JAKARTA, investor.id - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan jumlah orang bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas tingkat pengangguran terbuka dan angka persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrim selama satu dekade ini.

“Setelah sempat turun selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yangs angat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang,” kata Susiwijono dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024). Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024.

Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, kedaulatan pangan, ketahanan energi dan hilirisas industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km,.

Selanjutnya jalan nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan pembangunan jembatan sepanjang 125.904 M, serta pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan pembangunan 11 pelabuhan laut, 20 Bandara dan 7 proyek kereta api.

Kedaulatan Pangan  Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik (sehingga Akses Air Minum berhasil mencapai 93% Populasi), pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit (dari 61 Unit yang ditargetkan), pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan embung sebanyak 1.371 Unit.

Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan pembangunan program kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA. Sedangkan untuk mendukung pengembangan hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia (dari Aceh sampai Sorong di Papua), lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua. Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, juga telah dilakukan pembangunan dan pengembangan berbagai sarana pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek

Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan total investasi Rp1.855 triliun.

Hal ini sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia.

Penyerapan Tenaga Kerja 

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan tenaga kerja secara langsung sebanyak 2,71 juta orang.

Secara rata-rata, sebanyak 63% dari tenaga kerja langsung tersebut berasal dari tenaga kerja lokal di daerah tersebut.

Demikian juga pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp 12,68 miliar.

“Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan. PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste,” katanya. Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan

Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke jalan tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km jalan tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai program akses exit tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol. Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp. 400,3 triliun di dalam APBN 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut.

Selain itu, untuk infrastruktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps. Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorongpembiayaan Non-APBN, selan mendorong skema KPBU (Kerja sama pemerintah dan badan usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru, yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024.

Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan jalan tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).  

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News