KOMPAS.com - Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Menkomdigi Meutya Hafid saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya.

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan operasional pusat data nasional (PDN) kemungkinan akan molor dari target awal Januari 2025. Pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang sewa PDNS.

Diketahui saat ini pemerintah menyewa 3 PDNS yang terletak di Surabaya, Banten, dan Batam. Adapun PDNS 1 Surabaya, beberapa waktu mendapat serangan siber yang membuat ratusan data pemerintah di dalamnya terkunci berbulan-bulan.

Adapun, PDN pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.

“Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Dengan kemungkinan terlambat operasional PDN, Meutya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi I DPR RI.

Sebab, anggaran untuk PDN sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan, dengan asumsi bahwa PDN akan beroperasi tepat waktu.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini menjadi Komdigi menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

“kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2.

Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

Bawang merah lokal di Sumut mengalami kenaikan pekan ini. Rata-rata harga bawang merah dipatok di atas Rp 30 ribuan per kg.

Berdasarkan data Disperindag ESDM Sumut, Senin (3/11/2024), harga bawang merah terendah berada di Kota Sibolga yakni Rp 28 ribu per kg. Selanjutnya ada Kabupaten Dairi dan Kabupaten Deli Serdang yang mematok harga Rp 29 ribu per kg.

Sementara itu, harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Toba Rp 40 ribu per kg, Kabupaten Tapanuli Utara seharga Rp 35 ribu per kg. Harga di kawasan Toba dan Tapanuli Utara saat ini sudah mendekati ambang Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 41.500 per kg.

"Di awal pekan ini harga bawang merah masih terpantau naik dengan kenaikan harga sebesar 4,1% hari ini jika dibandingkan dengan kemarin. Secara bulanan mengalami kenaikan 16,1% dibandingkan bulan September 2024," ungkap Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut Sujatmiko.

Hal serupa juga terjadi untuk komoditi cabai merah keriting yang alami kenaikan pekan ini. Tercatat, harga cabai merah dijual di atas Rp 30 ribuan per kg.

Harga cabai merah tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat seharga Rp 50 ribu per kg. Kemudian ada cabai merah Kabupaten Nias Utara seharga Rp 38 ribu per kg, dan Kabupaten Nias Selatan selatan seharga Rp 35 ribu per kg.

Harga cabai merah di beberapa kabupaten ini sudah hampir menyentuh HET cabai merah yang ditetapkan sebesar Rp 55 ribu per kg.

Video: Pria di Sumut Tikam Istri hingga Tewas saat Live Medsos

Video: Pria di Sumut Tikam Istri hingga Tewas saat Live Medsos

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumut mencatat kenaikan harga CPO terus menguat hingga pekan ini. Kenaikan harga CPO juga ternyata diikuti dengan harga minyak goreng di Sumut yang perlahan ikut naik.

Berdasarkan data Disbun Sumut, Rabu (23/10/2024) harga CPO periode 23-29 Oktober 2024 mencapai Rp 14.004. Ada kenaikan dibanding periode sebelumnya yang masih seharga Rp 13.861.

Selain CPO, harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini dipatok sebesar Rp 3.364 per kg, ada kenaikan dibanding sebelumnya yang dipatok Rp 3.348 per kg.

Kenaikan harga CPO-TBS sawit yang tinggi juga turut berimbas dengan mahalnya harga minyak goreng di Sumut.

"Harga Minyakita dan Minyak Curah naik 0,2% dan 0,3% jika dibandingkan dengan harga kemarin," ungkap Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut Sujatmiko.

Berdasarkan harga Disperindag ESDM Sumut, harga minyak goreng curah termahal berada di Sibolga, Pematang Siantar, dan Tapanuli Selatan sebesar Rp 17 ribu per liter. Harga di daerah ini sudah melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

Sementara itu, harga minyak curah di Sumut termahal saat ini berada di Binjai yang mematok harga RP 18.833 per liter.

Berdasarkan data Simirah (Kemenperin), data minyak goreng curah rakyat yang dikirim produsen hingga saat ini sebanyak 15.606 ton (84,8%) dari total 18.390 ton sesuai kebutuhan Sumut.

