New York: Sebuah koalisi yang beranggotakan 54 negara dan organisasi telah mengajukan permohonan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin kemarin, meminta langkah segera untuk menghentikan pengiriman senjata dan peralatan militer ke Israel di saat masih berkobarnya perang di Jalur Gaza.

"Sebanyak 54 negara dan organisasi mengeluarkan seruan bersama kepada anggota Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil langkah menghentikan pemberian atau pengiriman senjata, amunisi, dan peralatan terkait kepada Israel, yang merupakan kekuatan pendudukan,” ujar pernyataan koalisi, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Selasa, 5 November 2024.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi sebelumnya. Dalam hal ini, Misi Palestina merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang diadopsi pada 18 September 2024.
Resolusi tersebut menyerukan pembatasan pengiriman senjata di wilayah-wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, jika terdapat dugaan kuat bahwa senjata-senjata tersebut mungkin digunakan di wilayah pendudukan Palestina.

Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Gaza sejak serangan oleh kelompok pejuang Palestina Hamas pada bulan Oktober 2023, walau Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata segera.

Menurut otoritas kesehatan setempat, sekitar 43.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dan lebih dari 102.260 lainnya mengalami luka-luka.

Selain itu, Israel juga menghadapi tuntutan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Setidaknya 46 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel di RS Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah pendudukan. Keputusan ini dinilai komunitas internasional dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan di akun media sosial X, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keputusan ini, lanjut Kemenlu RI, jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.
UNWRA merupakan badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel.

“Serta memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutup pernyataan itu.

Fungsi Krusial UNRWA

Kecaman atas keputusan ini juga diungkapkan Kelompok G7.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, kata G7, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” pungkas mereka.

Baca juga: Kecam UU Israel, Guterres Sebut Melarang UNRWA Berdampak Menghancurkan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - PARIS. Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, meminta dukungan untuk tentara Lebanon dalam mengamankan gencatan senjata saat menghadiri konferensi internasional di Paris.

Namun, kehadiran terbatas perwakilan AS dan mendekatnya pemilihan umum di Amerika Serikat membuat prospek gencatan senjata menjadi tidak pasti.

Sekitar 70 delegasi pemerintah dan 15 organisasi internasional berkumpul di Paris dengan tujuan mengumpulkan setidaknya 500 juta euro untuk bantuan kemanusiaan dan mendesak terjadinya gencatan senjata.

Para diplomat meragukan kemajuan yang dapat dicapai, mengingat fokus AS yang lebih pada urusan domestik.

Dalam pidatonya, Mikati menggambarkan situasi Lebanon sebagai "badai yang merusak," menekankan perlunya dukungan internasional untuk memperkuat angkatan bersenjata dan membangun kembali infrastruktur yang hancur.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, membuka konferensi dengan pernyataan bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan di Lebanon dan mendesak pelaksanaan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB yang gagal menjaga perdamaian. “Gencatan senjata di Lebanon sangat penting,” tegasnya.

Meskipun banyak seruan untuk gencatan senjata, pada hari Kamis tidak ada indikasi bahwa konflik akan mereda. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang tidak hadir, melanjutkan lawatannya di Timur Tengah dalam upaya terakhir untuk mencapai perdamaian sebelum pemilihan umum AS bulan depan.

Sementara itu, Arab Saudi, yang ragu untuk terlibat, mengirim seorang menteri junior ke konferensi tersebut.

Macron mengumumkan bahwa Prancis akan memberikan bantuan sebesar 100 juta euro, sementara Jerman berkomitmen 96 juta euro. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa konferensi bertujuan membantu satu juta orang yang mengungsi dengan menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Lebanon sendiri menyatakan kebutuhan akan 250 juta dolar per bulan untuk mengatasi krisis.

Salah satu fokus utama di Paris adalah memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang meminta agar Lebanon selatan bebas dari kekuatan asing.

Tujuan akhir adalah merekrut dan melatih 6.000 unit LAF baru. Italia juga berencana menyelenggarakan konferensi terkait dukungan untuk LAF, di mana saat ini mereka memiliki sekitar 1.000 tentara sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Paris juga mendorong pemangku kepentingan Lebanon untuk segera melanjutkan pemilihan presiden guna mengatasi kekosongan kekuasaan yang telah berlangsung selama dua tahun.

