Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi.

Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," sambungnya.

Sebelumnya, Bahlil menyebut, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Bahlil mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk menjaga operasional Freeport ke depan, khususnya setelah IUPK yang dimiliki perusahaan itu habis masa berlaku yakni sampai 2041 nanti.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai (IUPK yang saat ini dimiliki), kalau tidak siapa yang mengelolanya?," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7).

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.