Jakarta: Hari Santri diperingati tiap 22 Oktober 2024 oleh seluruh pihak terkait di Indonesia. Peringatan tersebut dianggap spesial, karena mengingat semangat perjuangan santri dalam kemerdekaan Indonesia.

Salah satu pihak yang memperingati yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Jakarta Utara. Momentum tersebut dipakai mengenang perjuangan santri yang ikut mengupayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Untuk itu, kita perlu mengenang jasa-jasa santri yang berguguran dan berbuat baik serta turut membangun bangsa Indonesia, seperti kiai besar yang juga merupakan santri dan kemudian menjadi tokoh-tokoh panutan umat," kata Ketua RMINU DKI Jakarta KH Rakhmad Zailani Kiki, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.
Pihaknya memperingati hari santri dengan beragam cara, salah satunya dengan mendorong santri meneruskan perjuangan pendahulu yang telah berjuang tanpa lelah. Menurut Kiki, hal tersebut amat penting untuk memperkuat persatuan bangsa.

Dengan terjaganya semangat tersebut, Kiai Kiki berharap agar para santri yang kini sebagai gernerasi penerus bangsa dapat mewarisi semangat juang seperti para santri terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga bisa mengharumkan nama baik Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya bisa mengharumkan nama baik indonesia di kancah dunia dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa," kata Kiai Kiki.

Mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan”, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) bekerja sama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Jakarta Utara. Pihaknya, menggandeng Le Minerale dalam gelaran Festival Hari Santri 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor PCNU Jakarta Utara, Jalan Kramat Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara.

Selain itu, pihaknya juga mendukung penggunaan produk lokal dalam peringatan hari santri. Salah satunya, dengan menggunakan Le Minerale.

“Senang dan bangga sekali dengan produk lokal yang terus memberikan apresiasi untuk anak-anak bangsa,” kata Kiki.

Penggunaan produk lokal ini diapresiasi Le Minerale. Sebab, sesuai komitmen dalam mengalirkan semangat ke generasi bangsa demi kemajuan bangsa.

“Terima kasih atas kepercayaan serta amanah yang diberikan pada kami. Le Minerale sebagai produk asli milik Indonesia, berkomitmen untuk terus mengalirkan semangat bagi generasi bangsa demi kemajuan Indonesia,” jelas Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina.

Adanya kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong semangat juang santri dan menjadi kerjasama yang tepat dalam memperkuat ekonomi bangsa. Semangat tersebut pun nampak terlihat pada Festival Hari Santri Nasional. Pada rangkaian festival, produk asli milik Indonesia ini menjadi pilihan santri untuk mencukupi kebutuhan cairan dan mineral mereka.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program "Sawit Goes to Pesantren" sebagai upaya edukasi bagi santri dan warga Nahdliyin mengenai manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Program ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, menjelaskan sejumlah permasalahan dalam sektor kelapa sawit, mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Tantangan ini berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, terkait kesulitan yang dihadapi para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Sabtu (26/10).

Ia menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen untuk mendukung program ini karena sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat, di mana banyak warga Nahdliyin berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansyah dari BPDPKS menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak lainnya. "Minyak kelapa sawit lebih efisien. Untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya diperlukan 0,3 hektare lahan, sementara minyak kedelai membutuhkan 4 hektare," kata Helmi.

Helmi juga menyebut adanya kampanye hitam terhadap kelapa sawit oleh pihak luar, dan menegaskan pentingnya edukasi mengenai kelapa sawit, termasuk melalui pesantren. Ia menjelaskan bahwa sawit memiliki berbagai kegunaan, seperti bahan baku untuk membatik, membuat sabun, hingga rompi anti peluru.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengapresiasi upaya BPDPKS dalam melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit. Ia menekankan bahwa santri perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat kelapa sawit.

Heru juga menyoroti peran penting kelapa sawit dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 400 triliun per tahun. "Sawit adalah tulang punggung ekonomi kita. PSR harus difokuskan agar tepat sasaran, terutama dengan adanya isu B50 yang meningkatkan kebutuhan pasokan kelapa sawit," katanya.

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa peran Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, sangat strategis dalam mengelola kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"NU mengurus sawit bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk warga Nahdliyin," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Arifah Choiri Fauzi mendapat sorotan usai menjadi salah satu kandidat menteri perempuan yang dipanggil menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Arifah mendatangi kediaman Prabowo pada Senin (14/10/2024). Sosok yang disebut sebagai salah satu anggota PP muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu bersading dengan nama-nama calon menteri perempuan lainnya.

