INDRAMAYU, iNews.id - Kasus penyegelan puluhan makam di Kompleks Permakaman Umum Blok Pecuk, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berbuntut panjang. Polisi memeriksa Taryadi, oknum PNS diduga menjadi dalang penyegelan makam tersebut.

Taryadi merupakan sekretaris kecamatan (sekmat) di Arahan, Kabupaten Indramayu. Dia diperiksa penyidik Satreskrim Polres Indramayu, Sabtu (9/11/2024) hari ini.

Kuasa hukum Taryadi, Agusnarto mengatakan, kliennya dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik dalam kasus tersebut.

"Belum bisa memberikan keterangan yang banyak ya, ini masih berlanjut nih. Tadi ada sekitar 15 pertanyaan, terkait tanah. Kalau yang terkait penyegelan itu belum," ujarnya, Sabtu (9/11/2024).

Menurutnya terdapat dua perkara yang ditanyakan penyidik Polres Indramayu. Pertama soal sengketa tanah, kedua penyegelan makam.

"Kedatangan kami ke Polres Indramayu ini terkait tanah dan segel (makam), jadi ada dua. Sebetulnya pemanggilan dari kemarin, tapi di sini (Polres Indramayu) mati lampu, jadinya hari ini," katanya.

Di sisi lain, Agus membantah atas tuduhan kliennya diduga menjadi dalang dalam penyegelan makam dan sengketa tanah tersebut.

"Kalau terkait adanya tuduhan menjadi dalang penyegelan kita enggak ya. Intinya untuk saat ini penyidik baru menanyakan soal permasalahan tanah aja, belum ke masalah segel," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, tanah yang ditempati puluhan makam tersebut merupakan milik keluarga kliennya.

"Kalau tanahnya ini kan karena memang tanah keluarganya Pak Taryadi. Dan itu sudah dibuktikan, surat-surat nya pun ada kalau ini milik keluarganya," ujar Agus.

Sebelumnya, penyegelan puluhan makam sempat viral di media sosial. Dari rekaman video yang beredar ada terlihat sejumlah warga merusak makam di lokasi tersebut. 

Selain itu, terlihat pula seluruh makam disegel dengan tulisan dan logo Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan putusan nomor perkara No.30/Pid.B/2022/PN.Idm.

Perusakan hingga penyegelan makam ini berawal dari adanya sengketa tanah oleh oknum PNS bernama Taryadi yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Padahal tanah itu milik salah satu warga yang bernama Sukani.

Menurut kuasa hukum Sukani, Toni RM, terdapat sekitar 20 makam yang disegel.

"Ada sekitar 20 hingga 25 makam di situ. Setelah kami telusuri, mereka mengaku telah membayar kepada saudara Taryadi, sampai terjadi penyerangan, perusakan pohon-pohon yang ditanam oleh klien saya (pemilik tanah)," katanya.

Menurut Toni, sebelumnya Taryadi sempat memprovokasi warga untuk bertindak atas lahan makam yang telah ditempatinya.

"Taryadi ini sempat mengatakan kepada para pemilik makam itu, kenapa diam saja tanahnya dikuasaiklien saya, sehingga terjadilah penyerangan dan perusakan," ucapnya.

Selain perusakan, warga juga menyegel makam yang ada di atas tanah milik kliennya. Atas peristiwa tersebut, rencananya Toni RM akan melaporkan kasus itu ke Polres Indramayu untuk dilakukan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masalah tumpang tindih lahan. Nusron mengatakan, potensi tumpang tindih lahan seluas 6,4 juta hektar.

Nusron Wahid juga sempat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal masalah pertanahan, termasuk soal tumpang tindih lahan hingga mafia tanah.

"Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Terkait masalah itu, Nusron pun berkeliling ke sejumlah instansi. Menurutnya, tumpang tindih tanah itu merupakan akar masalah dalam sengketa tanah hingga jadi mainan mafia tanah.

"Nah karena potensi tumpang tindih itulah, saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," terangnya.

Ia menambahkan, mayoritas permasalahan soal tanah ada pada objek 6,4 juta hektar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya turun tangan menyelesaikan masalah ini.

"Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang," katanya.

(acd/hns)

Jakarta -

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere mengatakan uang ganti rugi pembebasan lahan pesinetron Nasrullah alias Mat Solar sudah dibayar sejak 2019 lalu. Artinya uang ini belum juga cair selama 5 tahun.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere itu belum juga dicairkan karena tertahan masalah sengketa tanah.

