JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan strategi agar kepala daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen.

Hal tersebut disampaikan Wapres ketika memberikan arahan untuk para kepala daerah se-Indonesia pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Gibran, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan pemanfaatan anggaran secara efektif.

"Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran," ungkap Gibran, dilansir siaran YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri.

Gibran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola negara sebesar Indonesia.

Ia menyebutkan, semua pihak harus kompak dan menghindari ego sektoral.

Terlebih lagi, menurutnya, tidak ada visi dan misi lain selain visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," ungkap Gibran.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, itu lantas menyinggung soal indeks Monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi.

Gibran menyebut keberadaan MCP penting untuk mencegah dan menutup kebocoran anggaran negara.

"Ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," tegasnya.

Janji Prabowo

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan keinginan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai level 8 persen pada periode pemerintahannya.

Pada gelaran BNI Investor Daily Summit 2024 yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyadari, dirinya kerap dicemooh dengan memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan di kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama 10 tahun terakhir.

Menuru dia, dengan target yang "optimistis", angka realisasi pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi, jika meleset dari target awal.

"Kalau enggak sampai 8 persen ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 ya 7 (persen)," ujar dia.

"Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,4 (persen) ya sudahlah," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang, Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

Oleh karenanya, ia tetap optimis Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen pada periode pemerintahannya.

"Siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu enggak percaya kan? Tunggu tanggal mainnya," ucapnya.

Sementara itu, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tumbuh lebih lambat dibandingkan Kuartal II 2024, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan Kuartal III 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III bila dibandingkan dengan Kuartal III 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95 persen," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2024 itu melambat dari kuartal sebelumnya. Pada Kuartal II 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara yoy.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 lebih tinggi sedikit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2023 mencapai 4,94 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membagikan strategi agar kepala daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen.

Hal tersebut disampaikan Wapres ketika memberikan arahan untuk para kepala daerah se-Indonesia pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Gibran, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan pemanfaatan anggaran secara efektif.

"Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran," ungkap Gibran dilansir siaran YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri.

Gibran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola negara sebesar Indonesia.

Ia menyebut semua pihak harus kompak dan menghindari ego sektoral.

Terlebih menurutnya, tidak ada visi dan misi lain selain visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," ungkap Gibran.

"Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Putra sulung Presiden RI ke-7, Joko Widodo, itu lantas menyinggung soal indeks monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi.

Gibran menyebut keberadaan MCP penting untuk mencegah dan menutup kebocoran anggaran negara.

"Ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," tegasnya.

Janji Prabowo

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan keinginan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai level 8 persen pada periode pemerintahannya.

Pada gelaran BNI Investor Daily Summit 2024 yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyadari, dirinya kerap dicemooh dengan memasang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan di kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy) selama 10 tahun terakhir.

Menuru dia, dengan target yang "optimistis", angka realisasi pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi, jika meleset dari target awal.

"Kalau enggak sampai 8 persen ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 ya 7 (persen)," ujar dia.

"Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,4 (persen) ya sudahlah," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang, Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

Oleh karenanya, ia tetap optimis Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen pada periode pemerintahannya.

"Siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu enggak percaya kan? Tunggu tanggal mainnya," ucapnya.

Sementara itu, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tumbuh lebih lambat dibandingkan Kuartal II 2024, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan Kuartal III 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III bila dibandingkan dengan Kuartal III 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95 persen," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2024 itu melambat dari kuartal sebelumnya. Pada Kuartal II 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara yoy.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 lebih tinggi sedikit dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2023 mencapai 4,94 persen secara tahunan.

Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menceritakan perjuangan menegakkan aturan dalam proses seleksi PPDB SMA/SMK/SLB Negeri 2024 pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawami Pomolango.

Bey bercerita di tengah memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Jawa Barat "Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah" di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Kamis (8/8/2024).

Bey mulanya menuturkan bahwa bicara upaya pencegahan korupsi merupakan perkataan yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan.

Korupsi menurutnya bukan hanya sekedar merupakan kejahatan yang merugikan negara, namun juga merugikan moral dan etika bangsa.

