Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menargetkan studi ihwal proyek hilirisasi batu bara rampung tahun depan.

Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Rio Supin mengatakan perseroannya belakangan tengah mengkaji potensi hilirisasi batu bara dengan produk akhir antara metanol dan amonia.

“Target di 2025 kami harus sudah menyelesaikan studinya,” kata Rio dalam Rakornas REPNAS di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, Rio mengatakan, perseroannya masih menantikan aturan teknis turunan dari amanat royalti 0% bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi dan IUPK kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Regulasi 0% sampai saat ini belum ada aturan pelaksanannya jadi saat kami berbicara dengan partnerinvestors mereka menanyakan kesiapan regulasi-regulasi ini,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, perseronnya turut menantikan kebijakan pajak karbon untuk diterapkan. Kerangka kebijakan karbon itu, menurut dia, bakal berdampak serius pada keekonomian proyek hilirisasi yang bakal dijalankan BUMI.

“Hilirisasi batu bara dalam prosesnya gasifikasi batu bara suka atau tidak suka akan melepas Co2 cukup signifikan,” kata dia.

Sebelumnya, BUMI menggandeng perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS) Air Products untuk menggarap hilirisasi batu bara menjadi metanol.

Kendati demikian, proyek itu mesti ditarik lantaran Air Products mundur dari investasi hilirisasi batu bara di Indonesia.

Belakangan, BUMI menandatangani perjanjian strategis dengan perusahaan asal China tahun lalu untuk menjajaki kemungkinan hilirisasi batu bara menjadi metanol atau amonia.

“Kita sudah tandatangan dari tahun lalu strategicagreement sebagai pengganti Air Products,” kata dia.

Menilik laporan keuangan, laba bersih BUMI tercatat sebesar US$84,91 juta atau sekitar Rp1,38 triliun (kurs jisdor Rp16.294 per dolar AS). Laba itu naik 3,76% secara year-on-year (YoY) dibandingkan semester I/2023 sebesar US$81,82 juta atau sekitar Rp1,33 triliun.

Kendati demikian, pendapatan perseroan justru turun 32,76% YoY menjadi US$595,84 juta, atau sekitar Rp9,70 triliun pada 6 bulan pertama 2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar US$886,27 juta atau sekitar Rp14,44 triliun.

Sejalan dengan turunnya pendapatan, beban pokok BUMI ikut terpangkas 30,3% menjadi US$542,1 juta dibandingkan periode sama 2023 sebesar US$777,61 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.

Indonesian Mining Association (IMA) sebelumnya menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (dirjen minerba) ESDM Tri Winarno pengusaha memang bisa mendapat waktu izin tambang sesuai umur tambang. Namun, terdapat sejumlah syarat. Syarat itu khususnya bagi pemegang Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Secara Undang-undang kan memungkinkan sampai cadangan habis kalau terintegrasi ke BUMN, aturannya sudah ada untuk yang sampai cadangan habis," kata Tri usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun aturan yang dia maksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, pemegang IUPK diperbolehkan memperpanjang izin selama ketersediaan cadangan masih. Namun, harus ada evaluasi setiap 10 tahun.

Kemudian, pada Pasal 195B mengatur syarat agar pemegang IUPK bisa mendapat fasilitas itu. Adapun syarat itu seperti memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri.

Lalu, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas smelter. Selanjutnya, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia.

Berikutnya, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Selain itu, pemegang IUPK juga harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terakhir, pemegang IUPK juga harus memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam dua bentuk. Investasi itu yakni kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas smelter yang telah disetujui menteri.

Oleh karena itu, Tri mengingatkan pelaku usaha mengikuti aturan tersebut, jika memang ingin izin usahanya berlaku sesuai umur tambang.

"Kalau sampai sekarang kan aturannya masih yang [terintegrasi] BUMN dan yang integrasi [dengan smelter]," ucap Tri.

Seruan agar pemerintah meninjau ulang batas waktu izin tambang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau. Dia mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Rachmat hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Dia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) optimistis penerapan skema pungut salur dana kompensasi batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan.

Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra mengatakan pihaknya mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri.