Sehingga uang ganti rugi ini tidak diberikan langsung kepada pesinetron Bajaj Bajuri itu ataupun pihak lain yang terlibat dalam sengketa tersebut, Namun dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Mirza mengatakan bidang tanah yang dimaksud memiliki luas lahan 1.313 m2 di Kawasan Pamulang. Proses pembebasan sendiri dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," terangnya

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 itu, pembebasan lahan milik Mat Solar ini diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal ini CSJ turut bertanggung jawab untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan urusan terkait pembebasan lahan tersebut.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," katanya.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pesinetron Nasrullah alias Mat Solar belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan miliknya di Kawasan Pamulang untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan luas lahan milik Mat Solar yang dibebaskan untuk proyek jalan tol ini mencapai 1.313 m2. Lahan tersebut tepatnya berlokasi di Kelurahan Bambu Apus, Pamulang.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, lahan milik bintang sinetron Bajaj Bajuri ini terjebak masalah sengketa tanah. Sehingga uang ganti rugi atas lahan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," kata Mirza.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkasnya.

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta: Kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Sofhuan Yusfiansyah, mengingatkan tersangka penyerobot lahan, H. Halim Ali, dan tim pengacara menghormati proses hukum yang berjalan. Hal ini merespons pernyataan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) .

"PT SKB dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat spekulatif atau memprovokasi opini publik," kata Sofhuan kepada wartawan, Jakarta, pada Jumat, 27 September 2024.

Sofhuan juga meminta tim hukum PT SKB menjunjung tinggi prosedur hukum yang sudah dilaksanakan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia menilai pernyataan Yusril terkait kasus ini sangat tidak berdasar dan berpotensi mengarah pada pencemaran nama baik dan fitnah.
"Tudingan yang dilontarkan dalam sejumlah pernyataan publik oleh pihak PT SKB mengandung unsur fitnah keji yang merusak citra dan reputasi PT Gorby Putra Utama," kata Sofhuan.

Sofhuan menekankan proses hukum terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu yang melibatkan Halim Ali bersama orang kepercayaannya Djoko Purnomo dan Bagio Wilujeng saat ini sudah memasuki tahap pelimpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau. Jadwal Sidang juga telah ditetapkan pada 1 Oktober 2024.

Pihaknya, kata dia, berkeyakinan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terpengaruh dengan opini sepihak dari tim hukum PT SKB. Khususnya, langkah Yusril yang berkirim surat permohonan perlindungan hukum terhadap kliennya ke Kepala Negara.

"Kami yakin Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia tidak terpengaruh atas opini sepihak dan surat dari lawyer PT. SKB yang isinya cenderung memutarbalikkan fakta," ujar dia.

Sofhuan menegaskan kembali jika Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, setiap proses hukum yang berjalan harus sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas," tegas Sofhuan.

Terakhir, Sofhuan menekankan pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang berusaha merusak reputasi kliennya melalui tuduhan yang tidak berdasar.

"Jika ada pihak yang terbukti menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum lanjutan," kata Sofhuan.

Sebelumnya, Yusril selaku kuasa hukum PT. SKB mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi atas sengketa lahan sawit antara kliennya dengan PT. GPU. Dalam surat itu, Yusril menyoroti dampak hukum yang dialami pengusaha kelapa sawit asal Sumatra Selatan (Sumsel) Halim Ali.

"Kami sangat menyayangkan adanya gangguan terhadap usaha Haji Halim, putra daerah yang sudah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi lokal. Ini tidak hanya mengancam kelangsungan usahanya, tapi juga kehidupan ribuan keluarga pekerja yang bergantung pada usaha tersebut," ujar Yusril


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(LDS)

Bandung: Sekelompok orang tak dikenal menyerobot lahan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Dago, Kota Bandung. Bahkan, diduga ada keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa penyerobotan yang terjadi sejak Sabtu, 27 Juli 2024 hingga saat ini.

Ketua Yayasan SMAK Dago, Nicky Sopacua mengatakan, saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal menurutnya, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sekolah tersebut.

"Jelas dengan adanya orang-orang yang tidak berkepentingan di sana, mengganggu para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar. Sampai hari ini sekolah masih berlangsung," ucap Nicky di Kota Bandung, Senin 29 Juli 2024.
Koordinator Keamanan SMAK Dago, Alexon Telaumbanua mengatakan, ratusan orang tidak dikenal menguasai lahan tersebut pada Sabtu, 27 Juli 2024 malam. Bahkan, keamanan sekolah sempat terjadi gesekan saat oknum TNI juga mendatangi tempat tersebut.

"Jam 4 subuh, sekelompok orang berseragam TNI berteriak, mengusir, dan menendang salah satu rekan kami, jumlah mereka 30 sampai 40 orang. Mereka menangkap saya, tapi saya melawan," kata dia.

