REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Teka-teki soal korban tewas yang ditembak anggota TNI di Puncak Jaya, Papua, masih belum terjawab sepenuhnya. Ada keterangan berbeda antara Komnas HAM Papua, polisi, TNI, dan bahkan OPM sekali pun.

TNI telah mengonfirmasi bahwa mereka yang tewas adalah anggota separatis. Sementara polisi menyebut warga biasa, sedangkan Komnas HAM Papua menyebut mereka tokoh warga lokal. OPM menepis korban anggota mereka.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey saat dihubungi Republikapada Jumat mengatakan, mereka yang ditembak oleh TNI, berdasarkan informasi dan testimoni-testimoni dari masyarakat, dan tokoh-tokoh adat bahwa mereka bertiga adalah bendahara kampung, kepala kampung, dan satu ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung).

Ketiganya yakni Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe. Mereka yang ditembak mati tersebut, kata ia, tak ada kaitannya dengan separatis, ataupun DPO. "Kalau memang mereka itu dikatakan DPO, bukan ranahnya TNI untuk mengambil tindakan penegakan hukum dengan melakukan penembakan. Ada pihak dari kepolisian, dan Satgas Damai Cartenz yang saat ini mengambil peran penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap terduga, atau DPO terkait OPM ini,” kata Fritz

Sementara pihak polisi mengatakan, tiga orang warga yang meninggal adalah SW (33 tahun), YW (41), dan DW (36). Tidak disebutkan bahwa ketiganya merupakan anggota separatis.

Adapun menurut TNI, ketiga orang yang ditembak mati adalah separatis bersenjata, anggota OPM, atau KKB wilayah Mulia, Puncak Jaya yang dipimpin oleh Terinus Enembuni. Ketiga orang tersebut ditembak mati saat Satgas Yonif 753 berusaha mengejar Terinus Enembuni yang berstatus buronan, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun dalam operasi pengejaran oleh militer di Kampung Karubate tersebut, Terinus Enembuni malah berhasil lolos, dan menyelamatkan diri.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) membantah klaim Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menembak mati tiga separatis bersenjata di Puncak Jaya, di Papua Tengah, Rabu (17/7/2024).

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, yang dibunuh oleh militer Indonesia tersebut adalah masyarakat sipil. Pembunuhan tersebut memicu gelombang kerusuhan antara warga pendatang, dan masyarakat asli yang akhirnya juga menghilangkan warga sipil.

“Mereka (yang ditembak TNI) warga sipil. Tiga ditembak, dan yang lainnya menderita luka tembak,” kata Sebby saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (18/7/2024). TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, tak ada kaitannya dengan aksi bentrok sesama sipil, pascapenembakan yang dilakukan oleh TNI tersebut.

“Warga pendatang yang dibunuh oleh masyarakat sipil Puncak Papua, sebagai balasan. Kami TPNPB-OPM tidak ikut terlibat aksi spontanitas itu,” begitu kata Sebby.

Kerusuhan

Terlepas dari identitas korban, namun yang pasti pascapenembakan terhadap tiga orang tersebut, kerusuhan terjadi di Mulia, ibu kota Puncak Jaya. Masyarat orang asli Papua (OAP) menyerang dengan membakar mobil-mobil kepolisian, dan militer di wilayah tersebut. Amuk warga lokal tersebut, pun berujung pada penyerangan terhadap warga-warga pendatang non Papua

Masyarat orang asli Papua (OAP) menyerang dengan membakar mobil-mobil kepolisian, dan militer di wilayah tersebut. Amuk warga lokal tersebut, pun berujung pada penyerangan terhadap warga-warga pendatang non Papua.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan, kerusuhan sesama sipil itu, berujung pada tewasnya satu warga, yaitu Abdullah Jaelani (30). “Akibat kerusuhan itu, seorang warga meninggal dunia, terluka akibat benda tajam,” begitu ujar Kapolres.

Amnesty Internasional Indonesia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan melakukan investigasi terkait penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tiga warga biasa di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menegaskan, tak ada pembenaran dari aksi sepihak militer Indonesia dalam peristiwa yang menewaskan Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe itu.

“Penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kampung Karubate, di Puncak Jaya, Papua Tengah yang dilakukan oleh TNI tidak dapat dibenarkan, dan harus diusut tuntas,” kata Usman kepada Republika, pada Jumat (19/7/2024).

“Komnas HAM harus melakukan investigasi atas insiden (penembakan warga biasa) yang terus-menerus berulang di Tanah Papua ini,” begitu kata Usman. “Apalagi, dalam peristiwa ini, terjadi di tengah-tengah pemukiman warga masyarakat.”

Amnesty Indonesia, kata Usman menilai aksi sepihak TNI yang menembak tiga warga biasa tersebut, bukan cuma sebagai perbuatan pembunuhan di luar hukum. Namun juga perbuatan yang melanggar HAM.

