JAKARTA, investor.id – Kalangan usaha sektor logistik dan pelabuhan di Tanah Air mengusulkan agar pengadaan dan pembelian kapal laut dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program tol laut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjadikan pengadaan kapal laut sebagai salah satu dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut mendapat sambutan positif, sebab keberaadaan transportasi logistik melalui program tol laut yang selama ini berjalan harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur.

Bisnis.com, BALI - Beberapa hari sebelum diselenggarakan Muktamar PKB, sempat ada ricuh-ricuh yang erat kaitannya dengan banser.

Hal ini menyebabkan para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Meski demikian, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan bahwa hal tersebut tak ada hubungannya dengan Muktamar PKB.

Kata Cak Imin

Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memuji pecalang Bali yang telah ikut membantu mengamankan Muktamar PKB 2024.

“Kemarin ada segelintir yang memakai baju PKB merangsek mau masuk ke dalam muktamar, bukan kami yang menghadang tapi pecalang- pecalang Bali,” kata Cak Imin, akrabnya, di Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Minggu.

Menurut dia, bantuan puluhan pecalang ini tak lepas dari arahan raja-raja atau penglingsir puri di Bali yang menginginkan kegiatan di kawasan pariwisata ini berjalan lancar dan aman.

“Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali, alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat,” ujarnya.

“Terima kasih kepada raja-raja Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini,” sambungnya.

Bisnis.com, BALI - Beberapa hari sebelum diselenggarakan Muktamar PKB, sempat ada ricuh-ricuh yang erat kaitannya dengan banser.

Hal ini menyebabkan para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Meski demikian, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan bahwa hal tersebut tak ada hubungannya dengan Muktamar PKB.

Kata Cak Imin

Di sisi lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memuji pecalang Bali yang telah ikut membantu mengamankan Muktamar PKB 2024.

“Kemarin ada segelintir yang memakai baju PKB merangsek mau masuk ke dalam muktamar, bukan kami yang menghadang tapi pecalang- pecalang Bali,” kata Cak Imin, akrabnya, di Kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Minggu.

Menurut dia, bantuan puluhan pecalang ini tak lepas dari arahan raja-raja atau penglingsir puri di Bali yang menginginkan kegiatan di kawasan pariwisata ini berjalan lancar dan aman.

“Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali, alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat,” ujarnya.

“Terima kasih kepada raja-raja Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini,” sambungnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

"Kami sangat menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan anggota Banser GP Ansor NU dari luar Bali karena bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal Bali," jelas Gung Artawan kepada media, Jumat (23/8/2024).

Gung Artawan melanjutkan, kekhawatiran adanya provokator yang menimbulkan kericuhan di Bali bisa berdampak terhadap pariwisata Bali, apalagi Denpasar dan Badung yang merupakan kawasan internasional.

Menurutnya kegiatan ormas seperti Banser tidak cocok di Bali, dan sebaiknya dilaksanakan di luar Bali.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan sikap penglingsir ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan Bali, karena Bali merupakan daerah pariwisata.

Menurut Putra Darmanuraga, kegiatan - kegiatan yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebaiknya tidak diizinkan oleh Polri.

"Kami ingin menghimbau kepada siapapun agar menjaga keamanan Bali, karena Bali ini sering dijadikan tempat kegiatan internasional, nasional hingga politik, khususnya Kabupaten Badung. Oleh sebab itu siapapun yang masuk ke Bali, bekerja di Bali agar menjaga keamanan dan budaya Bali," jelas Ngurah Putra.

Disinggung penolakan mereka terkait dengan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Nusa Dua, para penglingsir menyebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut.

Penglingsir Pemecutan menyebut sikap mereka murni untuk menjaga keamanan Bali dan menolak kegiatan ormas yang dinilai berpotensi menimbulkan gesekan.

"Kami tidak ada kaitan (Muktamar PKB), ini untuk keamanan Bali," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar forum tertinggi Muktamar PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali. Acara ini terhitung menjadi Muktamar PKB yang ke-6.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar tidak mempersoalkan langkah Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang menggelar Apel Kesetiaan Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) di Bali pada 21-25 Agustus.

Gelaran apel itu bersamaan dengan agenda Muktamar PKB yang juga berlangsung di Bali pada 24-25 Agustus.

“Ya kalau masing-masing proporsinya diikuti, enggak akan ada apa-apa,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Halim itu saat ditemui di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Gus Halim, yang menjadi persoalan antara PKB dan PBNU adalah ketika lembaga yang berada di bawah payung hukum berbeda mengintervensi lembaga lain.

Gus Halim mencontohkan, lembaga yang ada di bawah payung hukum organisasi masyarakat (ormas) tidak boleh mengintervensi PKB.

“Nah yang undang-undang ormas melok melok, ikut-ikut, mengintervensi untuk menganeksasi (PKB), itu yang enggak boleh,” tutur Gus Halim.

Menurut Gus Halim, tindakan mengintervensi partainya itu dilarang oleh konstitusi. Karena itu, PBNU harus menjaga diri untuk tidak melewati batas.

“Enggak boleh apalagi menganeksasi enggak boleh, melanggar konstitusi dan itu dilarang oleh konstitusi,” tutur Gus Halim.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) itu mengaku tidak mengetahui apakah terdapat pihak-pihak yang menyokong PBNU untuk mengambil alih PKB.

Namun, kata dia, tindakan PBNU tidak sesuai hukum.

“Saya tidak tahu, yang jelas PBNU tidak proporsional, inkonstitusional,” ucap Gus Halim.

“Ya jelas dong, beda rumah kok,” kata dia.

Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.

Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.

Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sebab, pansus tersebut dinilai mengincar Kementerian Agama yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

PBNU kemudian membuat pansus tandingan yang memiliki tujuan "membenahi" PKB yang sedang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.