Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat pada Kuartal III/2024 secara kuartalan. Ekonom pun mendorong pemerintah menggenjot belanjanya selama Kuartal IV/2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% (year on year/YoY) pada Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2024, yakni 5,05% (YoY).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% pada Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Kuartal III/2023 (5,05%) dan Kuartal II/2024 (4,93%).

Padahal, sambung Yusuf, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 53,08% ke produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dia menekankan pentingnya kolaborasi Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah. Menurutnya, BI perlu kembali melakukan penurunan suku bunga acuan yang diikuti dengan kebijakan realisasi belanja pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Seperti misalnya bantuan sosial ataupun subsidi. Terutama kalau kita bicara konteks di sisa tahun ini, realisasi belanja pemerintah saya kira juga akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi setidaknya untuk 2024," jelas Yusuf, Selasa (5/11/2024).

Dia juga menyoroti industri pengolahan yang tumbuh 4,72% pada Kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu industri pengelolaan tumbuh 5,20%.

Yusuf menegaskan, industri pengolahan merupakan salah satu mesin perekonomian. Menurutnya, jika industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan maka dia juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang ingin disasar pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, tentu pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang lebih tinggi untuk mencapai target pertemuan ekonomi 8%," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meyakini perkembangan politik di Amerika Serikat (AS) usai penyelenggaraan Pilpres 2204 juga akan bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Yusuf mengingatkan, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Bagi Yusuf, jika Trump menang dan menerapkan kebijakan proteksionisme maka sangat terjadi penurunan nilai perdagangan secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan, sangat mungkin terjadi depresiasi nilai tukar rupiah dengan rentan tertentu.

"Seperti yang pernah dialami Indonesia ketika Trump melakukan kebijakan yang relatif sama di 2018 silam," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melapor soal cara meningkatkan penerimaan negara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yakni dengan konsisten melanjutkan digitalisasi melalui sistem e-katalog.

Dengan demikian, Luhut menilai tak terlalu susah untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Ini saya laporkan juga pada presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, saat ini sudah ada digitalisasi untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau Simbara.

Luhut menyebut Simbara busa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

"Dan saya katakan juga kita sudah tanda tangan banyak pakta integritas, tapi yang paling penting kita membangun ekosistem di mana, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyebut sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah secara online bisa mengurangi korupsi.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50.000 item barang dan jasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melapor soal cara meningkatkan penerimaan negara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yakni dengan konsisten melanjutkan digitalisasi melalui sistem e-katalog.

Dengan demikian, Luhut menilai tak terlalu susah untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Ini saya laporkan juga pada presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, saat ini sudah ada digitalisasi untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau Simbara.

Luhut menyebut Simbara busa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

"Dan saya katakan juga kita sudah tanda tangan banyak pakta integritas, tapi yang paling penting kita membangun ekosistem di mana, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyebut sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah secara online bisa mengurangi korupsi.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50.000 item barang dan jasa.

Sampai saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog. Sebanyak 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melapor soal cara meningkatkan penerimaan negara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yakni dengan konsisten melanjutkan digitalisasi melalui sistem e-katalog.

Dengan demikian, Luhut menilai tak terlalu susah untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Ini saya laporkan juga pada presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, saat ini sudah ada digitalisasi untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau Simbara.

Luhut menyebut Simbara busa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

"Dan saya katakan juga kita sudah tanda tangan banyak pakta integritas, tapi yang paling penting kita membangun ekosistem di mana, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyebut sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah secara online bisa mengurangi korupsi.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50.000 item barang dan jasa.

Sampai saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog. Sebanyak 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp11,1 triliun kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indra menyatakan hal itu usai pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau selesai.

Menurutnya batas waktu pengesahan APBD Perubahan adalah 30 September 2024. Jika tidak disahkan tepat waktu, APBD Perubahan kabupaten/kota di Riau tidak akan dievaluasi oleh Pemprov Riau, dan tidak akan difasilitasi oleh Kemendagri.

"Jika lewat dari 30 September, APBD-P yang diajukan tidak akan dievaluasi oleh Pemprov dan tidak difasilitasi oleh Kemendagri. Artinya, tidak ada APBD-P untuk daerah tersebut," ujarnya, Kamis (19/8/2024).

Dia mengakui proses evaluasi APBD Perubahan ini merupakan tahap krusial sebelum akhirnya disahkan oleh pemerintah. Tahapan ini memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah evaluasi dari Kemendagri selesai, APBD Perubahan akan segera disahkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.

Selain membahas APBD Perubahan 2024, Pemerintah Provinsi Riau juga sedang melakukan pembahasan untuk APBD murni 2025.

Indra menyebutkan pembahasan ini masih berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Namun, dia menyebutkan nilai APBD murni 2025 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan APBD 2024.

