REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Yorrys Raweyai mengungkapkan pangkal permasalahan dalam kericuhan di rapat paripurna DPD pada Jumat (12/7/2024) lalu. Yorrys menerangkan kericuhan tersebut merupakan puncak permasalahan yang sudah berlangsung di era pimpinan DPD RI periode 2019-2024. Yorrys menyebut kericuhan itu tak serta merta terjadi dengan sendirinya.

"Ini dari satu sebab akibat yang berkepanjangan," kata Yorrys dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/7/2024).

Yorrys menjelaskan awal permasalahan ini setelah adanya perubahan drastis sejak 6 bulan lalu. Saat itu ada upaya untuk dua periode yang dilakukan oleh kelompok status quo. Salah satunya Ketua DPD La Nyalla Mattalitti bersama dengan Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

"Saya kira teman-teman pasti tahu bahwa dalam proses itu kemudian ada pemaksaan untuk 2 periode dengan konsep kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memaksakan untuk 0 persen dalam Pilpres. Karena beliau kepingin menjadi presiden. Ini awal mula," ujar Yorrys.

Selanjutnya, Yorrys menyinggung kelirunya sistem manajemen. Hal ini diperparah pimpinan DPD yang menurutnya terkesan otoriter. "Terlalu memikirkan kepentingan status quo yang mereka bentuk yang mereka sudah rancang itu," ujar Yorrys.

Yorrys menegaskan kelompok yang menentang status quo ini ialah kelompok perubahan. Yorrys yang masuk dalam kelompok ini berupaya mengubah tata tertib yang diatur di DPD periode sebelumnya.

"Ini berkelanjutan sampai kurang lebih satu tahun muncul ide dan gagasan bagaimana mencoba mengubah tata tertib dari sistem yang sudah ada di dalam tata tertib, menjadi paket. Dengan berbagai macam cara yang mereka coba untuk menggagas dengan melakukan strategi-strategi," ucap Yorrys.

Wakil Ketua Pansus Tata Tertib DPD RI, Hasan Basri mengakui perubahan tata tertib (tatib) sepihak yang dipimpin Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam rapat paripurna itu. Ia menduga tindakan itu cenderung dipaksakan demi kepentingan pribadi.

"Memang pada sidang paripurna. Ada kesewenang-wenangan pimpinan merancang tata tertib yang mereka rancang dan susun sendiri," ujar Hasan.

Pada Pasal 46 ayat 2 Tatib DPD RI diatur bahwa pimpinan DPD RI terdiri atas satu orang Ketua dan tiga orang wakil ketua meliputi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III. Komposisi ini wajib mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial. Tapi, aturan ini mau diubah.

"Perubahan Tatib DPD RI melanggar peraturan nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD RI terkait pimpinan DPD," ujar Hasan.

Sebelumnya, kericuhan muncul saat Rapat Paripurna DPD ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Jumat (12/7/2024). Kericuhan ini terjadi ketika Pimpinan DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti ingin mengetok palu guna mengesahkan tata tertib DPD RI. Tata tertib ini menyangkut pemilihan paket pimpinan DPD periode berikutnya. Hal ini mendatangkan interupsi berjamaah dari para anggota DPD RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma melakukan interupsi saat Rapat Paripurna DPD RI pada Jumat (12/7/2024) kemarin. Dalam penuturannya kepada awak media, Filep merupakan orang pertama yang melakukan interupsi lantaran menilai tindakan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti telah melanggar tata tertib periode 2024-2029.

Sebagaimana diketahui sidang paripurna DPD RI sempat diwarnai kericuhan karena tak sepakatnya para senator soal pengesahan tata tertib DPD RI periode 2024-2029.

Hujan interupsi dari anggota peserta sidang membuat suasana memanas saat Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf tata tertib.

Draf tata tertib itu merupakan hasil dari tim kerja (timja) yang pada beberapa waktu lalu merancang perubahan-perubahan aturan. Interupsi hingga protes menghampiri meja pimpinan DPD RI itu muncul ketika sejumlah interupsi dari peserta sidang tidak direspons oleh LaNyalla.

“Saat Paripurna kemarin saya orang pertama yang menyampaikan interupsi. Karena saya menilai sikap pimpinan DPD RI yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. Hal tersebut dipicu sejumlah persoalan yang kemudian sebagai dasar untuk dilakukannya amandemen terbatas Tatib DPD RI, karena itu dalam rapat paripurna dibentuklah panitia khusus (pansus),” ujarnya, Sabtu (13/7/2024).