"PTBA mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri," ujar Niko, Kamis (26/9/2024).

Dia melanjutkan, PTBA berharap agar Peraturan Presiden terkait skema MIP dapat segera disahkan.

"Kami harap MIP akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," ucap Niko.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara (DKB) untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tambang tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua perlu diperpanjang jika ada wacana perpanjangan kontrak hingga 2041.

Perpanjangan kontrak tersebut perlu dilakukan karena Freeport sudah melaksanakan semua kawajibannya bersedia mengkonversi Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara itu, Freeport telah memenuhi syarat menjadi IUPK, seperti menaikan penerimaan negara, penciutan lahan, penggunaan jasa domestik, divestasi 51% saham, hingga pembangunan pabrik smelter tembaga.

Pernyataan dukungan perpanjangan kontrak Freeport ini tertuang dalam Focus Group Discussion yang dihadiri Pengamat Tambang Pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma dan Prof Faizal Caniago, Dosen Program Doktoral Universitas Borobudur pada 24 Agustus 2024.

Ferdy Hasiman sekaligus penulis buku 'Freeport, Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' mengatakan, Freeport adalah salah salah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang dari hulu sampai hilir.

“Di hulu Freeport mengoperasikan tambang open-pit di Grasberg dengan kapasitas produksi 160.000 biji [emas, tembaga dan perak] per hari. Selain itu, Freeport juga menambang di daerah operasi yang sangat sulit dan tak mungkin bisa dilakukan perusahaan local, yaitu, tambang underground [bawah tanah]," ujarnya dalam siaran pers.

Alasannya adalah operasional tambang underground ini sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Walhasil, kebutuhan investasi harus dilakukan sedini mungkin.

"Investasinya juga harus jauh-jauh hari. Setelah open-pit selesai, Freeport bertumpu pada underground dan mereka sudah investasi sejak tahun 2002 dan baru berproduksi komersial tahun 2021. Butuh waktu hamper 20 tahun investasi untuk mulai produksi," imbuhnya.

Ferdy mengatakan, selain investasi di underground, Freeport juga sudah membangun pabrik smelter berkapasitas 1,7 juta ton untuk menghasilkan konsentrat tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Dana investasinya juga besar hampir mencapai Rp30 triliun. Atas dasar itu, tambang Freeport itu disebut tambang terintegrasi hulu sampai hilir.

“Kalau tambang lain kan hanya di hulu, punya konsensi tambang, lalu dijual ke pemilik smelter, selain itu juga tambang lain tak sanggup mengoperasikan tambang underground dengan investasi sangat besar. Butuh manajemen seperti Freeport Indonesia untuk mengolah itu dan membutuhkan kepercayaan perbankan untuk memulai investasi. Kepercayaan bank itu butuh manajemen yang bersih," kata Ferdy.

Dengan demikian, sambungnya, jika manajemen Freeport sekarang ingin meminta perpanjangan kontrak lagi sampai tahun 2061 sangat beralasan. Namun, izinnya harus diberikan sekarang, karena menimbang risiko investasi dan kepastian hukum.

Sementara, Prof Faizal Chaniago mengatakan, secara hukum, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Artinya, jika mau memperpanjang kontrak hingga 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039. Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51%, permintaan perpanjangan kontrak sangat masuk akal.

“Pembangunan smelter kalua saya tidak salah sangat besar dan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Selain itu, pemerintah melalui BUMN dan pemerintah daerah di Papua sudah menguasai 51 persen saham Freeport. Hanya saja, Freeport harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Perpanjangan kontrak harus sesuai dengan amanat UUD’45, tambang kita harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Faisal.

Faisal berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," tandasnya.

Meskipun permintan perpanjangan kontrak oleh Freeport sangat beralasan, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma menegaskan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945.

"Setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi. Artinya, kesejateraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenehi, silakan," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akhirnya menyusul Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin mengelola wilayah tambang alias konsesi untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan.