“Insiden ini tidak hanya merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Tetapi juga cerminan dari kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah dalam menangani konflik di Papua,” ujar Usman.

Penembakan TNI terhadap tiga warga di Kampung Karubate tersebut dinilai semakin menguatkan kesimpulan pendekatan keamanan dalam penuntasan konflik di Papua tak efektif.

Pengerahan berkompi-kompi pasukan militer, ditambah pengiriman pasukan kepolisian, akan semakin membuat masyarakat di Bumi Cenderawasih jauh dari mimpi perdamaian. “Pendekatan-pendekatan keamanan yang selama ini diambil oleh pemerintah Indonesia, justeru semakin menimbulkan ketakutan dan trauma bagi kalangan masyarakat sipil, dan menjauhkan orang asli Papua (OAP) dari rasa keadilan,” ujar Usman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polri mengungkap tiga korban meninggal dunia akibat penembakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kampung Karubate, Distrik Mulia, di Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Rabu (17/7/2024) adalah warga biasa. Polri dalam siaran pers resmi yang diterima wartawan tak melabeli tiga korban penembakan Satgas Yonif 753 itu sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), ataupun bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Tiga orang warga meninggal dunia akibat luka tersebut, adalah SW (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” kata Kapolres Puncak Jaya AKP Kuswara dalam siaran pers yang diterima, Jumat (19/7/2024). Namun versi kelompok Masyarakat Mulia, tiga yang tewas ditembak militer Indonesia tersebut adalah Dominus Enumbi, Pemerintah Murib, dan Tonda Wanimbo. Ketiga korban tersebut, dikatakan oleh Komnas HAM Papua adalah sebagai bendahara kampung, kepala kampung, dan ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Mulia.

Kepolisian biasanya menggunakan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk menebut anggota kelompok separatis di Papua. Sebutan itu tak digunakan dalam rilis kepolisian tersebut. Ini agaknya berkesuaian dengan keterangan warga setempat bahwa para korban bukan anggota kelompok bersenjata,

Sementara menurut TNI, tiga yang ditembak mati adalah separatis bersenjata, anggota OPM, atau KKB wilayah Mulia, Puncak Jaya yang dipimpin oleh Terinus Enembuni. Ketiga orang tersebut ditembak mati saat Satgas Yonif 753 berusaha mengejar Terinus Enembuni yang berstatus buronan, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun dalam operasi pengejaran oleh militer di Kampung Karubate tersebut, Terinus Enembuni berhasil lolos, dan menyelamatkan diri.

Pascapenembakan oleh aparat militer tersebut, terjadi kerusuhan di Mulia, ibu kota Puncak Jaya. Masyarat orang asli Papua (OAP) menyerang dengan membakar mobil-mobil kepolisian, dan militer di wilayah tersebut. Amuk warga lokal tersebut, pun berujung pada penyerangan terhadap warga-warga pendatang non Papua. AKP Kuswara mengatakan, dari kerusuhan sesama sipil itu, berujung pada tewasnya satu warga, yaitu Abdullah Jaelani (30).

“Akibat kerusuhan itu, seorang warga meninggal dunia, terluka akibat benda tajam,” begitu ujar Kapolres. Selain itu, kata dia, tiga warga sipil lainnya juga mengalami luka-luka. Di antaranya, Arief (45) yang terkena tembakan panah tajam di bagian punggung, Safrudin (44) yang mengalami luka pada bagian wajah, bibir atas sebelah kiri. Satu korban luka-luka lagi adalah Surati alias Bude Nina (53) yang terkena benda tajam. “Adapun satu korban luka-luka lainnya, adalah Mayor Inf Novald Darmawan, Danyon 753/AVT yang terkena lemparan batu di bagian kepala,” ujar AKP Kuswara.

Pascakerusuhan tersebut, kata AKP Kuswara, situasi kemanan dan sosial di Mulia, masih belum pulih benar. Hal tersebut, kata dia, karena terlihat sampai Jumat (19/7/2024), aktivitas perekonomian warga yang belum normal. Kapolres menilai, hal tersebut lantaran kebanyakan warga yang masih merasa takut. Pun para pedagang, belum berani membuka rumah-rumah toko (ruko-ruko). “Aktivitas perekonomian belum kembali normal, dikarenakan sebagaian warga masih takut untuk beraktivitas,” begitu ujar AKP Kuswara.

Mengingat situasi yang belum pulih itu, kata Kapolres, kepolisian mempertebal keamanan, dengan penambahan personel dari Brimob Polda Papua yang digeser dari Timika. Penambahan pasukan juga dengan mengerahkan Satgas Damai Cartenz. “Memang benar, pasukan gabungan sudah tiba di Mulia dan langsung bergabung dengan personel Polres Puncak Jaya,” begitu kata AKP Kuswasra. Penebalan personel tersebut, kata Kapolres untuk pemulihan situasi. “Secara keseluruhan, situasi keamanan, dan sosial masyarakat di Mulia memang relatif kondusif. Tetapi anggota tetap bersiaga,” begitu ujar AKP Kuswara.