Momen Bobby Panggil Edy Rahmayadi 'Om', Lalu Sindir Jalan Rusak

Momen Bobby Panggil Edy Rahmayadi 'Om', Lalu Sindir Jalan Rusak

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyebut upaya pengumpulan berbagai data pemerintahan di Pusat Data Nasional atau PDN, bisa menjadi bumerang terhadap keamanan data pribadi masyarakat yang mestinya diproteksi.

“Ini merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk para peretas karena mereka tidak perlu menyerang satu persatu lembaga pemerintahan untuk mencuri data, namun cukup menyerang satu aplikasi atau satu pusat data untuk bisa mendapatkan hampir seluruh data pribadi milik masyarakat,” kata Pratama, dikutip dari keterangan resmi yang Tempo terima pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024 Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa proses pembangunan PDN yang ada di Cikarang, Jawa Barat, sudah 90 persen menuju penyelesaian.

PDN di Cikarang merupakan satu dari tiga PDN terbaru yang tengah dibangun pemerintah. Dua PDN lainnya berlokasi di Batam, Kepulauan Riau; dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut keterangan Pratama, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya mengumpulkan berbagai data pemerintahan di Satu Data Indonesia, serta tengah membuat Ina Superapps yang nantinya akan menggantikan semua aplikasi milik pemerintahan yang sudah ada sebelumnya.

Ia berpandangan, tinggal menunggu waktu kebocoran data terjadi apabila aplikasi serta situs pusat data yang ingin dikembangkan pemerintah tidak dijaga dengan sistem keamanan yang memadai.

Terlebih, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) per 18 Oktober 2024 belum diikuti dengan pembentukan Lembaga Penyelenggaraan PDP yang bertugas mengawasi jalannya perlindungan data pribadi, serta menjatuhkan sanksi.

Konsekuensi dari absennya perhatian pemerintah atas keamanan siber adalah kebocoran data yang akan terus terjadi. “Dan masyarakat yang menjadi korban tidak akan dapat berbuat apa-apa karena kebocoran data tidak terjadi pada perangkat mereka, namun terjadi pada sistem yang dimiliki oleh pengendali data pribadi serta pemroses data pribadi,” tutur Pratama.

Pratama berharap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus memiliki konsen terhadap urgensi pelaksanaan UU PDP, serta pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Menurut dia, negara bertanggung jawab atas hal ini untuk mencegah terulangnya beragam insiden siber pada kemudian hari.

Dalam rangka mendukung perluasan akses pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian BUMN kembali menghadirkan Bazar UMKM untuk Indonesia bertajuk BerKRIYAsi pada Oktober 2024. Bazar ini bertujuan memberikan kesempatan kepada UMKM di sektor kriya untuk memasarkan dan meningkatkan penjualan produknya.

Selain itu, kegiatan BerKRIYAsi juga menjadi upaya untuk turut melestarikan tradisi dan seni kerajinan tangan asli Indonesia melalui produk-produk kerajinan tangan dengan sentuhan etnik yang inspiratif.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Sarinah Jakarta pada 17-20 Oktober 2024 dan Trans Studio Mall Makassar, 24-27 Oktober 2024 ini didukung oleh enam BUMN penyelenggara. Di antaranya Pegadaian, Bank BTN, Perusahaan Gas Negara, SIG, Angkasa Pura Indonesia, dan Biro Klasifikasi Indonesia.

BerKRIYAsi diikuti oleh sekitar 150 UMKM binaan BUMN, yang menampilkan berbagai ragam produk kriya unggulan. Di antaranya terdiri dari berbagai produk, utamanya kriya home decoration, aksesoris (wearables), serta berbagai produk kerajinan tangan yang inovatif dan kreatif lainnya.

Bazar produk UMKM BerKRIYAsi dibuka untuk umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 di Lantai Dasar Sarinah Jakarta. Opening Ceremony BerKriyasi dilangsungkan pada hari Jumat (18/10) oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting bersama pimpinan dari keenam BUMN Penyelenggara, Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, serta Kepala Dinas PPUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo.

Dalam sambutannya, Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa pelaksanaan Bazar UMKM untuk Indonesia ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir serta Presiden. Arahan tersebut mengenai BUMN perlu melibatkan UMKM di dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian BUMN telah merencanakan 12 kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia secara tematik di 7 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Labuan Bajo.