Saat ini, kata Alex, sekelompok orang yang mengaku bagian dari ormas masih menduduki lahan SMAK Dago. Bahkan menurutnya, mereka tidak akan pergi apabila belum ada perintah dari pimpinannya.

"Mereka mengaku hanya diperintah oleh pimpinannya, untuk menguasai tanah itu. Mereka tidak mau keluar kalau tidak ada perintah dari pimpinan mereka," kata dia.

Sementara itu Kuasa Hukum SMAK Dago, Radea Respati mengatakan, pihaknya telah memiliki surat dari Kementerian Keuangan terkait pengalihan aset kepada Yayasan SMAK Dago. Surat tersebut telah diterbitkan pada 21 Februari 2024 lalu.

"Sudah diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada kami, ada tanggal 21 februari 2024, adanya surat Kementrian Keuangan yang menyatakan, pada intinya mengklaim tanah tersebut merupakan tanah yang telah dilepaskan hak penguasaannya kepada Yayasan SMAK Dago," kata Radea.

Dia mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya peristiwa penyerobotan tersebut oleh sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tersebut. Pihaknya juga akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sekelompok orang tersebut.

"Kami menyesalkan juga adanya keterlibatan oknum TNI dalam penyerobotan lahan SMAK Dago. Kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang," ucap dia.

(WHS)

Bandung: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menyerahkan dua orang tersangka kasus dugaan pemalsuan surat dan akta tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Berkas perkara atas nama tersangka berinisial HHM dan DRM telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan, penyidik telah berkoordinasi dengan kejaksaan. Berkas perkara atas dua tersangka telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan sejak 17 Juli 2024..

"Pagi hari ini penyidik dari Polda Jawa Narat akan menyerahkan dua orang tersangka berinisial HHM dan DRM terkait kasus Dago Elos," ucap Jules didampingi Subdit II Ditreskrimum Polda Jawa Barat AKBP Goncang Aji, di Mapolda Jawa Barat, Senin 22 Juli 2024.
Dia mengatakan, kedua tersangka telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Mereka pun ditangkap pada Kamis, 18 Juli 2024.

Baca juga: 2 Tersangka Pemalsuan Surat dan Akta Tanah Dago Elos Bandung Dibekuk

"Dalam sangkaan diduga melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 serta Pasal 266. Artinya yang bersangkutan diduga terkait tindak pidana pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan tak benar pada suatu fakta otentik," kata dia.

Jules mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus sengketa tanah Dago Elos. Menurutnya, kemungkinan akan ada penambahan tersangka terkait kasus tersebut.

"Jadi untuk proses selanjutnya tentu akan terus berlanjut dan kami akan dalami penyelidikan kemungkinan akan ada penambahan tersangka selain dua tadi," jelasnya.

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller beserta Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengklaim sebagai pemilik sah lahan yang sekarang ditempati ratusan warga Dago Elos. Warga pun kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan tersebut kepada Polda Jawa Barat.

(MEL)

Bandung: Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat telah menangkap dua orang tersangka atas kasus sengketa tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Dua tersangka itu yakni, HHM dan DRM, yang diduga telah melakukan pemalsuan surat dan akta tanah di kawasan tersebut

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan P21 dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara atas kasus yang dilakukan oleh HHM dan DRM telah lengkap.

"Saat ini kami dari Polda Jawa Barat sudah menerima pemberitahuan terkait dengan telah lengkapnya hasil penyidikan kasus Dago Elos. Dalam arti kami sudah menerima P21 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," ucap Jules di Markas Polda Jawa Barat, Jumat 19 Juli 2024.
Jules mengatakan, tersangka HHM dan DRM telah ditangkap pada Kamis, 18 Juli 2024 atas dugaan pemalsuan surat dan akta tanah kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Keduanya diduga berperan sebagai pelaku utama atas kasus tersebut.

Baca juga: Warga Dago Elos Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Sengketa Lahan

"Untuk keduanya diduga melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana atau Pasal 263 ayat 1 KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana atau Pasal 266 ayat 2 KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana," kata Jules.

Jules menambahkan, kedua tersangka berserta barang bukti tersebut rencananya diserahkan pada Senin, 22 Juli 2024. Dia juga mengajak agar masyarakat turut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kejaksaan untuk dua tersangka. Mohon doanya agar penyerahan tersangka ini dapat berjalan lancar dan kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengeklaim sebagai pemilik sah lahan yang sekarang ditempati ratusan warga Dago Elos. Warga pun kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan tersebut kepada Polda Jawa Barat.

