Jakarta: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dinilai sudah semakin tidak bisa menjalankan fungsi semestinya dan hanya digunakan sebagai alat oleh negara-negara berkekuatan besar. Karenanya, banyak pihak yang menghendaki agar DK PBB segera direformasi.

Hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap membuat DK PBB seolah hanya digunakan sebagai alat. Contoh nyata dari ini adalah mengenai bagaimana DK PBB menghabiskan waktu lebih dari 7 bulan untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza, namun hingga 11 bulan perang berlalu, masih belum ada titik terangnya.

Mantan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, begitu banyak momen yang dilewati, dan upaya mereformasi DK PBB belum juga berbuah hasil.

“Menurut saya, (reformasi DK PBB) itu harus terus dilancarkan dan diupayakan terus-menerus,” kata Marty dalam Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

“Namun, pertama-tama, saya yakin Anda harus menggarisbawahi fakta bahwa multilateralisme adalah sebuah perspektif, sebuah pola pikir,” ucap Marty.

Hal ini dapat diintegrasikan ke tipe kepemimpinan, yang mengakui bahwa tujuan nasional pun hanya dapat dicapai di tingkat multilateral, sebut Marty.

“Kita perlu benar-benar menanamkan dan mendorong perspektif semacam itu,” imbuh Marty.

Ia menambahkan bahwa sampai pada titik di mana perubahan itu permanen dan kekuasaan itu dinamis, maka perlu mempromosikan gagasan kerja sama multilateral yang memiliki kapasitas adaptif otomatis, daripada sekadar membekukan kerangka konstelasi momen tertentu.

Karena hampir seketika, konstelasi itu akan menjadi usang saat terjadi perubahan. Jadi ini tentang metode kerja, metode kerja yang lebih berbasis isu daripada lembaga itu sendiri.

Marty mengakui, ada rasa putus asa antara apa yang terjadi di dunia dan kapasitas PBB, khususnya kapasitas Dewan Keamanan untuk menanggapi.

“Mereka sangat aktif dan sangat vokal dalam beberapa isu, tetapi tidak begitu dalam isu-isu lainnya. Jadi, akibatnya, ada kesenjangan kredibilitas,” pungkasnya.

Baca juga: Eks Menlu RI: Semua Negara Terpengaruh Geopolitik Tanpa Terkecuali

(WIL)