Dari total 49 nama calon menteri yang hadir menghadap Prabowo, setidaknya terdapat 6 kandidat menteri perempuan yang akan didapuk masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Beberapa di antaranya yaitu pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifah Choiri Fauzi, Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk

Selanjutnya, Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan dan ⁠Politikus Golkar, Meutya Hafid.

Profil Arifah Choiri Fauzi

Tak banyak informasi terkait Arifah yang bisa ditemukan saat ini.

Arifah adalah sekretaris PP Muslimat NU yang aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI).

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Namun, Arifah Choiri Fauzi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulams belum mau memberikan komentar mengenai potensi dirinya bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Dalam sebuah hadits disebutkan:

Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang penipu tak akan masuk surga, demikian pula orang yang kikir dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian." (HR Tirmidzi).

Pakar hadis dari India, Syekh Maulana Muhammad Zakariyya Al Khandahlawi, dalam kitab Fadhilah Sedekah, menjelaskan bahwa para ulama berkata bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis di atas tidak akan masuk surga. Jika dalam diri seorang mukmin ditemukan sifat-sifat ini, maka Allah SWT terlebih dulu akan memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat dari perbuatan itu.

Jika tidak, maka orang yang tetap berbuat perilaku penipu, pelit, dan mengungkit-ungkit pemberian, akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Setelah itu, barulah orang itu dimasukkan ke surga.

"Akan tetapi, walaupun untuk beberapa saat saja, dimasukkan ke dalam neraka tentu tidak dapat dianggap remeh," kata Syekh Maulana Muhammad Zakariyya.

Maulana Zakariyya menyebut hadis lainnya soal orang-orang yang pelit. Yaitu, "Abu Hurairah RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang-orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan, orang-orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah dariapda seorang ahli ibadah yang kikir." (HR Tirmidzi).

Maulana Zakariyya menjelaskan, orang yang sedikit mengerjakan shalat sunah tapi dermawan lebih disukai Allah dari pada orang yang banyak beribadah dan mengerjakan shalat sunah panjang-panjang. Yang dimaksud ahli ibadah adalah orang yang banyak mengerjakan shalat sunah. Sedangkan mengerjakan amalan fardhu itu merupakan kewajiban setiap orang, baik dermawan ataupun tidak.

Jakarta -

Pemerintah merestui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Selain dua ormas keagamaan tersebut, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses. Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini.

"Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah nama mulai muncul sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Nama-nama tersebut tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun juga dari luar partai pendukung Prabowo. Selain itu, tokoh-tokoh dari organisasi massa (ormas) juga diperkirakan akan mengisi jajaran pembantu Presiden Prabowo.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa prediksi mengenai nama-nama baru dalam bursa kabinet mendatang hanya diketahui oleh Prabowo sendiri.

"Karena dia yang menyusun. Dia yang, katakanlah, mencari sosok-sosok figur di luar nama-nama yang beredar. Ya, mungkin saja," ujar Ujang kepada KONTAN, Minggu (6/10/2024).

Ujang enggan menyebutkan nama-nama tokoh yang mungkin masuk dalam kabinet. Menurutnya, selain nama-nama yang sudah sering disebut-sebut, figur baru yang mungkin muncul sangatlah spekulatif.

Mengenai siapa yang akan masuk kabinet, terutama tokoh di luar nama-nama yang sudah muncul, Ujang menegaskan bahwa hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu. "Jadi, kalau soal prediksi calon atau nama baru, saya tentu tidak bisa. Itu sifatnya spekulatif, bukan prediktif, karena tidak jelas siapa saja nama-nama baru itu," katanya.

Selain calon menteri dari partai politik, Ujang juga menekankan bahwa unsur organisasi massa (ormas) selalu mendapat tempat dalam pemerintahan baru. "Kalau saya melihatnya, ada ya, jatah untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah," jelasnya.

Menurut Ujang, tokoh-tokoh dari NU yang berpotensi masuk kabinet antara lain Gus Ipul atau Saefullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Sementara itu, dari Muhammadiyah, nama yang mencuat adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ujang mengakui belum ada nama lain dari NU maupun Muhammadiyah yang secara pasti masuk dalam radar calon menteri Prabowo.

"Tapi nama yang muncul dari jatah ormas NU kelihatannya Sekjen PBNU. Dari Muhammadiyah, yang paling menonjol adalah Prof Abdul Mu'ti," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap agar menteri pendidikan dalam kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyatakan bahwa pilihan Prabowo dalam menyusun kabinet akan mewakili semua golongan masyarakat.