“Oleh karena itu perjuangan melawan korupsi harus mulai diri kita sendiri, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri, keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun tempat kerja. Saya ada cerita Pak Ketua KPK soal korupsi. Tapi korupsi itu kan selalu diartikan dengan tidak menerima uang. Kami kemarin PPDB, peneriman siswa baru untuk tahun ini kami keras,” tuturnya.

Menurutnya pihaknya bersikap keras karena ingin serius menegakan aturan, namun dari temuan di lapangan pihaknya mengaku sedih karena orang tua yang mengatur supaya anaknya bisa diterima di sekolah favorit.

“Kalau kita ingin [anti] korupsi ini dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, justru PPDB agak bertolak belakang. Justru orang tua yang mendorong anaknya untuk tidak benar,” katanya.

Dia menunjuk upaya melanggar aturan dilakukan lewat modus penggandaan kartu keluarga, cuci rapor. Hasilnya sekitar 270 siswa dianulir dari sejumlah sekolah negeri. Efeknya menurut Bey sampai hari ini pihaknya terus didemo.

“Ya sudah nggak apa-apa juga, itu resiko menegakan aturan. Jadi artinya pilihan, kita mau menegakan aturan, atau berkompromi dengan aturan yang akhirnya kami didemo terus sampai hari ini, demonya dituntut mundur dan sebagainya,” ujarnya.

Bey mengaku agak berat menganulir ratusan siswa dari proses PPDB 2024, bahkan ada 40 orang anak di sekolah favorit di Kota Bandung karena didapati kartu keluarga dan tempat tinggal sinkron.

“Sebetulnya ini bagian dari korupsi kan pak? Tapi tidak bisa dilaporkan ke KPK kan pak? Kalau boleh dilaporkan ke KPK, kami laporkan biar kapok,” tegasnya.

Bey mengingatkan urusan korupsi akan membawa banyak korban hingga ke level keluarga. Menurutnya sikap anti korupsi wajib menjadi komitmen bersama dari semua pihak. Dengan hadirnya roadshow bus KPK di Gedung Sate, Bey berharap ini menjadi simbol kehadiran KPK di daerah.

"Kami siap mendukung penuh kesuksesan kegiatan ini," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung mulai Kamis - Minggu (8-11/8/ 2024).

Bus KPK ada di Gedung Sate selama empat hari sampai akhir pekan ini dalam rangkaian 'Roadshow Bus KPK 2024' untuk sosialisasi pencegahan korupsi kepada masyarakat.

Bandung menjadi kota ketiga di Jabar setelah sebelumnya Roadshow Bus KPK hadir di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Secara nasional Roadshow Bus KPK digelar di 12 daerah.

Roadshow Bus KPK 2024 dibuka Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Ketua KPK Nawawi Pomolango, pada Kamis (8/8/2024) ini.

Masyarakat khususnya yang berada di Bandung Raya dipersilakan datang ke Bus KPK di Gedung Sate karena akan ada banyak acara penting mengenai pencegahan korupsi.

Dimulai dari berbagai lomba bertema antikorupsi, temu komunitas pegiat korupsi, pemutaran film, edukasi antikorupsi kepada pelajar SMA se- Jabar, hingga rakor untuk mendengarkan komitmen para kepala daerah memberantas korupsi.

Sebetulnya dari 4 Agustus telah digelar talkshow dan diseminasi pencegahan korupsi di sektor jasa konstruksi, properti, dan migas menghadirkan pembicara berkompeten.

Menyusul nanti atau Jumat, diseminasi cegah korupsi di BUMD dan sektor kesehatan. Kemudian, kuliah umum antikorupsi yang akan digelar di Universitas Padjadjaran, Telkom University, dan Universitas Pasundan.

Pada hari Sabtu akan ada lomba senam 'Hajar Serangan Fajar' dan Minggu ada QRIS Run 2024 sekaligus akan menjadi penutup rangkaian acara.

Selain itu ada bazaar UMKM untuk meramaikan suasana Roadshow Bus KPK 2024.

"Berakhir pekan dengan keluarga dan anak - anak ke Gedung Sate mendengarkan pesan antikorupsi yang dikemas dengan menyenangkan, sekali - sekali boleh juga dilakukan," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah, Rabu (7/8/2024).

Roadshow Bus KPK telah dimulai sejak 2023 dengan sasaran provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih KPK. Kegiatan ini merupakan program unggulan dari Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI.