Pada Rabu (17/7/2024), Kodam XVII Cenderawasih melaporkan terjadinya kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan personel Satgas Yonif Raider Khusus (RK) 753/Arga Vira Tama di Distrik Mulia, Puncak Jaya. Kontak tembak tersebut, terjadi setelah TNI menerima informasi pentolan separatis Teranus Enumbi bersama kelompoknya memasuki Kampung Karubate, di Distrik Mulia. Dari kontak tembak tersebut, TNI mengeklaim menembak mati tiga anggota separatis. “Tiga terduga OPM yang tewas tersebut adalah SS (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” begitu kata Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Chandra Kurniawan.

Dari kontak tembak tersebut, kata Letkol Chandra, TNI menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan. Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas OPM dan masuk dalam DPO. Seperti penembakan, dan pembacokan terhadap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI. Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim.

Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan oleh TNI, membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya. Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan. Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

Masyarakat Mulia di Puncak Jaya, Papua Tengah membantah klaim sepihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyebutkan tiga korban penembakan, pada Rabu (17/7/2024) adalah anggota separatis bersenjata. Tokoh gereja, dan adat setempat memastikan tiga yang tewas ditembak oleh militer Indonesia tersebut, adalah warga biasa, yang selama ini tak ada kaitannya dengan kelompok separatis bersenjata.

Hal tersebut, disampaikan terbuka oleh Kelompok Masyarakat Adat Mulia di Puncak Jaya, pada Kamis (18/7/2024). Dalam surat terbuka, masyarakat mengatakan, ketiga orang korban tewas yang ditembak mati oleh Satgas Yonif 753, adalah Dominus Enumbi, Pemerintah Murib, dan Tonda Wanimbo. Dan ketiganya, dikatakan tak ada kaitannya dengan klaim TNI sebagai anggota pentolan separatis Teranus Enumbi.

“Kapendam Cenderawasih dan Satgas 753 telah menyebarkan berita hoa, berupa foto bintang kejora, dan senjata api editan di media masa. Dan menyebarkan berita bohong guna menutupi kesalahan Satgas 753 yang menembak mati ketiga masyarakat sipil tersebut,” begitu dalam pernyataan tertulis Masyarakat Mulia yang diterima Republika, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Bahwa yang dilakukan oleh TNI, bersama Satgas TNI lainnya di Puncak Jaya hanya menambah masalah, dan bukan menyelesaikan masalah,” begitu sambung surat terbuka tersebut.

Masyarakat Mulia, dalam penyampaian tersebut memastikan, jika tiga korban yang tembak mati oleh TNI tersebut adalah anggota separatis Papua Merdeka, tentunya tak akan ada perlawanan dari Orang Asli Papua (OAP). Akan tetapi, menurut Masyarakat Mulia, karena salah-satu korban tewas tersebut adalah kepala kampung, yang merupakan salah-satu tokoh adat, yang terjadi adalah perlawanan.

“Kami Masyarakat Mulia Puncak Jaya mengutuk keras Satgas 753 yang menembak mati warga sipil, dan menuduh mereka sebagai OPM. Jika korban yang dibunuh oleh Satgas 753 tersebut adalah anggota OPM, atau anggota Teranus Enumbi, Masyarakat Mulia Puncak Jaya tidak akan melakukan perlawanan sampai membakar mobil polisi dan militer,” begitu menurut pernyataan warga Mulia tersebut.

Perlawanan yang dilakukan OAP bersama Masyarakat Mulia di Puncak Jaya itu, bukan cuma terhadap militer dan kepolisian. Bahkan, dari penembakan tiga warga sipil tersebut mengundang pembalasan yang berujung pada aksi pembalasan terhadap warga pendatang non-OAP. Dikabarkan, dari aksi balasan tersebut, menewaskan empat warga pendatang dan OAP.

Atas jatuhnya korban tersebut, pun Masyarakat Mulia setuju untuk memohon ampunan dan maaf. “Kami turut berduka cita atas semua masyarakat yang tidak bersalah, yang meninggal dunia dari warga Papua maupun pendatang.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Amnesty Internasional Indonesia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan melakukan investigasi terkait penembakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tiga warga biasa di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menegaskan, tak ada pembenaran dari aksi sepihak militer Indonesia dalam peristiwa yang menewaskan Tonda Wanimbo, Pemerintah Murib, dan Dominus Enumbe itu.

“Penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kampung Karubate, di Puncak Jaya, Papua Tengah yang dilakukan oleh TNI tidak dapat dibenarkan dan harus diusut tuntas,” begitu kata Usman kepada Republika, pada Jumat (19/7/2024). “Komnas HAM harus melakukan investigasi atas insiden (penembakan warga biasa) yang terus-menerus berulang di Tanah Papua ini. Apalagi, dalam peristiwa ini terjadi di tengah-tengah permukiman warga masyarakat,” ujar dia.

Amnesty Indonesia menilai, aksi sepihak TNI yang menembak tiga warga biasa tersebut bukan cuma sebagai perbuatan pembunuhan di luar hukum. Namun juga perbuatan yang melanggar HAM. “Insiden ini tidak hanya merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip-prinsip HAM. Tetapi juga cerminan dari kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah dalam menangani konflik di Papua,” ujar Usman.

Kata Usman, penembakan TNI terhadap tiga warga di Kampung Karubate tersebut, semakin menguatkan kesimpulan pendekatan keamanan dalam penuntasan konflik di Papua tak efektif. Kata dia, pengerahan berkompi-kompi pasukan militer, ditambah pengiriman pasukan kepolisian, akan semakin membuat masyarakat di Bumi Cenderawasih jauh dari mimpi perdamaian.

“Pendekatan-pendekatan keamanan yang selama ini diambil oleh Pemerintah Indonesia, justru semakin menimbulkan ketakutan dan trauma bagi kalangan masyarakat sipil dan menjauhkan orang asli Papua (OAP) dari rasa keadilan,” ujar Usman.

Pada Rabu (17/7/2024), Kodam XVII Cenderawasih melaporkan terjadinya kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan personel Satgas Yonif Raider Khusus (RK) 753/Arga Vira Tama di Puncak Jaya. Kontak tembak tersebut, terjadi setelah TNI menerima informasi pentolan separatis Teranus Enumbi bersama kelompoknya memasuki Kampung Karubate, di Distrik Mulia. Dari kontak tembak tersebut, TNI mengeklaim menembak mati tiga anggota separatis. “Tiga terduga OPM yang tewas tersebut adalah SS (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” begitu kata Letkol Chandra.

Dari kontak tembak tersebut, kata Letkol Chandra, TNI menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan. Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas OPM dan masuk dalam DPO. Seperti penembakan, dan pembacokan teradap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI.

Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim. Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan TNI membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya.

Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan. Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Aksi penembakan yang diduga dilakukan terhadap tiga warga sipil di Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah oleh Satgas Yonif 753 dikhawatirkan memicu kembali mengerasnya sikap anti-Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, tiga warga yang ditembak mati tersebut, merupakan para tokoh, dan kepala kampung. Bahkan salah-satunya merupakan ‘abdi’ di pemerintahan lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - Kapendam XVII Letkol Inf Chandra Kurniawan mengatakan, anggota TNI menembak mati tiga terduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI mengeklaim ketiganya selalu membuat teror di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

"Memang benar, anggota Satgas Yonif RK 753/AVT, Selasa (16/7/2024) malam sekitar pukul 19.45 WIT melakukan penindakan dengan menembak terduga anggota OPM pimpinan Teranus Enumbi," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Rabu (17/7/2024).

Letkol Chandra menceritakan kronologi kejadian hingga ketiga korban ditembak aparat TNI. "Insiden itu berawal dari adanya dugaan keberadaan pimpinan OPM Teranus Enumbi bersama beberapa anggotanya yang memasuki permukiman warga di kampung Karubate, Distrik Muara dengan membawa senjata api," katanya.

Dengan adanya dugaan tersebut, kemudian direspons Satgas Yonif RK 753/AVT dengan melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut. Saat akan ditangkap, kata dia, anggota OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit sehingga dibalas untuk melumpuhkan mereka.

Tiga orang terduga OPM yang tewas adalah SW (33), YW (41), DW (36). Di TKP, lanjut Letkol Chandra, juga ditemukan satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan serta bendera Bintang Kejora .

"Pimpinan OPM Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri," kata Letkol Chandra tentang Teranus Enumbi yang merupakan salah satu pimpinan OPM yang masuk dalam DPO polisi terkait penyerangan ke aparat keamanan tahun 2018.

Adapun aksi kekerasan yang melibatkan Teranus Enumbi tercatat pada 19 Maret menyerang, menembak, dan membacok dua prajurit yakni Sertu Ismunandar dan Serka Salim. Selanjutnya, 30 Mei menyerang dan menembak tukang ojek Jainul (44), 31 Mei menyerang dan menembak warga sipil Prasetyo (33), dan tanggal 19 Juni penyerangan dan menembak tukang ojek Husen (39).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga membantah klaim TNI yang menembak mati tiga separatis bersenjata di Puncak Jaya, di Papua Tengah, Rabu (17/7/2024). Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, yang dibunuh oleh militer Indonesia tersebut adalah masyarakat sipil. Pembunuhan tersebut memicu gelombang kerusuhan antara warga pendatang, dan masyarakat asli yang akhirnya juga menghilangkan nyawa warga sipil.“Mereka (yang ditembak TNI) warga sipil.

