Bisnis.com, BALIKPAPAN – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur (Kaltim) turun menjadi 5,14% menurut Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024.

Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana menyatakan ini artinya dari setiap 100 individu yang berada dalam angkatan kerja, sekitar 5 hingga 6 orang mengalami pengangguran.

“Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2023,” pungkasnya.

Dia menambahkan, TPT untuk laki-laki tercatat sebesar 4,72%, sedangkan untuk perempuan sedikit lebih tinggi yaitu 5,91%.

Menurut Yusniar, terjadi tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, di mana TPT untuk laki-laki turun sebesar 0,07% poin dan untuk perempuan sebesar 0,40% poin dibandingkan Agustus 2023.

Kemudian, dari sisi pendidikan dinamika TPT menunjukkan pola yang menarik. TPT untuk jenjang pendidikan tinggi cenderung fluktuatif, sementara untuk pendidikan rendah menunjukkan penurunan yang konsisten.

Yusniar menyebutkan penurunan TPT terjadi pada kategori pendidikan SD ke bawah, SMP, SMA, dan Universitas dalam periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.

“Sementara pada kategori SMK dan Diploma mengalami peningkatan,” sebutnya.

Adapun, Yusniar mengungkapkan bahwa TPT tertinggi dialami oleh lulusan SMK dengan 8,26%, sementara yang paling rendah adalah lulusan SD ke bawah dengan hanya 2,62% pada tahun 2024.

“Dibandingkan Agustus 2023, TPT menurut pendidikan yang mengalami peningkatan yaitu Diploma I/II/III sebesar 2,86% poin dan SMK mengalami peningkatan sebesar 1,92% poin. Sementara yang mengalami penurunan TPT terbesar yaitu SMA sebesar 1,22% poin,” pungkasnya.

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, lulusan D4, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan kebekerjaan. Begitu juga pada lulusan SD hingga SMP, terjadi penurunan tingkat pengangguran.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Rabu (6/11/2024).

Lantas, siapa golongan yang paling tinggi menyumbangkan angka pengangguran di RI tahun ini?

Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Terbesar RI

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meskipun jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Untuk lebih jelasnya, berikut data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2019 hingga 2024:

1. SD ke Bawah

Tahun 2019: 2,39 persen
Tahun 2020: 3,61 persen
Tahun 2021: 3,61 persen
Tahun 2022: 3,59 persen
Tahun 2023: 2,56 persen
Tahun 2024: 2,32 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,24 persen

2. SMP

Tahun 2019: 4,72 persen
Tahun 2020: 6,46 persen
Tahun 2021: 6,45 persen
Tahun 2022: 5,95 persen
Tahun 2023: 4,78 persen
Tahun 2024: 4,11 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,67 persen

3. SMA

Tahun 2019: 7,87 persen
Tahun 2020: 9,86 persen
Tahun 2021: 9,09 persen
Tahun 2022: 8,57 persen
Tahun 2023: 8,15 persen
Tahun 2024: 7,05 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -1,10 persen

4. SMK

Tahun 2019: 10,36 persen
Tahun 2020: 13,55 persen
Tahun 2021: 11,13 persen
Tahun 2022: 9,42 persen
Tahun 2023: 9,31 persen
Tahun 2024: 9,01 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,30 persen

5. D1/D2/D3

Tahun 2019: 5,95 persen
Tahun 2020: 8,08 persen
Tahun 2021: 5,87 persen
Tahun 2022: 4,59 persen
Tahun 2023: 4,79 persen
Tahun 2024: 4,83 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,04 persen

6. D4/S1/S2/S3

Tahun 2019: 5,64 persen
Tahun 2020: 7,35 persen
Tahun 2021: 5,98 persen
Tahun 2022: 4,80 persen
Tahun 2023: 5,18 persen
Tahun 2024: 5,25 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,07 persen

Data Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Adapun data terkait jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja adalah lulusan SD ke bawah. Angkanya sebesar 35,80 persen.

