JAKARTA - Capaian investasi ke Indonesia disebutkan hingga Juni 2024 tembus Rp6.931 triliun. Menteri Investasi /Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani menerangkan, angka tersebut diraih selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Jokowi.

Dalam gelaran Anugerah Layanan Investasi 2024 dengan tema Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang digelar pada Senin (30/9/2024), Menteri Rosan memproyeksikan nilai investasi di Indonesia akan terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, capaian realisasi investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah direspon positif oleh para investor, dan yang lebih menariknya lagi selama periode tersebut investasi yang ditanamkan tersebar tidak hanya di Pulau Jawa saja, justru lebih banyak di luar Jawa.

"Ini adalah kenaikan kurang lebih 18% setiap tahunnya. Dan ini adalah peningkatan investasi sebesar 90,2% dibanding 5 tahun lalu," ujar Menteri Rosan.

"Kita tahu kita harus terus melakukan penyempurnaan, reformasi kebijakan, policy dan regulasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi kita. Apalagi dengan adanya UU Ciptaker yang telah menaungi bahwa kita menjadi lebih terbuka," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, selain nilai investasi yang besar, Kementerian Investasi/BKPM juga mencatat adanya penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 7.188.479 orang atau rata-rata 1.437.695 orang per tahun. Di sisi lain perizinan usaha berbasis risiko yang sudah kita keluarkan sejak 4 Agustus 2021 - 27 September 2024 terdapat 10.382.846 Nomor Induk Berusaha (NIB).

"NIB kita keluarkan melalui sistem online single submission. Ini juga menunjukan perizinan usaha lebih mudah dan memberikan kepastian, dan mayoritas izin yang kita berikan adalah UKM," jelas Menteri Rosan.

Rosan pun menekankan kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi agar lebih bersinergi dalam memberikan kepastian kepada dunia usaha guna menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Ia juga berharap seluruh pihak bisa meningkatkan pelayanan investasi lebih dari sebelumnya.

"Kita perlu meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi, peningkatan layanan, dan percepatan perizinan usaha sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah. Jadi kami minta kerja samanya, sinerginya, kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi," pungkasnya.