(MEL)

Serang: Hari pertama masuk SDN Kuranji di Kelurahan Kuranji, Kota Serang, Banten, pada Senin, 15 Juli 2024, masih disegel oleh seseorang yang mengaku sebagai ahli waris.

Pantauan di lokasi, sekolah masih tersegel menggunakan kayu dan pagar bambu menutupi gerbang sekolah. Imbas penyegelan tersebut, murid dan para guru SDN Kuranji terpaksa harus keluar masuk sekolah melalui pagar kecil yang berada di samping sekolah.

Kepala SDN Kuranji, Kota Serang, Nanah Nurjanah, mengatakan penyegelan tersebut sudah terjadi sejak satu tahun lalu, tepatnya pada 25 Agustus 2023 hingga kini.

"Kira-kira sudah ada satu tahunan SD ini disegel. Kita kurang tahu kalau tindak lanjutnya, karena ini kewenangannya Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, kalau kita sebagai tenaga pendidik saja," katanya.

Baca juga: Pemkot Semarang Siapkan Aturan terkait Piagam Kejuaraan untuk PPDB

Nurjanah menyebut, antusiasme peserta didik tidak ada kendala, meski kondisi SDN Kuranji masih tersegel. Hingga kini tercatat sebanyak 60 siswa telah mendaftar ke SDN Kuranji.

"60 siswa sudah mendaftar diantaranya 36 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Meski turun dari tahun sebelumnya sebanyak 62 siswa," ucap dia.

Pihaknya berharap masalah sengketa ini segera diselesaikan oleh Pemkot Serang agar para siswa dan guru nyaman dalam melakukan pembelajaran.

"Justru saya yang khawatir takutnya kurang muridnya, namun ternyata tidak. Kita ingin segera segel ini dibuka, karena kendaraan juga simpan di luar sejak gerbang sekolah disegel, khawatir hilang," terangnya.

(MEL)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penyebab banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air. Salah satunya akibat adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki baik dari masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu ya memang enggak ada habisnya. Bahkan, data di (Kemenko) Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi itu 60 persennya terkait urusan tanah baik sengketa antar warga, warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah maupun kombinasi di antaranya," kata AHY melalui siaran langsung di akun YouTube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

AHY menjelaskan, banyaknya kasus sengketa tanah terjadi karena banyak faktor termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy.

Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing Kementerian/Lembaga institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda, ini yang akan membingungkan inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain," ujarnya.

AHY menegaskan, dengan adanya kebijakan satu peta dapat berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan kebijakan itu, para investor akan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan.

"Yang sering terjadi diklaim ini tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar yang tidak produktif," ujar dia.

"Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan, yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga investor. Kita tahu investasi bergerak, akan menggerakkan ekonomi rakyat dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan," katanya.

Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Tujuannya, agar masalah ini dapat terselesaikan sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders semua pihak yang memiliki kewenangan otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan Pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita sama-sama bekerja keras bersinergi dan berkolaborasi karena itu yang dibutuhkan semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan," ujar AHY.

(YNA)

Jakarta -

Kasus mafia tanah masih marak terjadi di tengah masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut sebagian besar kasus atau laporan yang terdata di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan masalah pertanahan.

Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan ada sebanyak 60% kasus terkait sengketa tanah dilaporkan ke Kemenko Polhukam. Menurutnya, sengketa tanah yang terus terjadi ini tak lepas dari tingginya nilai tanah.

"Kita tahu Indonesia negara luas dengan penduduknya yang banyak sekali 280 juta orang. Artinya tanah terus semakin tinggi nilainya. Itu juga menjelaskan sengketa tanah ini banyak sekali. Bahkan data di Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus terjadi itu 60%-nya terkait urusan tanah," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menerima laporan terkait masalah pertanahan setiap hari. Aduan tersebut juga beragam, mulai dari sengketa tanah antar warga, warga dengan korporasi, maupun warga dengan aset pemerintah.

Salah satu faktor kasus sengketa tanah tak kunjung tuntas lantaran adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Pasalnya, kementerian/lembaga mempunyai peta ruang masing-masing sehingga memicu perbedaan.

"Versi yang berbeda-beda inilah yang akan membingungkan. Ini yang sering terjadi tumpang tindih antara satu urusan dengan urusan lain. Di klaim ini tanah bisa digunakan perkebunan industri, tapi di sisi lain masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk sengketa. Kalau sengketa tidak bisa digunakan dengan baik," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy. Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Ini banyak faktor termasuk regulasi yang tumpang tindih. Baru saja kemarin saya mengikuti One Map Policy Summit dimana kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing kementerian/lembaga punya peta dengan versi yang berbeda-beda," imbuhnya.

(kil/kil)