Sedangkan pekerja dari kalangan tamatan D1 ke atas sebesar 12,82 persen. Pola tahun ini menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut data-datanya:

Tahun 2022

SD ke bawah: 38,80 persen
SMA: 19,53 persen
SMP: 17,54 persen
SMK: 11,81 persen
D4, S1, S2, S3: 9,87 persen
D1, D2, D3: 2,45 persen

Tahun 2023

SD ke bawah: 36,82 persen
SMA: 20,25 persen
SMP: 17,77 persen
SMK: 12,40 persen
D4, S1, S2, S3: 10,32 persen
D1, D2, D3: 2,44 persen

Tahun 2024

SD ke bawah: 35,80 persen
SMA: 20,90 persen
SMP: 17,62 persen
SMK: 12,86 persen
D4, S1, S2, S3: 10,50 persen
D1, D2, D3: 2,32 persen

Itulah data dari BPS terkait jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 berdasarkan tingkat pendidikan. Semoga informasinya bermanfaat.

(cyu/nwy)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,95 persen pada kuartal III 2024, di tengah mimpi Presiden Prabowo Subianto menerbangkannya ke level 8 persen.

Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 dan kuartal II 2024. Masing-masing kuartal itu naik 5,11 persen year on year (yoy) dan tumbuh 5,05 persen secara tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekonomi RI melemah imbas daya beli masyarakat yang melambat. Ini tampak dari konsumsi rumah tangga selaku penyumbang utama pertumbuhan yang cuma naik 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 4,93 persen.

Di lain sisi, jumlah pengangguran di tanah air membengkak. BPS melaporkan ada 7,47 juta orang menganggur sampai periode Agustus 2024 alias di pengujung kekuasaan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Jumlah tuna karya itu naik dari periode sebelumnya. Pada akhir Februari 2024, pengangguran di tanah air hanya 7,20 juta orang.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut kuartal ini memang rentan perlambatan imbas minimnya permintaan. Beda dengan kuartal II yang ada momen Ramadan dan Idulfitri, di mana mendorong peningkatan permintaan barang hingga jasa.

Namun, kondisi musiman tak bisa dijadikan alasan. Yusuf turut menyinggung kontraksi purchasing manager index (PMI) manufaktur yang ikut menyumbang perlambatan ekonomi.

"Melambatnya pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur saya kira bisa menjadi semacam lampu kuning, terutama bagi pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).

Di lain sisi, Yusuf menyoroti fenomena turun kasta dari kelas menengah. Ia mendorong pemerintah untuk memformulasi pemberian bantuan sebagai stimulus ekonomi.

Ia menyebut selama ini negara hanya memberi bantuan untuk kelompok pendapatan bawah. Yusuf menegaskan sudah saatnya insentif hingga bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan kepada kelas menengah.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat turut mewanti-wanti masa depan Indonesia. Ia menekankan negara perlu mengantisipasi bahaya penurunan lanjutan dari laju ekonomi, bahkan potensi perlambatan struktural.

Ia menyinggung adanya kontribusi dari pelemahan ekspor dalam kemerosotan ini. Lesunya ekspor turut menyumbang penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kondisi global yang tidak stabil, terutama dengan permintaan yang melambat dari negara-negara mitra utama, seperti Tiongkok memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian Indonesia," ungkap Achmad.

"Ekspor Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada komoditas primer menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga dan permintaan internasional. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer ini membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga global dan situasi ekonomi internasional yang tidak menentu," sambungnya.Ia mendorong pemerintah segera mendiversifikasi ekspor. Memberikan nilai tambah pada komoditas mentah dianggap menjadi langkah yang mendesak.

Di lain sisi, penguatan sektor domestik menjadi krusial. Achmad mengatakan pemerintah dan pelaku ekonomi harus mulai fokus meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta mendorong konsumsi domestik.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti banyaknya pengangguran yang diwariskan Jokowi ke Prabowo. Ia menegaskan laju ekonomi Indonesia saat ini tak berkualitas karena terlalu kedap menyerap tenaga kerja.

Ia membandingkan kala tambahan 1 persen laju ekonomi bisa menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja, sedangkan sekarang hanya menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja. Huda menegaskan Prabowo punya pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Deindustrialisasi prematur menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 18 persen. Padahal, 10 tahun yang lalu proporsinya pernah mencapai 20 persen lebih," jelas Huda.

