JAKARTA, KOMPAS.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan agar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) harus menjadi momentum yang tepat bagi Jakarta untuk berbenah. Hal ini diperlukan agar pembangunan Jakarta sesuai dengan semangat menuju Kota Global.

Salah satu pemenahan yang dilakukan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar kota global di negara-negara lainnya.

“Ini kesempatan yang bagus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menggambarkan kualitas hidup warga, sekaligus menghadirkan wajah baru Jakarta yang layak huni dan berkelanjutan,” kata Heru, seperti dikutip dari situs Dinas Bina Marga, Sabtu (22/6/2024).

Untuk menghadirkan wajah baru Jakarta, Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi DKI Jakarta banyak melakukan pembenahan dan penataan di sejumlah titik di kota. Tidak hanya mempercantik dan menata wajah kota, tetapi juga memberikan kenyamanan serta keamanan pengguna jalan.

Sebagai contoh, penertiban kabel udara oleh DBM Jakarta sejak 2021 hingga kini. Relokasi jaringan utilitas berlangsung di 138 titik. Termasuk di Jalan Balap Sepeda, Jalan Kayu Putih Raya, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Kapten Tendean, Jalan Jenderal Gatot Subroto, serta Jalan Gajah Mada yang rampung pada 2024.

“Pengerjaan di titik itu dikerjakan sejak Januari hingga Mei kemarin. Kurang lebih ada 14 kilometer kabel udara yang ditertibkan dari lokasi tersebut,” ujar DBM Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dalam melakukan perbaikan, DBM Jakarta juga secara rutin menyelenggarakan Rapat Teknis Gabungan untuk menyinkronkan program-program unggulan dari setiap bidang, unit, serta suku dinas. Hal ini dilakukan agar program tersebut saling terintegrasi, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

“Setiap kegiatan dikerjakan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) wilayah serta skala pekerjaan. Kami memiliki sistem kontrol internal, yaitu aplikasi Master of Quick Response (MQR), untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan aduan penyelesaian masyarakat,” tutur DBM Jakarta.

Sejauh ini, wilayah yang paling banyak penataan kabel udaranya di Jakarta Selatan. Karena sebagian besar Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) Jakpro berada di Jaksel.

Khusus kabel udara milik perusahaan swasta, DBM Jakarta memberikan skema teguran dan apresiasi. Hal ini mengacu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 pasal 25 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

“Kami bisa memberikan hukuman berupa sanksi, setelah melakukan teguran sebanyak tiga kali atau peringatan tertulis. Jika masih diabaikan, akan dilakukan pemotongan dan atau pencabutan tiang/bangunan pelengkap jaringan utilitas. Kami juga memberikan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama satu tahun,” jelas DBM Jakarta.

Sementara itu, reward bagi perusahaan swasta yang tertib dalam memasang kabel udara berupa kemudahan dalam persyaratan rekomendasi teknis, selama tidak melakukan pelanggaran.

Selain teguran, DBM Jakarta juga menempuh sejumlah strategi untuk meningkatkan kesadaran perusahan atau operator, agar turut andil dalam penertiban kabel. Pertama, melakukan sosialisasi yang diadakan setiap bulan dengan seluruh operator dan asosiasi utilitas di Jakarta.

Tujuannya, untuk menyusun strategi penertiban kabel udara atau paling tidak merapikan dan meninggikan kabel. Rapat sosialisasi juga dilakukan sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi terhadap proses penertiban kabel udara.

“Kedua, kami juga melarang pemasangan kabel udara dan tiang baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah penambahan kabel udara yang semrawut dan tidak terkendali. Ketiga, melakukan perapian cepat tanggap di wilayah yang sudah membahayakan demi keselamatan pengguna jalan,” jelas DBM Jakarta.

Keempat, dengan mendorong para operator telekomunikasi dan utilitas untuk segera menurunkan kabel udara ke SJUT yang telah tersedia. Terakhir, menerapkan skema baru untuk relokasi jaringan utilitas.