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Wilayah tambang untuk Muhammadiyah

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin tambang khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

“Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Wilayah tambang untuk PBNU

Adapun wilayah tambang untuk PBNU disampaikan Bahlil Lahadalia pada Juni lalu. Saat itu, Eks Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu mengatakan pemerintah segera memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dalam pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

“Insyaallah (minggu depan). Doain ya. Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, tanya mereka kalau sudah kami kasih,” katanya di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

PT KPC merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari Grup Bakrie. PT KPC memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, tapi wilayah konsesinya menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare

Sehingga eks lahan PT KPC seluas lebih dari 20 ribu hektare itu ditengarai diproyeksikan diserahkan kepada PBNU. Sementara alasan NU mengincar lahan eks PT KPC adalah kandungan batu bara di sana lebih dari 150 juta ton.

Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nenyatakan, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga kini belum rampung.

“Nanti dibicarakan dengan pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di gedung DPR RI pada Senin (27/8).

Tony yang dimaksud Bahlil adalah Tony Wenas yang menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI. Selain negosiasi, Bahlil menyebut alasan lain yang menyebabkan perpanjangan IUPK masih berlangsung hingga saat ini adalah lambatnya Freeport memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan IUPK.

Bahlil mencontohkan, salah satu proses yang lambat dilakukan Freeport adalah terkait negosiasi mereka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum selesai. Merespons hal tersebut, Direktur Utama PTFI Tony Wenas menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah dalam seluruh aspek.

“Jadi semuanya masih didiskusikan, nanti pada saatnya mudah-mudahan saja lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/8).

Tony mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah. Dia menyampaikan, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Fakfak, Papua Barat termasuk salah satu poin pembahasan dalam perpanjangan izin operasi mereka setelah 2041. “Itu termasuk dengan perpanjangan IUPK,” ucapnya.

Balil saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.

Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi smelter tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu. “Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan saham 10%. Sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).

Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut terdapat dua opsi lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan diberikan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah.

“Lahan eks-PKP2B, kemungkinan besar adalah eks-Adaro atau eks-Arutmin. Kami beri yang bagus, dua opsi itu,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di DPR pada Senin (26/8).

Secara rinci, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, luas lahan eks PKP2B milik PT. Adaro Energy Tbk mencapai 7.437 hektare (ha), sementara lahan eks PKP2B yang dimiliki PT. Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha.

Bahlil mengatakan pemerintah menyiapkan wilayah tambang untuk ormas Muhammadiyah dengan skala cukup besar. “Tambang itu kan bukan soal luasnya, yang penting cadangannya,” ujarnya.

Bahlil menyebut belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait pembagian lahan untuk ormas tambang. Sebab, dia saat ini sudah berganti posisi dari yang sebelumnya menjadi Menteri Investasi kemudian dilantik menjadi Menteri ESDM pada minggu lalu.

Seperti yang diketahui bahwa rincian terkait ormas tambang telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang teknis izin tambang untuk ormas yang telah ditandatangani presiden pada Juli lalu.

Dalam regulasi tersebut, wewenang terkait ormas tambang ditugaskan kepada Menteri Investasi. “Kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti, perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabari,” ucapnya.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Menteri Investasi Bahlil menjanjikan lokasi tambang batu bara terbaik untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan Muhammadiyah.

IUPK tersebut tidak akan sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang diberikan bekas tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). Bahli enggan memerinci lokasi konsesi tambang tersebut.

"Insya Allah, kami akan memberikan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang paling bagus, di luar KPC," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin (29/7).

Untuk detail lokasinya, ia akan melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapat persetujuan.

Bahlil juga telah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang ditunjuk Muhammadiyah sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan, menurut dia, membentuk praktik pertambangan praktik pertambangan berkelanjutan. Sebab, ormas-ormas akan mengedepankan aspek lingkungan dalam mengelola usaha pertambangan.

Pada saat yang sama, Bahlil mengatakan pemberian IUPK merupakan cara elegan pemerintah dalam memberikan retribusi ke ormas keagamaan.

Sebab, ormas keagamaan telah membela masyarakat selama masa mempertahankan kemerdekaan dan penyelesaian konflik sosial di dalam negeri.

"Menurut saya, pemerintah terlambat memberikan retribusi tersebut. Sebab, pendapatan dari usaha pertambangan akan dipakai untuk bangun sekolah, program kesehatan, bantu fakir miskin, dan membantu orang yang membutuhkan," katanya.