"Tiga ditembak, dan yang lainnya menderita luka tembak,” begitu kata Sebby saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (18/7/2024). TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, tak ada kaitannya dengan aksi bentrok sesama sipil, pascapenembakan yang dilakukan oleh TNI tersebut. “Warga pendatang yang dibunuh oleh masyarakat sipil Puncak Papua, sebagai balasan. Kami TPNPB-OPM tidak ikut terlibat aksi spontanitas itu,” begitu kata Sebby.

Pada Rabu (17/7/2024), Kodam XVII Cenderawasih melaporkan terjadinya kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan personel Satgas Yonif Raider Khusus (RK) 753/Arga Vira Tama di Puncak Jaya. Kontak tembak tersebut, terjadi setelah TNI menerima informasi pentolan separatis Teranus Enumbi bersama kelompoknya memasuki Kampung Karubate, di Distrik Muara. Dari kontak tembak tersebut, TNI mengeklaim menembak mati tiga anggota separatis. “Tiga terduga OPM yang tewas tersebut adalah SS (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” begitu kata Kapendam Cenderawasih Letnan Kolonel (Letkol) Chandra Kurniawan.

Dari kontak tembak tersebut, kata Letkol Chandra, menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan. Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas. Seperti penembakan, dan pembacokan teradap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI. Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim.

Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan TNI membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya. Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan. Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

Dari informasi yang tersebar, disebutkan empat warga sipil tewas dalam kerusuhan tersebut. Akan tetapi, sampai Kamis (18/7/2024) belum ada pernyataan resmi dari aparat keamanan terkait situasi keamanan di Puncak Jaya. Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny mengatakan kepada Republika, agar mencari tahu, dan mengkonfirmasi informasi terkait kerusuhan, dan situasi terkini di Puncak Jaya kepada pihak TNI. “Kapendam, Kapen Kogabwilhan, dan Kapen Koopshabema yang bisa menjawab ya,” begitu kata Kombes Benny. Sedangkan dari TNI, sampai berita ini ditulis, juga tidak merespons.

Oleh Fitriyan Zamzami, Bambang Noroyono

REPUBLIKA.CO.ID, PUNCAK JAYA – Penembakan oleh TNI yang menewaskan tiga warga Distrik Mulia, Puncak Jaya di Papua Tengah sempat memicu kerusuhan berdarah pada Rabu (17/7/2024). Aparat berdalih bahwa yang mereka tewaskan adalah anggota kelompok separatis, Benarkah demikian?

Ada dua kronologis yang beredar soal kejadian ini. Yang pertama dari pihak aparat keamanan, dan yang lainnya dilansir kelompok masyarakat setempat.

Menurut kronologi yang diperoleh Republika dari warga setempat, pada Selasa (16/7/2024) militer Indonesia telah menembak mati tiga warga sipil sementara lainnya sedang mengalami luka tembak. Kejadian tersebut terjadi di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya sekitar pukul 20.00 malam waktu setempat.

Penembakan itu mengakibatkan Tonda Wanimbo selaku kepala desa Kalome, Distrik Mepogolok meninggal dunia akibat mengalami luka tembak. Penembakan juga mengakibatkan kematian Pemerintah Murib selaku kepala desa Dokkome dan Dominus Enumbi seorang warga sipil yang tengah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura. Sejumlah warga sipil setempat juga mengalami luka tembak namun belum diketahui identitas jelasnya.

Kejadian itu bermula saat seorang komandan TPNPB, Terinus Enembuni yang bermarkas di Nusineri memasuki Distrik Mulia untuk membeli rokok, Ketika berada di wilayah Karubate, keberadaannya terendus militer Indonesia. Prajurit kemudian melakukan pengejaran terhadap Terinus Enumbi dengan menggunakan tiga mobil.

Tepat di depan SD YPPG Distrik Mulia, prajurit TNI langsung melakukan penembakan terhadap Mayor Terinus Enumbi dari jarak 50 meter. Terinus Enumbi hanya terserempet di bagian kepala, badan, serta kaki dan akhirnya melarikan diri. Namun, tembakan dari tentara Indonesia justru mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia di tempat kejadian di sekitar pukul 20.10 WIT.

Menyusul kejadian itu, warga setempat meradang dan melakukan aksi kerusuhan. Sejumlah kendaraan di bakar, dan warga pendatang dikabarkan menjadi korban. Konflik antara warga lokal dan pendatang sejauh ini sudah dimediasi, namun keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban TNI.