Sebagai rangkaian penutup, pada bulan November 2024 nanti, Bazar UMKM untuk Indonesia akan diselenggarakan di Labuan Bajo dan Jakarta. Selain itu, seluruh transaksi yang terjadi dalam Bazar UMKM untuk Indonesia dilakukan melalui Platform PaDi UMKM yang dibangun oleh Kementerian BUMN bersama BUMN sejak tahun 2020.

"Jumlah transaksi dalam delapan bazar yang telah diselenggarakan sejak awal tahun 2024, tercatat mencapai sekitar Rp95 miliar. Selain itu, berdasarkan data yang tercatat melalui PaDi UMKM, jumlah belanja produk dalam negeri BUMN sejak Januari hingga September 2024 tercatat sebanyak Rp 726,4 triliun. Sementara jumlah belanja BUMN terhadap UMKM tercatat sebanyak Rp47 triliun atau hanya sekitar 6% dari jumlah belanja PDN BUMN. Artinya ke depan masih terdapat ruang yang cukup besar bagi BUMN untuk meningkatkan belanja kepada UMKM," ujar Loto dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

Selain bazar produk UMKM, BerKRIYAsi juga disemarakkan dengan beragam kegiatan lain, di antaranya creative competition, talkshow, workshop, serta beberapa acara hiburan seperti performance live music dan guest star performance.

Rangkaian kegiatan opening ceremony BerKRIYAsi turut dihadiri oleh Direksi BUMN Penyelenggara dan dimeriahkan oleh penampilan special Trio Violinist yang dibarengi oleh koreografi yang selaras. Penutupan rangkaian kegiatan BerKRIYAsi di Jakarta dilakukan pada hari Jumat (18/10) dengan penampilan bintang tamu, Juicy Lucy yang dilangsungkan pada pukul 19.00 WIB di Anjungan Sarinah.

Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian, Latri Setiawan menyampaikan hadirnya Pegadaian dan BUMN Penyelenggara lain di sini menjadi wujud dukungan terhadap UMKM di Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong UMKM agar terus naik kelas, di samping memperkenalkan produk-produk berkualitas dari UMKM binaan.

"Masyarakat juga dapat dengan mudah bertransaksi online melalui PaDi UMKM. Kami percaya produk UMKM berpotensi besar dan kedepannya mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Nixon menyampaikan bahwa perseroan terus berupaya mendukung pengembangan UMKM baik melalui penyediaan pembiayaan, pembinaan, maupun wadah untuk promosi.

"Sebagai BUMN, BTN terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM untuk maju sehingga dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Nixon.

Kemudian, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Donny Arsal mengatakan SIG konsisten memberikan pendampingan secara menyeluruh bagi pegiat UMKM agar dapat menjalankan usaha secara profesional dengan manajerial yang baik.

Juga, mampu memaksimalkan pemasaran dan penjualan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat naik kelas, serta terus maju dan berkembang.

"Melibatkan UMKM dalam berbagai pameran penting untuk menambah pengalaman dan memperluas jaringan pemasaran produknya, sehingga ke depan membuat produk UMKM mampu bersaing di level nasional bahkan global, serta berkontribusi dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia," kata Donny Arsal.

Sedangkan Direktur Human Capital PT Angkasa Pura Indonesia, Achmad Syahir mengatakan bahwa pihaknya senantiasa berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia.

"Kami berharap, melalui penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia dapat memberi manfaat positif bagi para pelaku usaha UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya, serta menjadi salah satu medium untuk mendorong sektor UMKM untuk dapat naik kelas. InJourney Airports tidak hanya berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa bandara saja, tetapi kami berharap keberadaan kami dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum secara luas, salah satunya adalah sektor UMKM," ujar Achmad Syahir.