“Skema kelima ini menggunakan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU), selain perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP). Melalui skema ini, para operator diwajibkan untuk membayar retribusi, sehingga menghasilkan pemasukan bagi daerah,” papar DBM Jakarta.

Sebagai informasi, penataan kabel udara merupakan salah satu dari sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global. Hal ini juga dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Tahun 2024-2044 dalam visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan, Berbasis Transit, dan Digital.

Adapun kebijakan tersebut untuk menjadikan Jakarta dapat setara dengan standar kota global dari sisi sarana maupun prasarana yang dirancang dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Dukung kerapian kota

Dok. Pemprov DKI Jakarta Petugas Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Penatan kabel udara di sejumlah ruas jalan Jakarta merupakan salah satu langkah yang diambil DBM DKI untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna jalan. Salah satu warga yang turut mendukung langkah ini adalah Sasa yang setiap hari melintasi Jalan Gatot Subroto.

Kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024), ia mengemukakan menjelaskan bahwa penataan kabel di ruas jalan itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Sebab, titik di Jalan Gatot Subroto, depan Dinas Pendidikan Provins DKI Jakarta, selalu mengalami penumpukan kendaraan dari arah Slipi.

“Dari jauh sudah kelihatan (macet). Biasanya memang jalanan ini macet. Tapi, jadi makin macet, apalagi waktu berangkat dan pulang kerja,” beber Sasa.

Namun, ia setuju proyek penataan kabel udara ini dilakukan. Tujuannya supaya tidak ada kabel apapun yang merusak pemandangan, sehingga terlihat berantakan. Apalagi jika sampai mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

“Menurut saya, wajar jika (penataan kabel) menyebabkan macet selama prosesnya masih berjalan. Tapi, habis itu kan ada manfaatnya. Jadi rapi dan menambah keindahan kota,” terang Sasa.

Sama halnya dengan Sasa, Ridwan juga mendukung penataan kabel udara yang dapat menghilangkan kesan kumuh dan berantakan. Apalagi, setelah ia melihat penataan kabel yang sudah rampung di Jalan Balap Sepeda, Rawamangun, Jakarta Timur.

“Waktu itu saya lewat sini ketika masih ada perbaikan. Sekarang sudah selesai dan kabel yang tadinya berantakan sudah lebih rapi. Lebih enak dipandang sih,” terang Ridwan.

Ia menilai, penataan kabel di Jalan Balap Sepeda menambah keindahan kawasan Rawamangun yang memang sedang banyak proyek perbaikan dan penataan jalan.

“Trotoar di sepanjang Rawamangun kan juga sudah dirapikan. Jadi semakin nyaman untuk pejalan kaki. Ditambah sudah tidak ada kabel melintang sembarangan. Kesannya di sini jadi rapi saja seperti area perkantoran atau perkotaan lainnya,” ungkap Ridwan.

Namun, ia menganggap penataan kabel udara di Jalan Balap Sepeda tanggung, sebab hanya di sekitar Stasiun LRT Velodrone. Karena itu, ia berharap agar penataan kabel bisa diteruskan di lebih banyak titik.

“Ketimbang di Rawamangun, saya lebih setuju jika dinas terkait menata kabel yang ada di daerah Pulogadung, sebelum Pulogadung Trade Center, yang berantakan sekali. Kadang sampai ada yang menjuntai ke jalan. Sangat membahayakan pengguna jalan,” tandas Ridwan.

Oleh sebab itu, Ridwan menyarankan agar DBM Jakarta membuat prioritas lokasi yang harus didahulukan penataan kabelnya. Ia pun mendorong agar dinas terkait menata trotoar agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.

“Perlu lebih banyak penataan kabel dan trotoar. Jangan hanya fokus di daerah khusus saja, tetapi juga area yang kondisinya sudah parah. Semoga bisa ditata lebih baik demi keindahan kota dan kenyamanan bersama,” pungkas Ridwan. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meraup Rp 12,86 triliun dari transaksi dan investasi pameran Jakarta International Investment, Trade, Tourism, Small and Medium Enterprise Expo (Jitex) 2024.

