Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Dia menyatakan bahwa pemerintah memiliki prinsip anti penjajahan, penindasan, rasialisme, dan apartheid karena Indonesia pernah berada dalam kondisi tersebut.

“Kita punya prinsip harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat palestina,” ujarnya di hadapan peserta Sidang Paripurna di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia menyebutkan bahwa Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim bantuan medis baik ke Gaza maupun Rafah di Palestina dengan menghadapi risiko tinggi.

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku siap untuk mengirimkan bantuan medis lebih banyak ke Palestina yang kini tengah diinvasi oleh Israel.

“Kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka serta anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita, dan rumah sakit lain untuk membantu saudara kita yang menjadi korban perang tidak adil,” ucapnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029.

Keduanya resmi mengucap sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR-RI yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Prabowo dalam acara pelantikan.

Gibran juga mengucapkan sumpah sebagai Wapres. Dia bersumpah memenuhi kewajiban dengan baik dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD, serta berbakti kepada bangsa.

Dengan resmi menjabatnya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi berakhir pada hari ini.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -TEHRAN. Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok pejuang kemerdekaan Palestina Hamas, melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap basis militer Israel pada peringatan satu tahun Operasi Al-Aqsa Storm.

Kantor Berita IRNA mengutip kantor berita Palestina Samaa pada Senin (7/10) dini hari, Brigade Al-Qassam menggunakan rudal jarak pendek Rajum 114 mm untuk menargetkan basis militer Sufa di timur perbatasan Rafah.

Dalam sebuah pernyataan, Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa pejuang perlawanan telah berhasil menghancurkan penghalang perbatasan pada 7 Oktober 2022, menguasai basis militer dan permukiman Israel di sekitar Jalur Gaza, membunuh sejumlah pasukan militer dan pemukim, serta menahan beberapa lainnya.

Menurut pernyataan tersebut, meskipun telah berlalu satu tahun sejak terjadinya pembantaian di Gaza, Israel belum mencapai kedua tujuan utamanya, yaitu menghancurkan Hamas dan membebaskan tawanan Israel.

Wina: Setelah sempat mendapat penentangan dari sejumlah pihak, Kongres Palestina Merdeka akhirnya terselenggara sejak Sabtu kemarin di Wina, Austria.

Mengutip dari Anadolu Agency, Minggu, 6 Oktober 2024, Kongres Palestina Merdeka menghadapi tentangan dari para aktor politik, termasuk komunitas Yahudi Austria, yang menekan polisi untuk melarang acara tersebut.

Penyelenggara berhasil memindahkan konferensi setelah lokasi acara di kota tersebut dibatalkan di menit-menit akhir.
Wilhelm Lagthaler, salah satu panitia penyelenggara, menggambarkan pembatalan tersebut sebagai "penghalang ala Wina," seraya mencatat bahwa rencana darurat memungkinkan Kongres Palestina Merdeka untuk tetap berlangsung.

Hanin Zuabi, mantan anggota parlemen Israel, dan Azzam Tamimi, seorang jurnalis Palestina-Inggris, termasuk di antara para pembicara tersohor di dalam acara.

Para pemimpin Barat khawatir anak muda akan mengetahui 'kebenaran' tentang Palestina

Tamimi menyoroti perubahan persepsi global tentang perlawanan Palestina setelah 7 Oktober 2023, menyebutnya sebagai "perjuangan untuk kebebasan dan martabat melawan ideologi Zionis" alih-alih sengketa teritorial.

Menjelaskan bahwa para penguasa di negara-negara Barat takut bahwa kaum muda akan melihat 'kebenaran' tentang perlawanan Palestina, Tamimi berkata: "Mereka takut bahwa ketika anak-anak mereka memangku jabatan dalam 10 tahun ke depan, mereka akan melihat dunia secara berbeda. Anak-anak mereka akan berada di pihak keadilan dan Palestina."

Zuabi menekankan bahwa Israel menargetkan semua warga Palestina, bukan hanya kelompok perlawanan Palestina Hamas, dan mencatat bahwa Israel memandang keberadaan mereka sebagai ancaman.

Meski menghadapi tantangan, penyelenggara melaporkan tingginya jumlah peserta kongres, yang menandakan minat internasional yang berkelanjutan terhadap perjuangan Palestina.

