JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 sebagai upaya untuk meyakinkan semua pihak bahwa IKN siap digunakan.

"Pak Jokowi ingin mengatakan di akhir kekuasaan politiknya, IKN sudah siap dipakai, sudah siap ditempati dan sudah siap disebut ibu kota negara," ujar Adi dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Jumat (13/9/2024).

Dia juga menyebut, Jokowi ingin membalas kritikan yang selama ini dilayangkan dalam pembangunan IKN.

Kritik itu, kata Adi, dijawab Jokowi dengan cara memperlihatkan kesiapan IKN dan berkantor di tempat tersebut.

"Saya kira Jokowi ingin membungkam para pengkritiknya bahwa IKN adalah proyek ugal-ugalan, bahwa IKN adalah proyek gagal," kata Adi.

"Dengan cara menempati IKN 1 bulan 3 hari Jokowi ingin tegaskan bahwa sebenarnya IKN itu sudah siap pakai, siap untuk dijadikan sebagai istana yang baru yang enggak ada bau kolonialnya," ucapnya lagi.

Dia juga menyebut, pada sisa waktu kepemimpinan Jokowi, akan ada banyak agenda yang dilakukan dari IKN.

Misalnya rapat kabinet hingga kunjungan ke luar negeri yang dilakukan dari kota yang berada di Kalimantan Timur itu.

"Oleh karenanya, begitu banyak janji-janji ataupun hal-hal yang ingin dilakukan oleh Jokowi dilakukan dari IKN, kunjungan keluar, mengumpulkan polisi dan TNI di situ dan seterusnya," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo kembali berkantor di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Kamis (12/9/2024).

Menurut rencana, Jokowi bakal berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau tepat sehari sebelum pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo habis-habisan menyokong persiapan transisi kepemimpinannya ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka per 20 Oktober 2024.

Pengamat politik menilai, sikap tersebut tampak dalam sejumlah pesan yang disampaikan Jokowi setelah mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan dukungan total itu, Presiden Jokowi dinilai hendak memastikan berbagai programnya berlanjut, sekaligus menitipkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka, yang akan naik tahta sebagai wakil presiden.

Pengarahan kepada TNI-Polri

Dalam pengarahannya kepada ribuan anggota TNI dan Polri di IKN, Kamis (12/9/2024), Jokowi berharap TNI dan Polri tetap bisa kompak di bawah kepemimpinan Prabowo.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada hari ini.

"Saya berharap TNI dan Polri ke depan bisa terus mempertahankan kekompakannya, sinergitasnya, dalam menjaga dan melindungi warga kita Indonesia," kata Jokowi.

"Saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas, mendukung penuh transisi pemerintahan agar mulus (dari) pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yanh dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto," sebutnya.

Ia juga meminta agar dua institusi tersebut turutmenjaga stabilitas jelang fase penting yang akan dilalui Indonesia dalam waktu dekat: pergantian kepemimpinan di skala nasional dan digelarnya pilkada serentak di 545 wilayah.

"Negara kita berada di fase yang sangat penting. Supaya kita sadar semuanya, Oktober bulan depan itu ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Jokowi.

" Satu bulan lebih sedikit, November, akan ada pemilihan serentak kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan walikota, sehingga saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini," lanjut dia.

Jokowi berpesan agar "hal-hal kecil" segera diselesaikan dan jangan sampai menjadi persoalan yang lebih besar.

"Segera, secepatnya," tegas Kepala Negara.

Ia menekankan, TNI dan Polri harus turut andil mendukung penuh transisi pemerintahan agar mulus pemerintahan yang ia pimpin dapat dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu!" ucapnya.

"Juga dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif," kata Jokowi.

Ia menegaskan bahwa stabilitas menjadi unsur penting dalam rencana pembangunan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Oleh karena itu, ia meminta dua institusi tersebut juga menjaga tindakan dan reputasi demi memelihara kepercayaan publik.

Pesan kepada para menteri

Tak hanya kepada aparat, pesan soal menjaga stabilitas juga ia titipkan kepada jajaran menterinya dalam sidang kabinet paripurna terakhir yang diselenggarakan di IKN, Jumat (13/9/2024).

"Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh (stabilitas) untuk melakukan pembangunan," ujar Jokowi

"Sehingga, pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," tambahnya.

Jokowi juga menyoroti agar para menteri tidak membuat kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas.

Ia menegaskan agar kabinetnya tetap harus dapat menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi tidak melonjak, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta turut membantu menjaga ketertiban dan keamanan.

Ia meminta, tak ada kebijakan ekstrem yang ditelurkan di sisa pemerintahannya yang tersisa tak sampai 40 hari.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi bahkan tidak segan merumuskan aturan yang bisa memuluskan hari pertama Prabowo bertugas.

"Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih," ujar dia.

"Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," sambung Jokowi.

Strategi titip badan?

Sejumlah pengamat komunikasi politik mengapresiasi sikap Jokowi, meski pesan-pesan tersebut juga dinilai mengandung makna tersirat.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyampaikan bahwa pemimpin baru sering kali kerepotan dalam melakukan konsolidasi kekuatan di awal masa kepemimpinan yang berpotensi melahirkan turbulensi dan berpengaruh pada efektivitas kerja pemerintahan.

Karena itu, kata dia, stabilitas politik-keamanan, tidak adanya perubahan radikal dalam kebijakan strategis, dan perumusan aturan yang dipersiapkan untuk percepatan program kebijakan pemerintah baru, akan berpengaruh positif bagi kinerja pemerintahan ke depan.

"Karena sering kali, pemerintahan baru butuh berbulan-bulan sekadar untuk menciptakan landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan publik yang telah dijanjikan dalam kampanye politiknya," ujar Umam kepada Kompas.com, Jumat.

Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, juga menilai bahwa Jokowi ingin agar program yang telah ia desain dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

Tidak hanya itu, menurut dia, publik juga perlu membaca pesan ini disampaikan karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan turut naik tahta.

"Intinya, Jokowi ingin terlihat punya kontribusi penting terkait segala hal dengan Prabowo mulai dari presiden hingga peralihan kekuasaan yang berjalan mulus. Tentu harapan terbesarnya ada imbal balik yang didapat Jokowi nantinya," jelas Adi kepada Kompas.com.

Umam mengamini dan menilai bahwa sokongan "all out" yang diberikan Jokowi untuk Prabowo juga dapat dimaknai sebagai taktik "titip badan" jelang lengsernya Jokowi per 20 Oktober nanti.

"Bukan hanya menitipkan anaknya yang akan menjadi wakil presiden (Gibran Rakabuming), tetapi juga memberikan perhatian sekaligus perlindungan bagi dirinya yang tidak lagi akan berada di pucuk kekuasaan," ungkap Umam.

Umam mengingatkan, secara praktis, Jokowi hari ini belum menjadi bagian dari kekuatan partai politik mana pun.

Basis pertahanan dirinya untuk menghadapi tekanan dan ancaman dari rival-rival politiknya, menurut Umam, tergolong masih belum kuat dan belum memadai.

"Dengan kata lain, dukungan kuat Jokowi (ke Prabowo) itu akan melahirkan 'politik balas budi' yang diharapkan bisa melindungi agenda kepentingan lingkar dekat Jokowi," sebut Umam.

"Termasuk (perlindungan terhadap) keluarga inti Jokowi yang kini semakin banyak yang tampil di jabatan publik agar terhindar dari gempuran politik, serangan hukum, dan segala bentuk ancaman lain usai lengser dari kekuasaan," jelasnya.