JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengapresiasi total nilai transaksi penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang menembus Rp 7,5 triliun dengan total pengunjung mencapai 6,3 juta orang dalam kurun waktu 33 hari.

Hal itu disampaikan Joko saat menutup penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

"Hari ini Jakarta Fair Kemayoran 2024 telah sampai di penghujung rangkaian acara. Saya turut senang dengan antusiasme masyarakat, sehingga acara ini berhasil mencapai transaksi lebih dari Rp 7,5 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun lalu dengan transaksi sebesar Rp 7,3 triliun," kata Joko dalam keterangannya.

Menurut Joko, pencapaian acara tahunan tersebut tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Mulai dari PT Jakarta Internasional Expo (JIExpo), pelaku usaha, dan seluruh masyarakat Jakarta yang menyambut baik penyelenggaraan acara.

Oleh sebab itu, ia memberikan selamat kepada seluruh tim JIExpo atas keberhasilan penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang berlangsung sejak 12 Juni hingga 14 Juli 2024.

"Acara ini tidak hanya menyemarakkan perayaan usia Kota Jakarta ke-497 tahun, tapi juga memacu kegiatan perekonomian Indonesia, serta mendorong pertumbuhan yang merata di semua sektor industri," kata Joko.

"Semoga di tahun-tahun berikutnya, Jakarta Fair Kemayoran terus menjadi acara yang menarik, selalu dinantikan, serta jadi ajang menunjukkan sejuta pesona Kota Jakarta," sambungnya.

Di lain sisi, Joko mengatakan bahwa Kota Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi, bisnis, dan pemerintahan sehingga memiliki peranan penting dengan berkontribusi sebesar 17 persen terhadap perekonomian nasional.

Jakarta, kata Joko, tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

"Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kota Jakarta kini bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Selama hampir 500 tahun, Jakarta telah melewati berbagai perubahan. Sinergi antara pemerintah, badan usaha dan elemen masyarakat lainnya membuat Jakarta terus berkembang menjadi kota megapolitan yang progresif," terang Joko.

Karena itu, pembangunan Kota Jakarta ke depan akan diarahkan sebagai kota global yang kompetitif dengan keunikan dan keragaman budayanya.

Selain itu, Kota Jakarta tetap menjadi pusat berbagai pergerakan yang penting dan rumah yang nyaman bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Jakarta menjadi ibu kota negara selangkah lagi akan berakhir. Pemerintah hanya tinggal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memindahkan ibu kota ke Nusantara usai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Jakarta saat ini sedang bertranformasi dari ibu kota negara menjadi kota bisnis berskala global. Dia menyebut, Jakarta akan berfungsi sebagai bagian dari jaringan ekonomi dunia yang memiliki dampak langsung pada tataran global.

"Ada beberapa hal yang memang menurut kami, kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar," kata Joko saat membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia menyebutkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta telah melakukan kalkulasi kebutuhan anggaran untuk bisa menjadi kota global. Menurut Joko, kebutuhan anggaran agar Jakarta bisa setara dengan kota-kota global di dunia mencapai Rp 600 triliun.

Sementara itu, APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp 80-Rp 84 triliun. Dari total APBD itu, sekitar 30 persen digunakan untuk belanjar bantuan sosial. Sedangkan untuk belanjar atau kebutuhan pegawai mencapai Rp 34 persen.

Joko menjelaskan, untuk kebutuhan belanja modal, Pemprov DKI Jakarta masih berupaya untuk meningkatkan alokasi menjadi 19 persen dari total APBD. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi belanja modal seharusnya bisa mencapai 40 persen.

"Nah gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp 600 triliun, kami topang dengan anggaran belanja modal yg sekarang ini hanya sekitar 19 persen, asih jauh dari apa yang harus kami siapkan," ujar Joko.

Karena itu, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor. Dengan begitu, cita-cita Jakarta menjadi kota global bisa terwujud.

"Berbeda dengan daerah provinsi khusus ya seperti Yogyakarta, Papua, kemudian Aceh, Jakarta tidak mendapatkan alokasi dana khusus. Karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI, untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan," kata Joko.