Jakarta: Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyambut baik gelaran The Internasional Conference on Humanitarian Islam 2024. Konferensi besutan Universitas Indonesia (UI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini dinilai untuk menunjukkan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia sebagai negara Islam.

"Humanitarian Islam ini bukan hanya sebuah warisan lokal, tetapi pesan global yang mengajak seluruh umat manusia untuk kembali pada fitrahnya yang penuh kasih, keadilan, dan kebijaksanaan," ujar Nasaruddin dalam pembukaan The Internasional Conference on Humanitarian Islam 2024 di Universitas Indonesia, Selasa, 5 November 2024.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki pengalaman baik dalam merawat kebangsaan. Terlebih, Indonesia memiliki ragam kebudayaan.
"Beragam pengalaman dalam merawat kebangsaan ini membuat Indonesia siap berbagi inspirasi dan praktik baik untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan," kata dia.

Nasaruddin berharap konferensi ini mampu melahirkan semangat dan membawa manfaat besar kepada seluruh peserta yang hadir. Ia yakin akan banyak pengalaman yang dapat diserap dari Indonesia.

"Melalui dialog, kerja sama dan pembinaan hubungan antar bangsa, Indonesia siap berkontribusi," tutur dia.

Baca juga: The Internasional Conference on Humanitarian Islam 2024: Pembuktian Posisi Strategis Indonesia dalam Perdamaian

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap agar guru-guru yang sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) dapat mengajar pula di sekolah swasta.

Hal ini disebut menjadi salah satu pokok pembicaraan ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, berkunjung ke markas PBNU di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Sebagian guru-guru ini kan setelah mengalami sertifikasi kemudian diangkat menjadi ASN, mereka kemudian tidak diizinkan mengajar meneruskan kiprah mengajar di lembaga swasta karena adanya aturan KemenPAN-RB," kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, kepada wartawan pada Jumat (1/11/2024).

Menurut Ulil, hal ini juga dialami oleh para pendidik yang sebelumnya mengajar sekolah-sekolah milik organisasi keagamaan lain, termasuk di madrasah-madrasah NU.

Jumlahnya, kata dia, cukup banyak dan setelah menjadi ASN tidak diizinkan lagi mengajar di madrasah, di sekolah-sekolah swasta.

"Kita mengharapkan supaya ini diubah, karena ini menimbulkan kerugian besar," ujar Ulil.

"Kita mengharapkan ada kelenturan kebijakan dari pihak kementerian supaya dimungkinkan guru-guru swasta yang sudah di-ASN-kan tetap mereka itu ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah swasta," ucapnya.

Di luar itu, Ulil menyebut bahwa pertemuan dengan Mu'ti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu turut membahas sejumlah persoalan lain.

Namun, isu guru ASN mengajar di sekolah swasta ini dianggap menjadi pembicaraan paling pokok.

"Pak Abdul Mu'ti hanya mendengarkan usulan-usulan dari kita, jadi dia selama beberapa hari berkeliling ke berbagai kalangan di Jakarta untuk bahan merumuskan kebijakan-kebijakan," kata Ulil.

"Karena ini menteri paling banyak disorot karena masalahnya banyak sekali. Mungkin kementerian yang begitu dilantik dibanjiri masalah ya hanya kementerian ini," ucap dia.

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengunjungi kantor pusat Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Agenda ini menjadi salah satu rangkaian kunjungan kerja Mendikdasmen ke sejumlah lembaga tinggi agama guna membangun kemitraan dan memajukan sistem pendidikan Indonesia.

"Hari ini kunjungan kami diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU. Kami mendapatkan berbagai masukan dan pencerahan yang selanjutnya akan kami gunakan untuk pengambilan sistem kebijakan pendidikan ke depannya," ujar Mu'ti, di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Masukan dari PBNU

Mu'ti menambahkan, NU merupakan organisasi islam yang memiliki sejumlah layanan pendidikan. Oleh karena itu, selain ingin melanjutkan kerja sama antara NU dan Kemendikdasmen, kunjungan ini juga bermaksud menjaring aspirasi dari apa yang telah dilakukan NU dalam membangun sistem pendidikan.

"Kami mendapat masukan untuk menggunakan sistem pendidikan berbasis komunitas. Lebih lanjut, PBNU juga menyampaikan aspirasi mengenai manajemen sistem sekolah dan penguatan peran guru," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan, NU menerima dengan baik kunjungan Mendikdasmen beserta jajarannya. "Pada dasarnya, kerja sama NU dan Kemendikdasmen sudah menjadi tradisi. Apa yang telah dilakukan NU dalam membangun pendidikan ingin kami berikan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan ke depan," ungkapnya.