Sementara pada Rabu (17/7/2024), Kodam XVII Cenderawasih melaporkan terjadinya kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan personel Satgas Yonif Raider Khusus (RK) 753/Arga Vira Tama di Puncak Jaya. Kontak tembak tersebut, terjadi setelah TNI menerima informasi pentolan separatis Teranus Enumbi bersama kelompoknya memasuki Kampung Karubate, di Distrik Muara.

Dari kontak tembak tersebut, TNI mengeklaim menembak mati tiga anggota separatis. “Tiga terduga OPM yang tewas tersebut adalah SS (33 tahun), YW (41), dan DW (36),” begitu kata Kapendam Cenderawasih Letnan Kolonel (Letkol) Chandra Kurniawan.

Dari kontak tembak tersebut, kata Letkol Chandra, menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan.

Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas. Seperti penembakan, dan pembacokan teradap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI. Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim.

Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan TNI membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya. Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan. Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, yang dibunuh oleh militer Indonesia tersebut adalah masyarakat sipil. Pembunuhan tersebut memicu gelombang kerusuhan antara warga pendatang, dan masyarakat asli yang akhirnya juga menghilangkan warga sipil.

“Mereka (yang ditembak TNI) warga sipil. Tiga ditembak, dan yang lainnya menderita luka tembak,” begitu kata Sebby saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (18/7/2024). TPNPB-OPM, kata Sebby menegaskan, tak ada kaitannya dengan aksi bentrok sesama sipil, pascapenembakan yang dilakukan oleh TNI tersebut. “Warga pendatang yang dibunuh oleh masyarakat sipil Puncak Papua, sebagai balasan. Kami TPNPB-OPM tidak ikut terlibat aksi spontanitas itu,” begitu kata Sebby.

Republika memeroleh video kesaksian dari keluarga korban soal penembakan yang diklaim TNI menewaskan tiga anggota kelompok separatis. Keluarga korban menyatakan, bukan saja warga sipil, salah satu yang meninggal adalah cucu tokoh Papua yang mendukung wilayah itu masuk Indonesia melalui pemungutan suara pada 1969.

“Kami tidak keberatan kalau yang ditembak itu benar-benar OPM, tapi ini yang ditembak itu namanya 'Pemerintah', dan itu cucu dari salah satu tokoh Pepera,” ujar Otis Murib, salah satu keluarga korban Pemerintah Murib dalam video yang beredar pada Kamis (18/7/2024).

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Papua di bawah pengawasan PBB pada 1969. Saat itu, sekitar 1.000 tokoh dari seantero Papua dipilih untuk menentukan apakah Papua merdeka atau ikut Indonesia. Hampir semua perwakilan itu memilih bergabung dengan Indonesia.

“Indonesia masuk di sini itu karena perjuangan bapaknya,” ia melanjutkan. Pemerintah Murib yang meninggal ditembak TNI juga merupakan kepala Desa Dokkome .

“Bapaknya mau kasih nama ‘Indonesia’ tapi dia lupa jadi dia kasih nama ‘Pemerintah’. Makanya kami semua sedih karena karena ini kami punya keluarga pejuang. Macam ini penghargaan yang Indonesia lakukan terhadap masyarakat ini?”

Ia kemudian menyatakan bahwa kerusuhan yang dilakukan masyarakat itu karena yang ditembak benar adalah warga sipil. Ia mengatakan, memang sudah sekitar 20 tahun ada keberadaan OPM di kampung tersebut, Namun begitu, warga tak pernah bergolak jika mereka yang ditembak tentara Indonesia.

“Kalau mereka meninggal kami masyarakat ini tidak pernah ribut. Itu memang tugasnya TNI-Polri jadi kami kasih tinggal. Tapi kalau memang masyarakat murni yang tidak tahu apa-apa dapat tembak, nah itu masyarakat pasti akan marah,” kata Otis Murib.

Menurut dia, akibat dari penembakan itu, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan “masyarakat Nusantara”. “Jadi kita hari ini kumpul dengan masyarakat Nusantara ini supaya sepakat dulu. Kita bersatu supaya TNI berurusan dengan hukum,” katanya.

Ia juga menuntut ganti rugi untuk korban penembakan TNI maupun untuk korban warga pendatang. “Darah kami sama-sama merah, kami sama-sama Indonesia, makanya bayar,” ujarnya.

Kelompok masyarakat Mulia di Puncak Jaya juga membantah klaim TNI yang menyebutkan tiga korban penembakan, pada Rabu (17/7/2024) adalah anggota separatis bersenjata. Tokoh gereja, dan adat setempat memastikan tiga yang tewas ditembak oleh militer Indonesia tersebut, adalah warga biasa, yang selama ini tak ada kaitannya dengan kelompok separatis bersenjata.