"UU Cipta Kerja pun tidak ada gunanya karena tak ada investasi masuk membawa penyerapan tenaga kerja yang besar. Sektor industri porsinya terus menurun dibandingkan PDB nasional, dari 22 persen di 2010 awal, sekarang hanya 18 persen di zaman Jokowi. Praktis tidak ada pembangunan pabrik secara masif di zaman Jokowi, malah yang jamak terjadi adalah PHK," kritiknya.

Huda mewanti-wanti potensi lonjakan pengangguran jika tak diantisipasi Prabowo Subianto. Di lain sisi, ia menekankan pertumbuhan ekonomi yang terus melambat bakal berujung pada semakin jauhnya kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut ini merupakan tugas berat menteri ekonomi Prabowo. Sayang, Kabinet Merah Putih banyak diisi wajah-wajah lama peninggalan rezim Jokowi.

"Untuk meningkatkan akselerasi (pertumbuhan) di atas 5 persen ke 6 persen saja ini sukar dengan pendekatan yang sudah-sudah. Padahal, tim ekonominya Prabowo kebanyakan orang lama, muka-muka lama," ucap Faisal.

"Jadi, kalau dengan muka-muka lama masih pakai cara-cara yang lama juga, sudah pasti tidak akan tercapai. Jangankan 8 persen, 6 persen saja tidak. Butuh cara-cara baru dan terobosan baru," tegasnya.

Faisal menekankan para menteri Prabowo harus solid. Jangan sampai ada kebijakan yang kontradiktif antar kementerian/lembaga (K/L).

Beda suara dari para menteri dinilai sebagai biang kerok melambatnya ekonomi. Ia menegaskan permasalahan ekonomi Indonesia kebanyakan lahir dari ketidaksinkronan kebijakan.

"Termasuk industri manufaktur yang sekarang mengalami kontraksi dan pertumbuhannya di bawah pertumbuhan PDB, masih deindustrialisasi. Padahal, salah satu kunci percepatan pertumbuhan adalah industri manufaktur harus tumbuh tinggi, karena sektor ini yang paling besar kontribusinya terhadap PDB," tuturnya.

"Jadi, harus dikerek sangat tinggi pertumbuhannya, industrialisasi harus digalakkan. Itu titik kritis yang harus diperhatikan pemerintahan Pak Prabowo untuk mencapai (pertumbuhan ekonomi) 8 persen," tandasnya.

Peneliti Core Indonesia Eliza Mardian juga mendorong kebijakan baru demi tercapainya asa 8 persen. Ia menegaskan seluruh lapisan masyarakat mesti menikmati kue ekonomi, mulai dari swasta kecil, swasta besar, BUMN, hingga koperasi.

Ia mengatakan pemerintah harus membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di setiap daerah. Namun, komoditasnya disesuaikan dengan potensi daerah tersebut.

"Pemerintah sebaiknya memiliki semacam dashboard kebutuhan industri besar. Dengan adanya data berbagai kebutuhan penunjang produksi industri besar, ini dapat menjadi pangsa pasar bagi industri menengah dan kecil menjadi supplier mereka. Dengan demikian akan terbangun linkage antara skala industri di dalam negeri yang selama ini belum begitu baik," saran Eliza.

[Gambas:Photo CNN]

"Revitalisasi industri manufaktur sebagai jangkar untuk membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung, ini kuncinya," tegasnya.

Sedangkan Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyarankan dua hal untuk kembali mengerek pertumbuhan ekonomi RI. Pertama, dilihat dari sisi kebijakan fiskal.

Ia menyebut pemerintah mesti memperkuat kebijakan bansos serta menjaga tarif layanan publik, mulai dari KRL hingga uang kuliah tunggal (UKT). Di saat yang sama, pemerintah semestinya membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025.

Kedua, Yusuf menyebut harus ada tindakan dari sisi moneter. Ia mengatakan Bank Indonesia (BI) diharapkan semakin agresif menurunkan tingkat bunga acuan yang masih di kisaran 6 persen.