Tujuan utama dari program tersebut untuk membumikan isu-isu pemberantasan korupsi, menyosialisasikan program antikorupsi, mempererat keterlibatan masyarakat dalam program antikorupsi dan membangun kolaborasi, serta sinergi dengan berbagai stakeholders dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemdaprov Jabar berkomitmen memberantas korupsi dengan melakukan beberapa inisiatif, di antaranya dengan pengadaan barang dan jasa secara online yang bisa diakses publik melalui laman LPSE Jabar.

Kemudian, berbagai aplikasi layanan dasar yang bisa diakses secara daring sehingga antara petugas dan warga tidak saling bertemu, yang bisa mengurangi potensi pungli dan korupsi.

Dalam pencegahan, Pemdaprov Jabar bersinergi dengan kepolisian, civil society, dan KPK untuk sosialisasi dan edukasi tentang korupsi terutama di kalangan pelajar.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini masih banyak masyarakat, pejabat, dan pegawai negeri yang memberikan atau menerima gratifikasi. Pemberian yang dilarang itu bahkan kerap dinormalisasi karena merasa dibantu.

“Saya bilangnya gini, ‘dia sudah bantu saya’,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada Medcom.id, Selasa, 6 Agustus 2024.

Normalisasi gratifikasi terjadi karena masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memberikan hadiah jika dibantu orang lain. Sejatinya, penerimaan itu tidak salah jika tidak mengarah ke pejabat maupun pegawai negeri.
Pemberian ke pejabat atau penyelenggara negara bisa dinilai menjadi gratifikasi jika berkaitan dengan jabatannya. Itu, kata Pahala, kerap dilupakan banyak orang.

“Saya bilang ‘kamu ngasih dia terkait jabatannya dia’ gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu saya juga merasa ini karena ribet, akhirnya semua orang enggak mau tahu, sudah, dijustifikasi saja dengan definisi sendiri-sendiri,” ujar Pahala.

Banyak masyarakat mengira pemberian gratifikasi tidak masalah karena bukan kategori suap dan merasa sudah dibantu. Pejabat pun sama, menerima gratifikasi karena dinilainya hanya pemberian belaka dan tidak memberikan timbal balik.

“(Banyak yang bilang) ‘saya kan enggak ngambil duit dari dia’, atau dia bilang lagi ‘dia kan ngasihnya sukarela, enggak ada urusan sama kerjaan’,” ucap Pahala.

Baca Juga: KPK Sebut Ada Kemiripan Atas Pemerasan dan Penerimaan Gratifikasi di Pemkot Semarang

Sejatinya, timbal balik dari pemberian gratifikasi tidak langsung dirasakan. Konflik kepentingan dalam pengerjaan tugas pejabat maupun pegawai negeri bisa sulit dihindari jika kebanyakan menerima gratifikasi.

Pemberian gratifikasi juga dinormalisasi jika pejabat atau pegawai negeri sudah mengerjakan tugasnya. Contohnya, kata Pahala, kerap ada hakim menghalalkan pemberian setelah vonis dibacakan dengan dalih tidak memengaruhi persidangan.

“Salah, dia memberi karena dia hakim, karena dia hakim, apalagi seminggu yang lalu ada perkara. Enggak ada perkara saja kalau hakim menerima dari lawyer dia patut bilang enggak, karena dia diberi dalam posisi sebagai hakim,” ujar Pahala.

Pejabat atau pegawai negeri seharusnya berani menolak gratifikasi dalam bentuk apapun jika berkaitan dengan jabatannya. Perihal pihak swasta yang memulai duluan tidak bisa dipersoalkan.

“Kalau bahasa saya sih gini, siapa saja yang dibayar dengan uang pajak negara, itu enggak usah ditanya definisinya, kayak pegawai kelurahan juga dia dapat gajinya juga dari negara,” kata Pahala.

“Jadi, di sederhanakan seperti itu, supaya jangan bilang ‘saya ini kan bertemu teman enggak ada urusan dengan’, lah iya karena teman anda melihat ada jabatan, setelah itu meminta tolong,” lanjutnya.

Malas Laporkan Gratifikasi

KPK mengamini banyak pejabat yang malas melaporkan gratifikasi. Sebab, alur penyerahan barangnya masih ribet saat ini.