Dia lantas menjelaskan, dalam tata tertib DPD RI setiap perubahan atau pembentukan peraturan di DPD RI memerlukan pembentukan panitia khusus. Filep yang merupakan salah satu anggota Pansus Tatib DPD RI ini menerangkan setiap pembahasan dan mekanisme kerja internal DPD RI harus sesuai dengan tatib, termasuk harmonisasi dengan panitia perancang undang-undang untuk memastikan bahwa Tatib DPD RI itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kemudian, dalam tahap harmonisasi telah selesai dilaksanakan oleh Pansus, kemudian pada Paripurna hendak disampaikan laporan, namun pimpinan DPD beralasan bahwa masih ada hal yang perlu ditinjau kembali hasil dari pansus, sehingga hasil kerja Pansus diserahkan kepada pimpinan dan selanjutnya pimpinan membentuk Tim Kerja (Timja), poin ini keliru dan saya sampaikan kritik. Kalau pimpinan membentuk Timja untuk membentuk Pansus hal itu tidak diatur bahkan tidak dibenarkan dalam Tata tertib Nomor 1 Tahun 2022. Ini pelanggaran Tatib,” urainya.

Pimpinan Komite I DPD RI itu menekankan bahwa Tatib DPD RI harus ditaati sebagai norma tertinggi dalam institusi, sehingga ditempatkan di atas semua kepentingan dan bebas dari kepentingan politis.

“Terkait hal ini, maka pertanyaan saya kepada Badan Kehormatan DPD RI, apakah penyelewengan tatib oleh Pimpinan DPD RI dikategorikan pelanggaran atau tidak. Yang kedua saya mempertanyakan juga kepada panitia perancang undang-undang, apakah tatib DPD RI yang disusun oleh Timja DPD RI yang dibentuk oleh Ketua DPD RI sudah sesuai dengan mekanisme atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan?” katanya.

“Menurut saya memang benar jika Badan Kehormatan mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh pimpinan DPD RI tidak bertentangan dengan tatib, namun timja yang dibentuk pimpinan harusnya bukan untuk menyusun tatib, karena untuk menyusun tatib DPD RI mewajibkan dibentuknya Pansus. Poin ini adalah kesalahan,” sambungnya.

Selain itu, Filep menuturkan, dugaan pelanggaran itu didukung oleh pengakuan dari panitia perancang undang-undang bahwa tatib yang disusun oleh pimpinan tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan tatib pada umumnya termasuk melalui mekanisme harmonisasi.

“Maka dari dua aspek ini ternyata pimpinan yang diketuai oleh LaNyalla kali ini sudah melakukan pelanggaran tata tertib. Hal yang salah ini kemudian ingin dibenarkan melalui pengesahan dalam Paripurna, ketua DPD terkesan memaksakan kehendak tersebut. Ini kan sesungguhnya tidak boleh dibiarkan karena semua mekanisme yang berjalan harus benar dan tidak menyimpang dari tata aturan,” sebutnya.

“Puji syukur karena ketika kita pihak yang menentang termasuk pihak yang ingin mewujudkan kebenaran yang menjunjung norma tertinggi dalam lingkungan DPD RI, akhirnya bisa disepakati dalam paripurna agar hasil kerja tatib oleh Timja maupun Pansus itu akan diharmonisasikan bersama-sama di Panitia Perancang undang-undang,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Terjadi keributan saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dilangsungkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Terjadi aksi saling dorong antaranggota DPD saat rapat dipimpin oleh La Nyalla Mattalitti.

Para senator sempat berbondong-bondong mendatangi meja pimpinan DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti. Mereka juga sempat mencoba merebut palu yang dipegang ketua DPD RI tersebut.

Sebelum keributan terjadi, sempat terjadi beberapa interupsi berkaitan dengan tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI. Meskipun Rapat Paripurna masa sidang sebelumnya, disepakati dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas secara rinci mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI.

Kendati demikian, setelah enam bulan bekerja, belum ada kesimpulan yang dihasilkan. Pansus pun diperpanjang selama tiga bulan. Namun, hingga berakhirnya masa tugas Pansus, belum ada keputusan yang bisa ditetapkan.

Sebelumnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan langsung hasil keputusan Tim Kerja untuk mendapat persetujuan.

"Termasuk pengaturan tentang pemilihan Pimpinan DPD RI yang dilaksanakan melalui sistem paket, yang merupakan hasil rumusan Pansus Tatib, Tim Kerja tidak mengubah rumusan tersebut. [Pasal 91 ayat (1)]," kata La Nyalla melalui siaran pers dilihat Republika, Sabtu, (13/7/2024).

Untuk syarat menjadi Pimpinan DPD RI, LaNyalla menyebut ada beberapa kriteria, di antaranya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sesuai Pasal 91 ayat (5) huruf a.

"Berikutnya adalah tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang ditetapkan dengan keputusan Badan kehormatan (BK) sesuai Pasal 91 ayat (5) huruf b," jelas La Nyalla.

Sementara itu, dari video yang viral di media sosial nampak para senator berkerumun mendatangi La Nyalla. Dalam video tersebut tampak mereka berteriak tidak setuju usai La Nyalla selesai membacakan hasil keputusan terkait tata tertib tersebut.

Sejumlah senator bahkan langsung menghampiri meja La Nyalla dan menunjuk Ketua DPD RI tersebut agar tidak mengesahkan laporan dan draf tata tertib. Tak hanya itu, sempat terjadi perebutan palu sidang ketika sejumlah senator mewanti-wanti agar La Nyalla tidak mengesahkan laporan dan tata tertib tersebut.