"Kita berharap hingga akhir tahun BI rate dapat dipangkas hingga di kisaran 5 persen demi mendorong investasi dan daya beli masyarakat," katanya.

"Untuk stabilitas rupiah, selayaknya BI tidak mengandalkan pada kebijakan suku bunga, melainkan pada repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam," tutup Yusuf.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah penduduk bekerja meningkat 4,79 juta menjadi 144,64 juta orang pada Agustus 2024. Angka ini menunjukkan kinerja perekonomian tumbuh berkualitas.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin berkualitas, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, yang bertambah 4,79 juta menjadi 144,64 juta orang,” tutur Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (5/11/2024).

Pada saat yang sama jumlah penduduk yang menganganggur berkurang 390 ribu menjadi 7,47 juta orang. Penyerapan tenaga kerja diserap oleh sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur (industri pengolahan).

“Porsi pekerja formal meningkat menjadi 42,05%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat 40,89%. Pekerja dengan status pegawai atau buruh juga tumbuh 3,44% secara year on year,” terang Airlangga.

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka TPT ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan TPT sebelum pandemi Covid-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

Selama periode Agustus 2019–Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41% poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,79%) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (3,67%). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,61% dan 0,21%.

“Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan,” terang Amalia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 7,47 juta pengangguran atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91%. Artinya, 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur.

“Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan TPT sebelum pandemi Covid-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Selasa (5/11/2024).

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Selama periode Agustus 2019 – Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41% poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,79%) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (3,67%). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,61% dan 0,21%.

“Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan,” terang dia.

Pada Agustus 2024, TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 17,32%. Sedangkan TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,49 persen.

TPT menurut kelompok umur tersebut memiliki pola yang sama sejak Agustus 2019. Dibandingkan Agustus 2023, hanya kelompok umur tua (60 tahun ke atas) yang mengalami kenaikan TPT yakni sebesar 0,21%.

Berdasarkan Lapangan Kerja

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,01%.

Namun TPT tamatan SMK mengalami penurunan yang tertinggi sejak Agustus 2019. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,32%.

Dia mengatakan, untuk penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha jika dibandingkan Agustus 2023, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Dalam 1 tahun terakhir, tiga lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak adalah masing-masing sekitar 1,31 juta di sektor pertanian, 780 ribu di sektor perdagangan, dan 660 tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Adapun pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 215,37 juta penduduk usia kerja, atau meningkat 2,78 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2023.

“Perkembangan penduduk usia kerja jika dibandingkan Agustus tahun lalu, angkatan kerja mencapai 152,11 juta orang atau bertambah 4,40 juta orang, bukan angkatan kerja mencapai 63,26 juta orang atau lebih rendah 1,62 juta orang,” terang Amalia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mengalami penurunan secara tahunan (year on year/yoy) hingga Agustus 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang pada Agustus lalu. Angka itu turun sekitar 390.000 orang atau 4,96 persen dari Agustus 2023.

"Pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 7,47 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91 persen," kata dia, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut Amalia menyebutkan, angka TPT itu lebih rendah dari level pandemi Covid-19. Tercatat pada Agustus 2020 jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang dan TPT mencapai 7,07 persen dan pada Agustus 2021 mencapai 9,10 juta orang dan TPT 6,49 persen.

Namun dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 jumlah pengangguran meningkat dari 7,10 juta orang tapi TPT-nya turun dari 5,23 persen pada Agustus 2019.

"Angka (TPT) ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi Covid-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23 persen," tuturnya.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Tercatat TPT laki-laki sebesar 4,90 persen, sementara TPT perempuan sebesar 4,92 persen.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan wilayah, TPT di perkotaan dan perdesaan juga sama-sama menurun. Amalia menyebutkan, TPT di perkotaan sebesar 5,79 persen sementara di perdesaan sebesar 3,67 persen.

"Penurunan TPT dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," tuturnya.

Jumlah tenaga kerja meningkat

Penurunan TPT diikuti jumlah orang bekerja yang meningkat. Amalia melaporkan, jumlah orang bekerja pada Agustus lalu mencapai 144,64 juta orang.

"Sepanjang Agustus 2023–Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,79 juta orang," katanya.