Hal tersebut, disampaikan terbuka oleh Kelompok Masyarakat Adat Mulia di Puncak Jaya, pada Kamis (18/7/2024). Dalam surat terbuka, masyarakat mengatakan, ketiga orang korban tewas yang ditembak mati oleh Satgas Yonif 753, adalah Dominus Enumbi, Pemerintah Murib, dan Tonda Wanimbo. Dan ketiganya, dikatakan tak ada kaitannya dengan klaim TNI sebagai anggota pentolan separatis Teranus Enumbi.

“Kapendam Cenderawasih dan Satgas 753 telah menyebarkan berita hoaks, berupa foto bintang kejora, dan senjata api editan di media massa. Dan menyebarkan berita bohong guna menutupi kesalahan Satgas 753 yang menembak mati ketiga masyarakat sipil tersebut,” begitu dalam pernyataan tertulis Masyarakat Mulia yang diterima Republika, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Bahwa yang dilakukan oleh TNI, bersama Satgas TNI lainnya di Puncak Jaya hanya menambah masalah, dan bukan menyelesaikan masalah,” begitu sambung surat terbuka tersebut.

Masyarakat Mulia, dalam penyampaian tersebut memastikan, jika tiga korban yang tembak mati oleh TNI tersebut adalah anggota separatis Papua Merdeka, tentunya tak akan ada perlawanan dari Orang Asli Papua (OAP). Akan tetapi, menurut Masyarakat Mulia, karena salah-satu korban tewas tersebut adalah kepala kampung, yang merupakan salah-satu tokoh adat, yang terjadi adalah perlawanan.

“Kami Masyarakat Mulia Puncak Jaya mengutuk keras Satgas 753 yang menembak mati warga sipil, dan menuduh mereka sebagai OPM. Jika korban yang dibunuh oleh Satgas 753 tersebut adalah anggota OPM, atau anggota Teranus Enumbi, Masyarakat Mulia Puncak Jaya tidak akan melakukan perlawanan sampai membakar mobil polisi dan militer,” begitu menurut pernyataan warga Mulia tersebut.

Atas jatuhnya korban menyusul kerusuhan, Masyarakat Mulia setuju untuk memohon ampunan dan maaf. “Kami turut berduka cita atas semua masyarakat yang tidak bersalah, yang meninggal dunia dari warga Papua maupun pendatang.”

REPUBLIKA.CO.ID, PUNCAK JAYA — Masyarakat Mulia di Puncak Jaya, Papua Tengah membantah klaim sepihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyebutkan tiga korban penembakan, pada Rabu (17/7/2024) adalah anggota separatis bersenjata. Tokoh gereja, dan adat setempat memastikan tiga yang tewas ditembak oleh militer Indonesia tersebut, adalah warga biasa, yang selama ini tak ada kaitannya dengan kelompok separatis bersenjata.

Hal tersebut, disampaikan terbuka oleh Kelompok Masyarakat Adat Mulia di Puncak Jaya, pada Kamis (18/7/2024). Dalam surat terbuka, masyarakat mengatakan, ketiga orang korban tewas yang ditembak mati oleh Satgas Yonif 753, adalah Dominus Enumbi, Pemerintah Murib, dan Tonda Wanimbo. Dan ketiganya, dikatakan tak ada kaitannya dengan klaim TNI sebagai anggota pentolan separatis Teranus Enumbi.

“Kapendam Cenderawasih dan Satgas 753 telah menyebarkan berita hoa, berupa foto bintang kejora, dan senjata api editan di media masa. Dan menyebarkan berita bohong guna menutupi kesalahan Satgas 753 yang menembak mati ketiga masyarakat sipil tersebut,” begitu dalam pernyataan tertulis Masyarakat Mulia yang diterima Republika, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Bahwa yang dilakukan oleh TNI, bersama Satgas TNI lainnya di Puncak Jaya hanya menambah masalah, dan bukan menyelesaikan masalah,” begitu sambung surat terbuka tersebut.

Masyarakat Mulia, dalam penyampaian tersebut memastikan, jika tiga korban yang tembak mati oleh TNI tersebut adalah anggota separatis Papua Merdeka, tentunya tak akan ada perlawanan dari Orang Asli Papua (OAP). Akan tetapi, menurut Masyarakat Mulia, karena salah-satu korban tewas tersebut adalah kepala kampung, yang merupakan salah-satu tokoh adat, yang terjadi adalah perlawanan.

“Kami Masyarakat Mulia Puncak Jaya mengutuk keras Satgas 753 yang menembak mati warga sipil, dan menuduh mereka sebagai OPM. Jika korban yang dibunuh oleh Satgas 753 tersebut adalah anggota OPM, atau anggota Teranus Enumbi, Masyarakat Mulia Puncak Jaya tidak akan melakukan perlawanan sampai membakar mobil polisi dan militer,” begitu menurut pernyataan warga Mulia tersebut.