"Saat ini masih dalam tahap pembahasan, jadi besarannya belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, anggaran untuk 2025 lebih rendah dari APBD 2024," ujarnya.

Meskipun belum ada angka pasti, penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan proyeksi pendapatan daerah dan kebijakan fiskal yang lebih ketat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi anggaran daerah tahun ini, yang sudah terealisasi 48,60% di awal Agustus 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi menyoroti pentingnya mempercepat realisasi program kerja, khususnya terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2024 yang tahun ini senilai Rp11,02 triliun.

Pemprov mencatat realisasi fisik telah mencapai 59,31%, sementara realisasi keuangan baru berada di angka 48,60%. Dia menilai capaian ini cukup baik, meskipun idealnya berada di angka 68%.

"Realisasi APBD kita sejauh ini lumayan bagus dengan capaian 48,60%, terutama di tahun politik seperti ini. Tantangannya adalah bagaimana memastikan anggaran yang sudah direncanakan dapat segera terealisasi dengan efektif," ujarnya.

Dia menekankan agar setiap OPD lebih proaktif dalam mempercepat pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah tahun politik.

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menetapkan postur anggaran sementara Rancangan Undang-Undang APBN 2025 pada pembahasan Tingkat I hari ini, Selasa (17/9/2024).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan postur anggaran terdiri dari pendapatan negara Rp3.005,12 triliun, dengan rincian penerimaan pajak Rp2.490,91 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, serta hibah Rp581,1 triliun. Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Adapun, belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun.

Baca Juga: Anggaran Subsidi Energi Turun di 2025, Tarif Listrik hingga BBM Naik?

Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp633,31 triliun), defisit Rp 616,86 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB, pembiayaan anggaran Rp616,18 triliun," kata Said, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Transaksi Judi Online Setara 20% APBN, Pemerintah Wajib Turun Tangan

Turut hadir dalam raker bersama Banggar tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah masih mengandalkan kinerja belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir tahun ini. Jika dilihat secara pola musiman, kinerja belanja melonjak pada akhir tahun. Oleh karena itu, kinerja belanja akan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV-2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan secara tahunan belanja pemerintah terserap sebesar 95%. Namun pemerintah berupaya meningkatkan kinerja belanja lebih dari itu agar bisa memberikan daya dorong lebih besar ke  pertumbuhan ekonomi nasional. “Yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95%, kalau bisa kita genjot lebih baik,” kata dia ditemui usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (13/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berusaha mengejar target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2% dengan menggenjot belanja pemerintah dan memberikan sederet insentif.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Terakhir yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95% kalau bisa kita genjot lebih baik," ungkapnya, Jumat (13/9/2024).

Sejauh ini, Airlangga menegaskan ekonomi Indonesia relatif dalam kondisi yang aman di atas 5% dan inflasi yang tergolong rendah. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi inti tetap tinggi dan inflasi volatile food atau harga bergejolak yang cenderung turun.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Rencananya, pemerintah akan mendorong insentif PPN DTP sektor otomotif. Selain itu, kabarnya pun PPN DTP 100% untuk properti akan berlanjut hingga akhir 2024.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

"Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi," kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% sektor properti bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah merancang strategi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di level 5 persen hingga akhir 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini pertumbuhan ekonomi masih relatif aman di angka 5 persen dengan inflasi sebesar 2,5 persen.

"Yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95 persen, kalau bisa kita genjot lebih baik," ungkap Airlangga di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat (13/9/2024).

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan mendorong belanja kementerian dan lembaga untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional.

Selain itu, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan otomotif juga akan diterapkan.

Kebijakan ini ditujukan untuk kelas menengah, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal keempat tahun ini.

"Semuanya digenjot di kuartal IV ini sehingga pertumbuhan terjaga 5 persen," kata dia.

Revisi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Di samping itu, pemerintah berencana untuk merevisi besaran manfaat pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat ini akan ditingkatkan menjadi 45 persen selama enam bulan.

JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen selama 3 bulan dan 25 persen selama 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45 persen," jelas Airlangga.

Pemerintah juga akan menambah biaya pelatihan kerja bagi peserta JKP dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Selain itu, cakupan peserta JKP akan diperluas sehingga pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menjadi peserta JKP.

"Diperluas lagi kriterianya, ini akan disiapkan PP dan Permenaker," imbuhnya.

Aturan Perpanjangan PPN DTP Segera Diterbitkan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memastikan bahwa aturan terkait perpanjangan insentif PPN DTP 100 persen untuk properti hingga Desember 2024 akan segera diterbitkan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan bahwa kebijakan yang seharusnya berakhir pada Juni 2024 ini akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

"Beberapa waktu ini kan juga akan ada beberapa aturan seperti PPN DTP untuk perumahan yang sudah ditunggu-tunggu, 1-2 hari ini akan selesai," ujarnya saat media briefing di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Pemerintah menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160 triliun, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Jumlah ini naik sekitar Rp 65,4 triliun jika mengacu kesepakatan pada rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir, sebesar Rp 1.094,66 triliun.