Dilihat secara lebih rinci, mayoritas pekerja di Indonesia merupakan pekerja penuh. Tercatat jumlah pekerja penuh mencapai 98,45 juta orang, naik 2,06 juta orang dari tahun lalu.

Kemudian, jumlah pekerja paruh waktu mencapai 34,63 juta orang. Jumlah ini naik 510.000 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Adapun jumlah pekerja berstatus setengah pengangguran mencapai 11,56 juta orang. Jumlah ini meningkat 2,22 juta orang dari periode Agustus 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mengalami penurunan secara tahunan (year on year/yoy) hingga Agustus 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang pada Agustus lalu. Angka itu turun sekitar 390.000 orang atau 4,96 persen dari Agustus 2023.

"Pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 7,47 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91 persen," kata dia, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut Amalia menyebutkan, angka TPT itu lebih rendah dari level pandemi Covid-19. Tercatat pada Agustus 2020 jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang dan TPT mencapai 7,07 persen dan pada Agustus 2021 mencapai 9,10 juta orang dan TPT 6,49 persen.

Namun dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 jumlah pengangguran meningkat dari 7,10 juta orang tapi TPT-nya turun dari 5,23 persen pada Agustus 2019.

"Angka (TPT) ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi Covid-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23 persen," tuturnya.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Tercatat TPT laki-laki sebesar 4,90 persen, sementara TPT perempuan sebesar 4,92 persen.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan wilayah, TPT di perkotaan dan perdesaan juga sama-sama menurun. Amalia menyebutkan, TPT di perkotaan sebesar 5,79 persen sementara di perdesaan sebesar 3,67 persen.

"Penurunan TPT dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," tuturnya.

Jumlah tenaga kerja meningkat

Penurunan TPT diikuti jumlah orang bekerja yang meningkat. Amalia melaporkan, jumlah orang bekerja pada Agustus lalu mencapai 144,64 juta orang.

"Sepanjang Agustus 2023–Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,79 juta orang," katanya.

Dilihat secara lebih rinci, mayoritas pekerja di Indonesia merupakan pekerja penuh. Tercatat jumlah pekerja penuh mencapai 98,45 juta orang, naik 2,06 juta orang dari tahun lalu.

Kemudian, jumlah pekerja paruh waktu mencapai 34,63 juta orang. Jumlah ini naik 510.000 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Adapun jumlah pekerja berstatus setengah pengangguran mencapai 11,56 juta orang. Jumlah ini meningkat 2,22 juta orang dari periode Agustus 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka pengangguran pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sejak Februari 2024 di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2023, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 memang mengalami penurunan sebesar 390.000 orang. Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran tercatat meningkat sebesar 270.000 orang.

“Kalau kita bandingkan dengan Februari 2024 ini mengalami peningkatan tipis tapi tentunya perlu kita lihat lagi kedalamannya,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%.

Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,86 juta orang atau setara TPT 5,32%, terjadi penurunan sebesar 390.000 orang.

Namun, bila jumlah pengangguran tersebut dibandingkan dengan data Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,20 juta orang atau setara TPT 4,82%, maka terlihat adanya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 270.000 orang.

“Informasi tentang adanya PHK itu kan terjadi sepanjang 2024. Nah, ini tercermin dari peningkatan Agustus TPT 2024 dibanding Februari 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amalia menuturkan, konsep pengangguran yang digunakan Indonesia mengacu pada Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), di mana definisi pengangguran adalah seseorang yang bekerja minimal 1 jam dalam seminggu.

Sementara itu, seseorang dikategorikan bekerja jika bekerja di atas 1-34 jam dalam seminggu. “Jadi konsep pengangguran seperti itu. Kalau dia masih kerja 1-34 jam itu masih masuk dalam kategori pekerja,” tuturnya.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), setidaknya sekitar 59.796 orang terkena PHK per 28 Oktober 2024 dengan kasus tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

“Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut.

Dia juga belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,47 juta orang pengangguran di Indonesia hingga periode Agustus 2024 atau di pengujung pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Realisasi ini naik dibandingkan 7,20 juta orang per akhir Februari 2024.