Ajang pameran internasional tersebut berlangsung sejak Rabu (7/8/2024) dan ditutup pada Minggu (11/9/2024) malam.

"Berkat kerja sama yang luar biasa ini, kita berhasil mewujudkan total potensial nilai transaksi dan investasi aktivitas B2B (business to business) sebesar Rp 12,86 triliun," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Sri Haryati dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Sri menuturkan, acara tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Jakarta yang akan berstatus sebagai kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk berkompetisi menjadi salah satu competitive global city melalui penyelenggaraan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) berskala internasional," kata dia.

Adapun selama penyelenggaraan Jitex 2024, terdapat 335 tenant produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli Jakarta yang dipamerkan.

Jumlah pengunjung selama lima hari pameran mencapai 11.310 orang. Sementara, ada 258 buyer dan investor.

Ke-258 orang itu berasal dari 10 negara, bukan hanya Indonesia, tetapi juga India, Malaysia, Laos, Polandia, Hongkong, Filipina, Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru.

Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan Jitex 2024, Rabu (7/8/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, pemprov berkomitmen memajukan perekonomian Jakarta, salah satunya dengan mengembangkan UMKM.

"Karena produk UMKM kita tidak kalah bagus kualitasnya. Maka dengan Jitex ini bisa bertambah, bisa (dikenal) mancanegara," ucap Heru.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menuturkan, Jakarta memiliki potensi untuk dikenal masyarakat internasional.

"Jakarta punya banyak aset yang bisa dikembangkan. Masih banyak aset yang tidur dan tentunya dari pemprov belum sampai menggali ke situ," imbuh Ratu.

JAKARTA, investor.id - Melakukan akselerasi dalam menjaga stabilitas perekonomian di Jakarta menjadi sesuatu yang penting dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini seiring target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran diatas 7%.

"Tujuh persen bukan angka yang mustahil, meski Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Cukup rasional. Tinggal bagaimana para pelaku usaha di Jakarta menyikapinya dan memanfaatkan ceruk-ceruk bisnis yang terbuka lebar," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Khusus Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu (4/8/2024).

Menurutnya, salah satu langkah yang dibutuhkan adalah melakukan akselerasi di semua bidang usaha. "Kami di Kadin Jakarta akan terus mendorong para anggota untuk dapat masuk pada lini-lini usaha yang mampu memberi peluang menciptakan income dan penyerapan tenaga kerja," ujar Diana yang juga Calon Ketua Umum Kadin Jakarta pada Muprov XIV Kadin Jakarta, 12 Agustus nanti.

Seperti diketahui, kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi di Jakarta hanya 4,78 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen. "Ini juga menjadi pekerjaan rumah para pelaku usaha untuk bagaimana meningkatkan perputaran ekonomi secara massif," serunya.

Selain itu, dirinya sejak dulu gencar melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. "Sejak dulu, Kadin Jakarta terus membina hubungan dengan para stakeholder di Jakarta. Hal itu diwujudkan dengan keterlibatan aktif Kadin di berbagai tim kerja bersama pemerintah di Jakarta. Itu akan kami dorong terus sehingga potensi-potensi bisnis di Jakarta bisa dijalankan oleh para anggota Kadin," tutur Diana.

Dirinya menegaskan, tantangan yang dihadapi Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara tentu tidaklah ringan. Apalagi ada rencana mendorong Jakarta menjadi Kota Global.

"Kadin Jakarta harus mampu menjawab tantangan tersebut. Yang sedang kami lakukan adalah menyiapkan blue print Jakarta Kota Global, terutama dari sisi ekonomi. Kepemimpinan berkelanjutan menjadi target yang realistis sehingga mendorong metamorfosa Jakarta menjadi kota global," tukasnya.

Derasnya tantangan yang dihadapi membuat banyak anggota KADIN Jakarta mendorong Diana Dewi untuk kembali memimpin organisasi pengusaha terbesar itu. Mereka berkeyakinan, Diana Dewi mampu membuat terobosan dan akselerasi seperti yang dibutuhkan.