Kenaikan ini merupakan hasil pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo pada Senin (9/9).

Kenaikan anggaran belanja kementerian dan lembaga menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Di samping itu, simak juga bagaimana harga saham Indomaret langsung melonjak usai BEI cabut suspensi, serta Menteri Pertanian Amran copot anak buahnya karena diduga mencoba korupsi.

1. Belanja Kementerian Naik Jadi Rp 1.160 Triliun Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160,08 triliun pada tahun pertama kepemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesimpulan dari pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada Senin (9/9).

“Jadi untuk belanja K/L yang tadinya di rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka belanja non-K/L juga naik dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Meskipun begitu, Isa memastikan rincian untuk program belanja non-K/L tidak ada perubahan.

2. Harga Saham Indomaret (DNET) Melonjak 16,82% Usai BEI Cabut Suspensi

Saham emiten ritel dan investasi Grup Salim, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) melesat 16,82% pada perdagangan saham pagi ini, Selasa (10/9) pukul 09.45 WIB.

Melonjaknya saham retail Indomaret terjadi usai Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi emiten retail Indomaret itu.

Dalam pengumuman yang disampaikan bursa, saham DNET sudah mulai diperdagangkan kembali pada hari ini di pasar reguler dan pasar tunai usai terjadi kenaikan harga kumulatif yang signifikan.

Mengacu data perdagangannya, harga saham DNET melesat ke Rp 12.500 per lembar saham dan diperdagangkan di rentang Rp 10.750-Rp 12.825 per helainya. Kemudian volume yang diperdagangkan tercatat 439,30 ribu, dengan nilai transaksi Rp 5,57 miliar, hingga kapitalisasi pasarnya tembus Rp 177,30 triliun.

Apabila melihat tren pergerakannya, saham DNET meroket 100,80% dalam seminggu terakhir. Adapun secara year to date (ytd) sahamnya melonjak 165,96% dan dalam enam bulan terakhir terbang hingga 174,73%.

Sebelumnya, orotitas bursa menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham Indoritel Makmur Internasional pada Senin (9/9) kemarin. Langkah ini diambil setelah terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan selama beberapa hari pada pekan lalu.

3. Bursa Saham Wall Street Bangkit Setelah Lewati Minggu Terburuk Tahun Ini

Indeks pasar saham Amerika Serikat Wall Street naik pada Senin (9/9) setelah investor mulai membeli saham-saham yang harganya turun. Investor bertaruh bahwa potensi penurunan suku bunga Federal Reserve akan terjadi pada akhir bulan ini dan mendukung ekonomi yang tengah melambat.

Dow Jones Industrial Average naik 1,2% menjadi 40.829,59, setelah turun lebih dari 1.200 poin minggu lalu. S&P 500 juga tumbuh 1,16% menjadi 5.471,05, setelah mencatatkan minggu terburuk sejak Maret 2023, sekaligus menghentikan penurunan beruntun selama empat hari.

Nasdaq Composite juga melonjak 1,16% menjadi 16.884,60, setelah mengalami minggu terburuk lebih dari dua tahun. Kenaikan saham Nvidia 3,5% setelah minggu lalu turun 14%, mendorong indeks yang didominasi oleh saham teknologi ini ke zona hijau.

Selain teknologi, saham-saham di sektor peritel, bank, dan industri bangkit karena investor yakin bahwa penurunan suku bunga akan mendukung sektor konsumen yang sedang lesu. Saham JPMorgan Chase, Costco, Amazon, dan Boeing terapresiasi pada perdagangan Senin.

4. Mentan Amran Copot Pejabat Kementan, Diduga Coba-coba Korupsi

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur berinisial IM yang diduga coba-coba melakukan korupsi proyek pengadaan. Amran telah melaporkan IM ke Kepolisian akhir bulan lalu, Kamis (29/8).

"Kami perintahkan kasus ini dilaporkan pekan lalu, sekarang sudah ada panggilan," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata, hanya ada satu direktur dengan inisial IM di Kementerian pertanian, yakni Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan Indah Megawati.

Amran mengatakan, IM melanggar Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang penipuan. Ini karena IM telah mencatut nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Fausiah T. Landja dalam percobaan korupsinya.

IM diduga meminta para pengusaha yang tergabung dalam proyek pengadaan untuk menyetor dana awal antara 15% sampai 20% dari nilai proyek ke broker. Adapun IM mengaku bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas nama Fausiah.