Sejatinya, pelaporan gratifikasi bisa dilakukan menggunakan saluran daring. Tapi, penyerahan barangnya harus ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan harus memakan biaya kirim yang mahal.

“Nah itu satu lagi, saya setuju gini, (misalnya pejabat) di Maluku terima selendang Rp300 ribu, ngelapornya mah online, kita bilang itu selendang milik negara lah ngirimnya Rp800 ribu,” kata Pahala.

KPK mengamini alur itu menyusahkan. Tapi, barang yang dinilai gratifikasi tidak bisa dititipkan ke instansi lain, selain Lembaga Antirasuah di Jakarta.

Penolakan gratifikasi dari awal sudah cara terbaik untuk menghindari kerumitan pelaporan ini. Namun, jika tidak bisa ditolak, pejabat diingatkan melaporkan jika tidak mau diproses hukum.

“Seharusnya, supaya dia aman yang seperti itu ditolak, tolak saja, nah definisi melaporkan seharusnya keadaan yang membuat dia tidak bisa menolak, misalnya sudah ditaruh di tas, atau dikasih ke anak buah, begitu sampai rumah baru dilihat,” ucap Pahala.

Persepsi Gratifikasi

Pahala menjelaskan banyak pejabat maupun pegawai negeri yang salah mengartikan penerimaan gratifikasi. Sebagian bahkan mengira menerima pemberian boleh setelah pekerjaannya kelar karena tidak memengaruhi.

“Misalnya kamu ditanya, saya hakim, saya memutus perkara, selesai saya mutus, seminggu lagi itu orang datang ke sana ngasih hadiah, kan jadi perdebatan yang pendek. Kan sudah diputus, enggak ada hubungan lagi,” kata Pahala.

KPK menegaskan persepsi seperti itu salah. Pejabat harus bisa membedakan pemberian karena jabatannya atau acara di luar pekerjaan.

“Nah, ngelurusin itu yang sulit bahwa sekarang kita ini soal adat saja diatur, nikah sejuta, nujubulanin, turun tangga,” ucap Pahala.

Aturan Terlalu Keras

KPK menilai aturan tentang gratifikasi di Indonesia terlalu keras. Lembaga Antirasuah ternyata sedang menyusun pengubahan melalui peraturan komisi.

“Kita ngerasa sekarang ini aturannya terlalu keras dan enggak masuk di akal. Terlalu keras akibatnya orang menghindar jadinya,” terang Pahala.

Baca Juga: Periksa Bos Tambang, KPK Kaitkan dengan Dugaan Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba

Menurut Pahala, sejumlah pejabat struktural KPK sudah mempelajari terjemahan gratifikasi di sejumlah negara. Lembaga Antirasuah juga mengkaji kemunculan konflik kepentingan dalam penerimaan gratifikasi yang dipahami penegak hukum di Hongkong, Australi, dan Amerika Serikat (AS).

“Dan pengalaman juga kita lihat lagi 2022 akhir gitu ke AS, walaupun untuk conflict of interest, tapi, kita lihat juga praktik gratifikasi kayak apa sih sebenarnya di sana,” ucap Pahala.

Kajian untuk pengubahan aturan itu nantinya akan membedakan penerimaan gratifikasi dalam jabatan dan kepentingan adat. Terbilang, tradisi di Indonesia banyak menyeret ke arah penerimaan gratifikasi jika mengacu pada hukum yang berlaku saat ini.

“(Misalnya) saya diminta menjadi pembicara di grup alumni, ngobrol, dikasih cendera mata, dikasih kaus, enggak usah dilaporkan, enggak ada urusan dengan deputi pencegahan, orang ngobrolinnya tentang tenis kok, tenis di usia 60 gimana sih bisa main,” terang Pahala.

“Ya kan enggak ada urusan dengan deputi pencegahan, kalau ngomongnya tentang korupsi itu patut diduga ada kaitannya dengan deputi pencegahan, gitu ya,” lanjutnya.

Peraturan yang dikaji itu juga nantinya akan mendefinisikan konflik kepentingan dari penerimaan gratifikasi. Penjelasan bakal dibuat mendetail biar pejabat atau pegawai negeri tidak berdalih tidak mengetahui lagi.