Baca juga: Satu Tahun Perang Gaza, Demonstran di Banyak Negara Desak Gencatan Senjata


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar tafsir Alquran, KH Prof Quraish Shihab, dalam sesi dialog menjawab pertanyaan yang cukup menarik. Seperti dilansir dari saluran YouTube Bayt Al-Quran, seorang jamaah bertanya kepada mantan menteri agama RI itu, mengapa hingga kini Allah belum juga menolong Palestina dari penjajahan Israel.

Menurut Prof Quraish Shihab, nestapa yang terjadi di Palestina bukan hanya menjadi cobaan bagi warga setempat, melainkan juga bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, dunia diharapkan semakin menyadari bahwa tindakan Israel bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Untuk mencapai cita-cita yang luhur perlu perjuangan. Perjuangan itu pahit,” kata Prof Quraish Shihab menjelaskan.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat ke-214. Artinya, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

Ayat ini mengingatkan bahwa cobaan, seperti yang dialami oleh rakyat Palestina, adalah bagian dari ujian keimanan. Maka dari itu, perlu peranan setiap umat dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri al-Quds.

Prof Quraish Shihab juga menguraikan makna tersirat dari surah Hud ayat ke-117. Allah menyatakan hal yang sangat penting mengenai janji-Nya terhadap negeri yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kebaikan.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ

"Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS Hud : 117).

Jika perilaku penduduk suatu negeri mengikuti apa-apa yang telah Allah perintahkan, maka Dia tidak akan membiarkan negeri itu hancur di tangan orang-orang yang zalim.

“Dalam konteks kemasyarakatan, ada nilai-nilai agama yang diamanatkan oleh Allah agar dilaksanakan oleh penduduk suatu negeri yang dipimpin pemerintahan. Jika mereka mengikuti itu, tidak mungkin Allah menjatuhkan siksa kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat," kata cendekiawan Muslim ini.

Quraish Shihab menambahkan, Allah pasti sudah menetapkan waktu yang tepat untuk kemenangan Palestina. Karena itu, jangan terlalu gegabah menyimpulkan bahwa penjajahan Israel akan langgeng.

“Jangan menunggu terbitnya fajar, saat gelapnya malam. Matahari terbit ada waktunya,” katanya.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. NEW YORK . Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengemukakan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Retno menggarisbawahi bahwa pernyataan Netanyahu mengenai keinginan Israel untuk mencari perdamaian sangat bertentangan dengan tindakan yang dilakukan negara tersebut, terutama setelah serangan udara besar-besaran di Beirut yang berlangsung sehari sebelumnya.

“Ketika semua orang Palestina mengungsi? Atau ketika seratus ribu orang Palestina terbunuh? Atau ketika konflik bersenjata regional meletus? Itu sudah terlambat!” tegas Retno. Ia mempertanyakan kredibilitas Netanyahu, yang saat bersamaan mengklaim bahwa Israel “mendambakan perdamaian.”

Menlu Retno menegaskan bahwa perlu ada penekanan terhadap Israel untuk kembali ke jalur politik dalam menyelesaikan konflik melalui solusi dua negara. “Kita harus menghentikannya… Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” ujar Menlu Retno di Debat Umum High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada hari Sabtu (28/9).

Dalam pidatonya, Retno juga menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk segera melakukannya. “Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat kita lakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Retno menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan langkah investasi untuk masa depan yang lebih damai, adil, dan manusiawi. Ia mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk bertindak konkret dalam menghentikan pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan mengakhiri impunitas yang selama ini didapatkan.

“Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat,” pungkas Menlu Retno, menegaskan perlunya aksi nyata dari komunitas internasional.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. NEW YORK . Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengemukakan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Retno menggarisbawahi bahwa pernyataan Netanyahu mengenai keinginan Israel untuk mencari perdamaian sangat bertentangan dengan tindakan yang dilakukan negara tersebut, terutama setelah serangan udara besar-besaran di Beirut yang berlangsung sehari sebelumnya.

“Ketika semua orang Palestina mengungsi? Atau ketika seratus ribu orang Palestina terbunuh? Atau ketika konflik bersenjata regional meletus? Itu sudah terlambat!” tegas Retno. Ia mempertanyakan kredibilitas Netanyahu, yang saat bersamaan mengklaim bahwa Israel “mendambakan perdamaian.”

Menlu Retno menegaskan bahwa perlu ada penekanan terhadap Israel untuk kembali ke jalur politik dalam menyelesaikan konflik melalui solusi dua negara. “Kita harus menghentikannya… Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” ujar Menlu Retno di Debat Umum High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada hari Sabtu (28/9).