Berdasarkan data BPS, penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebanyak 4,40 juta orang. Namun, yang bekerja hanya 4,79 juta orang dan sisanya menganggur.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023 sebanyak 7,86 juta orang, jumlah pengangguran ini turun sebanyak 390 ribu orang.

Pengangguran terbanyak ada di wilayah perkotaan sebanyak 5,79 persen dan di perdesaan hanya 3,67 persen. Di mana, berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-kali sebanyak 4,90 persen dan perempuan 4,92 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran terbanyak adalah lulusan Sekolah Menengah Atas yang pada Agustus 2024 mencapai 30,72 persen.

Sementara itu, persentase pengangguran yang terendah adalah tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3, masing-masing sebesar 2,29 persen dan 11,28 persen.

Bila dilihat dari usianya, pengangguran terbanyak adalah penduduk kelompok usia muda yakni 15-24 tahun yang mencapai 17,32 persen.

Lebih lanjut, pengangguran penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,49 persen.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2024 sebesar 4,95% year on year (YoY) berhasil menyerap jutaan tenaga kerja.Sepanjang Agustus 2023 hingga Agustus 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,79 juta orang.

Tenaga kerja yang berhasil terserap 4,79 juta orang itu terdiri dari pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran.

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Sedangkan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Dari data BPS, pekerja penuh sebanyak 98,45 juta orang atau meningkat sebesar 2,06 juta orang. Sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 34,63 juta orang atau terkerek naik sebanyak 0,51 juta orang.

Sementara itu, setengah pengangguran sebanyak 11,56 juta orang atau meningkat 2,22 juta orang. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap pada Agustus 2024 sebanyak 4,79 juta orang.

Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang atau naik 4,40 juta orang jika dibandingkan pada Agustus 2023.

"Dari 215,37 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2024, sebanyak 152,11 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang atau naik sebanyak 4,79 juta orang dari periode Agustus 2023. Adapun jumlah pengangguran tercatat 7,47 juta orang atau mengalami penurunan 0,39 juta orang.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Realisasi ini lebih rendah 0,39 juta orang dibandingkan periode Agustus 2023.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja bertambah diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja dan menjadi pengangguran jumlahnya 7,47 juta orang," ujar Amalia dalam laporan resmi BPS, Selasa (5/11/2024).

Data BPS mencatat, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 215,37 juta orang dan angkatan kerja sebanyak 152,11 juta orang. Dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang.


Berdasarkan laporan, proporsi pekerja formal mengalami peningkatan, terutama didorong oleh bertambahnya penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai swasta. Sementara itu, proporsi pekerja penuh menurun dan tingkat setengah pengangguran meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,47 juta orang menganggur di Indonesia per Agustus 2024. Kendati begitu angka tersebut mengalami penurunan 390.000 orang dibanding Agustus 2023.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 itu setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%.

“Pada Agustus 2024 terdapat 7,47 juta penganggur atau setara tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia menuturkan, TPT pada Agustus 2024 lebih rendah dibanding Agustus 2023 yang tercatat sebesar 5,32%. Bahkan, TPT pada Agustus 2024 juga lebih rendah dibanding TPT Agustus 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 5,23%.

Lebih lanjut, BPS mencatat bahwa penurunan TPT pada Agustus 2024 dibanding Agustus tahun lalu terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Menurutnya, masih adanya penduduk yang menganggur lantaran angkatan kerja yang ada tak semuanya terserap atau mendapat pekerjaan. Secara terperinci, jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2024 mencapai 215,37 juta usia kerja. Jumlah tersebut naik 2,78 juta orang dibanding Agustus tahun lalu.

BPS melaporkan, angkatan kerja mencapai 152,11 juta orang atau bertambah 4,40 juta orang dan bukan angkatan kerja mencapai 63,26 juta orang atau lebih rendah 1,62 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut, 144,64 juta orang diantaranya bekerja dan jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta orang dibandingkan Agustus tahun lalu.

Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,45 juta orang atau bertambah 2,06 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang atau bertambah 0,51 juta orang, dan setengah menganggur 11,56 juta orang atau bertambah 2,22 juta orang.