Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pengadilan Singapura mendakwa seorang miliarder properti pada hari Jumat (4/10) dengan tuduhan menghalangi keadilan dan bersekongkol dalam pelanggaran hukum. Dakwaan ini dijatuhkan atas penerbangan dan akomodasi hotel mewah yang diberikan kepada mantan menteri transportasi yang dijatuhi hukuman penjara pada hari sebelumnya dalam kasus korupsi besar.

Ong Beng Seng, pemilik Hotel Properties Ltd yang berusia 78 tahun dan pemegang hak untuk balapan Formula Satu Grand Prix Singapura, dituduh memberikan hadiah bernilai tinggi kepada mantan menteri S. Iswaran. Kamis (3/10), Iswaran menjadi mantan anggota kabinet pertama yang dijatuhi hukuman penjara di Singapura.

Kasus ini telah menjadi subjek intrik besar di Singapura, pusat keuangan kaya yang menawarkan gaji menteri lebih dari S$ 1 juta atau setara Rp 11,99 miliar untuk mencegah korupsi dan membanggakan reputasinya atas pemerintahan yang bersih. Iswaran dijatuhi hukuman 12 bulan penjara karena menghalangi keadilan dan menerima hadiah secara tidak pantas sebagai pegawai negeri. Ong sebagai bagian utama dari kasus penuntutan.

Ong, warga negara Malaysia yang tinggal di Singapura, sejauh ini belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut. Channel NewsAsia mengatakan bahwa dia tidak mengajukan pembelaan pada hari Jumat dan tidak menunjukkan bagaimana ia akan mengajukan pembelaan.

Perusahaan Ong, Hotel Properties Ltd yang terdaftar di bursa saham Singapura, meminta penghentian perdagangan pada hari Jumat pagi setelah pengumuman pada hari Kamis bahwa ia akan didakwa.

Jaksa penuntut selama persidangan Iswaran mengatakan bahwa mantan menteri tersebut menerima hadiah dari Ong senilai lebih dari US$ 300.000, termasuk tiket pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris, Grand Prix F1, musikal London, dan perjalanan dengan jet pribadi ke Doha.

Ong didakwa dengan satu tuduhan membantu Iswaran menerima dua tiket pesawat dan akomodasi hotel mewah di Doha senilai S$ 20.848,03, dan satu tuduhan membantu Iswaran menghalangi keadilan, kata majelis jaksa agung.

Dakwaan tersebut sesuai dengan dua dari 35 dakwaan Iswaran.

Majelis jaksa agung mengatakan jaksa penuntut tidak akan mendakwa Ong atas keterlibatannya dalam dakwaan lain terhadap Iswaran. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat berkomentar lebih lanjut karena masalah tersebut sedang disidangkan di pengadilan.

Selama persidangan Iswaran, pengadilan mendengar bagaimana menteri tersebut meminta Ong untuk menagihnya untuk perjalanan ke Doha dengan jet pribadi setelah dia mengetahui bahwa badan antikorupsi telah menyita manifes penerbangan untuk kasus yang tidak terkait.

Hakim Vincent Hoong, yang memimpin kasus Iswaran, pada hari Kamis mengatakan permintaan menteri untuk ditagih adalah langkah yang disengaja untuk menghalangi jalannya keadilan dan mencoba menghindari penyelidikan.

Channel NewsAsia mengatakan sidang pengadilan Ong ditunda hingga proses praperadilan pada 15 November.

Jksa agung mengatakan tidak akan mendakwa Lum Kok Seng, pengusaha lain yang disebutkan dalam dakwaan Iswaran karena telah memberikan hadiah kepada mantan menteri tersebut.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SINGAPURA. Pengadilan Singapura pada Kamis menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan kepada mantan Menteri Transportasi, S. Iswaran, atas kasus menghalangi proses hukum dan menerima hadiah senilai lebih dari US$300.000.

Kasus ini menjadi peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang mantan anggota kabinet dipenjara di negara yang dikenal dengan pemerintahan bersih.

Iswaran, yang menjabat sebagai anggota kabinet selama 13 tahun dan memegang beberapa portofolio penting seperti perdagangan, komunikasi, dan transportasi, mengaku bersalah atas empat dakwaan menerima hadiah secara tidak pantas serta satu dakwaan menghalangi proses hukum.

Pengadilan menyatakan bahwa Iswaran, 62 tahun, akan diizinkan untuk tetap bebas dengan jaminan selama beberapa hari ke depan dan mulai menjalani hukuman penjara pada Senin mendatang.

Kasus ini mengejutkan publik Singapura, yang dikenal dengan sistem birokrasi yang efisien dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Singapura termasuk dalam lima negara teratas dunia dengan tingkat korupsi terendah tahun lalu, menurut indeks persepsi korupsi Transparency International.

Kasus korupsi terakhir yang melibatkan seorang menteri Singapura terjadi pada tahun 1986, ketika Menteri Pembangunan Nasional saat itu diselidiki atas dugaan suap, namun meninggal dunia sebelum dakwaan resmi diajukan.

Penyelidikan terhadap Iswaran menciptakan kehebohan di pusat keuangan Asia ini.

Tuduhan utama yang diajukan adalah bahwa Iswaran, selama menjabat sebagai Menteri Transportasi, menerima berbagai hadiah mewah dari pengusaha, termasuk tiket pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris, tiket Grand Prix Formula 1 Singapura, tiket musikal di London, dan penerbangan dengan jet pribadi.

Menurut jaksa penuntut, total nilai hadiah tersebut melebihi 400.000 dolar Singapura.

Iswaran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Transportasi setelah kurang dari tiga tahun menjabat, ketika pertama kali didakwa pada Januari.

