REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa mengibaratkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah seperti adik dan kakak yang memiliki semangat yang sama dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam berkehidupan.

"NU tidak pernah puasa duluan. Muhammadiyah puasa duluan karena di mana-mana kakak itu duluan. Adik itu ngalah. Tarawih juga begitu, kakak pulangnya duluan karena rakaatnya lebih sedikit," ujar Zulfa dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Pernyataan Kiai Zulfa tersebut disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam kegiatan Silaturahim Nasional Pokja Majelis Taklim bertema "Majelis Taklim sebagai Basis untuk Membangun Peradaban Umat Manusia" di Jakarta.

Muhammadiyah lahir lebih dahulu yakni pada 1912, sementara NU lahir belakangan (1926). Namun demikian, jumlah jamaah NU lebih banyak sehingga Kiai Zulfa menyebut NU dengan adik bongsor.

Ia berpendapat NU dan Muhammadiyah berbeda di aspek cabang (furu’), bukan pokok (ushul). Jika demikian, yang perlu dimunculkan adalah semangat toleransi (tasamuh).

Kiai Zulfa juga menceritakan pengalamannya menjadi penceramah di masjid Muhammadiyah selama hampir 20 tahun.

Disebutkan, pengurus Muhammadiyah sengaja mengundangnya agar jamaah Muhammadiyah mengetahui cara berpikir, berfatwa, beribadah, dan beramaliah ala NU dari kiai NU langsung, bukan dari lainnya.

Ia berharap apa yang dilakukan Muhammadiyah bisa ditiru oleh ormas atau lembaga lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam.

Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam mengkaji suatu kitab. Kiai Zulfa bercerita bahwa gurunya, KH Sahal Mahfudh, mempersilakannya untuk membaca kitab apa pun, termasuk karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

"Namun Kiai Sahal berpesan agar ia mengambil yang jernih dan meninggalkan yang tidak jernih dari kitab-kitab yang dikajinya," katanya.

Ia lantas menyoroti pengurus masjid dan majelis taklim yang terkadang memonopoli lembaganya. Mereka mengundang penceramah dari kelompoknya sendiri dan menyampaikan suatu materi, termasuk tentang kelompok lain, berdasarkan perspektifnya sendiri.

Menurutnya, hal seperti ini kurang bijaksana dan justru akan menimbulkan kesalahpahaman di antara umat Islam.

"Seharusnya biarkan saja. Penceramah diambil dari kelompok lainnya agar umat menjadi cerdas," katanya.

Ia berpandangan perbedaan pendapat, baik di wilayah cabang (furu’) maupun pokok (ushul), jangan membuat pengurus majelis taklim, masjid, dan dai menjadi tidak rukun. Bagi dia, meski berbeda secara ushul, non-Islam adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Kiai Zulfa menyesalkan para dai yang menyampaikan narasi-narasi kebencian terhadap sesama Muslim karena tidak memahami masalah furu’ dan ushul.

"Kita juga tidak boleh membenci orang yang berbeda masalah furu’ karena dia adalah saudara sebangsa, setanah air, dan sesama manusia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak medio 1950-an, kekuasaan politik di Indonesia kian terpusat pada sosok Presiden Sukarno. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta meletakkan jabatan wakil presiden. Mundurnya negarawan berdarah Minang itu disebabkan adanya perbedaan yang prinsipil di antara kedua Dwi-Tunggal tersebut.

Bung Hatta tidak sependapat dengan Bung Karno, yang meyakini bahwa revolusi belum selesai. Retorika tersebut justru menimbulkan kesan mengesampingkan pembangunan. Dalam hemat Hatta, revolusi sudah selesai dengan tercapainya kemerdekaan RI.

Pendapat lain mengatakan, Hatta mundur karena merasa, dalam sistem kabinet parlementer, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Maka, fungsi wapres otomatis tidak diperlukan lagi.

Mundurnya Hatta membuat "girang" para politikus komunis. Dalam Pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) menduduki posisi keempat terbesar. Di urutan pertama hingga ketiga, ada PNI, Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama.

Lebih melonjak kegirangan lagi PKI tatkala Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pecah pada Februari 1958. Munculnya PRRI dilatari ketidakpuasan tokoh-tokoh di daerah. Mereka menganggap, pemerintah pusat telah menganaktirikan daerah dalam pembangunan nasional.

Di samping itu, Bung Karno dinilai terlalu dekat dengan PKI, yang pada 1948 dahulu justru memberontak ketika Indonesia sedang digempur Belanda.

