Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan undang-undang kecerdasan buatan (AI) SB 1047 mendapat penolakan dari Gubernur California (Amerika Serikat) Gavin Newsom. Dia ragu regulasi tersebut mampu melindungi masyarakat dari ‘kerusakan kritis’.

Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Models Act atau SB 1047 adalah undang-undang yang awalnya ditujukan untuk "memitigasi risiko bahaya besar dari model AI yang sangat maju sehingga belum diketahui keberadaannya".

Majelis negara bagian California meloloskan undang-undang tersebut dengan margin 41-9 pada 28 Agustus, tetapi beberapa organisasi termasuk Kamar Dagang mendesak Newsom untuk memveto RUU tersebut.

Dalam pesan vetonya pada 29 September, Newsom mengatakan RUU tersebut "bermaksud baik" tetapi "tidak memperhitungkan apakah sistem AI digunakan di lingkungan berisiko tinggi, melibatkan pengambilan keputusan kritis, atau penggunaan data sensitif.

"Sebaliknya, RUU tersebut menerapkan standar yang ketat bahkan untuk fungsi yang paling dasar - selama sistem besar menggunakannya," kata Newsom dalam pesan vetonya, Senin (30/9/2024).

Newsom juga menulis bahwa dirinya meragukan regulasi tersebut merupakan pendekatan terbaik untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata yang ditimbulkan oleh teknologi.

Diketahui, SB 1047 akan mewajibkan pengembang model AI bertanggung jawab atas penerapan protokol keselamatan, termasuk tindakan pencegahan seperti pengujian dan penilaian risiko eksternal, serta "penghentian darurat" yang akan sepenuhnya menghentikan model AI jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan atau sebelum terjadi.

Regulasi tersebut juga menerapkan sanksi denda bagi korporasi pembuat dan pengguna AI. Pelanggaran pertama dalam UU ini akan dikenakan biaya minimal US$10 juta (Rp151 miliar) dan $30 juta (Rp454 miliar)untuk pelanggaran berikutnya.

Namun, RUU tersebut direvisi untuk menghilangkan kemampuan jaksa agung negara bagian untuk menuntut perusahaan AI dengan praktik lalai jika peristiwa bencana tidak terjadi. Perusahaan hanya akan dikenakan ganti rugi dan dapat dituntut jika model mereka menyebabkan kerugian kritis.

Undang-undang ini akan berlaku untuk model AI yang menghabiskan biaya sedikitnya US$100 juta. Undang-undang ini juga akan mencakup proyek turunan dalam kasus di mana pihak ketiga telah menginvestasikan $10 juta atau lebih dalam pengembangan atau modifikasi model asli.

Engadget melaporkan setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di California akan tunduk pada aturan tersebut jika memenuhi persyaratan lainnya.

Versi awal SB 1047 akan membentuk departemen baru yang disebut Divisi Model Perbatasan untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Sebaliknya, RUU tersebut diubah sebelum pemungutan suara komite untuk menempatkan tata kelola di tangan Dewan Model Perbatasan dalam Badan Operasi Pemerintah.

Sembilan anggota akan ditunjuk oleh gubernur dan badan legislatif negara bagian.

RUU tersebut menghadapi jalan yang rumit hingga pemungutan suara terakhir.

TechCrunch melaporkan bahwa Senator Negara Bagian California Scott Wiener khawatir dengan teknologi baru. AS, kata Scott, punya sejarah dengan teknologi yang berdampak buruk ke masyarakat.

"Jangan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Mari kita hadapi saja."

Peneliti AI terkemuka Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio mendukung undang-undang tersebut, begitu pula Center for AI Safety, yang telah menyuarakan kewaspadaan tentang risiko AI selama setahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut bahwa sederet tata kelola kebijakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang diterbitkan pemerintah bisa menyokong pertumbuhan bisnis digital Indonesia ke depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia sudah mengadopsi sejumlah peraturan dan mencoba menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

Kebijakan tersebut hadir untuk memberikan kepastian sehingga AI membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

“Misalnya, untuk soal panduan etik pengembangan dan penggunaan AI dengan Surat Edaran Menteri, salah satunya kita coba link-an dengan pelindungan data pribadi, misalnya, kita sudah punya UU PDP [Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi] juga yang akan berlaku di bulan Oktober,” jelas Nezar dalam acara Workshop tentang AI Ecosystem Development di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Nezar merincikan bahwa Indonesia memiliki kebijakan eksisting terkait AI, diantaranya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian, PM Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) serta perubahannya dan PM Kominfo No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko

“Tentu saja semua regulasi ini kita tujukan, yang pertama, untuk menyokong pertumbuhan bisnis digital yang ada di Tanah Air. Dan kita inginkan pertumbuhan ini di 2030 seperti yang sudah kita targetkan bisa bertumbuh dengan baik karena kita tahu ini sangat strategis,” katanya.