Turut menambahkan, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Andry Tanudjaja mengatakan BKI selalu mendukung UMKM dalam memperluas pemasaran produk agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"BKI sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Acara TJSL Bazar UMKM ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Sebagaimana juga peran dari TIC dalam memajukan pertumbuhan Perekonomian, kami percaya bahwa melalui kolaborasi dan sinergi dengan para mitra, kita dapat menciptakan peluang yang lebih luas bagi pengembangan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama kita dukung dan apresiasi produk-produk lokal yang penuh inovasi dan kreatifitas." Ujar Andry Tanudjaja

Mau Jualan Pizza? Cek Saran Berikut

Mau Jualan Pizza? Cek Saran Berikut

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan jumlah transaksi sebesar Rp 95 miliar dari penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia sepanjang 2024. Angka ini bersumber dari pelaksanaan delapan kegiatan bazar.

Terbaru, Kementerian BUMN menghadirkan Bazar UMKM untuk Indonesia bertajuk BerKRIYAsi. Acara ini dilangsungkan di dua lokasi yakni di Gedung Sarinah pada 17-20 Oktober 2024 dan di Trans Studio Mall Makassar, 24-27 Oktober 2024.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, pelaksanaan Bazar UMKM ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melibatkan UMKM di dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Sepanjang 2024, Kementerian BUMN telah merencanakan 12 kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia secara tematik di 7 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Labuan Bajo. Seluruh transaksi dari kegiatan dilakukan melalui Platform PaDi UMKM.

"Jumlah transaksi dalam delapan bazar yang telah diselenggarakan sejak awal tahun 2024, tercatat mencapai sekitar Rp 95 miliar," kata Loto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, berdasarkan data yang tercatat melalui PaDi UMKM, jumlah belanja produk dalam negeri BUMN sejak Januari hingga September 2024 tercatat tercatat sebanyak Rp 726,4 triliun. Sementara jumlah belanja BUMN terhadap UMKM tercatat sebanyak Rp 47 triliun atau hanya sekitar 6% dari jumlah belanja Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN.

"Artinya ke depan masih terdapat ruang yang cukup besar bagi BUMN untuk meningkatkan belanja kepada UMKM," ujar Loto.

BerKRIYAsi sendiri diikuti oleh sekitar 150 UMKM binaan BUMN, yang menampilkan berbagai ragam produk kriya unggulan. Produk-produk ini utamanya kriya home decoration, aksesoris (wearables), serta berbagai produk kerajinan tangan yang inovatif dan kreatif lainnya.

Selain bazar produk UMKM, BerKRIYAsi juga disemarakkan dengan beragam kegiatan lain, di antaranya creative competition, talkshow, workshop, serta beberapa acara hiburan seperti performance live music dan guest star performance.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa proses pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN di Cikarang, Jawa Barat sudah 90 persen menuju penyelesaian. “Kalau di Cikarang sudah hampir 90 persen, fisik ya,” katanya ketika ditemui di Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Budi Arie, pemerintah hanya tinggal memastikan aspek-aspek keamanan digital atau cyber security PDN Cikarang terpenuhi. PDN tersebut akan menjadi yang pertama dibangun di wilayah Cikarang.

Budi Arie menerangkan, PDN di Cikarang merupakan satu dari tiga PDN terbaru yang tengah dibangun pemerintah. Dua PDN lainnya berlokasi di Batam, Kepulauan Riau dan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tiga PDN tersebut, kata Budi Arie, akan diresmikan di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Mengingat, hari pelantikan resmi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan tidak sampai dua pekan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Enggak enggak, setelah (pelantikan) lah. Iya, di zaman pemerintahan baru,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan skema pembiayaan pembangunan PDN Cikarang dilakukan dengan menggunakan pinjaman dari pemerintah Prancis.

Hadi juga mengungkapkan PDN Cikarang diproyeksikan baru bisa dioperasikan pada 2026 mendatang. "PDN Cikarang direncanakan beroperasi pada awal 2026," kata Hadi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informastika (Ditjen Aptika) Kementerian Kominfo, fungsi PDN adalah sebagai fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, serta pengolahan dan pemulihan data. Pembangunan PDN sudah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 yang ditargetkan menjadi digital nations.

Saat ini pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Layanan PDNS dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah guna mulai melakukan proses migrasi data center dari instansi pemerintah secara bertahap.

Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Serapan produk dalam negeri (PDN) hingga September 2024 masih rendah dibanding target yang dipasang. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, realisasi belanja PDN baru menyentuh angka Rp 483 triliun.