Karena itu, Bahlil meyakini WIUPK yang diberikan ke ormas keagamaan akan betul-betul dimanfaatkan. "Daripadai WIUPK dikasih ke entitas lain yang tidak jelas juga kapan akan digunakan," ujarnya.

Pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, PTFI masih lambat dalam proses perpanjangan kontrak tersebut.

"Freeport-nya lagi kita bahas, karena Freeport-nya agak-agak lambat dikit," katanya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Saat ditanya apa yang membuat lambat, Bahlil tak mengatakan secara detail. Dia hanya mengatakan, sedang dibicarakan dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Dia juga bilang, negosiasi dengan BUMN juga masih berlangsung.

"Ya nanti dibicarakan sama Pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN ya," ujarnya.

Sebelumnya, Tony Wenas menyatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan IUPK. Menurut Tony, diskusi itu termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Bahlil sendiri bukan sekali menyebut jika Freeport lambat dalam proses IUPK ini. Terkait tudingan ini, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8) lalu.

PT Freeport Indonesia masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menurut Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Terkait Freeport yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lambat menyiapkan negosiasi tersebut, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi.

Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tambah dia.

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.

Perpanjangan kontrak hingga 2061

Sebagai tambahan informasi, kontrak Freeport sejatinya baru habis pada 2041. Freeport rencananya akan mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun hingga 2061.

"Kedua ini sudah milik kita. Ini milik kita ko, barang-barang untuk kita masa nggak boleh. Dan ini ada opportunity, ada opsi penambahan saham 10% dengan harga yang sangat murah dan murah sekali," ujar Bahlil Lahadalia saat masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Senin (29/4/2024).

Bahlil Lahadalia mengungkap alasan perpanjangan kontrak tersebut karena produksi Freeport akan terjadi pada 2035. Menurut Bahlil, jika setelah 2035 kegiatan eksplorasi tidak dilakukan, maka produksi bisa habis.

Di sisi lain, eksplorasi di wilayah tambang bawah tanah membutuhkan waktu 10-15 tahun.

"Begitu 2035, tidak kita melakukan eksplorasi itu produksinya habis, dan untuk eksplorasi di underground butuh waktu 10 tahun sampai 15 tahun," terang Bahlil.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Fakfak, Papua Barat termasuk salah satu poin pembahasan dalam perpanjangan izin operasi mereka setelah 2041.

“Itu termasuk dengan perpanjangan IUPK,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/8).

Terkait perpanjangan operasi atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Tony mengatakan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah. “Kami masih terus mendiskusikan dengan pemerintah,” ujarnya.

Pada Senin lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan IUPK PTFI sudah hampir selesai, namun menurutnya PTFI dinilai lambat dalam memenuhi berbagai syarat yang menjadi negosiasi antara pemerintah dengan PTFI.

Bahlil mencontohkan, salah satu proses yang lambat dilakukan Freeport adalah terkait negosiasi mereka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum selesai.

Merespon hal tersebut, Tony menyebut memang proses perpanjangan IUPK masih dalam tahap pendiskusian seluruh aspek. “Jadi semuanya masih didiskusikan, nanti pada saatnya mudah-mudahan saja lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik,” ucapnya.

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.

Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi smelter tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu.

“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan saham 10%. Sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).

Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.

Pada bulan lalu, Freeport McMoran (FCX) mengatakan anak usahanya PTFI berencana mengajukan permohonan perpanjangan IUPK tahun ini.

“Perpanjangan IUPK ini memungkinkan kesinambungan operasi skala besar yang bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan serta memberikan peluang pengembangan sumber daya tambahan yang menarik di kawasan Grasberg,” tulis FCX dalam laporan keuangan untuk kuartal II dan semester I 2024.

Pembangunan Smelter Fakfak

Rencana pembangunan ini pertama kali disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.

“Hal-hal ini sangat positif untuk terus meningkatkan investasi dari luar negeri untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh bapak presiden,” kata Erick selepas mendampingi Presiden Joko Widodo di Washington DC pada November 2023.