Menurut Nezar, jika Indonesia gagal menjembatani dari tahun sekarang sampai tahun 2030, akan ada banyak permasalahan yang dihadapi di depan. Terlebih, lanjut Nezar, Indonesia memiliki cita-cita menjadi 5 negara terbesar ekonomi di dunia pada 2045 mendatang.

“Dan di 2045 itu ada satu priority yang sangat krusial dari 2030 ke 2045, di mana bonus demografi kita itu dalam puncak-puncaknya sebagai tenaga produktif yang bisa digunakan sebagai daya ungkit pertumbuhan bisnis digital,” tuturnya.

Di samping itu, Nezar menambahkan bahwa Indonesia juga membutuhkan 9 juta talenta digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi digital senilai US$366 miliar.

“Jadi bisa dibayangkan, kalau kita gagal di situ, maka bonus demografi itu mungkin tinggal kenangan manis atau bisa jadi juga bencana demografi. Jadi pengelolaannya memang harus sangat hati-hati,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nezar menyampaikan bahwa Indonesia juga harus keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap untuk mencaopai posisi 5 besar ekonomi di dunia pada 2045.

“Kalau tanpa ada boosting ekonomi, tanpa ada added value untuk keluar dari sana, terutama dibutuhkan inovasi dan teknologi di sini supaya ada nilai tambah dan ada value creation yang lebih banyak, sehingga bisa meningkatkan GDP kita, kita mungkin akan sulit untuk bisa sampai ke 2045,” tandasnya.

+Kemenkominfo, regulasi AI, AI bertanggung jawaba, kecerdasan buatan,

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menggodok kebijakan baru untuk mendukung pertumbuhan kecerdasan buatan atauArtificial Intelligence(AI) ke depan.

Ketua Tim Tata Kelola Pengembangan Aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Menhariq Noor mengatakan bahwa sebagai regulator, pihaknya memahami teknologi AI bersifat dinamis.

AI berkembang dengan pesat dan cepat sehingga membutuhkan dukungan regulasi.

“Kami sedang menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan AI sambil memastikan penggunaan yang bertanggung jawab,” kata Menhariq dalam acaraFinancial Forum2024 bertajukEmpowering The Future of Banking With AIdi Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menhariq menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap penelaahan agar sejalan dengan standar global.

“Saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap penelaahan untuk memastikan model yang mendukung inovasi namun minim risiko. Kebijakan ini dirancang agar fleksibel, berpandangan jauh ke depan dan sejalan dengan standar global,” jelasnya.

Kemenkominfo menyatakan bahwa pemeintah tetap berdedikasi untuk mendukung adopsi dan pengembangan AI. Serta, berkomitmen menyediakan infrastruktur dukungan kebijakan iklim inovasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan potensi AI.

Lebih lanjut, Menhariq menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga sedang membangun sistem teknologi baru. Nantinya, Kemenkominfo akan meminta seluruh stakeholders yang memilki teknologi baru untuk bisa mendaftarkan teknologinya.

Dia menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengintegrasi aplikasi dan berbagi data. Hal ini mengingat pemerintah yang telah membangun GovTech Indonesia yang dipimpin oleh Peruri.

“Oleh karena itu, untuk melakukan integrasi data dan inovasi teknologi, kami harapkan ke depan dapat menciptakan ekosistem yang dinamis, di mana kreativitas teknologi dapat berkembang,” ungkapnya.

Menhariq menekankan bahwa prinsip Kemenkominfo berkomitmen untuk memastikan kecerdasan artifisial atau AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis.

Dalam hal ini, Kemenkominfo menyiapkan kebijakan untuk mengoptimalisasikan transformasi digital dan AI dengan tetap menjaga standar, etika, dan praktik tata kelola yang baik.

Kemenkominfo menambahkan bahwa sederet kebijakan yang dirancang untuk memastikan keamanan dengan menerapkan protokol yang melindungi pengguna dari sistem dan risiko potensial yang terkait dengan AI.

“Kami percaya pendekatan yang seimbang yang mendorong inovasi, sambil mendukung kepentingan publik adalah kunci bentuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pemeintah RI tetap berdedikasi untuk mendukung adopsi dan pengembangan AI, kami berkomitmen menyediakan infrastruktur dukungan kebijakan iklim inovasi yang dibutuhkan unutk sama-sama memanfaatkan potensi AI.

Bersama-sama mari kita pastikan bahwa AI menjadi kekuatan untuk kebaikan, mendorong kemajuan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko mengatakan bahwa kehadiran teknologi AI diibaratkan sebagai pisau bermata dua, yang salah satunya AI membuat segalanya menjadi lebih efisien.

Bahkan, dia mengungkap bahwa sebanyak 95% industri sudah sangat ingin menerapkan teknologi AI. Kondisi ini menunjukkan kehadiran AI tidak bisa dibendung. Melalui penyelenggaraan acara ini, diharapkan bisa menjembatani khalayak agar lebih sadar dalam memanfaatkan teknologi.

“Kami ingin membuat literasi, yang bukan hanya memberikan pencerahan kepada halayak, tetapi untuk merespons teknologi ini untuk bagaimana mengamankan data,” ungkapnya.