"Keberlanjutan kepemimpinan menjadi keniscyaan dalam mewujudnyatakan Jakarta menjadi sentra ekonomi nasional. Itu sudah dijalankan Ibu Diana Dewi sejak 2019 dan kini sudah pas bila dilanjutkan sehingga akselerasi Jakarta menjadi kota global bisa terwujud," cetus H. Kamrussamad, Ketua Pengarah Timses Diana Dewi yang juga Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Erik Hidayat Ketua Umum HIPPI Pusat yang juga Ketua Tim Kampanye Diana Dewi menegaskan, dengan keberlanjutan kepemimpinan, maka arah kebijakan akan semakin maksimal guna mengangkat potensi ekonomi yang ada di Jakarta. "Kepemimpinan Kadin Jakarta butuh keberlanjutan. Pergantian pimpinan bisa membuat kebijakan yang tak searah dengan cita-cita yang ada," tegas Victor Ketua Kadin Jakarta Pusat sekaligus Ketua Tim Sukses Diana Dewi.

Diana menambahkan, kedepan pihaknya mendukung program Prabowo-Gibran dan siap berkolaborasi dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global. "Kadin Jakarta bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah satu visi untuk mendorong percepatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Saya yakin, melalui Kadin Jakarta, visi Asta Cita akan mampu dijawantahkan di Jakarta," pungkasnya

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas soal rencana tata ruang Jakarta Pusat dan renovasi kawasan Monumen Nasional (Monas) menuju Jakarta Kota Global.

Heru mengaku tidak membahas sendiri. Ia ditemani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra dan Bappeda Jakarta.

"Kami menyinkronkan rencana tata ruang dalam konsep menata Jakarta ke depannya. Diutamakan adalah area Monas dan di sekitarnya, Istana, Monas, Gambir, Balai Kota," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Heru mengatakan, Pemprov tengah menggodok perencanaan tata ruang wilayah itu dan berkonsultasi dengan Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan.

"Jakarta tidak boleh ketinggalan. Maka dari itu, yang memiliki pemikiran-pemikiran maju, saya akan konsultasikan ke Kementrian BUMN, dan koordinasi dengan Menteri Keuangan," kata dia.

Heru mengatakan, Pemprov telah membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengenai rencana tata ruang wilayah.

"Kemarin di DPRD sudah saya serahkan rencana tata ruang wilayah dengan konsep-konsepnya," ujarnya.

Heru menyebut, gedung pemerintahan nantinya akan dijadikan komersial. Namun hal ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Erick Thohir.

"Sedang berlangsung (pembicaraan). Komersialnya apa itu yang perlu kita diskusikan, misalnya, Kantor Pertamina depan Istiqlal itu menjadi apa konsepnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menggunggah pertemuannya dengan Heru Budi melalui akun Instagram-nya @erickthohir.

Erick mengatakan, kawasan Monas akan dijadikan city center yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kunjungan wisatawan di Jakarta.

"Pagi tadi saya rapat dengan PJ Gubernur DKI Pak @herubudihartono membahas rencana menjadikan dan merenovasi kawasan Monas sebagai City Center yang bisa meningkatkan ekonomi daerah Jakarta dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jakarta," tulis Erick, dikutip Jumat.

Erick mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov untuk mengoptimalkan aset BUMN yang dikelola PT Danareksa (Persero).

"Kami terus berkonsolidasi dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengoptimalisasi 13 aset BUMN yang dikelola Danareksa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku membutuhkan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan bahwa upaya transformasi selepas Jakarta tak berstatus sebagai ibu kota itu juga diliputi beragam tantangan.

“Contohnya infrastruktur, banjir, permukiman. Itu kan tentu butuh kapital ya untuk mengakselerasi hal-hal tersebut,” katanya kepada wartawan usai sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tak bisa hanya mengandalkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun peran pemerintah daerah semata.

Ratu, sapaan akrabnya, menggarisbawahi peran penting dari pemangku kebijakan lainnya (multi-stakeholder) untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SME Expo (JITEX) 2024.

