REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam Indonesia (SII) KH Muflich Chalif Ibrahim mengingatkan agar ulama dan umara (pemerintah) berkolaborasi guna menjawab tantangan zaman.

"Pemerintah Indonesia serta tokoh agama dan para ulama perlu membangun kesepakatan kesepahaman bersama dengan optimal. Ini dilakukan agar Indonesia dapat menghadapi tantangan dan gelombang perubahan dunia di depan mata. Tantangan zaman ini seringkali datang begitu cepat dan mengancam siapapun yang tidak siap beradaptasi," kata Muflich dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah harus mengikutsertakan para ulama dan cendekiawan dari berbagai kalangan serta golongan sehingga tercipta kerja sama efektif seluruh unsur bangsa demi membendung masuknya pengaruh ideologi transnasional.

Sebab, kata dia, dalam menguatkan dasar dan ideologi bernegara guna menghadapi ideologi transnasional yang disruptif dan menimbulkan polarisasi di masyarakat dibutuhkan usaha bersama seluruh elemen bangsa.

"Patut diperhatikan bahwa ada banyak kesamaan dan kebaikan dari beragam ideologi transnasional tersebut dengan nilai-nilai yang telah disepakati bangsa kita. Walaupun demikian, lebih banyak lagi dampak buruk yang ditimbulkan dan bisa menghancurkan persatuan bangsa dan negara," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pencegahan masuknya ideologi transnasional tersebut tidak dimaksudkan untuk mengucilkan bangsa Indonesia dari pergaulan internasional, melainkan demi menjaga keselamatan.

"Semua ini dilakukan dengan tetap berdiri berdasarkan nilai-nilai luhur yang telah tertanam lama di dalam bangsa Indonesia. Membangun relasi dengan segala komunitas maupun bangsa dalam skala internasional, hendaknya dilakukan dengan berdiri sejajar dan bersifat bebas aktif atau non-blok sehingga bangsa kita tetap menjadi bangsa yang mandiri dan mampu berkontribusi dalam perdamaian dan ketertiban dunia," ujarnya.

Adapun, lanjut dia, perbedaan pandangan yang kerap terjadi antara ulama dan umara lumrah sepanjang semua pihak tetap memegang prinsip nilai-nilai konstitusi negara Indonesia, yakni UUD 1945 dan Pancasila.

Dia menilai ulama dan umara dapat memainkan peran pengawasan pada jalannya roda pemerintahan dengan saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan serta mencegah kemungkaran.

"Pengawasan dalam konteks relasi ulama dan umara akan membentuk hubungan mutualisme dan tidak sekadar saling cari-mencari kelemahan dan kesalahan satu dengan yang lainnya, melainkan untuk tujuan yang lebih besar dan lebih luhur dari itu yaitu, kemaslahatan rakyat Indonesia," katanya.

Dia pun berharap agar seluruh pihak bisa lebih dewasa dalam bernegara, serta dapat mencari titik persamaan dan tidak membesar-besarkan perbedaan yang ada.

"Bangsa ini adalah bangsa yang besar dengan riwayat yang panjang dan telah menuliskan pencapaian emas yang tak sedikit. Maka hendaknya semua pihak berkaca pada sejarah, menelaah-nya dan menemukan hikmah untuk kemudian menuliskan sejarahnya sendiri, menemukan jalan ke masa depan Indonesia yang jauh lebih baik lagi," kata dia.