Awalnya, Iswaran mengklaim dirinya tidak bersalah dan akan membela namanya, namun kemudian mengaku bersalah atas lima dakwaan yang diajukan ke pengadilan.

Dua di antaranya awalnya terkait dengan korupsi, tetapi kemudian diubah menjadi dakwaan menerima hadiah secara tidak pantas.

Jaksa penuntut awalnya mengajukan 35 dakwaan terhadap Iswaran, namun hanya melanjutkan dengan lima dakwaan.

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Singapura, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, kini menghadapi peristiwa langka: sebuah persidangan korupsi tingkat tinggi yang melibatkan mantan pejabat pemerintah.

S. Iswaran, mantan Menteri Transportasi yang dikenal atas perannya dalam menghadirkan balapan malam Formula Satu (F1) ke Singapura, menjadi tokoh politik pertama dalam hampir empat dekade yang diselidiki atas dugaan korupsi.

Pada 24 September 2024, Iswaran, yang kini berusia 62 tahun, menghadapi persidangan atas 35 dakwaan termasuk menerima barang berharga sebagai pegawai negeri, korupsi, serta menghalangi jalannya keadilan. Persidangan ini membawa perhatian luas, mengingat reputasi Singapura yang dikenal dengan integritas pemerintahannya yang tinggi.

Dakwaan Terhadap Iswaran: Penerimaan Hadiah Tak Wajar

Sebagai seorang pejabat publik, Iswaran dituduh menerima lebih dari 400.000 dolar Singapura (sekitar US$306.000) dalam bentuk hadiah dari dua pengusaha ternama. Salah satunya adalah Ong Beng Seng, seorang miliarder asal Malaysia yang turut berperan dalam kesepakatan F1 Singapura.

Pengusaha lainnya adalah Lum Kok Seng, seorang tokoh berpengaruh di organisasi akar rumput yang terkait dengan daerah pemilihan Iswaran sebelumnya.

Hadiah yang diterima Iswaran termasuk tiket musikal West End, penerbangan, botol whisky, tiket pertandingan Liga Primer Inggris, hingga sepeda merek Brompton. Meski demikian, baik Ong maupun Lum belum didakwa dengan pelanggaran apapun.

Dalam suratnya kepada Perdana Menteri saat itu, Lee Hsien Loong, pada 17 Januari, Iswaran menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak semua dakwaan.

Dia juga menyatakan melalui tim hukumnya bahwa dia tidak menyadari bahwa hadiah-hadiah dari dua orang yang dianggapnya sebagai teman dekat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk suap terselubung. Iswaran pun mengundurkan diri dari Partai Aksi Rakyat (PAP) dan dari jabatannya sebelum secara resmi didakwa.

Konsekuensi Hukum dan Persepsi Publik

Kasus Iswaran disidangkan di bawah ketentuan langka dari Penal Code Singapura, yang telah menjadi bagian dari undang-undang pidana kota tersebut sejak tahun 1871.

Pasal ini mengatur bahwa seorang pegawai negeri dilarang menerima atau memperoleh apapun yang bernilai dari seseorang dengan siapa mereka berurusan dalam kapasitas resmi. Undang-undang ini jarang digunakan, namun diterapkan dengan ketat dalam kasus Iswaran.

Proses hukum ini menjadi semakin menarik dengan keterlibatan tim hukum yang dipimpin oleh Davinder Singh, seorang mantan anggota PAP dan pengacara senior yang telah mewakili keluarga Lee dalam berbagai kasus penting sebelumnya. Selain itu, sebanyak 56 saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian, termasuk istri Iswaran.

Di tengah sidang ini, muncul kekhawatiran bahwa Iswaran mungkin akan mengungkap informasi sensitif selama persidangan, yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap partai yang telah memerintah Singapura sejak kemerdekaannya.

Dampak Terhadap Pemerintah dan Stabilitas Politik

Sidang korupsi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Lawrence Wong dilantik sebagai Perdana Menteri baru Singapura, menyusul pengunduran diri Lee Hsien Loong.

Kasus Iswaran muncul bersamaan dengan peristiwa lain yang mengguncang dunia politik Singapura, seperti pengunduran diri mantan Ketua Parlemen Tan Chuan Jin akibat pengakuan perselingkuhan dengan sesama anggota parlemen pada Juli 2023.

Meskipun demikian, para pengamat politik menilai bahwa kasus ini tidak akan banyak mempengaruhi masa jabatan Lawrence Wong, yang masih dalam periode awal.

Wong sendiri telah memperkuat posisinya di tengah masyarakat, dengan survei yang dilakukan oleh Blackbox menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden memberikan penilaian positif terhadap kinerjanya sejauh ini.

Namun, dengan pemilihan umum yang dijadwalkan paling lambat pada November 2025, isu ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Wong dan Partai Aksi Rakyat. Banyak yang berpendapat bahwa lebih baik jika persidangan ini dapat segera selesai sebelum kampanye pemilu dimulai, agar tidak membayangi citra partai di mata pemilih.

Tanggapan Publik dan Implikasi Jangka Panjang

Meskipun kasus Iswaran mendapatkan perhatian media, beberapa pengamat politik percaya bahwa isu ini hanya akan menjadi "gangguan kecil" dalam sejarah panjang pemerintahan yang bersih di Singapura. Felix Tan, seorang pengamat politik independen, menekankan bahwa tantangan utama bagi pemerintah saat ini adalah mempertahankan kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, masyarakat Singapura tampaknya lebih fokus pada isu-isu yang lebih mendesak seperti ekonomi, bisnis, dan biaya hidup. Meski ada kekhawatiran mengenai dampak kasus ini terhadap institusi pemerintah, mayoritas rakyat Singapura masih memberikan dukungan terhadap pemerintahan Wong dan PAP, seperti yang tercermin dalam survei Blackbox.