REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China telah berhasil menjadi mediator bagi 14 faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, untuk menandatangi 'Beijing Declaration'. Deklarasi ini merupakan sebuah perjanjian rekonsiliasi nasional Palestina. Deklarasi itu diteken setelah perwakilan masing-masing faksi bertemu dan melakukan perundingan selama tiga hari di Beijing.

"Atas undangan China, perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari tanggal 21 hingga 23 Juli. Pagi ini, Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Menteri Luar Negeri Wang Yi hadir dan memberikan pidato pada sesi penutupan pembicaraan tersebut. Faksi-faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers, Selasa (23/7/2024).

Dia menambahkan, ini merupakan pertama kalinya seluruh 14 faksi Palestina berkumpul dan mengadakan pembicaraan di Beijing. Hal tersebut membawa harapan berharga bagi rakyat Palestina. Mao mengungkapkan, dalam Deklarasi Beijing, para faksi Palestina mengapresiasi upaya tulus Cina dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Selain itu, deklarasi turut memuat seruan untuk mengakhiri perpecahan dan mewujudkan kesatuan posisi di antara faksi-faksi Palestina. “Berdasarkan deklarasi tersebut, para pihak percaya bahwa perundingan di Beijing menunjukkan semangat positif dan konstruktif, serta setuju mewujudkan persatuan nasional di antara semua faksi di bawah kerangka Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” ucap Mao Ning.

Deklarasi juga menegaskan kembali komitmen mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuai resolusi-resolusi PBB yang relevan. “Para pihak siap, sejalan dengan konsensus faksi-faksi Palestina dan hukum dasar Palestina yang ada, membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, melaksanakan rekonstruksi di Gaza dan mempersiapkan serta menyelenggarakan pemilihan umum sesegera mungkin sesuai dengan undang-undang yang diadopsi,” kata Mao.

Mao menambahkan, dalam Deklarasi Beijing, semua faksi Palestina menekankan perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk membentuk dewan nasional Palestina yang baru, sejalan dengan undang-undang pemilu yang diadopsi.

Selain itu, ke-14 faksi Palestina sepakat mengaktifkan kerangka Kepemimpinan Terpadu sementara yang akan berfungsi secara institusional, dan Bersama-sama melaksanakan pengambilan Keputusan politik.

“Para pihak sepakat untuk membentuk mekanisme kolektif untuk sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan deklarasi dan membuat jadwal untuk proses implementasi,” ujar Mao.

Dia mengatakan, China sangat menantikan hari ketika faksi-faksi Palestina mencapai rekonsiliasi internal, kemudian mewujudkan persatuan nasional dan negara merdeka sedini mungkin. “Kami akan terus bekerja tanpa henti untuk mencapai tujuan ini dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Pada April lalu, perwakilan dua faksi terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, melangsungkan pertemuan di Beijing, Cina. Negeri Tirai Bambu mengundang mereka untuk membahas tentang rekonsiliasi nasional Palestina.

“Atas undangan pihak Cina, perwakilan Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) dan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) baru-baru ini datang ke Beijing untuk melakukan dialog yang mendalam dan jujur tentang mempromosikan rekonsiliasi Palestina,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian dalam pengarahan pers pada 30 April 2024 lalu.

Meski tak menyinggung secara spesifik kapan pertemuan Fatah-Hamas berlangsung di Beijing, Lin mengatakan pertemuan dua faksi besar Palestina tersebut berlangsung positif.

“Kedua belah pihak sepenuhnya menyatakan keinginan politik mereka untuk mewujudkan rekonsiliasi melalui dialog dan konsultasi, melakukan diskusi mengenai banyak isu spesifik, dan mencapai kemajuan yang menggembirakan. Mereka sepakat untuk melanjutkan proses dialog ini guna mencapai solidaritas dan persatuan Palestina sejak dini,” katanya.

Menurut Lin, baik Fatah dan Hamas sama-sama menghargai dukungan Cina terhadap Palestina. “Mereka (Fatah-Hamas) sangat menghargai dukungan tegas Cina terhadap perjuangan adil rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah, berterima kasih kepada pihak Cina atas upayanya membantu memperkuat persatuan internal Palestina, dan mencapai kesepakatan mengenai gagasan untuk dialog di masa depan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Faksi-faksi Palestina termasuk kelompok politik Palestina Hamas dan Fatah menandatangani pakta rekonsiliasi intra-Palestina di ibu kota Cina, Beijing. Kesepatakan persatuan nasional itu ditelen setelah perundingan tiga hari di negara tersebut.

Pembicaraan tersebut, yang telah berlangsung sejak Ahad dengan dukungan pemerintah Cina, dihadiri oleh tim-tim penting dari kedua kelompok. Diantaranya termasuk wakil ketua Fatah Mahmoud Alloul dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.

