JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik, BRIN, Firman Noor mengatakan, banyaknya dinasti politik di DPR-RI periode 2024-2029 menjadi tanda demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

"Yang terjadi adalah sekarang mengalami regresi di mana justru sumber-sumber kekuasaan itu malah terpusat ke segelintir orang. Semakin kemari, kekuasaan yang ada justru menjadi akses atau menjadi media untuk akumulasi kekuasaan dan juga kekayaan," ujar Firman dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Firman mengatakan, jika politik dinasti yang terjadi di DPR dikaitkan dengan situasi demokrasi Indonesia, maka akan terasa semakin berkaitan.

Demokrasi mengalami stagnansi seiring dengan menguatnya semangat elitisme dan juga semangat nepotisme.

"Saya kadang lebih suka menggunakan istilah nepotisme ketimbang dinasti politik untuk mengingatkan kembali makna reformasi yang sekarang mengalami stagnansi dan juga di sisi lain menguatnya oligarki," tuturnya.

"Jadi sebetulnya fenomena dinasti politik ini atau nepotisme ini seiring dengan semakin stagnannya demokrasi kita di mana memang sumber-sumber kekuasaan itu bukannya semakin menyebar sebagaimana yang kita harapkan ketika dulu kita menjatuhkan Pak Harto sebagai tokoh nepotisme," tandasnya.

Hasil riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menemukan sedikitnya 79 dari total 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 terindikasi dinasti politik atau punya kekerabatan dengan pejabat lainnya.

DPR menjadi tempat berkumpulnya suami, istri, anak, hingga sanak saudara elite politik.

Sumber data penelitian Formappi berasal dari informasi anggota DPR terpilih yang dikumpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak pencalonan.

Namun, Formappi menilai data yang dicatat tergolong kurang lengkap dan tidak bisa diidentifikasi lebih dalam lagi, contohnya riwayat pekerjaan.

Dengan banyaknya anggota DPR yang terkait dinasti politik, peneliti senior Formappi, Lucius Karus, pesimistis kinerja DPR periode mendatang lebih baik dibandingkan dengan DPR 2019-2024.

Kondisi itu justru meningkatkan peluang terjadinya korupsi dan kolusi.

”Jenis kekerabatan beragam, ada yang suami, istri, anak, dan saudara-saudara dengan politisi, penguasa daerah, elite partai. Yang paling banyak adalah anak pejabat. Lama-lama bisa saja ada grup arisan keluarga di DPR,” ujar Lucius saat rilis anatomi anggota DPR terpilih bertajuk ”DPR Baru, Lebih Baik atau Lebih Buruk” secara hibrida di Jakarta, Selasa (24/9/2024).