IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penyebab banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air. Salah satunya akibat adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki baik dari masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu ya memang enggak ada habisnya. Bahkan, data di (Kemenko) Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi itu 60 persennya terkait urusan tanah baik sengketa antar warga, warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah maupun kombinasi di antaranya," kata AHY melalui siaran langsung di akun YouTube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

AHY menjelaskan, banyaknya kasus sengketa tanah terjadi karena banyak faktor termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy.

Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing Kementerian/Lembaga institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda, ini yang akan membingungkan inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain," ujarnya.

AHY menegaskan, dengan adanya kebijakan satu peta dapat berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan kebijakan itu, para investor akan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan.

"Yang sering terjadi diklaim ini tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar yang tidak produktif," ujar dia.

"Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan, yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga investor. Kita tahu investasi bergerak, akan menggerakkan ekonomi rakyat dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan," katanya.

Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Tujuannya, agar masalah ini dapat terselesaikan sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders semua pihak yang memiliki kewenangan otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan Pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita sama-sama bekerja keras bersinergi dan berkolaborasi karena itu yang dibutuhkan semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan," ujar AHY.

(YNA)