Bisnis.com, PEKANBARU -- Proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp11,1 triliun kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indra menyatakan hal itu usai pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau selesai.

Menurutnya batas waktu pengesahan APBD Perubahan adalah 30 September 2024. Jika tidak disahkan tepat waktu, APBD Perubahan kabupaten/kota di Riau tidak akan dievaluasi oleh Pemprov Riau, dan tidak akan difasilitasi oleh Kemendagri.

"Jika lewat dari 30 September, APBD-P yang diajukan tidak akan dievaluasi oleh Pemprov dan tidak difasilitasi oleh Kemendagri. Artinya, tidak ada APBD-P untuk daerah tersebut," ujarnya, Kamis (19/8/2024).

Dia mengakui proses evaluasi APBD Perubahan ini merupakan tahap krusial sebelum akhirnya disahkan oleh pemerintah. Tahapan ini memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah evaluasi dari Kemendagri selesai, APBD Perubahan akan segera disahkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.

Selain membahas APBD Perubahan 2024, Pemerintah Provinsi Riau juga sedang melakukan pembahasan untuk APBD murni 2025.

Indra menyebutkan pembahasan ini masih berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Namun, dia menyebutkan nilai APBD murni 2025 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan APBD 2024.

"Saat ini masih dalam tahap pembahasan, jadi besarannya belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, anggaran untuk 2025 lebih rendah dari APBD 2024," ujarnya.

Meskipun belum ada angka pasti, penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan proyeksi pendapatan daerah dan kebijakan fiskal yang lebih ketat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi anggaran daerah tahun ini, yang sudah terealisasi 48,60% di awal Agustus 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi menyoroti pentingnya mempercepat realisasi program kerja, khususnya terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2024 yang tahun ini senilai Rp11,02 triliun.

Pemprov mencatat realisasi fisik telah mencapai 59,31%, sementara realisasi keuangan baru berada di angka 48,60%. Dia menilai capaian ini cukup baik, meskipun idealnya berada di angka 68%.

"Realisasi APBD kita sejauh ini lumayan bagus dengan capaian 48,60%, terutama di tahun politik seperti ini. Tantangannya adalah bagaimana memastikan anggaran yang sudah direncanakan dapat segera terealisasi dengan efektif," ujarnya.

Dia menekankan agar setiap OPD lebih proaktif dalam mempercepat pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah tahun politik.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menyatakan realisasi APBD tahun ini senilai Rp4,72 triliun hingga akhir Juli 2024, atau sekitar 42,83% dari total APBD 2024 yang mencapai Rp11,02 triliun. Sementara untuk angka realisasi fisiknya telah mencapai 53,46%.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan terdapat peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2023, di mana realisasi keuangan mencapai Rp4,39 triliun dengan APBD sebesar Rp10,14 triliun di tahun lalu.

"Memang terjadi peningkatan untuk realisasi APBD Riau sampai Juli 2024 ini bila dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya, Senin (12/8/2024).

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Pj Gubernur, SF Hariyanto menegaskan pentingnya mempercepat realisasi APBD di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak perekonomian di tengah masyarakat. Hal ini menjadi komitmen pihaknya untuk dapat menjaga dan bahkan meningkatkan penyerapan APBD Provinsi Riau.

Selama lima bulan masa jabatannya, Hariyanto telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan realisasi APBD Riau. Upaya tersebut meliputi evaluasi kinerja OPD terhadap pelaksanaan anggaran setiap awal bulan dan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kami juga sudah melakukan pengamanan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pembangunan, dan OPD Teknis. Tujuannya adalah untuk bersama-sama melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengendalian dalam pelaksanaan anggaran di setiap OPD," ujarnya.

Dengan berbagai langkah yang telah diambil, diharapkan realisasi APBD Riau dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.