Koordinasi antara Prancis dan Washington menghadapi tantangan, dengan negara-negara Eropa dan Arab mengkritik kurangnya seruan dari AS untuk gencatan senjata segera dan mengkhawatirkan perubahan posisi AS sebelum pemilihan mendatang pada 5 November.

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara bulat menyatakan dukungannya kepada pasukan UNIFIL di Lebanon selatan, setelah terjadinya serangkaian serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut.

Dalam sebuah pernyataan gabungan pada hari Senin yang tidak secara khusus menyebutkan Israel, dewan yang beranggotakan 15 negara itu mendesak "semua pihak untuk menghormati keselamatan dan keamanan personel dan wilayah UNIFIL."

"Mereka mengingatkan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB dan wilayah kerjanya tidak boleh menjadi sasaran serangan," bunyi pernyataan itu.
"Mereka menegaskan kembali dukungan mereka kepada UNIFIL, menggarisbawahi perannya dalam mendukung ketidakstabilan regional,” sambung para anggota DK PBB, seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 15 Oktober 2024.

Pernyataan gabungan ini muncul saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meningkatkan retorikanya terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB, menyerukan UNIFIL untuk "memperhatikan permintaan Israel dan untuk sementara waktu menjauh dari zona bahaya."

Pemerintah Israel telah menuntut UNIFIL untuk meninggalkan posisinya di Lebanon, tempat Israel meningkatkan operasi darat dan kampanye pengeboman besar-besaran yang telah menewaskan ratusan orang dan membuat seperempat penduduk negara itu mengungsi.

“Pertemuan ini adalah tentang Dewan Keamanan yang bersatu untuk memberikan pernyataan dengan satu suara dukungan kepada UNIFIL,” ucap Gabriel Elizondo dari Al Jazeera melaporkan dari markas besar PBB di New York.

UNIFIL mengatakan pasukan Israel telah menyerang posisi mereka beberapa kali selama seminggu terakhir, dengan dua orang terluka setelah Israel menargetkan markas besar UNIFIL dua kali dalam jangka waktu 48 jam.

Kehadiran UNIFIL di Lebanon

Tank-tank Israel juga menghancurkan gerbang posisi UNIFIL selama akhir pekan.

Serangan-serangan itu telah dikutuk secara luas, termasuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang mengatakan di media sosial pada hari Minggu lalu bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran hukum internasional dan “dapat masuk kategori kejahatan perang.”

UNIFIL telah mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di tempatnya, meski ada tekanan dari Israel untuk meninggalkan Lebanon.

“Kami akan tetap tinggal. Kami berada di selatan Lebanon berdasarkan mandat Dewan Keamanan, jadi penting untuk menjaga kehadiran internasional dan menjaga bendera PBB di wilayah tersebut,” kata juru bicara UNIFIL pada hari Senin.

UNIFIL terdiri dari sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian dari lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia, India, dan Irlandia.

Baca juga: Netanyahu Minta UNIFIL Mundur dari Zona Perang, Kritik Internasional Meningkat


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Dunia sedang tidak baik-baik saja karena perang berkecamuk dimana-mana. Kudeta Myanmar pada 2021, Perang Ukraina-Rusia di 2022 yang sudah hampir memasuki 3 tahun, dan perang di Gaza dari 2023, yang setahun belakangan menggempur headline seluruh media dunia.

Selama tiga tahun berturut-turut perang terjadi di berbagai kawasan di dunia dan tak ada titik terangnya.

Pekan lalu, Sidang Majelis Umum PBB kembali dilakukan. Dalam sidang setahun sekali ini, salah satu dewan di bawah PBB, yakni Dewan Keamanan (DK) PBB mendapatkan kritik dari banyak pihak.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama di tingkat internasional adalah kebuntuan dalam pengambilan keputusan Dewan. Kebuntuan ini, yang sebagian besar disebabkan oleh hak veto dari lima anggota tetap, bukanlah hal baru dan telah menjadi sinonim kelumpuhan bagi PBB dalam banyak kesempatan.

Kritikan untuk Dewan Keamanan kemarin mulai dari reformasi DK PBB, hingga lambannya dewan ini dalam mengambil keputusan untuk ‘menjaga keamanan dunia’. Dewan Keamanan PBB dinilai terlalu berpihak pada salah satu negara dalam mengambil keputusan.