Yahya menyebut, NU memiliki gerakan kemaslahatan yang salah satunya pendidikan berbasis komunitas. Gerakan tersebut menjadi salah satu cara NU dalam melakukan penguatan sekolah dan peningkatan peran guru.

"Dengan kepemimpinan Menteri Mu'ti sebagai Mendikdasmen, kami di PBNU sangat optimis pendidikan Indonesia ke depannya akan lebih baik. Dan kami terus berkomitmen membantu pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan generasi Indonesia berkualitas," tutupnya.

Baca juga: Mendikdasmen Ingin Sekolah Swasta Jadi Mitra Pembangunan Pendidikan Negara

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

"Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," tegas Prabowo.

Seperti apa profilnya?

Berdasarkan informasi pada laman resmi Partai Golkar, Nusron Wahid lahir di Kudus pada tanggal 12 Oktober 1973 silam.

Dia memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni lulusan Sarjana Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 1993-1998, dan lulusan Magister Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor tahun 2007-2011.

Nusron Wahid juga aktif mengikuti berbagai organisasi, seperti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI tahun 1996 sebagai peneliti, serta. Suara Mahasiswa UI tahun 1997 sebagai ketua.

Kemudian, pernah tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM tahun 1998-2000, serta Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua umum tahun 1998-2000.

Selanjutnya, bergabung ke dalam DPP Partai Golkar sebagai koordinator bidang agama pada tahun 2004-2009, Gerakan Pemuda Ansor sebagai ketua umum tahun 2011-2016, hingga Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tahun 2012-2019.

Untuk kiprah pekerjaan, Nusron Wahid pernah bekerja sebagai wartawan di Bisnis Indonesia tahun 1995-1999, Stah Ahli Kementerian BUMN tahun 2000-2001, hingga Stah Ahli Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2001-2002.

Sementara untuk karir politik, ia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II (Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus), dan terpilih selama lima periode.

Periode pertamanya pada tahun 2004-2009, periode kedua pada 2009-2014, periode ketiga pada 2011-2013 sebagai anggota badan legislatif.

Khusus periode ketiga itu, Nusron Wahid tak genap lima tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014-2019.

Namun kemudian, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempatnya pada 2019-2024, dan kini juga kembali terpilih untuk periode kelima pada 2024-2029.

Pada masa jabatannya yang terakhir sebagai Anggota DPR RI, Nusron Wahid masuk dalam Komisi VI yang berkaitan dengan bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, perindustrian, investasi, dan standarisasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024 – 2029 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada hari ini, Minggu (20/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatur Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, menyampaikan ucapan selamat pada pemimpin baru Republik Indonesia tersebut.

“Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, atas nama jam’iyah Nahdlatul Ulama saya mengucapkan selamat pada bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI 2024 – 2029 pada hari Ahad Kliwon tanggal 20 Oktober 2024,” jelasnya di akun Instagram resmi PBNU, dikutip Minggu (20/10/2024).

Gus Yahya berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat turut serta bekerja keras membantu pemerintahan Prabowo – Gibran.

Di samping itu, dirinya juga turut mengingatkan orang nomor wahid RI itu mengenai betapa besarnya harapan masyarakat Indonesia dengan visi-misi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Prabowo – Gibran.

“Segenap rakyat Indonesia sangat mengharapkan terwujudnya visi itu. Saya mengajak kepada segenap bangsa Indonesia seluruh rakyat, seluruh warga bangsa untuk mendukung membantu dan ikut bekerja keras bersama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” jelas Gus Yahya.

Lebih lanjut, pimpinan PBNU itu juga menyebut bahwa terpilihnya Prabowo – Gibran diharapkan dapat membangkitkan harapan yang besar bagi semua kalangan dan rakyat.

Terakhir, dirinya juga turut menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi negara maju yang bermartabat di tangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Presiden Prabowo Subianto telah membangkitkan harapan yang besar bagi semua kalangan dan rakyat, pada umumnya dengan visi yang telah beliau sampaikan dengan rinci, jelas dan tegas yang menghadirkan dalam benak semua orang mengenai gambaran tentang Indonesia yang maju, yang bermartabat, kuat, adil dan Makmur,” pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah merestui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Selain dua ormas keagamaan tersebut, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses. Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini.

"Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menonaktifkan semua pengurus yang menjadi kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Penonaktifan itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan PBNU dengan nomor 2500/PB.01/A.I.01.08/99/10/2024 tentang Penonaktifan Pengurus Nahdlatul Ulama.

Surat tersebut ditandatangani pada 7 Oktober 2024.

Wakil Sekjen PBNU H Faisal Saimima menekankan agar seluruh warga dan pengurus NU di semua tingkatan menjadikan Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU sebagai landasan dalam menjalankan politik masing-masing.