Perlawanan yang dilakukan OAP bersama Masyarakat Mulia di Puncak Jaya itu, bukan cuma terhadap militer dan kepolisian. Bahkan, dari penembakan tiga warga sipil tersebut mengundang pembalasan yang berujung pada aksi pembalasan terhadap warga pendatang non-OAP. Dikabarkan, dari aksi balasan tersebut, menewaskan empat warga pendatang dan OAP.

Atas jatuhnya korban tersebut, pun Masyarakat Mulia setuju untuk memohon ampunan dan maaf. “Kami turut berduka cita atas semua masyarakat yang tidak bersalah, yang meninggal dunia dari warga Papua maupun pendatang.”

Dari kontak tembak pada Rabu (17/7/2024) tersebut, menurut Kapendam Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, TNI menemukan bukti ketiga yang tewas itu adalah anggota separatis karena ditemukan adanya senjata api. Sementara pemimpin ketiganya, Teranus Enumbi lolos dan kabur ke dalam hutan.

Kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi tercatat memiliki rekam jejak separatisme dan kriminalitas. Seperti penembakan, dan pembacokan teradap warga biasa dari kalangan pendatang, dan juga menyasar prajurit-prajurit TNI. Pada 19 Maret 2024 lalu, kata Letkol Chandra, Teranus Enumbi membacok Sertu Ismunandar, dan Serka Salim.

Terkait dengan penembakan tiga terduga separatis itu, evakuasi yang dilakukan TNI membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia di Puncak Jaya. Akan tetapi, setelah penembakan oleh TNI terhadap tiga terduga OPM tersebut, terjadi insiden kerusuhan.

Sejumlah warga asli Papua menyerang posko, dan kendaraan-kendaraan militer serta kepolisian. Sejumlah kendaraan, dan posko aparat keamanan setempat dibakar. Penyerangan oleh orang-orang asli Papua (OAP) itu juga menyasar ke ruko-ruko milik warga pendatang.

Dari informasi yang tersebar, disebutkan empat warga sipil tewas dalam kerusuhan tersebut. Akan tetapi, sampai Kamis (18/7/2024) belum ada pernyataan resmi dari aparat keamanan terkait situasi keamanan di Puncak Jaya.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny mengatakan kepada Republika, agar mencari tahu, dan mengkonfirmasi informasi terkait kerusuhan, dan situasi terkini di Puncak Jaya kepada pihak TNI. “Kapendam, Kapen Kogabwilhan, dan Kapen Koopshabema yang bisa menjawab ya,” begitu kata Kombes Benny. Sedangkan dari TNI, sampai berita ini ditulis, juga tidak merespons.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar aparat kepolisian mengusut para pelaku penembakan terhadap aktivis Papua, Yan Christian Warinussy. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, otoritasnya menaruh perhatian atas peristiwa penembakan yang terjadi di Kampung Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, pada Rabu (17/7/2024) tersebut.

“Komnas HAM mendorong proses penegakan hukum yang cepat, transaparan, dan adil, serta profesional dari pihak kepolisian. Dan Komnas HAM mendesak agar kepolisian memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang melakukan advokasi dan berkontribusi terhadap penghormatan, pemenuhan HAM di Papua,” begitu kata Atnike dalam siaran pers Komnas HAM yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Komnas HAM, kata Atnike, akan terus mengawal pengusutan penembakan terhadap Yan Warinussy itu. Dan Komnas HAM, sudah mewawancarai langsung Yan Warinussy serta pihak keluarga. Dari komunikasi tersebut, kata Atnike, Komnas HAM menerima informasi bahwa Yan Warinussy ditembak menggunakan senapan angin. Dan Yan Warinussy mengalami luka lecet pada bagian dada kanan akibat peluru yang ditembakkan.

Pihak keluarga, kata Atnike, sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Manokwari untuk pengusutan. Dalam pelaporan tersebut, pihak keluarga juga membawa hasil visum dari RSUD Manokwari. Dan saat ini, Yan Warinussy dalam perawatan di RSUD Papua Barat.

“Komnas HAM akan terus memantau perkembangan penanganan laporan kepada pihak kepolisian tersebut. Komnas HAM sangat prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut, dan akan memberikan atensi atas peristiwa penembakan tersebut,” ujar dia.

Yan Warinussy adalah pengacara HAM, sekaligus Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP). Pada Rabu (17/7/2024), dikabarkan terjadi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Sejumlah kelompok masyarakat pun mengecam aksi penembakan tersebut.

Amnesty Internasional Indonesia menegaskan, penembakan tersebut akan semakin memperburuk situasi keamanan di Bumi Cenderawasih. Dan dikhawatirkan akan berdampak pada aksi-aksi yang mengganggu usaha perdamaian di Papua.