Contoh saja, ketika kudeta Myanmar terjadi, semua negara itu berusaha untuk menggagalkan kudeta. Tapi tidak terjadi di dua perang lainnya, yakni perang Rusia-Ukraina dan Gaza.

Di perang Rusia-Ukraina, Rusia tentu saja berusaha menyelamatkan diri, dengan menggunakan veto yang mereka punya. Dan tak hanya itu, Negeri Beruang Merah ‘di back-up’ oleh Tiongkok, sekutunya.

Sementara untuk perang Gaza, Amerika Serikat (AS) mati-matian membela sekutunya, Israel. Perang dengan hampir 42 ribu jiwa melayang itu, hingga 7 bulan berlangsung belum ada keputusan yang mengikat agar gencatan senjata terjadi.

Keberpihakan para negara anggota tetap DK PBB atau yang dikenal sebagai P-5 membuat banyak negara anggota PBB lainnya geram. Katanya kita punya hak yang sama dalam kehidupan, nyatanya, di organisasi sebesar PBB, hak kita untuk membuat dunia lebih aman, direnggut oleh negara-negara besar yang tamak, egois dan rakus.

Sebenarnya, apa sih itu DK PBB? DK PBB adalah salah satu dari 6 organ utama PBB, dengan mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Piagam PBB menentukan bahwa DK dapat bertindak atas nama seluruh negara anggota PBB lainnya (pasal 24). Serta seluruh anggota PBB setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan DK (pasal 25).

Hal ini merupakan perbedaan utama DK dengan Majelis Umum (MU). Resolusi MU bersifat non-binding walaupun diputuskan seluruh negara anggota, sementara keputusan DK bersifat mengikat walaupun hanya diputuskan oleh sejumlah negara.

Tugas Dewan Keamanan adalah memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Dewan Keamanan meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui cara-cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau syarat-syarat penyelesaian.

Menurut Hukum Internasional Oppenheim: Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Keanggotaan tetap Dewan Keamanan diberikan kepada lima negara berdasarkan pada pentingnya mereka setelah Perang Dunia II ." Kadang-kadang disebut sebagai P5, anggota tetap Dewan Keamanan memiliki peran unik yang telah berkembang seiring waktu.

Negara P5 ini antara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris dan Prancis.

Dalam pidatonya di SMU PBB pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sekali lagi mendesak para anggota tetap DK PBB untuk mengambil tindakan konkret. Ia meminta agar DK PBB segera menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dalam perangnya di wilayah Palestina.

“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.

“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” sambungnya.

Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Sekarang, perang di kawasan Timur Tengah meluas hingga ke Lebanon, Iran, dan lain sebagainya. Kalau Dewan PBB tidak bisa tegas menjalankan tugas seperti namanya, Dewan Keamanan yang bisa menjaga ketertiban dunia, lantas diganti saja.

Kalau gitu, kita ganti saja jadi ‘Dewan Keamanan Kepentingan Suatu Negara’. Rasa-rasanya memang lebih pas dan cocok dengan apa yang mereka lakukan saat ini, karena hanya mampu mengamankan kepentingan mereka dan sekutunya saja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

JAKARTA - China berpihak pada Rusia dalam perselisihan dengan Barat yang dipimpin AS (Amerika Serikat) ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas soal siapa yang bertanggungjawab atas ledakan pipa gas alam Nord Stream pada tahun 2022, lalu.

Dukungan China kepada Rusia untuk melawan Barat disampaikan ketika Presiden China, Xi Jinping dijadwalkan bakal bertemu dengan Pemimpin Rusia, Vladimir Putin di bulan ini. Selain itu diplomat top Wang Yi pada pekan ini juga menegaskan, bakal memperdalam hubungan dengan Moskow untuk melawan tekanan dari Barat.

Wakil perwakilan tetap China untuk PBB, Geng Shuang menyuarakan, kekecewaan Beijing atas kurangnya kemajuan dalam penyelidikan ledakan pipa Nord Stream di Laut Baltik dua tahun lalu.

Sebagai informasi pipa bawah laut Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 yang membawa gas alam Rusia ke Jerman mengalami kerusakan parah pada 26 September 2022, tujuh bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Utusan Rusia untuk PBB sebelumnya meminta masalah Nord Stream menjadi bahasan serius. Terkait hal itu, Geng Shuang meminta negara-negara anggota untuk "secara aktif berkomunikasi dan bekerja sama" dengan Moskow dan menghindari standar ganda atau mempolitisasi penyelidikan.