Ia menegaskan, seluruh pengurus NU di semua tingkatan yang menjadi calon tetap kepala daerah dan masuk tim pemenangan secara otomatis nonaktif dari kepengurusan NU.

"Bahwa seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan yang masuk dalam daftar calon tetap kepala daerah dan tim pemenangan calon kepala daerah secara otomatis nonaktif dari kepengurusan NU," ujar Faisal Saimima, Sabtu (12/10/2024).

Berikut isi surat lengkap PBNU:

Dalam rangka memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama dalam menggunakan hak-hak politiknya agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab, serta dalam rangka menjaga jati diri Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah di tengah dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Agar seluruh warga dan pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan menjadikan “Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU” yang diputuskan dalam Muktamar ke-28 NU Tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik masing-masing.

2. Sebagai bagian dari pelaksanaan “Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU” tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memutuskan:

a. Bahwa seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan yang masuk dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan Daftar Calon Tetap dimaksud.

b. Bahwa seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan yang masuk dalam Tim Kerja Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan oleh masing-masing Tim Pemenangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

c. Dalam hal pengurus yang masuk dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah Rais atau Ketua, maka berlaku ketentuan Pasal 51 Ayat (4), (5), (6), dan (7) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rangkap Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 04/VII/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelarangan Rangkap Jabatan.

d. Mekanisme penonaktifan pengurus dan pelimpahan fungsi jabatan pengurus sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud huruf c di atas merujuk kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

e. Ketentuan mengenai masa nonaktif berlaku sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 selesai dilaksanakan.

3. Menugaskan kepada seluruh Ketua Lembaga dan Badan Khusus PBNU, Ketua Umum Badan Otonom Tingkat Pusat, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan seluruh warga Nahdlatul Ulama membaca doa Qunut Nazilah sebagai respons terhadap serangan Israel yang telah berlangsung selama setahun terhadap Palestina.

Instruksi ini disampaikan dalam surat edaran bernomor 2523/PB.01/A.I.01.47/99/10/2024, yang dikeluarkan setelah Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

"Mencermati eskalasi konflik di Timur Tengah setelah satu tahun berlangsungnya serbuan Israel ke Palestina, dengan ini kami sampaikan bahwa PBNU dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1446 H/6 Oktober 2024 M antara lain memutuskan: satu, menginstruksikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk menggalakkan kembali pelaksanaan Qunut Nazilah," demikian bunyi surat edaran PBNU yang dirilis pada Kamis (10/9/2024).

Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katim Aam KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf.

a. Doa Qunut Nazilah agar dibaca pada rakaat terakhir dalam setiap shalat fardhu, termasuk Shalat Jumat.

b. Doa Qunut Nazilah tidak didahului dengan Doa Qunut yang umumnya dibaca pada waktu Subuh.

c. Khusus ketika dibaca dalam Shalat Subuh, Doa Qunut Nazilah dibaca setelah Doa Qunut Subuh.

Lebih lanjut, PBNU mendoakan agar Pemerintah Republik Indonesia (RI) senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian yang adil atas konflik Israel dan Palestina, sesuai hukum dan kesepakatan internasional yang ada.

PBNU juga mengajak seluruh warga NU untuk menggalang dana kemanusiaan guna membantu warga Palestina.

Bantuan ini akan disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah basyariyah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan untuk membaca doa qunut nazilah atas serangan Israel ke Palestina yang sudah terjadi satu tahun ini.

Instruksi tersebut tertuang di dalam Nomor 2523/PB.01/A.I.01.47/99/10/2024 saat Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

"Mencermati eskalasi konflik di Timur Tengah setelah satu tahun berlangsungnya serbuan Israel ke Palestina, dengan ini kami sampaikan bahwa PBNU dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1446 H/6 Oktober 2024 M antara lain memutuskan: satu, menginstruksikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk menggalakkan kembali pelaksanaan Qunut Nazilah," demikian surat edaran PBNU, Kamis (10/10).

Surat edaran berbentuk imbauan tersebut ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katim Aam KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H. Saifullah Yusuf.

Dalam edaran tersebut, terdapat pula pedoman yang perlu dilakukan oleh warga NU dan masyarakat pada umumnya, seperti:

a. Doa Qunut Nazilah agar dibaca pada rakaat terakhir dalam setiap salat fardu, termasuk salat Jumat

b. Doa Qunut Nazilah tersebut tidak didahului dengan Doa Qunut yang pada umumnya dibaca waktu subuh

c. Khusus ketika dibaca dalam Salat Subuh, maka Doa Qunut Nazilah dibaca setelah doa Qunut subuh.

