IDXChannel - Wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang negara menjadi 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mendapat berbagai respons dari berbagai kalangan.

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai, rencana tersebut bisa berdampak positif maupun negatif, bergantung pada program-program apa saja yang akan dijalankan Prabowo Subianto ketika nanti sudah resmi menjabat sebagai Presiden RI.

Jika program yang dijalankan produktif dan meningkatkan penerimaan maka akan menurunkan potensi risiko berupa ketidakstabilan perekonomian.

"Karena kan sebetulnya peningkatan utang itu bergantung dari juga bagaimana peningkatan dari sisi penerimaan," jelas Eko dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip pada Sabtu (13/7/2024).

Meskipun defisit tetap di bawah 3 persen tetapi penerimaan cenderung turun. Hal tersebut juga sia-sia karena ketidakstabilan perekonomian tetap sulit untuk dibendung.

Berdasarkan prinsip itu, Eko menilai wacana untuk menaikan batas level defisit sebetulnya tidak melulu memberikan dampak yang negatif, tergantung dari program apa yang dijalankan nantinya.

"Jadi kalaupun defisit tetap di bawah 3 persen tapi kalau penerimaan cenderung turun itu tetap bisa jadi kekhawatiran bagi para pelaku ekonomi. Di sisi lain kalau bisa meningkatkan level penerimaan sebetulnya itu juga bisa menjadi sisi optimisme bahwa APBN bisa berkelanjutan," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintahan Prabowo–Gibran berkomitmen mengelola fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati, serta akan mempertahankan rasio utang Indonesia di kisaran 38–39 persen.

(DES)