Ketika itu Jokowi juga bertemu dengan CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson, yang sempat membahas komitmen untuk membangun smelter tembaga baru di Fakfak.

Erick mengungkap pembangunan smelter ini merupakan salah satu upaya mendorong investasi Indonesia dari Amerika Serikat (AS). Terlebih dengan porsi BUMN yang saat ini sudah menguasai 51% saham Freeport.

“Ini investasi yang memang kita hilirisasi, dari yang awalnya murni pertambangan emas dan copper, sekarang mulai diturunkan industrialisasinya,” ungkap Erick.

Erick menyebut saat ini investasi Amerika di Indonesia sudah menduduki posisi keempat dan ini merupakan kejadian pertama bagi Indonesia. Dia juga mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus mengalami peningkatan saat ini.

Sebelumnya, Tony menyatakan menunggu kepastian perpanjangan IUPK hingga 2061 sebelum menetapkan rencana pembangunan smelter Fakfak. PTFI perlu mengunci kepastian penambahan masa operasi sebelum memutuskan untuk mendirikan smelter baru.

"Kami belum tahu kapan mulai konstruksi, belum tahu. Kami masih tunggu sampai perpanjangannya selesai," kata Tony di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (28/3).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU telah resmi mengantongi surat izin usaha pertambangan khusus (IUP) untuk komoditas batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim). PBNU menyebut bakal memulai tahapan eksplorasi pada Januari 2025.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa NU kini telah memeroleh izin pertambangan batu bara untuk lahan seluas 26.000 hektare, yang merupakan bekas wilayah pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC).

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8).

Gus Yahya menyempaikan keterangan tersebut seusai PBNU memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8). Dia mengatakan bahwa PBNU yang berinisiatif awal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pejabat teras PBNU yang hadir ke Istana kali ini adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, hingga Sekretaris Jenderal PBNU Saifulah Yusuf.

Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU melalui badan usahanya telah melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagian kecil area, sehingga estimasi produksi batu bara belum bisa ditentukan secara akurat.

Dia juga menginformasikan produksi batu bara dapat segera dimulai karena PBNU sudah menerima IUP dan izin tertulis untuk kegiatan pertambangan. "Karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," ujar Gus Yahya.

Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu menyatakan bahwa pohaknya masih perlu berkomunikasi dengan mitra bisnis yang terkait dengan NU untuk mendiskusikan langkah strategis pengelolaan tambang baru bara, termasuk potensi pengerjaan proyek hilirisasi.

Pemberian IUP batu bara kepada ormas keagamaan merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam aturan terbaru ini, terdapat 17 pasal yang diubah dan ditambahkan. Aturan mengenai penawaran WIUP kepada ormas keagamaan diatur dalam pasal 83A ayat 1-7.

Pemerintah telah menyiapkan enam WIUP yang akan ditawarkan kepada ormas keagamaan dari enam WIU ini berasal dari wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia.

Ormas keagamaan bakal mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.

Lahan bekas PKP2B yang ditawarkan secara prioritas kepada ormas ini paling tidak mengandung batu bara dengan kalori di atas 4.000/GAR. Batu bara dengan kalori tinggi itu kerap digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri semen, baja, dan pengolahan logam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik hari ini (19/8) mengungkap nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ia menjelaskan dari pihak pemerintah sudah setuju untuk memperpanjang izin tambang Freeport. Hanya saja masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

"Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Salah satu syarat yang belum selesai adalah memenuhi syarat hasil negosiasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Namun, ia tidak merinci detail syarat yang dimaksud.

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga ya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Freeport untuk bisa memperpanjang usahanya di Tanah Air, yakni membangun smelter dan memberikan saham tambahan 10 persen kepada pemerintah.

Saat ini, pemerintah telah menjadi pemegang saham utama Freeport dengan porsi kepemilikan sebesar 51 persen. Untuk syarat perpanjangan, pemerintah berupaya menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen lagi agar menjadi 61 persen.

Di sisi lain, masa IUPK Freeport di Indonesia bakal habis pada 2041 mendatang. Untuk bisa kembali memperpanjang izin usahanya di Indonesia, maka Freeport harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.