Dalam pidatonya, Retno juga menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk segera melakukannya. “Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat kita lakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Retno menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan langkah investasi untuk masa depan yang lebih damai, adil, dan manusiawi. Ia mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk bertindak konkret dalam menghentikan pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan mengakhiri impunitas yang selama ini didapatkan.

“Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat,” pungkas Menlu Retno, menegaskan perlunya aksi nyata dari komunitas internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan akan mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Palestina pada Rabu. Resolusi itu menuntut Israel mengakhiri “kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina” dalam waktu 12 bulan.

Tindakan ini akan mengisolasi Israel beberapa hari sebelum para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan mereka di PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang pada 26 September, hari yang sama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Rancangan resolusi tersebut bertujuan untuk menyambut pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada bulan Juli yang mengatakan pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan pasukan Israel di Palestina harus ditarik.

Pendapat penasihat tersebut – yang dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi PBB yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia – mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan “secepat mungkin,” meskipun rancangan resolusi Majelis Umum mengizinkan jangka waktu 12 bulan.

Rancangan resolusi tersebut adalah yang pertama yang secara resmi diajukan oleh Otoritas Palestina sejak mereka memperoleh hak dan keistimewaan tambahan pada bulan ini termasuk mendapatkan kursi di antara anggota PBB di aula pertemuan dan hak untuk mengusulkan rancangan resolusi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak negara-negara untuk memberikan suara tidak pada hari Rabu. Washington – sekutu Israel – telah lama menentang tindakan sepihak yang melemahkan prospek solusi dua negara.

Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat tetapi mempunyai bobot berdasarkan hukum internasional dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel. Resolusi Majelis Umum juga tidak mengikat, namun mempunyai bobot politik. Tidak ada hak veto di majelis.

“Setiap negara mempunyai hak suara, dan dunia memperhatikan kita,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour di Majelis Umum pada hari Selasa. "Tolong berdiri di sisi kanan sejarah. Dengan hukum internasional. Dengan kebebasan. Dengan perdamaian."

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengkritik Majelis Umum pada hari Selasa karena gagal mengutuk serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober oleh para pejuang Palestina.

Dia menolak rancangan teks Palestina. “Mari kita sebut saja ini apa adanya: resolusi ini adalah terorisme diplomatik, menggunakan alat diplomasi bukan untuk membangun jembatan tetapi untuk menghancurkannya.”

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur – wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara – dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan sejak itu membangun pemukiman di Tepi Barat dan terus memperluasnya.

Perang di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika orang-orang bersenjata Hamas menyerbu komunitas Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera, menurut penghitungan Israel.

Sejak itu, militer Israel telah meratakan sebagian besar wilayah kantong Palestina, memaksa hampir 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka, sehingga menimbulkan kelaparan dan penyakit yang mematikan serta menewaskan lebih dari 41.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Majelis Umum pada 27 Oktober menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dengan 120 suara mendukung. Kemudian pada bulan Desember, 153 negara memilih untuk menuntut – alih-alih menyerukan – gencatan senjata kemanusiaan segera pada bulan Desember.

Mayoritas dua pertiga dari mereka yang hadir dan memberikan suara – abstain tidak dihitung – diperlukan untuk meloloskan rancangan resolusi pada hari Rabu. Mansour mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa meskipun ia memperkirakan rancangan undang-undang tersebut akan diadopsi, kemungkinan besar dukungan yang diterimanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan resolusi yang diterima tahun lalu.

Otoritas Palestina mewakili rakyat Palestina di PBB, yang merupakan negara pengamat non-anggota dan delegasinya dikenal sebagai Negara Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) akan kembali menggelar aksi bela di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Ahad (18/8/2024) pagi. Aksi itu diperkirakan akan dihadiri 200 ribu peserta, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, artis, dan pejabat negara.

Ketua Komite Pengarah ARI-BP Din Syamsudin mengatakan, aksi itu digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap agresi militer Israel ke wilayah Palestina. Ia menyatakan, kegiatan itu sengaja digelar 18 Agustus karena tanggal itu menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia.

“Aksi besar ARI BP pada 18 Agustus 2024 di Patung Kuda adalah untuk memperingati konstitusi, yang hari itu para pendiri bangsa Indonesia bersepakat menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Din menyebutkan, dalam pembukaan UUD 1945 tertulis bahwa Indonesia berkomitmen mewujudkan perdamaian dan menghapus penjajahan dari muka bumi. Karena itu, menurut dia, aksi bela Palestina pada 18 Agustus sangat relevan dengan momentum tersebut.