“Kami, di Gerakan Fatah, terbuka untuk menyelesaikan dan menghilangkan semua hambatan dalam rekonsiliasi di bawah kondisi sulit yang dialami Palestina seiring dengan perang genosida di Gaza,” kata pemimpin senior Fatah Abdel Fattah Dawla dilansir Aljazirah.

Pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuq mengiyakan, kelompok tersebut menandatangani perjanjian persatuan nasional dengan kelompok Palestina lainnya, termasuk saingannya Fatah, saat berkunjung ke Cina. “Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya,” kata Abu Marzuk.

Perbedaan pendapat yang tajam mengenai isu-isu antara Fatah dan Hamas telah mengakibatkan Tepi Barat dan Gaza terpecah secara politik sejak 2007. Tujuan kedua pihak pada dasarnya sama, yakni membentuk negara Palestina dengan perbatasan sebelum 1967. Namun sikap mereka terhadap Israel masih berbeda pendapat, dengan Fatah menganjurkan perundingan damai dan Hamas melakukan perlawanan bersenjata.

Menyusul genosida oleh Israel belakangan, faksi-faksi Palestina bertemu di Beijing, Cina untuk membahas upaya mengakhiri perpecahan nasional dan meluncurkan proses rekonsiliasi antar partai politik besar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 14 faksi Palestina. Diantaranya dari kelompok nasionalis termasuk Fatah; kelompok Islam seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina; serta kelompok sosialis seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina.

Almayadeen memperoleh salinan Deklarasi Beijing yang di dalamnya para peserta berjanji untuk "mengakhiri perpecahan nasional Palestina," dan untuk "menyatukan upaya nasional untuk menghadapi agresi (Israel) dan menghentikan genosida." Menurut dokumen yang diperoleh Almayadeen, faksi-faksi Palestina akan memantau implementasi klausul perjanjian tersebut “dengan bantuan Mesir, Aljazair, Cina, dan Rusia.”

Deklarasi tersebut juga menekankan “komitmen terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya,” yang akan dilaksanakan berdasarkan resolusi internasional di PBB nomor 181 dan 2334.

Pernyataan ini juga menggarisbawahi hak rakyat Palestina untuk menolak penjajahan dan mengakhirinya sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB, dan hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri.

Rinciannya, para peserta sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara setelah mendapat persetujuan faksi-faksi Palestina dan Presiden Otoritas Palestina. Pemerintahan ini akan menjalankan otoritasnya “atas seluruh wilayah Palestina”, termasuk Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza, mengakhiri perpecahan selama bertahun-tahun.

Mereka yang hadir pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing juga sepakat untuk mengaktifkan Kerangka Kerja Kepemimpinan Sementara Terpadu dan memastikan diadakannya kongres reguler. Para pihak juga akan berupaya untuk menghilangkan “pengepungan brutal terhadap rakyat [Palestina] di Gaza dan Tepi Barat serta memberikan bantuan kemanusiaan dan medis tanpa batasan.”

Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan “menghadapi konspirasi pendudukan (Israel) dan pelanggaran terus menerus terhadap Masjid al-Aqsa, dan menolak segala bentuk kerusakan terhadap Masjid al-Quds dan kota al-Quds serta tempat-tempat sucinya.

Deklarasi tersebut juga menyambut baik “pendapat Mahkamah Internasional yang menegaskan tidak sahnya kehadiran, penjajahan Israel, dan pemukiman ilegal.”

Cina adalah salah satu negara pertama yang menyerukan gencatan senjata komprehensif dan abadi di Gaza untuk mencegah krisis kemanusiaan, menyerukan “Israel” untuk mencabut blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza untuk memastikan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan, menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan berhenti menargetkan semua objek sipil dan pekerja bantuan di Gaza.

Negara ini juga telah melakukan upaya besar untuk menjadi tuan rumah perundingan internal Palestina dan memastikan bahwa faksi-faksi Palestina mencapai konsensus nasional dan persatuan di antara mereka sendiri, di bawah bentuk pemerintahan yang langgeng.

Kesatuan Palestina terkoyak saat Amerika Serikat dan Israel menentang kemenangan demokratis Hamas dalam pemilu Palestina pada 2006 silam. Saat itu, mereka memanas-manasi Fatah melancarkan perlawanan yang berujung perang sipil di Gaza. Perang tersebut berujung pemerintahan terpisah di Palestina. Hamas menguasai Gaza sepenuhnya dibawah blokade Israel dan Mesir, sementara Otoritas Palestina yang diujungtombaki Fatah menjalankan administrasi sipil di Tepi Barat di bawah pendudukan militer Israel.