Pada dasarnya, manusia selalu merasa penasaran dan berpikir akan segala hal. Akan tetapi, dalam agama Islam dilarang untuk memikirkan Dzat Allah Swt. Lantas, mengapa dilarang memikirkan Dzat Allah Swt dalam berpikir kritis?

Bahkan, terdapat hadis khusus yang menjelaskan tentang larangan tersebut. Hal ini menambah rasa penasaran kenapa umat Islam dilarang untuk memikirkan wujud Allah Swt.

Dalam suatu ayat, Allah Swt. berfirman,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

Artinya: “dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),” (QS. An-Najm: 42)

Dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (2006) dalam ayat tersebut seorang ahli tafsir, ahli hadis dan ulama fiqih mazhab Syafi’i, Al-Baghawi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

تفكَّروا فِي الْخَلْقِ وَلَا تُفَكِّرُوا فِي الْخَالِقِ، فَإِنَّهُ لَا تُحِيطُ بِهِ الفِكْرة

Artinya: “Pikirkanlah tentang makhluk dan janganlah kalian memikirkan tentang Khaliq (Pencipta), karena sesunguhnya Dia tidak dapat diliput oleh pemikiran.”

Dalam hadis lain, dijelaskan juga hal yang serupa, yakni:

تَفَكَّرُوا فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، وَلَا تُفَكِّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَلَكًا مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرة ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ

Artinya: “Pikirkanlah tentang makhluk Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang Dzat Allah, karena sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan seorang malaikat yang besar antara bagian bawah telinganya sampai pundaknya sama dengan jarak perjalanan tiga ratus tahun.”

Dari dua hadis di atas, dinyatakan bahwa umat Islam dilarang untuk memikirkan tentang Dzat Allah Swt. Lantas, mengapa dilarang memikirkan Dzat Allah Swt. dalam berpikir kritis?

Alasan dilarangnya umat Islam memikirkan tentang Dzat Allah Swt. yakni menghendaki umat Islam untuk tafakur atau merenungi kebesaran dan keagungan Allah.

Selain itu, manusia tidak akan bisa menjakau bagaimana Dzat Allah Swt. Tak jarang, manusia akan membandingkan dengan apa yang diketahui. Hal inilah yang ditakutkan bahwa memikirkan Dzat Allah Swt. dapat mengantarkan pada kesesatan dan kebinasaan.

Allah Swt. berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Allah. Dia Zat Yang Maha mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Asy Syuura: 11)

Demikianlah penjelasan tentang mengapa dilarang memikirkan Dzat Allah Swt. dalam berpikir kritis. Semoga bermanfaat dan menambah rasa iman kepada Allah Swt. tanpa perlu mengetahui bagaimana bentuk hingga membandingkan dengan yang ada di dunia.(MZM)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin, menilai penambahan jumlah kabinet Presiden dan Wapres terpilih, sebanyak 44 kementerian dan lembaga, dapat dianggap relevan, jika memang disiapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional.

"Penambahan jumlah kabinet bukan hanya soal jumlah, tapi lebih kepada bagaimana kabinet ini diisi oleh sosok-sosok yang kompeten dan memiliki visi yang sama untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai tantangan ekonomi yang ada," ujar Addin Jauharudin di Jakarta, Senin 30 September 2024.

Addin melanjutkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan besar dalam sektor ekonomi, di antaranya: Pertama, tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi. Menurut data Bank Indonesia, inflasi pada tahun 2023 mencapai 5,51 persen, lebih tinggi dari target pemerintah.

Kedua, Pengangguran, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 masih berada di kisaran 5,45 persen. Kondisi ini membutuhkan intervensi yang cepat dan efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan khusus.

Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi yang melambat. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, untuk mencapai target ambisius pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan Prabowo Subianto, diperlukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor.

Keempat, Utang Luar Negeri. Menurut laporan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir 2023 tercatat mencapai USD 408,6 miliar. Meskipun masih dalam batas aman, peningkatan efisiensi pengelolaan utang dan peningkatan pendapatan negara perlu menjadi prioritas pemerintah.

Addin Jauharudin menekankan bahwa penambahan kabinet merupakan langkah logis untuk memastikan bahwa setiap sektor ekonomi mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan tantangan yang semakin kompleks, penambahan portofolio kementerian akan memungkinkan pemerintahan Prabowo untuk lebih fokus dalam menjalankan program-program ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Penambahan jumlah kabinet di era yang penuh tantangan ini harus berorientasi pada penyelesaian masalah mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, dan mengatasi krisis energi," jelas Addin.

Addin melanjutkan GP Ansor memiliki program empat pilar bernama BISA ( Bisnis, Inovasi, SDM, dan Anak muda) Keempat program tersebut merupakan visi GP Ansor selama lima tahun ke depan.

