Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI) kembali menolak keras aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut. Sayangnya dalam perubahan Rancangan Permenkes ini tetap tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM–SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.
“Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali,” kata Sudarto melalui dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, FSP RTMM–SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa serta memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan. Namun, melalui perkembangan terbaru ini membuktikan Kemenkes masih abai dan tidak mendengarkan masukan dari serikat pekerja dan ekosistem industri hasil tembakau.

Baca juga: Polemik Kemasan Rokok Tanpa Merek, Wamenperin: Jangan Ada Kebijakan Menekan

Kemenkes tetap memasukkan pasal–pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan.

Sudarto menegaskan bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu–buru dalam proses formulasi. Ia menilai, aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkeh serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

“Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di delapan persen, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar,” ujarnya.

Sudarto menyayangkan aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50 persen pada kemasan rokok. Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW.

“Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50 persen GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50 persennya adalah hak pelaku industri hasil tembakau. Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini,” tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait. FSP RTMM – SPSI memastikan akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

IDXChannel - Wacana kebijakan penjualan rokok polos tanpa kemasan kini kembali menuai protes. Salah satunya dari Serikat Pekerja yang notabene menggantungkan nasibnya dari industri tembakau.

Kebijakan yang tengah dicanangkan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 itu dipandang keputusan sepihak yang tidak melibatkan para stakeholders di dalamnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS mengungkapkan, protes dari rekan-rekannya lantaran banyak aturan-aturan dalam PP 28/2024 maupun RPMK yang berdampak negatif bagi pekerja industri hasil tembakau dan makanan-minuman.

"Kami merasa hak kami sebagai pekerja tidak terlindungi dengan baik dan terus-menerus mengajukan protes. Padahal, seharusnya pemerintah melindungi industri hasil tembakau yang telah menjadi sawah ladang tenaga kerja dan sumber mata pencaharian kami selama ini," ujar Sudarto dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Sudarto bahkan mengaku telah melayangkan dua puluh ribu masukan tertulis melalui situs resmi Kementerian Kesehatan, guna menyampaikan masukan dan kritik atas wacana RPMK tersebut.

“Sebanyak hampir 20 ribuan masukan telah kami kirimkan melalui situs PartisipasiSehat untuk menyuarakan penolakan terhadap PP 28 dan aturan-aturan turunannya, termasuk kemasan (rokok) polos tanpa merek pada RPMK," ujar Sudarto.

Namun, kata dia, Kemenkes belum transparan membuka apa saja masukan masyarakat yang sudah diterima melalui situs resmi kementerian tersebut.

"Walaupun cara pengisiannya cukup rumit dan situsnya seringkali error namun kawan-kawan terus berupaka menyuarakan penolakan. Kami berharap dalam waktu dekat Menteri Kesehatan berani transparan dan menyampaikan kepada publik seperti apa saja bentuk penolakan RPMK pada situs partisipasisehat,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) soal penjualan produk tembakau.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kemendag Angga Handian Putra mengatakan, pihaknya belum dilibatkan secara resmi dalam perumusan kebijakan kontroversial tersebut.

Dia mengatakan, wacana kebijakan penjualan kemasan rokok polos tanpa merek tersebut diperlukan penelitian yang solid dalam mengimplementasikannya.

"Kemasan rokok polos tanpa merek ini dapat menyinggung perdagangan dan mengganggu hak-hak pedagang," ujar Angga, Jumat (20/9/2024).

(Dhera Arizona)