Pergelaran tersebut diklaim akan menjadi wadah bagi para investor untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan penanaman modal di Jakarta.

“Melalui business forum, kami ingin supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta ini disampaikan ke para investor dan buyer, apa yang mereka minati di Jakarta,” pungkas Ratu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

JAKARTA, investor.id – Perubahan status ibu kota membuat Jakarta didorong sebagai kota global dan pusat bisnis nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus mengupayakan status baru yang akan disandang tersebut dengan mendorong berbagai kegiatan, salah satunya Jakarta Internasional Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2024 pada 7-11 Agustus 2024 di JCC, Jakarta.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Elisabeth Ratu Rante Allo, menyatakan Jakarta memliki potensi bisnis dan aset yang sangat besar. Terlebih katanya, banyak aset tidur yang bisa dikembangkan di Jakarta.

Karena itu, dia berharap melalui event tersebut akan ada stakeholders, investor, asosiasi yang membantu Pemprov DKI untuk menemukan dan menggali potensi-potensi bisnis tersebut.

"Masih banyak aset-aset yang tidur. Kami dari Pemprov DKI Jakarta belum sampai ke situ untuk menggali potensi apa saja yang bisa dilakukan," ungkapnya dalam konfresni siang ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Dengan mengajak Asosiasi Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Ratu yakin Hippindo dapat dapat membantu Pemda dalam memajukan Jakarta sebagai Kompetitif Global City. Terlebih katanya, Hippindo memiliki puluhan ribu tenan yang tersebar di Indonesia.

"Kami tidak salah memilih mitra yaitu Hippindo yang punya tenan puluhan ribu di seluruh Indonesia, kami akan undang ke Jakarta untuk bersama-sama bersinergi berkolaborasi untuk memajukan Jakarta sebagai kompetitif Global city," katanya.

Lebih lanjut, Ratu turut mengungkapkan JITEX 2024 adalah tonggak penting dalam mengangkat UMKM Jakarta ke panggung global. Pameran ini katanya akan menyoroti inovasi dan kualitas produk lokal yang dimiliki para UMKM dan mendorong kemitraan internasional dan pertumbuhan bisnis.

"Dengan posisi Jakarta saat ini, sebagai salah satu Global city yang berkompetisi dengan kota-kota global lainnya di dunia, Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh OPD di bawahnya dan seluruh BUMD terus mengakselerasi dalam pengintegrasian ekonomi nasional dalam jaringan ekonomi dunia," jelasnya.

Sebagai informasi, JITEX 2024 bakal digelar selama 5 hari (7-11 Agustus 2024) di Cendrawasih Hall and Lower Lobby, JCC, Senayan Center guna mendukung Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis nasional. Serta akan berlangsung mulai pukul 10.00 - 20.00 malam.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, Jakarta membutuhkan persiapan yang matang untuk menjadi kota global, bukan sekadar fokus pada kebutuhan anggaran Rp 600 triliun.

Menurut Yuke, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, baik dalam persoalan kualitas hidup, bisnis, investasi dan pariwisata.

"Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting," ucap Yuke dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Yuke mengatakan, kota global bisa terwujud apabila pemerintah dapat memastikan penggunaan anggaran besar tersebut secara transparan dan tepat sasaran.

"Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk merealisasikan visi ini," ujarnya.

Yuke berpendapat, mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan investasi yang sangat besar karena Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hanya berkisar Rp 84 triliun per tahun.

"Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi," tutur dia.

Selain soal investasi, sambung Yuke, fokus pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga perlu dilakukan.

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya memajukan Jakarta sebagai kota global," kata Yuke.

Untuk diketahui, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono sebelumnya mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk mewujudkan rencana menjadi kota global.

Besaran anggaran itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Bappeda telah mengalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia, (Jakarta) membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," kata Joko dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama Kemendagri, melalui kanal YouTube, Selasa (9/7/2024).

Joko menuturkan, saat ini APBD DKI Jakarta berkisar antara Rp 80 triliun sampai Rp 84 triliun. Angka itu jauh dari kalkulasi Bappeda.