“Itu yang kita miss selama ini karena dianggap tidak boleh dan ujungnya ini. Dibilang pemberian dalam jabatan untuk melakukan atau tidak melakukan yang berpotensi conflict of interest. Tapi, enggak ada yang menerangkan conflict of interest itu apa ya,” tutur Pahala.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (Simbara) disebut menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 7,71 triliun dari para pengusaha tambang diduga curang.

Adapun Simbara merupakan salah satu aksi Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam perbaikan tata kelola tambang.

Koordinator Harian Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan, tambahan penerimaan itu berasal dari validasi penggunaan beberapa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

“Hingga April 2024, Simbara juga telah menghasilkan potensi/tambahan penerimaan negara sebesar Rp 7,71 triliun,” kata Pahala dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), NTPN merupakan nomor tanda bukti pembayaran ke kas negara oleh perusahaan tambang.

Pahala mengatakan, beberapa perusahaan tambang menggunakan NTPN yang tidak valid atau palsu, NTPN digunakan berkali-kali, NTPN yang sama digunakan oleh beberapa entitas, hingga NTPN lokal untuk ekspor.

Validasi terhadap sejumlah kecurangan penggunaan NTPN itu mencapai Rp 3,77 triliun.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu menyebut, Simbara juga digunakan untuk membantu analisis dan audit gabungan sebesar Rp 2,8 triliun.

“Penerimaan ini didominasi dari NTPN yang tidak dibayar royalti finalnya,” tutur Pahala.

Kemudian, Simbara juga turut mendongkrak tingkat kepatuhan pengusaha tambang dalam menyelesaikan utang melalui automatic blocking system (ABS).

“Sebesar Rp 1,14 triliun,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, Simbara bisa mengungkap modus pengusaha yang bertindak curang dalam membayar setoran ke negara.

Arifin mengatakan, sejak digunakan pada 2022, pemerintah berhasil mendeteksi berbagai modus kecurangan pengusaha batu bara dalam membayar royalti ke pemerintah.

Informasi ini Arifin sampaikan dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7/2024).

"Implementasi sistem ini untuk komoditas batu bara telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN tidak valid, penggunaan NTPN berkali-kali, dan jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar," kata Arifin.

Dalam forum itu, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penggunaan dan pengembangan Simbara bisa membuat penerimaan negara dari sektor tambang lebih optimal.

Luhut juga menyebut, penggunaan sistem ini bisa menutup celah korupsi. Sebab, Simbara mengintegrasikan tata kelola sumber daya alam, batu bara, nikel, dan timah.

“Hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja,” ujar Luhut.

“Efisiensi negara akan semakin meningkat dan tindak pidana korupsi akan semakin sulit, karena pihak-pihak yang akan bermain kotor tidak bisa menentukan komitmen atau kesepakatan dengan sistem,” tambahnya.

JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufrom menyambut positif perluasan cakupan sistem informasi mineral dan batu bara (simbara) dengan menambah komoditas timah dan nikel. Ghufron yakin hal tersebut dapat mencegah korupsi terkait dua komodistas dimaksud.

Ghufron menerangkan, sebelum ada sistem tersebut, tiap kementerian dan lembaga mempunyai perspektif sendiri dalam memandang komoditas. Akibatnya, muncul celah korupsi di sektor pertambangan.

Celah tersebut dimanfaatkan kalangan pengusaha maupun penyelenggara negara untuk menjalankan praktik kotor sehingga merugikan negara.

Karena itu, adanya perluasan cakupan simbara ini diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu.

“Mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka,” kata Ghufron saat menghadiri peluncuran implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (Simbara) antara Kementerian/Lembaga di Gedung Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Ghufron turut mengungkit soal pertambangan berkelanjutan, yang menurutnya tak sekadar memproduksi mineral serta sumber daya alam dengan cara lebih berkelanjutan serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang lebih besar. Dia menekankan pentingnya kepatuhan hukum terhadap seluruh peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

“Jadikan tujuan keberlanjutan itu sebagai bagian integral dari strategi bisnis, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terlebih dengan diperluasnya cakupan platform simbara untuk komoditas nikel dan timah, dapat membantu KPK mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan bermartabat,” ungkap Gufhron

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara). Wadah itu diyakini bisa menutup celah korupsi dalam kegiatan bisnis pada komoditas nikel dan timah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan korupsi di sektor mineral dan sumber daya alam bisa berdampak buruk secara berkelanjutan. Sehingga, harus ada kepatuhan hukum yang dibarengi komitmen bersama.