"Sayangnya, kami belum mencapai kesimpulan pasti," katanya, menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua.

"Apakah ada agenda tersembunyi terkait munculnya penolakan terhadap penyelidikan internasional? Apakah bukti telah ditutup-tutupi dan dihancurkan selama dua tahun terakhir atau lebih? Kapan kepercayaan dan waktu yang telah kita berikan akan dihargai dengan kebenaran tentang apa yang terjadi?" ungkap Geng.

Awalnya, pejabat AS dan Eropa menyalahkan Rusia atas ledakan itu. Sementara Putin menuduh bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Ukraina berada di balik ledakan pipa Nord Stream, tetapi tidak memberikan bukti.

Rusia menyerukan penyelidikan independen atas insiden Nord Stream pada tahun lalu. Akan tetapi proposal yang didukung oleh China dan Brasil, diblokir di badan PBB.

Perwakilan dari Rusia, AS dan Prancis berdebat sengit pada pertemuan dewan PBB di hari Jumat (4/10) kemarin, menurut siaran pers PBB, dimana Moskow menuduh ada upaya "menutup-nutupi" oleh negara-negara Barat.

AS dan sekutu NATO-nya dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan tekanan mereka terhadap China atas perang Rusia di Ukraina. Mulai dari menjatuhkan sanksi dan menuduh Beijing bertindak sebagai "pendukung" yang dinilai "sangat substansial" dalam perang Rusia di Ukraina.

Sementara itu China terus memperkuat kemitraan "tanpa batas" dengan Moskow, ketika kedua belah pihak saat ini sedang mempersiapkan pertemuan Xi-Putin untuk ketiga kalinya tahun ini sejak Mei.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel atas keputusannya untuk menyatakan Sekretaris Jenderal organisasi tersebut, Antonio Guterres, sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke wilayah pendudukan Israel.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (4/10/2024), Dewan Keamanan PBB dalam pernyataan bersamanya mengatakan setiap tindakan untuk mendelegitimasi pekerjaan Guterres sebagai hal yang kontraproduktif.

"Setiap keputusan untuk tidak berhubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB atau PBB adalah kontraproduktif, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata dewan beranggotakan 15 orang itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Kamis (3/10/2024) waktu setempat.

Para negara anggota dewan keamanan juga mendesak negara-negara untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang melemahkan upayanya.

Adapun, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz memasukkan nama Antonio Guterres ke dalam daftar hitam pada Rabu (2/10/2024) atas kecamannya atas serangan rudal Iran pada awal pekan ini, yang menurut para pejabat Israel tidak cukup efektif. Berdasarkan penetapan tersebut, Guterres juga dilarang memasuki Gaza dan Tepi Barat.

Keputusan pada hari Rabu tersebut menandai babak terbaru dari serangkaian perselisihan antara Israel dan PBB. Para pejabat Israel berpendapat bahwa ribuan pekerja PBB memiliki hubungan dengan Hamas, organisasi militan yang menyerang Israel, dan Jihad Islam Palestina. PBB mengatakan Israel tidak menyertakan bukti atas tuduhan itu.

Adapun, Israel juga telah berhenti mengeluarkan visa kepada pejabat PBB yang mencoba mengunjungi Gaza.

Meskipun negara-negara termasuk Perancis dan Inggris dengan cepat memberikan pembelaan terhadap Guterres, pernyataan Dewan Keamanan PBB tersebut adalah pertama kalinya AS—sekutu utama Israel—menyatakan dukungannya kepada pimpinan PBB tersebut.

Sementara itu, mengutip Reuters, Guterres pada Selasa (1/10/2024) lalu mengeluarkan pernyataan singkat setelah serangan rudal tersebut. Dia mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah, dengan eskalasi demi eskalasi.

Pernyataan tersebut direspons oleh Katz yang mengatakan kegagalan Guterres untuk menyerukan Iran menjadikannya persona non grata di Israel.

"Siapa pun yang tidak bisa secara tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang dilakukan hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel," kata Katz.

