Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menceritakan perjuangan menegakkan aturan dalam proses seleksi PPDB SMA/SMK/SLB Negeri 2024 pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawami Pomolango.

Bey bercerita di tengah memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Jawa Barat "Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah" di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Kamis (8/8/2024).

Bey mulanya menuturkan bahwa bicara upaya pencegahan korupsi merupakan perkataan yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan.

Korupsi menurutnya bukan hanya sekedar merupakan kejahatan yang merugikan negara, namun juga merugikan moral dan etika bangsa.

“Oleh karena itu perjuangan melawan korupsi harus mulai diri kita sendiri, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri, keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun tempat kerja. Saya ada cerita Pak Ketua KPK soal korupsi. Tapi korupsi itu kan selalu diartikan dengan tidak menerima uang. Kami kemarin PPDB, peneriman siswa baru untuk tahun ini kami keras,” tuturnya.

Menurutnya pihaknya bersikap keras karena ingin serius menegakan aturan, namun dari temuan di lapangan pihaknya mengaku sedih karena orang tua yang mengatur supaya anaknya bisa diterima di sekolah favorit.

“Kalau kita ingin [anti] korupsi ini dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, justru PPDB agak bertolak belakang. Justru orang tua yang mendorong anaknya untuk tidak benar,” katanya.

Dia menunjuk upaya melanggar aturan dilakukan lewat modus penggandaan kartu keluarga, cuci rapor. Hasilnya sekitar 270 siswa dianulir dari sejumlah sekolah negeri. Efeknya menurut Bey sampai hari ini pihaknya terus didemo.

“Ya sudah nggak apa-apa juga, itu resiko menegakan aturan. Jadi artinya pilihan, kita mau menegakan aturan, atau berkompromi dengan aturan yang akhirnya kami didemo terus sampai hari ini, demonya dituntut mundur dan sebagainya,” ujarnya.

Bey mengaku agak berat menganulir ratusan siswa dari proses PPDB 2024, bahkan ada 40 orang anak di sekolah favorit di Kota Bandung karena didapati kartu keluarga dan tempat tinggal sinkron.

“Sebetulnya ini bagian dari korupsi kan pak? Tapi tidak bisa dilaporkan ke KPK kan pak? Kalau boleh dilaporkan ke KPK, kami laporkan biar kapok,” tegasnya.

Bey mengingatkan urusan korupsi akan membawa banyak korban hingga ke level keluarga. Menurutnya sikap anti korupsi wajib menjadi komitmen bersama dari semua pihak. Dengan hadirnya roadshow bus KPK di Gedung Sate, Bey berharap ini menjadi simbol kehadiran KPK di daerah.

"Kami siap mendukung penuh kesuksesan kegiatan ini," ujarnya.