“Sangat tepat karena kita memperingati hari lahirnya konstitusi itu, karena kita menolak penjajahan Israel atas Palestina,” ujar dia.

Din juga mengajak umat lintas agama untuk menghadiri kegiatan tersebut. Pasalnya, penjajahan Israel atas Palestina bukan sekadar masalah agama, melainkan urusan kemanusiaan. Oleh sebab itu, ARI-BP tidak akan lelah memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Tragedi kemanusiaan dalam bentuk genosida, pembantaian massal oleh tentara zionis Israel atas Palestina, masih terus berlangsung. Karena itu, sebagai rakyat Indonesia yang cinta damai, keadilan dan kebenaran, kita harus terus bersuara karena tanpa aksi berarti kita mati,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Komite Pengarah ARI-BP Hidayat Nur Wahid alias HNW menambahkan, Indonesia masih memiliki utang atas kemerdekaan Palestina. Hal ini ditafsirkan dari pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia menolak adanya penjajahan di muka bumi.

“Indonesia masih berutang kepada satu negara yang dulu diundang dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, semua sudah merdeka kecuali satu, yaitu Palestina,” kata HNW.

Wakil Ketua MPR itu juga mendorong pemerintah pusat agar memperjuangkan negara Palestina supaya mereka bisa merdeka dari penjajahan Israel. Apalagi organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan, Israel harus menghentikan serangannya kepada Palestina.

“Ketika Mahkamah Internasional menegaskan bahwa Israel melakukan aneksasi ilegal atau penjajahan yang harus ditinggalkan, Israel tidak berhenti. Sekolah-sekolah diserang, perkemahan dan tempat pengungsian diserang bahkan 39 ribu orang Palestina sudah syahid, Insyaallah,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Militan Hizbullah pada Jumat (16/8/2024) mengungkap fasilitas militer bawah tanah yang sangat luas lewat rekaman video yang dirilis di media sosial. Lewat video itu, Hizbullah mengirim pesan kepada Israel akan kesiapan mereka berperang.

Seperti dilansir Mehr News, video berdurasi 4,5 menit itu menampilkan beragam misil siap pakai yang bisa diluncurkan dalam perang melawan Zionis. Cuplikan video berjudul "Gunung Kami... Rumah Penyimpanan Kami", mendemonstrasikan fasilitas misil yang sangat rahasia dan terproteksi.

Fasilitas penyimpanan misil itu dinamai, "Fasilitas Imad 4", yang sepertinya diambil dari nama Komandan Jihad Hizbullah Imand Mughniyeh, yang dibunuh oleh Israel di Damaskus, Suriah, pada Februari 2008. Media Israel Ynet, mengutip Al Mayadeen, melaporkan, fasilitas penyimpanan misil itu terletak jauh di bawah tanah yang tidak bisa diditeksi oleh kalangan intelijen.

Sebuah sumber dikutip Washington Post mengatakan, bahwa Hizbullah tidak akan melancarkan serangan ke Israel selama perundingan negosiasi gencatan senjata di Gaza saat ini tengah berlangsung di Doha, Qatar. "Organisasi (Hizbullah) tidak mau dianggap bertanggung jawab sebagai pihak yang menggagalkan kemungkinan adanya kesepakatan," kata sumber itu.

Berbeda dengan Hizbullah yang siap perang, Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengungkapkan adanya kekhawatiran bagi upaya diplomatik untuk mencegah perang di negara itu. Ia mengakui eskalasi ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah terus meningkat.

"Ada kemungkinan yang mengkhawatirkan bagi diplomasi yang ditujukan untuk mencegah perang dan menghentikan agresi Israel," kata Mikati, Rabu (14/8/2024), dikutip Anadolu dilansir Antara.

Mikati menegaskan kembali komitmen Lebanon terhadap implementasi Resolusi PBB 1701, yang menyerukan penghentian penuh permusuhan antara Lebanon dan Israel. Ia berjanji bahwa pemerintah akan menggunakan semua kapasitas dan persahabatannya untuk melindungi Lebanon, karena kerasnya pendirian Israel mengancam upaya penghentian perang.

Kekhawatiran mengenai perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah meningkat di tengah-tengah serangan lintas batas selama berbulan-bulan. Eskalasi konflik ini terjadi di tengah serangan gencar Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 40.000 korban sejak Oktober lalu, menyusul serangan lintas perbatasan oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas.