Angka tersebut setara 41,7% dari total target sebesar Rp 1.159 triliun. Namun, Menperin menyebut Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah masih memiliki waktu belanja pengadaan PDN di sisa akhir tahun ini.

"Pada tahun ini sampai tanggal 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp 483 triliun untuk PDN, 41,7% ya, rendah dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan dalam SiRUP yang targetnya adalah Rp 1.159 triliun," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun belanja PDN dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan. Pada 2022, belanja K/L hingga Pemda untuk PDN sebesar Rp 440 triliun, melebihi target yang sebesar Rp 400 triliun.

Lalu pada 2023, total belanja PDN tercatat sebesar Rp 528,5 triliun, atau 32,3% dari capaian di tahun 2022. Agus berharap belanja PDN ke depannya bisa terus dioptimalkan.

"Sedangkan pada tahun lalu, 2023, Kementerian dan Lembaga dan Pemda telah membelanjakan sebesar Rp 582,5 triliun untuk PDN, dan ini naik juga 32,3%, dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menperin menyebut saat ini sudah ada Pokja atau kelompok kerja Timnas Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk bersinergi dan mengoptimalkan penggunaan PDN. Selain itu, sistem peningkatan penggunaan PDN juga sudah terbentuk dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan lainnya.

"Oleh karena itu saya mengajak untuk kita sekali lagi optimalkan sistem ini dan kita tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Pemerintah mengumpulkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 28,91 triliun hingga 30 September 2024. Jumlah tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

"Pemungutan PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp 914,2 miliar, pajak fintech sebesar Rp 2,57 triliun dan pajak SIPP sebesar Rp 2,38 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Khusus PMSE, sampai September 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan di September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd dan DFENG LIMITED.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 6,14 triliun setoran tahun 2024.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," ujar Dwi.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 914,2 miliar sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023 dan Rp 446,92 miliar penerimaan 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," jelasnya.

Untuk pajak fintech telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,57 triliun sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 1,02 triliun penerimaan tahun 2024.

"Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun," beber Dwi.

Kemudian penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai September 2024, penerimaannya sebesar Rp 2,38 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 863,6 miliar penerimaan tahun 2024.

Dwi menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, serta pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Wamen Kominfo Nezar Patria mengeluh anggaran yang digelontorkan untuk Kominfo tahun anggaran 2024 dan 2025 kurang saat raker bersama Komisi I DPR RI, Senin (23/9).

“Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan anggaran,” kata Nezar.

Nezar pun memaparkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan dan pembangunan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan besaran dana yang disediakan.

“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp 542 miliar untuk tahun 2024. Dan hanya tersedia sebesar Rp 257 miliar, sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran,” jelas Nezar.

Kebutuhan anggaran di tahun 2025 kata Nezar juga belum tercukupi. Dari kebutuhan Rp 486 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 27 miliar atau 5,6 persen dari seluruh kebutuhan anggaran.

“Pada PDNS hal ini berisiko pada terintinya layanan komputasi awan pemerintah atau cloud yang melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11.000 aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada terhentinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah,” kata Nezar.

“Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah,” sambungnya.

Keluhan ini pun sempat direspons dengan keras oleh anggota Fraksi Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat.

Serangan siber dan kebocoran data pribadi memang sering terjadi di Indonesia. Misalnya, Brain Cipher menyerang Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, membuat sejumlah layanan publik lumpuh.

Serangan malware sejak 17 Juni 2024 itu membuat data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci atau tersandera.

Brain Chiper meminta tebusan USD 8 juta atau Rp 131 miliar dalam bentuk kripto Monero untuk memberikan kunci agar data raksasa di PDN bisa diakses kembali. Namun, Brain Chiper pada 3 Juli akhirnya memberikan gratis kunci pembuka data, batal minta tebusan.

Sementara itu, pada 18 September 2024, hacker Bjorka menjual 6,6 juta data NPWP senilai Rp 150 juta di darknet. Dia memberikan 10 ribu sampel data, yang isinya termasuk data Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani, dan Menkominfo Budi Arie.

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna," tulis Bjorka.