5. Pertamina Bidik Pendapatan Bisnis Hijau Capai 20%, Ini Enam Sumbernya

PT Pertamina (Persero) menargetkan proporsi pendapatan dari bisnis hijau mencapai 20 % pada 2060. Namun demikian, proporsi pendapatan Pertamina masih didominasi oleh energi fosil hingga tahun tersebut.

Berdasarkan paparan Pertamina, pendapatan perusahaan ditargetkan sebesar 50-55% dari energi fosil pada 2060. Sementara 20-25% sisanya berasal dari petrokimia.

Pada 2030, Pertamina hanya menargetkan pendapatan dari bisnis hijau sebesar 3%. Pendapatan perusahaan pelat merah tersebut masih didominasi energi fosil sebesar 80% dan petrokimia 17 %.

Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengatakan pelaksanaan dekarbonisasi tidak selalu berbicara mengenai anggaran yang ditetapkan melainkan juga terdapat peluang untuk meraih pendapatan baru.

Jakarta -

Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan total Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9).

"Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Terdapat 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun.

Lalu ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.

Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:

1. 001 MPR Rp 969,20 miliar

2. 002 DPR Rp 6,69 triliun

3. 004 BPK Rp 6,15 triliun

4. 005 MA Rp 12,68 triliun

5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun

6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun

7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun

8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun

9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun

10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun

11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun

12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun

13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun

14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun

15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun

16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun

17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun

18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun

19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun

20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun

21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun

22. 032 KKP Rp 6,22 triliun

23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun

24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar

25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar

26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar

27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun

28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar

29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar

30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar

31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar

32. 050 BIN Rp 7,04 triliun

33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun

34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar

35. 054 BPS Rp 5,70 triliun

36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun

37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun

38. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar

39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun

40. 060 Polri Rp 126,62 triliun

41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun

42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar

43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar

44. 066 BNN Rp 2,45 triliun

45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun

46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun

47. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar

48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun

49. 076 KPU Rp 3,06 triliun

50. 077 MK Rp 611,48 miliar

51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar

52. 083 BIG Rp 352,29 miliar

53. 084 BSN Rp 223,87 miliar

54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar

55. 086 LAN Rp 328.95

56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar

57. 088 BKN Rp 798,34 miliar

58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun

59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun

60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun

61. 093 KPK Rp 1,23 trilliun

62. 095 DPD Rp 1,30 triliun

63. 100 KY Rp 184,53 miliar

64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun

65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar

66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar

67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun

68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar

69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar

70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar

71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun

72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar

73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar

74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun

75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun

76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun

77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar

78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun

79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar

80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar

81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar

82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun

83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar

84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun

85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun

86. - Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terpantau mengalami perubahan yang signifikan tepat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan dalam alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terjadi pergeseran anggaran Non K/L ke K/L. Di mana sebelumnya direncanakan anggaran K/L senilai Rp1.094,66 triliun, menjadi Rp1.160,09 triliun.

“Jadi kami sudah sisir, ditampilkan kepada Pak Presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama Ibu Menteri [Sri Mulyani] dan Pak Wamen [Thomas Djiwandono]. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan,” ungkapnya dalam Rapat Panja BPP Badan Anggaran DPR, Selasa (10/9/2024).

Isa menjelaskan melalui penyesuaian anggaran tersebut, nominal BPP 2025 senilai Rp2.701,44 triliun tidak berubah dari Postur Sementara APBN 2025 yang pekan lalu disetujui oleh Banggar.

Penyesuaian terjadi dengan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L. Akibatnya, anggaran belanja Non K/L mengalami penurunan dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

Lebih lanjut, Isa menyampaikan rinciannya untuk program belanja Non K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang pihaknya geser dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” jelasnya.

Berdasarkan paparannya, Program Pengelolaan Belanja Lainnya ini mencakup kebijakan terkait antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Kemudian antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik.

Pos belanja ini juga diperuntukkan sebagai antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi misi dan program kerja pemerintahan baru.

Sebagaimana diketahui dari unggahan Instagram @smindrawati kemarin, dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dirinya mengungkapkan pembahasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan APBN 2024 dan outlook-nya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah presiden terpilih.

“Kedua, perkembangan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan,” tulis Sri Mulyani, Senin (9/9/2024).

Kurang dari satu bulan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus lalu, pemerintah dah DPR setidaknya telah dua kali menyesuaikan postur. Dalam dua kali penyesuaian itu pula, anggaran Non K/L telah digeser ke K/L total senilai Rp173,9 triliun.

Pada rapat Banggar pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L senilai Rp117,8 triliun.

Di mana Rp113 triliun diperuntukkan untuk program Quick Win Prabowo-Gibran, dan sisanya untuk antisipasi penambahan anggota DPR/MPR.