Pada Jumat, tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi terbaru bagi penduduk di beberapa wilayah di Jalur Gaza bagian tengah dan selatan yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman kemanusiaan. Juru bicara tentara Israel Avichay Adraee mengumumkan bahwa penduduk Blok 89-2356 di lingkungan Deir al-Balah timur dan mereka yang berada di lingkungan al-Qarara, al-Mawasi, al-Jalaa, Kota Hamad, dan al-Nasser di Khan Younis diharuskan untuk melakukan evakuasi.

Militer tersebut mengeklaim bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah zona pertempuran berbahaya karena dugaan operasi Hamas. Sebelumnya, beberapa wilayah tersebut, seperti Al-Mawasi, telah ditetapkan sebagai zona aman kemanusiaan bagi pengungsi Palestina di tengah serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza.

Menurut organisasi kemanusiaan internasional Oxfam, lebih dari 1,7 juta pengungsi Palestina saat ini tinggal di wilayah Al-Mawasi dan sekitarnya yang mencakup kurang dari seperlima wilayah Gaza.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan pada Jumat bahwa perintah evakuasi baru telah dikeluarkan oleh otoritas Israel, bahkan di dalam apa yang disebut zona kemanusiaan. UNRWA menggambarkan situasi tersebut sebagai mimpi buruk kematian dan kehancuran yang tak berujung dalam skala yang mengejutkan.

"Ketakutan menyebar karena keluarga-keluarga tidak punya tempat tempat tujuan,” kata UNRWA dikutip Anadolu.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell meminta EU mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir atas seruannya memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza, Senin (12/8/2024).

"Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil," kata Borrel pada platform X.

Borrell melanjutkan, pernyataan dari Ben Gvir tersebut mirip dengan pernyataan jahat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan hasutan untuk melakukan kejahatan perang.

"Sanksi harus menjadi agenda Uni Eropa kita," kata Borrell.

Dia juga meminta Israel menjauhkan diri dengan tegas dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Lebih lanjut, Borrell juga menyerukan Israel terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar dan Mesir untuk melakukan gencatan senjata segera.

Ben-Gvir menganjurkan sikap yang lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina. Politikus itu telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza, dengan mengatakan perlu untuk menempuh akhir yang sulit dan meninggalkan kesepakatan yang "tidak masuk akal" itu.

Sebelumnya Smotrich mengatakan dalam konteks perjuangan untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian dua juta warga Palestina karena kelaparan.

Dia juga mengeluh masyarakat internasional tidak akan mengizinkannya memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan siap mengajukan usulan akhir guna mencapai kesepakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sudah musimnya, pada tanggal bulan seperti kali ini tepi-tepi jalan di berbagai daerah di Indonesia dipenuhi warna merah dan putih. Para penjaja memanfaatkan membuncahnya nasionalisme menjelang perayaan kemerdekaan RI untuk menjual pernak pernik merah putih. Tahun ini, ada warna lain yang menyusup, hitam dan hijau.

“Hari ini sudah tiga yang datang nanya-nanya mau pesan,” kata Barani (50 tahun), penjual bendera dan pernak-pernik khas kemerdekaan di Halte Koperasi di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).

Barani sudah puluhan tahun berjualan bendera di lokasi tersebut. “Dari pohon itu masih kecil,” kata dia saat ditemui Republika sembari menunjuk dedalu di seberang jalan. Baru tahun ini ia menjual bendera Palestina. “Karena memang lagi ramai saja,” kata dia soal alasannya ikut menjual bendera Palestina tahun ini.

Ia menuturkan, sengaja membeli saat mengetahui bahwa produsen juga memroduksi bendera Palestina. Ia paham, ada sentimen tertentu di masyarakat Indonesia kali ini.

Sedemikian dampak genosida brutal Israel di Jalur Gaza yang sudah 10 bulan berjalan, membunuh hampir 40 ribu jiwa, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Kebrutalan itu memantik keprihatinan bagi warga di Tanah Air.

“Kasihan, Mas. Apalagi kita sudah seperti saudara sama mereka, sama-sama Muslim,” kata Barani. Ia mendoakan agar Palestina merdeka selekasnya dan pembantaian oleh Israel bisa lekas dihentikan.

Bagaimana dengan penjualan bendera Merah Putih tahun ini. ‘Sepi, Mas. Mungkin karena upacaranya di IKN kali ya,” ujarnya berseloroh. Bagaimanapun, menurut dia Bendera Indonesia yang terjual masih lebih banyak dari Bendera Palestina.

Deni (45 tahun) juga menjual bendera Palestina di sela-sela bendera Merah Putih yang ia jajakan di trotoar di seberang Pasar Minggu, tahun ini. “Karena memang lagi ramai juga,” ujarnya.

