REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang ibu yang diketahui mengemis di kawasan Jakarta Utara mengakui aktivitasnya meminta-minta. Ibu itu mengaku mengemis untuk membiayai pengobatannya. Rekaman pengakuan ibu tersebut dirilis oleh akun Youtube Pratiwi Noviyanthi.

Dalam video tersebut, seorang perempuan tampak mewawancarai sang ibu di rumahnya yang berlantai tiga di kawasan Jakarta Utara. Dia bertanya apakah benar itu tersebut meminta-minta di kawasan Jakarta Utara?

Ibu itu menjawab, “Memang ada, tapi saya enggak pakai cara paksa ya. Saya minta-minta, saya kan minta tolong,”ujar Ibu berkacamata tersebut.

Ibu itu mengaku hanya mengemis jika ada waktu. “Kalau enggak ada waktu saya kerja,”kata dia. Bersama anaknya, jM, dia mengaku mendapatkan perolehan dari hasil mengemis dengan jumlah yang bervariasi, dari Rp 5000, Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu.

“Kalau ada yang baik (dikasih uang Rp 100 ribu). Tapi itu kan habis buat ongkos bajaj, beli makan, obat,”ujar anaknya yang berinisial JM.

Meski demikian, ibu tersebut membantah cerita yang menyebutkan dirinya menjadi pengemis karena dipaksa anaknya. Ibu itu pun menolak jika dia pernah dipukul anaknya kalau tidak mengemis. “Dia enggak pernah pukul-pukul saya,”ujar ibu tersebut.

Teguran dinas sosial..

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara persuasif kepada sepasang ibu dan anak yang menjadi pengemis padahal berasal dari keluarga dengan kategori berkecukupan.

Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara telah melakukan kunjungan ke rumah ibu dan anak tersebut yang berlokasi di sekitar Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kunjungan petugas, diketahui pengemis tersebut ternyata memiliki rumah tiga lantai.

Dilansir dari akun Instagram @dinsosdkijakarta, sang ibu mengaku harus mengemis karena harus membeli obat setiap hari. Saat visitasi, petugas kemudian memberikan teguran kepada ibu tersebut yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengatakan petugas melakukan beberapa tahapan meliputi pencegahan, pemberian layanan kesejahteraan sosial, pembinaan, pengendalian, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan lanjut.

Upaya ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS. "Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi.

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Premi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara persuasif kepada sepasang ibu dan anak yang menjadi pengemis padahal berasal dari keluarga dengan kategori berkecukupan.

Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara telah melakukan kunjungan ke rumah ibu dan anak tersebut yang berlokasi di sekitar Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kunjungan petugas, diketahui pengemis tersebut ternyata memiliki rumah tiga lantai.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengatakan petugas melakukan beberapa tahapan meliputi pencegahan, pemberian layanan kesejahteraan sosial, pembinaan, pengendalian, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan lanjut.

Upaya ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS. "Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi.

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Premi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah toko vape di Cipete Selatan ketahuan tidak punya izin penjualan saat disidak petugas dari Pemkot Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Lurah Cipete Selatan, Fuad mengatakan, toko vape itu justru mempunyai izin industri. Padahal tidak memproduksi apa pun.

"Izin industri elektrik. Harusnya kan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-nya (untuk) penjualan, bukan industri. Kalau industri kan harusnya ada produksi," ujar Fuad di lokasi sidak, Rabu (7/8/2024).

??Kata Fuad, seharusnya toko vape tersebut mengantongi izin penjualan, bukan izin industri elektrik.

Toko vape itu disidak lantaran ada laporan dari warga sekitar. ??Pasalnya, toko vape tersebut berada tepat di depan gerbang sekolah.

??Fuad mengatakan, dalam PP 28 Tahun 2024, dijelaskan tidak diperbolehkan ada penjualan rokok maupun rokok elektrik dalam radius 200 meter di sekitar sekolah. ??

"Setelah itu kita kan juga ada PP terbaru per tanggal 24 Juli kemarin, terkait dengan kesehatan. Salah satunya radius 200 meter dari area sekolah," jelas Fuad.

??Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui unsur Satpol PP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Lurah Cipete melakukan sidak terhadap salah satu toko vape yang berada di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024). ??

Fuad menyebut sidak dilakukan atas dasar laporan warga dan pihak sekolah terkait keberadaan toko vape yang berada tepat di depan gerbang SMPN 68 Jakarta.

??"Pertama keberadaan vape ini kan rokok elektrik, kedua kekhawatiran sekolah dan orang tua komite, ngerinya pada terpengaruh dengan vape ini," ujar Fuad. ??

Dalam sidak tersebut, pihak toko menyebut tidak ada barang-barang yang disita petugas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui unsur Satpol PP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Lurah Cipete Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) salah satu toko vape yang berada di wilayah Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, sekitar 15 petugas gabungan mendatangi toko vape tersebut pada pukul 14.26 WIB.

Di dalam toko, hanya terdapat dua pegawai toko perempuan yang bertugas sebagai penjual produk. Petugas mendata nama mereka dan nomor telepon pemilik toko tersebut.

Lurah Cipete Selatan Fuad mengatakan, sidak dilakukan atas dasar laporan warga dan pihak sekolah terkait keberadaan toko vape yang berada tepat di depan gerbang SMPN 68 Jakarta.

"Pertama keberadaan vape ini kan rokok elektrik, kedua kekhawatiran sekolah dan orang tua komite, ngerinya pada terpengaruh dengan vape ini," ujar Fuad saat ditemui Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Petugas kemudian meminta pemilik toko vape itu untuk hadir ke lokasi. Tidak berselang lama, sekitar pukul 14.48 WIB, manajer toko vape wilayah Jakarta Selatan datang.

Petugas kemudian meminta manajer itu untuk menunjukkan surat izin berusaha di daerah tersebut.

Manajer itu berhasil menunjukkan beberapa dokumen, namun tidak dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Manajer itu berkata, IMB bukan dalam ranah dirinya, melainkan hanya pemilik gedung dan pemilik usaha yang memiliki dokumen tersebut.

Manajer itu kemudian berusaha menghubungi pemilik toko. Akan tetapi, petugas tidak tahan menunggu dan memutuskan meninggalkan toko tersebut dengan rencana pertemuan antara pemilik toko, pemilik gedung, dan Pemkot Jakarta Selatan untuk menunjukkan dokumen perizinan yang kurang.

Petugas meninggalkan toko sekitar pukul 15.20 WIB.

"Dia kan bilang punya IMB dan sebagainya, nanti diperlihatkan, minggu ini kami panggil pemiliknya untuk membuktikan bahwa dia punya. Kalau punya, nanti biar dari tingkat kota yang menindak. Makanya besok kami undang untuk membawa surat yang memang dia miliki," ujar Fuad saat ditemui, Rabu (7/8/2024).

Dari sidak itu, pihak toko menyebut tidak ada barang-barang di toko yang diambil untuk disita oleh petugas.