"Israel akan terus membela warganya dan menjunjung tinggi martabat nasionalnya, dengan atau tanpa Antonio Guterres," lanjut Katz

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, langkah-langkah seperti yang dilakukan Israel tidak produktif untuk meningkatkan posisinya di dunia.

"PBB melakukan pekerjaan yang sangat penting di Gaza. Ia melakukan pekerjaan yang sangat penting di kawasan ini. Dan PBB, ketika melakukan yang terbaik, dapat memainkan peran penting bagi keamanan dan stabilitas," tambah Miller.

New York: Sesi darurat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan digelar Rabu ini, 2 Oktober 2024, untuk membahas ketegangan di Timur Tengah yang semakin memanas, khususnya antara Lebanon dan Israel.

Misi Tetap Swiss, yang hari ini resmi mengambil alih jabatan sebagai presiden DK PBB, mengumumkan bahwa sidang tersebut akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu New York, Amerika Serikat (AS).

Mengutip dari Anadolu Agency, sidang darurat ini diadakan atas permintaan Prancis dan akan dimulai dalam format terbuka, sebelum kemudian dilanjutkan sesi tertutup untuk konsultasi internal antara negara-negara anggota.
Sebelumnya, Dewan Keamanan juga mengadakan dua sesi serupa pada 20 dan 24 September untuk membahas situasi di Lebanon yang semakin memanas.

Ketegangan meningkat drastis setelah serangan Iran terhadap Israel pada Selasa malam, sebagai balasan atas pembunuhan dua pemimpin utama gerakan Hamas dan Hizbullah.

Israel melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan sekitar 200 rudal, menyusul pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah.

Nasrallah menjadi target dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut pada 27 September, sementara Haniyeh tewas dalam serangan saat melakukan kunjungan ke Teheran pada akhir Juli.

Dewan Keamanan PBB kini menghadapi tekanan besar untuk meredakan ketegangan yang bisa semakin memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut. (Angel Rinella)

Baca juga: Penembakan di Tel Aviv Tewaskan 6 Orang Sebelum Serangan Rudal Iran


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan sesuai dengan resolusi yang disahkan di tahun 1950. Rekomendasi itu dapat disampaikan jika Dewan Keamanan PBB terbukti gagal menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza dan Lebanon.

Salah satu anggota NATO, Turki telah mengecam serangan Israel yang menghancurkan di Gaza terhadap kelompok Palestina Hamas, dan mengutuk serangan terbarunya di Lebanon yang menargetkan Hizbullah.

Mengutip dari India Today, Selasa, 1 Oktober 2024, Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Dunia, yang ditolak Israel.
"Majelis Umum PBB harus segera menerapkan kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan, seperti yang dilakukannya dengan resolusi Bersatu untuk Perdamaian di tahun 1950, jika Dewan Keamanan tidak dapat menunjukkan kemauan yang diperlukan," kata Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa Majelis Umum PBB dapat turun tangan jika ada ketidaksepakatan di antara lima negara pemegang hak veto tetap di Dewan Keamanan - Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - yang menyebabkan mereka gagal menjaga perdamaian internasional.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang biasanya dapat membuat keputusan mengikat secara hukum, seperti mengizinkan penggunaan kekuatan dan menjatuhkan sanksi.

Erdogan juga mengatakan bahwa ia sedih melihat negara-negara Muslim gagal mengambil sikap yang lebih aktif terhadap Israel, mendesak mereka untuk mengambil tindakan ekonomi, diplomatik, dan politik terhadap Israel untuk menekannya agar menerima gencatan senjata.

"Demi perdamaian semua orang di kawasan kami, dari Muslim hingga Yahudi hingga Kristen, kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan dunia Muslim untuk bergerak," tutur Erdogan, seraya menambahkan bahwa serangan Israel juga akan menargetkan negara-negara Muslim jika tidak segera dihentikan.

Baca juga: Pasukan Darat Israel Beroperasi di Lebanon, Targetkan Infrastruktur Hizbullah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pidato terakhirnya dalam Sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9).

“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi atas perdamaian dan keamanan dunia,” kata Retno.

Indonesia telah empat kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pertama pada 1973-1974, kemudian 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020. Retno mengatakan, kepemimpinan global tidak diwariskan dan tidak muncul begitu saja.