“Jadikan tujuan keberlanjutan itu sebagai bagian integral dari strategi bisnis, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.
Simbara diluncurkan untuk menyatukan perspektif kementerian atau lembaga terkait sebuah komoditas. Perbedaan peraturan kerap dimanfaatkan pengusaha maupun pejabat untuk melakukan tindakan koruptif.

“Terlebih dengan diperluasnya cakupan platform Simbara untuk komoditas nikel dan timah, dapat membantu KPK mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan bermartabat,” ujar Ghufron.

Simbara juga dibuat untuk mencegah terjadinya penambangan ilegal. KPK yakin sistem itu bisa membuat penerimaan negara semakin deras.

“Perluasan cakupan Simbara ini diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu, mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka,” ucap Ghufron.

Baca Juga: Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurun, Menkopolhukam: Kurang Sosialisasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi sistem tersebut. Dia yakin lapangan kerja semakin karena selaras dengan tertutupnya celah korupsi.

“Hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Efisiensi negara akan semakin meningkat dan tindak pidana korupsi akan semakin sulit, karena pihak-pihak yang akan bermain kotor tidak bisa menentukan komitmen atau kesepakatan dengan sistem,” tutur Luhut.

(AZF)

JAKARTA,investor.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan. Hal itu ia sampaikan di depan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Mulanya, Luhut menyampaikan bahwa peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah dapat mencegah korupsi.

Luhut lalu menyinggung, implementasi Simbara sebagai teknologi digital yang memantau aktivitas pertambangan dari hulu ke hilir ini bisa meringankan tugas KPK. Menurutnya, adanya sistem tersebut, OTT bisa tidak terjadi lagi.

"Jadi ada KPK marah saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan," kata Luhut, dalam pidatonya saat peluncuran Simbara untuk nikel dan timah di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Menurut Luhut, Simbara akan membuat aktivitas pertambangan semakin tertib dan terintegrasi dalam satu sistem, sehingga dapat menjalankan salah satu fungsi KPK yakni pencegahan.

"Ini membuat kita makin bagus. KPK punya tiga fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting sebenarnya, yang tidak pernah atau kurang didorong adalah pencegahan," ujarnya.

Dikatakan Luhut, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pertambangan akan semakin meningkatkan efisiensi karena tidak perlu ada interaksi secara langsung antar manusia.

"Korupsi juga tidak bisa, karena Anda berurusan dengan mesin. Kalau Anda bikin pakta integritas, tanda tangan segala macam, sampai kapan pun korupsi jalan saja, karena dia bisa bertemu dan negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semuanya harus kita kerjakan sama-sama," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pemberantasan praktik tindak pidana korupsi di pemerintah daerah (pemda).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penguatan Fungsi APIP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan fungsi APIP guna mencegah fraud dan tindak pidana korupsi.

"Kalau kepala daerah tidak memanfaatkan APIP-nya, dia tidak punya proteksi lagi jika terjadi masalah (seperti korupsi)," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di Aula Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

APIP memainkan peran penting dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran melalui mekanisme internal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi APIP, termasuk memberikan anggaran dan insentif yang memadai kepada anggotanya.

"Anggaran untuk APIP rata-rata kecil, yang membuatnya sulit untuk beroperasi," ujar Tito.

Ia berharap bahwa rakornas tersebut akan menjadi landasan bagi Kemendagri, KPK, dan BPKP untuk bergerak maju dalam memperkuat peran APIP.

Terutama, meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dengan rapat koordinasi ini, kami memperkuat komitmen bersama, dan surat edaran ini menjadi landasan bagi tiga instansi untuk bergerak lebih maju. Kami berharap dapat memulai dari hulu dalam rapat untuk melakukan review anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Tito.

Sebagai informasi, dalam rakornas tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Deputi BPKP, dan Deputi KPK.

Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Rencana Aksi Bersama oleh Irjen Kemendagri, Deputi BPKP, dan Deputi KPK.

Kemudian, ada juga penandatanganan Komitmen Bersama untuk Pencegahan Korupsi Daerah dan Penguatan APIP oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).