Dalam struktur PRRI, terdapat tokoh-tokoh penting Partai Masyumi. Memanfaatkan kesempatan, PKI lalu membujuk Bung Karno agar hak hidup Masyumi dicabut sekali dan untuk selama-lamanya. Pada 17 Agustus 1960, Presiden mengeluarkan Keppres No 200/1960. Isinya memerintahkan Masyumi untuk bubar.

Dalih utamanya, beberapa pemimpin partai berlogo bulan sabit-bintang itu terlibat dalam Peristiwa PRRI. Sementara, pimpinan Masyumi yang baru di bawah Prawoto Mangkusasmito tidak mengutuk mereka yang terlibat itu.

Sebagai partai yang banyak diisi kaum modernis, tentunya tidak ada pilihan bagi kendaraan politik ini selain taat pada regulasi—sekalipun beleid dibuat oleh pemerintah yang semena-mena, tetapi sah. Sejak 13 September 1960, Pimpinan Pusat Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi bubar.

Kronologi Muhammadiyah ‘pecah’ ...

Buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi (2014) memuat kisah mengharukan pascaterbitnya tulisan di harian Abadi 1960 itu. Tak lama kemudian, sidang Tanwir Muhammadiyah digelar di Gedung Muhammadiyah Yogyakarta. Forum ini menjadi buruan para wartawan. Sebab, hadir di sana antara lain Buya Hamka dan Farid Ma'ruf.

Tibalah saatnya moderator mempersilakan Hamka naik ke mimbar. Secara tersirat, Hamka dipersilakan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi tentang tulisannya, "Maka Pecahlah Muhammadiyah".

Di atas mimbar, Hamka berdiri dengan tenang. Untuk sesaat, tidak mengucapkan sepatah kata pun sesudah salam pembuka.

Tiba-tiba, Hamka berurai air mata. Dengan suara tersendat menahan sedih, ia mengakui bahwa perasaannya tersentuh. Segera, tangannya mencari-cari pulpen, lalu menulis di atas secarik kertas. Katanya, semua yang ditulisnya dalam harian Abadi itu bermaksud baik, didorong niatan semata-mata cintanya kepada Muhammadiyah.

Namun, lanjutnya, jika tulisan itu menyinggung perasaan Farid Ma'ruf yang sangat dicintainya, Hamka menyatakan sangat menyesal. Di hadapan hadirin itu, ia meminta maaf dan memohon ampun kepada Farid Ma'ruf.

Turunlah Hamka dari atas panggung. Selang beberapa saat kemudian, moderator mempersilakan Farid Ma'ruf naik ke atas mimbar. Sebenarnya, guru besar Universitas Gadjah Mada itu telah mempersiapkan berkas-berkas dalam map sebagai "senjata" untuk mendebat Hamka. Semula dikiranya, penulis "Maka Pecahlah Muhammadiyah" itu akan menyerangnya bertubi-tubi di hadapan peserta sidang.

Ternyata, Hamka justru secara terbuka dan tulus meminta maaf kepadanya. Maka di atas podium, cukup lama Farid terdiam. Kemudian, dengan tenang dijelaskannya bahwa Moeljadi pernah menyatakan kepadanya, kesediaan untuk menerima jabatan menteri didasari perenungan saksama.

Moeljadi menilai, dengan jabatan itu dirinya dapat menyokong amal-amal sosial Muhammadiyah. Pertimbangan lainnya ialah, dalam kondisi sekarang tetap perlu adanya kerja sama antara Muhammadiyah dan pemerintah pusat.

Farid mengatakan, perbedaan pandangan antara dirinya dan Hamka sebenarnya sama-sama didorong niat baik. Namun, apabila ia dikhawatirkan membawa Persyarikatan pada Istana, ia pun bersedia diberhentikan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Dengan ikhlas saya mengundurkan diri dari Pimpinan Pusat...." katanya.

Belum selesai kalimat itu diucapkan Farid, Hamka segera berdiri dan mengacungkan tangan. "Pimpinan!" katanya berseru, "Jangan Saudara Farid mundur. Kita sangat membutuhkan dia. Saya, Hamka, yang harus mundur ...."

Belum selesai kalimat itu disampaikan Hamka, Farid kemudian turun dari mimbar. Ia lalu berjalan menuju Hamka, hendak memeluknya. Hamka pun menyongsong Farid. Kedua tokoh Muhammadiyah ini berpelukan dengan air mata bercucuran.

Semua hadirin di Gedung Muhammadiyah Yogya tertegun. Lalu menyusul ucapan hamdalah dan tepuk tangan. Sesekali terdengar pekik takbir. Lantas, sidang Tanwir beranjak kepada topik lainnya hingga selesai.

Keesokan harinya, berita di harian Abadi memuat laporan berjudul: "Muhammadiyah Tidak Pecah!".