"Visi Ansor selama lima tahun ke depan ini tentu saja, salah satunya bertujuan bergotong royong bersama pemerintah dalam mencapai Indonesia emas di tahun 2045,”

Menurutnya, dengan adanya kabinet yang lebih kuat dan efektif, pemerintah akan mampu merespons tantangan ekonomi dengan lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan telah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan hasil Muktamar VI PKB di Bali belum lama ini.

Keberadaan SK itu diklaim mengakhiri polemik antara kubu Cak Imin dengan pihak yang akan menggelar muktamar tandingan. Soal muktamar tandingan itu telah dikemukakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Selain itu, SK Kemenkumham semakin memperteguh dominasi Cak Imin di PKB. Dia telah memimpin PKB sejak 2005. Itu artinya tahun ini, Cak Imin telah 19 tahun menjadi Ketua Umum PKB.

“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” ujarnya kepada wartawan, di Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Profil Cak Imin

Malansir laman resmi PKB, Cak Imin memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri.

Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Cak Imkn juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Pada tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada pemilu 1999, Gus Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.

Gus Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majlis Permusyawarata Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Dia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Di parlemen saat ini Gus Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Bagaimana Nasib Pansus Haji?

Adapun, di tengah pengesahan pengurusan DPP PKB yang baru, isu mengenai Panitia Khusus alias Pansus Haji perlahan mulai meredup. Pekan ini pansus haji tidak melakukan sekalipun rapat untuk membahas tindak lanjut temuan mengenai penyelenggaran haji 2024.

Usut pansus Haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menang Yaqut. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Dari sejumlah informasi di laman Kementerian Agama, Yaqut diketahui sedang melawat ke Eropa dan Arab Saudi.

Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Adapun, pansus haji telah mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan telah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan hasil Muktamar VI PKB di Bali belum lama ini.

Keberadaan SK itu diklaim mengakhiri polemik antara kubu Cak Imin dengan pihak yang akan menggelar muktamar tandingan. Soal muktamar tandingan itu telah dikemukakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Selain itu, SK Kemenkumham semakin memperteguh dominasi Cak Imin di PKB. Dia telah memimpin PKB sejak 2005. Itu artinya tahun ini, Cak Imin telah 19 tahun menjadi Ketua Umum PKB.

“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” ujarnya kepada wartawan, di Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Profil Cak Imin

Malansir laman resmi PKB, Cak Imin memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri.

Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Cak Imkn juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Pada tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada pemilu 1999, Gus Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.

Gus Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majlis Permusyawarata Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Dia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Di parlemen saat ini Gus Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Bagaimana Nasib Pansus Haji?

Adapun, di tengah pengesahan pengurusan DPP PKB yang baru, isu mengenai Panitia Khusus alias Pansus Haji perlahan mulai meredup. Pekan ini pansus haji tidak melakukan sekalipun rapat untuk membahas tindak lanjut temuan mengenai penyelenggaran haji 2024.

Usut pansus Haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menang Yaqut. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Dari sejumlah informasi di laman Kementerian Agama, Yaqut diketahui sedang melawat ke Eropa dan Arab Saudi.

Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Adapun, pansus haji telah mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan telah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan hasil Muktamar VI PKB di Bali belum lama ini.

Keberadaan SK itu diklaim mengakhiri polemik antara kubu Cak Imin dengan pihak yang akan menggelar muktamar tandingan. Soal muktamar tandingan itu telah dikemukakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Selain itu, SK Kemenkumham semakin memperteguh dominasi Cak Imin di PKB. Dia telah memimpin PKB sejak 2005. Itu artinya tahun ini, Cak Imin telah 19 tahun menjadi Ketua Umum PKB.

“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” ujarnya kepada wartawan, di Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Profil Cak Imin

Malansir laman resmi PKB, Cak Imin memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri.

Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Cak Imkn juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Pada tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada pemilu 1999, Gus Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.

Gus Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majlis Permusyawarata Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Dia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Di parlemen saat ini Gus Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Bagaimana Nasib Pansus Haji?

Adapun, di tengah pengesahan pengurusan DPP PKB yang baru, isu mengenai Panitia Khusus alias Pansus Haji perlahan mulai meredup. Pekan ini pansus haji tidak melakukan sekalipun rapat untuk membahas tindak lanjut temuan mengenai penyelenggaran haji 2024.

Usut pansus Haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menang Yaqut. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Dari sejumlah informasi di laman Kementerian Agama, Yaqut diketahui sedang melawat ke Eropa dan Arab Saudi.

Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Adapun, pansus haji telah mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.