Medan -

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumut mencatat kenaikan harga CPO terus menguat hingga pekan ini. Kenaikan harga CPO juga ternyata diikuti dengan harga minyak goreng di Sumut yang perlahan ikut naik.

Berdasarkan data Disbun Sumut, Rabu (23/10/2024) harga CPO periode 23-29 Oktober 2024 mencapai Rp 14.004. Ada kenaikan dibanding periode sebelumnya yang masih seharga Rp 13.861.

Selain CPO, harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini dipatok sebesar Rp 3.364 per kg, ada kenaikan dibanding sebelumnya yang dipatok Rp 3.348 per kg.

Kenaikan harga CPO-TBS sawit yang tinggi juga turut berimbas dengan mahalnya harga minyak goreng di Sumut.

"Harga Minyakita dan Minyak Curah naik 0,2% dan 0,3% jika dibandingkan dengan harga kemarin," ungkap Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut Sujatmiko.

Berdasarkan harga Disperindag ESDM Sumut, harga minyak goreng curah termahal berada di Sibolga, Pematang Siantar, dan Tapanuli Selatan sebesar Rp 17 ribu per liter. Harga di daerah ini sudah melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

Sementara itu, harga minyak curah di Sumut termahal saat ini berada di Binjai yang mematok harga RP 18.833 per liter.

Berdasarkan data Simirah (Kemenperin), data minyak goreng curah rakyat yang dikirim produsen hingga saat ini sebanyak 15.606 ton (84,8%) dari total 18.390 ton sesuai kebutuhan Sumut.

(nkm/nkm)

JAKARTA, iNews.id - Gempa terkini dengan kekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang Kota Sibolga, Sumatra Utara (Sumut), Kamis (19/9/2024) pagi. Gempa bumi ini terjadi pukul 05.58 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut titik gempa berlokasi di 59 km Barat Laut Sibolga pada koordinat 1,77 Lintang Utara dan 98.25 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal ini berada pada kedalaman 18 kilometer.

"Gempa Mag:3.3, 19-Sep-2024 05:58:58WIB, Lok:1.77LU, 98.25BT (59 km BaratLaut SIBOLGA-SUMUT), Kedlmn:18 Km," tulis akun X @infoBMKG dikutip Kamis (19/9/2024).

Sejauh ini belum diketahui dampak gempa bumi tersebut. Warga Sibolga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Sibolga. Dugaan pungli terkait rekrutmen pegawai di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumatra Utara.

"Jumlah hasil dari pungutan liar tersebut sekitar Rp3,15 miliar yang dibagi menjadi dua bagian," kata koordinator Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) Azmi Pratama di depan Gedung KPK, Senin, 29 Juli 2024.

Menurut dia, duit itu diduga mengalir ke salah satu pejabat daerah berinisial JP dan MP. Duit tersebut diduga berasal dari 21 penyuap yang merupakan pelamar di salah satu BUMD, dengan besaran Rp100-150 juta per orang.

Pihaknya mendesak KPK mengusut dugaan ini, mengingat jumlah pungli cukup besar. Kemudian, Korps Antirasuah mesti memeriksa pihak yang diduga menerima suap.
Azmi menduga ada kaitan antara pungli dengan kontestasi politik dalam waktu dekat. KPK, kata dia, mesti mencegah adanya pemanfaatan duit pungli untuk kontestasi politik.

"Sebagai wujud konsistensi dalam mengawal kasus pungli ini, massa AMPPUH siap melaksanakan demonstrasi setiap pekannya demi terciptanya good goovernance," kata dia.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, SIBOLGA -- PT PLN (Persero) berhasil memberikan penghematan bagi nelayan di Tapanuli Tengah lewat bantuan penyediaan 4 unit Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU). Inovasi PLN bagian dari program Electrifying Marine ini pun terbukti mampu memangkas biaya operasional melaut para nelayan hingga 70 persen.

Electrifying Marine adalah penggunaan atau peralihan pemanfaatan listrik untuk kegiatan operasional di bidang maritim, salah satunya dengan menggunakan SPLU. Melalui program ini membuat nelayan bisa mempercepat proses bongkar muat hasil laut kapal nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sebelum adanya SPLU, proses bongkar muat ikan dengan kebutuhan waktu kurang lebih dua jam harus menyalakan mesin yang memerlukan penggunaan bahan bakar untuk penerangan. Hutagalung, salah satu pemilik kapal nelayan mengaku bersyukur dengan adanya bantuan SPLU dari PLN.

"Setelah menggunakan SPLU, kami tidak perlu menyalakan mesin karena tinggal colok saja untuk penerangan kapal selama proses bongkar muat ikan. Sehingga dapat menekan biaya operasional untuk membeli bahan bakar. Penggunaan SPLU terbukti dapat menurunkan biaya operasional hingga 70 persen,” ungkap Hutagalung.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, program Electrifying Marine PLN merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan produktivitas di sektor maritim. Kehadiran listrik andal PLN membuat operasional para nelayan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

”Lewat electrifying marine berupa penyediaan SPLU ini kami ingin turut berkontribusi dalam mendorong produktivitas melalui penghematan para pelaku usaha di bidang maritim dan mengoptimalkan aktivitas pelabuhan. Program ini juga membuat kegiatan usaha dari pelaku bisnis menggunakan energi yang hijau,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara Saleh Siswanto mengatakan, SPLU dapat menunjang sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga aktivitas bongkar muat hasil laut di dermaga dapat berjalan lebih efisien.

“SPLU dalam program Electrifying Marine merupakan inovasi PLN yang merupakan wujud dari transformasi PLN guna meningkatkan pelayanan listrik yang lebih mudah, terjangkau, andal dan bersih untuk nelayan dan para pelaku usaha,” ucap Saleh.

Saleh menegaskan PLN akan terus mendorong program Electrifying Marine dengan mengganti kebutuhan listrik kapal yang selama ini harus menyalakan mesin berbasis bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, kapal-kapal yang berlabuh atau bersandar dapat menggunakan listrik PLN untuk lebih memudahkan aktivitas para nelayan.

“Hadirnya program ini dapat mendukung efisiensi biaya operasional untuk kapal-kapal yang bersandar. Baik kapal ikan, kapal pariwisata, dan lain-lain sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan roda ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Saleh.