu.

Menurut dia, bantuan puluhan pecalang ini tak lepas dari arahan raja-raja atau penglingsir puri di Bali yang menginginkan kegiatan di kawasan pariwisata ini berjalan lancar dan aman.

“Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali, alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat,” ujarnya.

“Terima kasih kepada raja-raja Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini,” sambungnya.

Bisnis.com, BALI - Beberapa hari sebelum diselenggarakan Muktamar PKB, sempat ada ricuh-ricuh yang erat kaitannya dengan banser.

Hal ini menyebabkan para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Meski demikian, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan bahwa hal tersebut tak ada hubungannya dengan Muktamar PKB.

Kata Cak Imin

Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memuji pecalang Bali yang telah ikut membantu mengamankan Muktamar PKB 2024.

“Kemarin ada segelintir yang memakai baju PKB merangsek mau masuk ke dalam muktamar, bukan kami yang menghadang tapi pecalang- pecalang Bali,” kata Cak Imin, akrabnya, di Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Minggu.

Menurut dia, bantuan puluhan pecalang ini tak lepas dari arahan raja-raja atau penglingsir puri di Bali yang menginginkan kegiatan di kawasan pariwisata ini berjalan lancar dan aman.

“Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali, alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat,” ujarnya.

“Terima kasih kepada raja-raja Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini,” sambungnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

"Kami sangat menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan anggota Banser GP Ansor NU dari luar Bali karena bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal Bali," jelas Gung Artawan kepada media, Jumat (23/8/2024).

Gung Artawan melanjutkan, kekhawatiran adanya provokator yang menimbulkan kericuhan di Bali bisa berdampak terhadap pariwisata Bali, apalagi Denpasar dan Badung yang merupakan kawasan internasional.

Menurutnya kegiatan ormas seperti Banser tidak cocok di Bali, dan sebaiknya dilaksanakan di luar Bali.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan sikap penglingsir ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan Bali, karena Bali merupakan daerah pariwisata.

Menurut Putra Darmanuraga, kegiatan - kegiatan yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebaiknya tidak diizinkan oleh Polri.

"Kami ingin menghimbau kepada siapapun agar menjaga keamanan Bali, karena Bali ini sering dijadikan tempat kegiatan internasional, nasional hingga politik, khususnya Kabupaten Badung. Oleh sebab itu siapapun yang masuk ke Bali, bekerja di Bali agar menjaga keamanan dan budaya Bali," jelas Ngurah Putra.

Disinggung penolakan mereka terkait dengan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Nusa Dua, para penglingsir menyebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut.

Penglingsir Pemecutan menyebut sikap mereka murni untuk menjaga keamanan Bali dan menolak kegiatan ormas yang dinilai berpotensi menimbulkan gesekan.

"Kami tidak ada kaitan (Muktamar PKB), ini untuk keamanan Bali," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar forum tertinggi Muktamar PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali. Acara ini terhitung menjadi Muktamar PKB yang ke-6.