Sebab itu, ia menyebut kekurangan anggaran akan dipenuhi dari alokasi belanja modal.

Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen.

"Gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp 600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRDDKI Jakarta, Yuke Yurike buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.

Menurut Yuke, pihaknya mendukung langkah tersebut kendati menyoroti sejumlah hal yang harus dijadikan prioritas dalam rencana tersebut.

“Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini,” katanya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa fokus transformasi itu juga harus mencakup pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Yuke menilai, kota global dapat terwujud apabila pemerintah memastikan bahwa anggaran tersebut nantinya dapat digunakan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Sementara itu, mengenai jumlah APBD DKI Jakarta yang berada pada kisaran Rp84 triliun alias jauh di bawah angka yang disodorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dia sepakat bahwa investasi yang dibutuhkan begitu besar.

“Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Itu sebabnya, menurut Joko, pihaknya saat ini berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, terutama agar gagasan Jakarta menjadi kota global dapat terwujud.

Selain itu, dia menyebut bahwa Jakarta nantinya tidak mendapatkan alokasi dana khusus seperti daerah provinsi khusus seperti Jogja atau Aceh.

“Oleh karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI Jakarta yang nanti akan bersinergi bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Jakarta menjadi ibu kota negara selangkah lagi akan berakhir. Pemerintah hanya tinggal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memindahkan ibu kota ke Nusantara usai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Jakarta saat ini sedang bertranformasi dari ibu kota negara menjadi kota bisnis berskala global. Dia menyebut, Jakarta akan berfungsi sebagai bagian dari jaringan ekonomi dunia yang memiliki dampak langsung pada tataran global.

"Ada beberapa hal yang memang menurut kami, kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar," kata Joko saat membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia menyebutkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta telah melakukan kalkulasi kebutuhan anggaran untuk bisa menjadi kota global. Menurut Joko, kebutuhan anggaran agar Jakarta bisa setara dengan kota-kota global di dunia mencapai Rp 600 triliun.

Sementara itu, APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp 80-Rp 84 triliun. Dari total APBD itu, sekitar 30 persen digunakan untuk belanjar bantuan sosial. Sedangkan untuk belanjar atau kebutuhan pegawai mencapai Rp 34 persen.

Joko menjelaskan, untuk kebutuhan belanja modal, Pemprov DKI Jakarta masih berupaya untuk meningkatkan alokasi menjadi 19 persen dari total APBD. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi belanja modal seharusnya bisa mencapai 40 persen.

"Nah gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp 600 triliun, kami topang dengan anggaran belanja modal yg sekarang ini hanya sekitar 19 persen, asih jauh dari apa yang harus kami siapkan," ujar Joko.

Karena itu, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor. Dengan begitu, cita-cita Jakarta menjadi kota global bisa terwujud.

"Berbeda dengan daerah provinsi khusus ya seperti Yogyakarta, Papua, kemudian Aceh, Jakarta tidak mendapatkan alokasi dana khusus. Karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI, untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan," kata Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk bisa mewujudkan rencana sebagai kota global.

Joko berujar, besaran anggaran itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Bappeda telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia, (Jakarta) membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama Kemendagri, melalui kanal YouTube, Selasa (9/7/2024).

Joko menuturkan, saat ini APBD DKI Jakarta berkisar antara Rp 80 triliun sampai Rp 84 triliun. Angka itu jauh dari kalkulasi Bappeda.

"Postur APBD kita untuk belanja bansos sudah mencapai 30 persen. Belanja pegawai capai 34 persen, belanja modal kita upaya untuk meningkatkan menjadi 19 persen," ucap dia.

Joko menyebut, kekurangan anggaran akan dipenuhi dari alokasi belanja modal.

Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen.

"Gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp 600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen," kata dia.

Oleh karena itu, Joko menyebut, Jakarta masih banyak membutuhkan persiapan yang matang untuk menjadi kota global.

"Pemprov DKI Jakarta selalu bersinergi dengan DPRD DKI berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi Kota Global itu terwujud," imbuh Joko.