Selain itu, PBNU juga mendoakan agar pemerintah Republik Indonesia (RI) senantiasa diberikan kekuatan untuk secara terus menerus berkontribusi dalam mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel dan Palestina sesuai hukum dan kesepakatan internasional yang ada.

Selain itu, PBNU mengajak seluruh warga NU menggalang dana kemanusiaan guna membantu warga Palestina, termasuk menyisihkan sebagian dana infak Jumat untuk kemudian disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shaqadah Nahdlatul Ulama.

"Hal itu merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah basyariyah (human fraternity)," tulis surat edaran tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU memiliki aturan yang jelas terkait pengurus yang maju di Pilkada.

Menurutnya, PBNU tidak pernah melarang pengurusnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Namun mereka tetap harus mematuhi ketentuan organisasi yang telah ditetapkan.

Gus Yahya menjelaskan, pengurus yang berstatus mandataris—yakni ketua atau rais syuriah—diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terlibat secara resmi dalam Pilkada.

“Jika mereka adalah mandataris, mereka harus mundur. Namun, bagi pengurus lain yang bukan mandataris, mereka dapat mengambil cuti hingga proses Pilkada selesai,” jelasnya usai menyambut Imam Besar Masjid Nabawi di Kantor PBNU pada Rabu (9/10).

Salah satu tokoh yang terlibat dalam aturan ini adalah Khofifah Indar Parawansa, yang saat ini melaju lagi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ia kembali berduet dengan Emil Dardak.

Gus Yahya memastikan Khofifah telah diberi cuti dari PBNU karena keterlibatannya dalam Pilkada. Khofifah bukan mandataris melainkan Tanfidzniyah.

“Bu Khofifah kita cutikan karena beliau bukan mandataris, jadi aturannya cuti,” ujar Gus Yahya.

Selain Khofifah, Taj Yasin, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah pendamping Ahmad Luthfi dinonaktifkan sementara dari kepengurusan PBNU. Sebab, ia merupakan anggota Syuriyah NU.

“Taj Yasin kita non-aktifkan. Begitu juga dengan beberapa pengurus lainnya yang terlibat dalam Pilkada,” tambahnya.

Ia menekankan, PBNU sudah mengeluarkan edaran resmi serta keputusan rinci mengenai pengurus yang terlibat dalam Pilkada.

Aturan ini diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, termasuk di daerah seperti Cilacap, di mana terdapat pengurus yang turut maju dalam kontestasi politik.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, bercerita mengenai perjalanan diplomatiknya ke Amerika Serikat baru-baru ini. Ia mengaku perjalanan itu membawa misi penting, yakni diplomasi menghentikan kekerasan di Timur Tengah, khususnya serangan Israel yang kini merambah ke Lebanon.

Usai pertemuan dengan Imam Besar Masjid Nabawi di Kantor PBNU, Rabu (9/10), Gus Yahya mengungkapkan bahwa PBNU sejak awal sudah mengutuk kekerasan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan agar konflik segera diselesaikan secara damai.

“Sejak insiden pertama setahun lalu, kami sudah menyerukan agar kekerasan dihentikan dan pertentangan diselesaikan melalui perundingan yang beradab,” tegas Gus Yahya di hadapan wartawan.

Gus Yahya pun berbagi pengalamannya bertemu dengan sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri AS. Dalam pertemuan itu, ia kembali menekankan urgensi menghentikan kekerasan sebelum situasi semakin tak terkendali.

"Beberapa waktu yang lalu, saya baru kembali dari Amerika, saya ketemu dengan berbagai pihak di sana, termasuk dengan pejabat dari Kementerian luar negeri Amerika untuk menyampaikan hal serupa bahwa ini harus dihentikan kekerasan ini," ceritanya.

“Jika kekerasan ini tidak dihentikan, kita akan melihat eskalasi yang lebih luas, seperti yang kini terjadi di Yaman, Laut Merah, dan Lebanon,” lanjut Gus.

Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang semakin meluas ini berpotensi menjadi perang besar yang melibatkan banyak pihak dan mengancam stabilitas global.

“Ini bisa menjadi ancaman bagi keselamatan dunia. Oleh karena itu, kami kembali menyerukan agar semua bentuk kekerasan dihentikan, tanpa terkecuali,” kata Gus Yahya.

PBNU, menurut Gus Yahya, terus mendorong agar tuntutan-tuntutan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik diselesaikan melalui dialog yang beradab, bukan dengan kekerasan.

“Setiap tuntutan yang ada harus dibicarakan di meja perundingan, bukan melalui kekerasan seperti yang terjadi saat ini,” tutupnya.