Dengan demikian, kepemimpinan itu harus dicapai melalui upaya bersama secara kolektif. Upaya tersebut sejalan dengan intisari kebijakan luar negeri Indonesia, yakni perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Indonesia sering mengkritisi kepemimpinan Dewan Keamanan saat ini, mengingat banyak isu global yang gagal diselesaikan. Sebut saja isu besar konflik di Palestina. Sebelumnya dalam forum berbeda, Retno mempertanyakan soal kepemimpinan Dewan Keamanan untuk mencipta perdamaian.

“Reformasi Dewan Keamanan menjadi hal yang amat perlu demi menjamin adanya kepemimpinan untuk perdamaian,” ujar Retno.

Dua cara yang harus dilakukan dalam reformasi ini: mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan menampung lebih banyak suara dari masyarakat dunia—bukan hanya segelintir negara.

New York: Perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan akan selalu menjadi inti dari politik luar negeri Indonesia. Ini yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Atas dasar itu pula, Menlu Retno mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2029-2030.

Menurut Menlu, Indonesia memahami bahwa kepemimpinan global bukanlah sesuatu yang diwariskan atau jatuh dari langit. Kepemimpinan global harus diraih melalui usaha bersama.
“Yakinlah bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian bersama, kesejahteraan bersama, dan keamanan bersama akan terus berlanjut di pemerintahan Indonesia berikutnya,” ujar Menlu Retno, dikutip dari YouTube United Nations, Sabtu 28 September 2024.

“Dengan semangat inilah saya dengan bangga mengumumkan pencalonan Indonesia untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030,” imbuh Menlu Retno.

“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan global,” tegas Menlu.

Sindir Netanyahu

Pada pembukaan pidato, Menlu Retno sebelumnya menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin perang terus berlanjut di Timur Tengah baik itu di Palestina dan Lebanon.

“Kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” tegas Menlu Retno.

Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara dan menurut Menlu saat inilah yang tepat untuk mewujudkannya.

Mengakui Negara Palestina adalah hal paling sedikit yang dapat dilakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.

Selain itu, Indonesia juga mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak nyata, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel.

Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman.

“Tidak bertindak berarti terlibat,” pungkas Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dinilai sudah semakin tidak bisa menjalankan fungsi semestinya dan hanya digunakan sebagai alat oleh negara-negara berkekuatan besar. Karenanya, banyak pihak yang menghendaki agar DK PBB segera direformasi.

Hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap membuat DK PBB seolah hanya digunakan sebagai alat. Contoh nyata dari ini adalah mengenai bagaimana DK PBB menghabiskan waktu lebih dari 7 bulan untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza, namun hingga 11 bulan perang berlalu, masih belum ada titik terangnya.

Mantan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, begitu banyak momen yang dilewati, dan upaya mereformasi DK PBB belum juga berbuah hasil.

“Menurut saya, (reformasi DK PBB) itu harus terus dilancarkan dan diupayakan terus-menerus,” kata Marty dalam Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

“Namun, pertama-tama, saya yakin Anda harus menggarisbawahi fakta bahwa multilateralisme adalah sebuah perspektif, sebuah pola pikir,” ucap Marty.

Hal ini dapat diintegrasikan ke tipe kepemimpinan, yang mengakui bahwa tujuan nasional pun hanya dapat dicapai di tingkat multilateral, sebut Marty.

“Kita perlu benar-benar menanamkan dan mendorong perspektif semacam itu,” imbuh Marty.

Ia menambahkan bahwa sampai pada titik di mana perubahan itu permanen dan kekuasaan itu dinamis, maka perlu mempromosikan gagasan kerja sama multilateral yang memiliki kapasitas adaptif otomatis, daripada sekadar membekukan kerangka konstelasi momen tertentu.

Karena hampir seketika, konstelasi itu akan menjadi usang saat terjadi perubahan. Jadi ini tentang metode kerja, metode kerja yang lebih berbasis isu daripada lembaga itu sendiri.

Marty mengakui, ada rasa putus asa antara apa yang terjadi di dunia dan kapasitas PBB, khususnya kapasitas Dewan Keamanan untuk menanggapi.

“Mereka sangat aktif dan sangat vokal dalam beberapa isu, tetapi tidak begitu dalam isu-isu lainnya. Jadi, akibatnya, ada kesenjangan kredibilitas,” pungkasnya.

Baca juga: Eks Menlu RI: Semua Negara Terpengaruh Geopolitik Tanpa Terkecuali

(WIL)