JAKARTA - Capaian investasi ke Indonesia disebutkan hingga Juni 2024 tembus Rp6.931 triliun. Menteri Investasi /Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani menerangkan, angka tersebut diraih selama periode Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Jokowi.

Dalam gelaran Anugerah Layanan Investasi 2024 dengan tema Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang digelar pada Senin (30/9/2024), Menteri Rosan memproyeksikan nilai investasi di Indonesia akan terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, capaian realisasi investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah direspon positif oleh para investor, dan yang lebih menariknya lagi selama periode tersebut investasi yang ditanamkan tersebar tidak hanya di Pulau Jawa saja, justru lebih banyak di luar Jawa.

"Ini adalah kenaikan kurang lebih 18% setiap tahunnya. Dan ini adalah peningkatan investasi sebesar 90,2% dibanding 5 tahun lalu," ujar Menteri Rosan.

"Kita tahu kita harus terus melakukan penyempurnaan, reformasi kebijakan, policy dan regulasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi kita. Apalagi dengan adanya UU Ciptaker yang telah menaungi bahwa kita menjadi lebih terbuka," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, selain nilai investasi yang besar, Kementerian Investasi/BKPM juga mencatat adanya penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 7.188.479 orang atau rata-rata 1.437.695 orang per tahun. Di sisi lain perizinan usaha berbasis risiko yang sudah kita keluarkan sejak 4 Agustus 2021 - 27 September 2024 terdapat 10.382.846 Nomor Induk Berusaha (NIB).

"NIB kita keluarkan melalui sistem online single submission. Ini juga menunjukan perizinan usaha lebih mudah dan memberikan kepastian, dan mayoritas izin yang kita berikan adalah UKM," jelas Menteri Rosan.

Rosan pun menekankan kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi agar lebih bersinergi dalam memberikan kepastian kepada dunia usaha guna menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Ia juga berharap seluruh pihak bisa meningkatkan pelayanan investasi lebih dari sebelumnya.

"Kita perlu meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi, peningkatan layanan, dan percepatan perizinan usaha sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah. Jadi kami minta kerja samanya, sinerginya, kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi aturan baru soal kemudahan berusaha bagi para investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN . Lewat aturan baru ini para investor makin dimanjakan lewat fasilitas dan kemudahan perizinan khusus untuk melakukan pengembangan di IKN.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha , dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Secara umum setidaknya terdapat 14 pasal yang dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk memberikan kelancaran proses investasi di IKN. Regulasi teranyar tersebut diteken Presiden pada 12 Agustus 2024 lalu.

"Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota NUsantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara," tulis beleid awal PP tersebut, dikutip Kamis (15/6/2024).

Beberapa aturan yang mengalami perubahan dan penyesuaian terkait kesesuaian pemanfaatan ruang dan zonasi seperti yang diatur dalam pasal 9. Selain itu terdapat perubahan yang kaitannya dengan persetujuan lingkungan seperti di pasal 10.

Ketentuan lain yang juga mengalami perubahan menyangkut soal verifikasi dan proses pemberian persetujuan perizinan berusaha bagi calon investor di IKN, hal ini diatur dalam pasal 13 PP 29/2024.

Selanjutkan ketentuan yang diubah juga menyangkut pemanfaatan lahan milik Badan Otorita yang akan dialokasikan untuk calon investor IKN, hal ini diatur dalam pasal 16. Setidaknya ada 2 jenis hak atas tanah yang dimiliki Badan Otorita, yaitu BMN (Barang Milik Negara) dan Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (ADP).

Lewat regulasi tersebut, khusus di IKN pemanfaatan BMN tidak hanya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, namun juga bisa dimanfaatkan oleh Badan Otorita. Sedangkan ADP, Badan Otorita akan mendapatkan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang siap diberikan kepada calon investor.

Kemudian terkait aturan soal pemberian Hak Atas Tanah (HAT) juga mengalami perubahan yang diatur dalam pasal 18. Setidaknya ada 3 jenis HAT yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di IKN, seperti HGU, HGB, dan Hak Pakai dengan jangka waktu masing-masing, HGU maksimal 190 tahun, HGB 180 tahun, dan Hak Pakai 180 tahun.

"Pemberian HAT sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agraria/Pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita IKN," tulis pasal 18 ayat (3).

Selain itu juga ditambahkan ketentuan yang disisipkan pada pasal 22, yakni terkait pemanfaatan tenaga kerja asing untuk mendukung percepatan pembangunan IKN dengan jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang.

Pasal 25 juga mengalami perubahan soal ketentuan untuk penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN. Melalui aturan baru ini, para pengembang yang belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan hunian berimbang, bisa dapat memenuhi kewajiban tersebut di IKN.

Asal tahu saja, saat ini pemerintah memiliki kebijakan soal hunian berimbang. Artinya setiap developer tidak boleh hanya membangun hunian dalam satu kelas saja, misal untuk kelas atas saja. Namun juga harus membangun hunian untuk kelas bawah dan menengah, kewajiban membangun hunian kelas bawah dan menengah itulah yang bisa dilaksanakan di IKN.

Ketentuan lain yang mengalami perubahan ada di pasal 26 soal fasilitas penanaman modal meliputi segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal. Lewat aturan baru ini kewenangan OIKN ditambah, tidak lagi sekedar fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN, tapi juga meliputi retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Kemudian pasal 67 juga diubah yang kaitannya dengan aturan pemberian insentif dari OIKN kepada calon investor yang hendak masuk ke proyek Ibukota baru tersebut. Lewat aturan yang baru ini disebutkan fasilitas daerah khusus dan penerimaan khusus IKN terdiri atas insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah di IKN, dan insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan penerimaan khusus IKN.

Terakhir ketentuan yang juga berubah dalam PP 29 tahun 2024 ini juga terdapat pada pasal 68 terkait fasilitasi, penyediaan lahan, dan sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan investasi di IKN.

Aturan terbaru itu menyebutkan fasilitas yang diberikan berupa penyediaan lahan atau lokasi bagi pelaku usaha, penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi, dan atau kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.