REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Amnesty Internasional Indonesia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan melakukan investigasi terkait penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tiga warga biasa di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menegaskan, tak ada pembenaran dari aksi sepihak militer Indonesia dalam peristiwa yang menewaskan Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe itu.

“Penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kampung Karubate, di Puncak Jaya, Papua Tengah yang dilakukan oleh TNI tidak dapat dibenarkan dan harus diusut tuntas,” begitu kata Usman kepada Republika, pada Jumat (19/7/2024). “Komnas HAM harus melakukan investigasi atas insiden (penembakan warga biasa) yang terus-menerus berulang di Tanah Papua ini. Apalagi, dalam peristiwa ini terjadi di tengah-tengah permukiman warga masyarakat,” ujar dia.

Amnesty Indonesia menilai, aksi sepihak TNI yang menembak tiga warga biasa tersebut bukan cuma sebagai perbuatan pembunuhan di luar hukum. Namun juga perbuatan yang melanggar HAM. “Insiden ini tidak hanya merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Tetapi juga cerminan dari kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah dalam menangani konflik di Papua,” ujar Usman.

Kata Usman, penembakan TNI terhadap tiga warga di Kampung Karubate tersebut, semakin menguatkan kesimpulan pendekatan keamanan dalam penuntasan konflik di Papua tak efektif. Kata dia, pengerahan berkompi-kompi pasukan militer, ditambah pengiriman pasukan kepolisian, akan semakin membuat masyarakat di Bumi Cenderawasih jauh dari mimpi perdamaian.

“Pendekatan-pendekatan keamanan yang selama ini diambil oleh Pemerintah Indonesia, justru semakin menimbulkan ketakutan dan trauma bagi kalangan masyarakat sipil dan menjauhkan orang asli Papua (OAP) dari rasa keadilan,” ujar Usman.

Pada Rabu (17/7/2024), Kodam XVII Cenderawasih melaporkan terjadinya kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan personel Satgas Yonif Raider Khusus (RK) 753/Arga Vira Tama di Puncak Jaya. Kontak tembak tersebut, terjadi setelah TNI menerima informasi pentolan separatis Teranus Enumbi bersama kelompoknya memasuki Kampung Karubate, di Distrik Mulia. Dari kontak tembak tersebut, TNI mengeklaim menembak mati tiga anggota separatis. “Tiga terduga OPM yang tewas tersebut adalah SS (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” begitu kata Letkol Chandra.

Dari kontak tembak tersebut, kata Letkol Chandra, TNI menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan. Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas OPM dan masuk dalam DPO. Seperti penembakan, dan pembacokan teradap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI.

Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim. Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan TNI membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya.

Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan. Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Aksi penembakan yang diduga dilakukan terhadap tiga warga sipil di Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah oleh Satgas Yonif 753 dikhawatirkan memicu kembali mengerasnya sikap anti-Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, tiga warga yang ditembak mati tersebut, merupakan para tokoh, dan kepala kampung. Bahkan salah-satunya merupakan ‘abdi’ di pemerintahan lokal.