Ia tak bisa berkata-kata saat dimintai komentar soal nasib warga Palestina yang saat ini berjuang bertahan hidup dari gempuran Israel. “Saya orang kecil, hanya bisa mendoakan dalam hati setiap hari,” kata pria asal Cirebon tersebut. Ia sudah sejak 10 tahun lalu berjualan pernak-pernik kemerdekaan. Baru kali ini juga ikut menjual bendera Palestina.

Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina, Bendera Palestina didasarkan pada Bendera Perlawanan Arab pada 1916, yang saat ini diadopsi oleh Negara Palestina dan digunakan untuk mewakili rakyat Palestina.

Versi umum mengenai asal muasal bendera menyatakan bahwa warna-warna tersebut dipilih oleh ‘Klub Sastra’ nasionalis Arab di Istanbul pada 1909, berdasarkan kata-kata penyair Arab abad ke-13 Safi a-Din al-Hili:

"Putih adalah perbuatan kami, hitam adalah perjuangan kami,

Hijau adalah ladang kami, merah adalah pedang kami."

Bendera tersebut digunakan oleh Sharif Hussein, pemimpin revolusi Arab terhadap turki Utsmani pada 1916. Ia menolak pendirian negara Zionis di Tanah Palestina sehingga digulingkan Inggris yang membantu dinasti Saudi merebut kekuasaan.

Pada 18 Oktober 1948, pemerintah seluruh Palestina mengadopsi bendera Pemberontakan Arab dan Liga Arab kemudian mengakuinya sebagai bendera Palestina. Versi modifikasinya (mengubah urutan garis) telah digunakan di Palestina setidaknya sejak akhir 1930-an dan secara resmi diadopsi sebagai bendera rakyat Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1964. Pada 15 November 1988, PLO mengadopsi bendera tersebut sebagai bendera Negara Palestina, dan kemudian digunakan secara luas.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sekutu Barat Israel mengecam pernyataan Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich. Dia menyatakan kelaparan yang dialami penduduk Gaza adil dan bermoral.

Smotrich mengatakan dalam pidatonya pada Senin bahwa Israel tidak punya pilihan selain mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza.

BACA JUGA: Naskah Khutbah Jumat: Larangan Menunda-nunda Bayar Utang

"Tidak mungkin dalam realitas global saat ini untuk mengelola perang. Tidak seorang pun akan membiarkan kita membuat dua juta orang kelaparan, meskipun itu mungkin adil dan bermoral hingga mereka memulangkan para sandera," katanya pada sebuah konferensi yang mendukung pemukiman Yahudi, dilansir di Arab News, Kamis (8/8/2024).

Smotrich merupakan mitra utama dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia mendukung pendudukan kembali Gaza, pembangunan kembali pemukiman Yahudi yang disingkirkan pada 2005, dan apa yang ia gambarkan sebagai migrasi sukarela sejumlah besar warga Palestina keluar dari wilayah tersebut.

Uni Eropa pada Rabu mengutuk pernyataannya. Uni Eropa menyatakan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyebut pernyataan itu sangat memalukan.

Genosida yang sedang berlangsung yang dipicu oleh serangan Hamas telah menjerumuskan Gaza ke dalam bencana kemanusiaan. Sebagian besar penduduknya telah mengungsi di wilayah yang diblokade.

Seringkali beberapa kali, dan ratusan ribu orang dijejalkan ke dalam kamp-kamp tenda yang kumuh. Otoritas internasional terkemuka tentang tingkat keparahan krisis kelaparan, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu, mengatakan pada bulan Juni bahwa Gaza berada pada risiko tinggi kelaparan.

Organisasi bantuan mengatakan upaya untuk mengirimkan makanan dan bantuan lainnya terhalang oleh pembatasan Israel, pertempuran yang sedang berlangsung, dan pelanggaran hukum dan ketertiban. Israel mengatakan mereka mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa batas masuk dan menyalahkan badan-badan PBB karena gagal mengirimkannya dengan segera.

Militan yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dalam serangan mendadak ke Israel yang memicu perang dan menyandera sekitar 250 orang. Sekitar 110 sandera masih ditahan di Gaza, meskipun Israel yakin sekitar sepertiga dari mereka telah meninggal. Sebagian besar sisanya dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu di bulan November.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel yang terus berlanjut telah menyebakan hampir 40 ribu warga Palestina gugur dan telah menyebabkan kerusakan meluas.