Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan 8 perusahaan pelat merah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Delapan BUMN itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), ID Survey, dan holding Pupuk Indonesia.

Erick memastikan 8 BUMN tersebut siap mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul sehat dan berdaya saing melalui implementasi program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun, program MBG turut mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi atau SP Gizi yang bakal memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.

“Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Erick juga bertitah Telkom harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi, seperti Peduli Lindungi saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan transparansi.

Selain itu, Ketua Umum PSSI ini juga meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa.

“Keempat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” pungkasnya.

Titah kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan standar dapur untuk SP Gizi, serta Pupuk Indonesia berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

“Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024,” tuturnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan TNI dalam mendukung Asta Cita.

Adapun Asta Cita merupakan 8 misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

"Khususnya dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu memperkuat sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa di bidang ketahanan pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," kata Panglima TNI dalam keterangan yang dibagikan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Jumat (8/11/2024).

Panglima memaparkan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, bertempat di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Kala itu, Panglima membawakan paparannya yang bertema "Peran TNI dalam Mendukung Pilkada Serentak dan Pencapaian Asta Cita”.

"Program dalam mendukung Asta Cita tersebut di antaranya optimalisasi lahan Papua untuk swasembada pangan, pompanisasi, TNI AD manunggal air, penyiapan dapur sehat di wilayah Indonesia," ucap Panglima TNI.

Selain Asta Cita, lanjut Panglima, TNI juga menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Dalam pemaparannya, Panglima menegaskan TNI akan membantu pemerintah melancarkan Pilkada.

Ia pun memastikan TNI bersinergi dengan Polri dalam pengamanan Pilkada untuk memastikan setiap tahapan berjalan aman dan lancar.

“Dalam kaitannya dengan Pilkada serentak TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan mengerahkan total 157.654 personil,” ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini.

Acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini diakhiri dengan penutupan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Bisnis.com, BOGOR — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya sudah ditagih masyarakat soal Program Makan Bergizi Gratis, bahkan sebelum dia dilantik sebagai RI 2. Dia menyebutkan ini salah satu program yang sangat ditunggu masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

“Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih, ‘Kapan [Program] Makan Siang Gratis mas, kapan makan siang gratis mas?” ujarnya di hadapan para pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, putra sulung Jokowi ini meminta kerja sama dari semua pihak yang hadir dalam acara, agar bisa turut menyukseskan program andalan Prabowo dengan dirinya, yaitu Program Makan Bergizi Gratis.

Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo selalu menyebut Program Makan Bergizi Gratis ini sangat strategis karena semua pihak seperti petani, ibu-ibu PKK dan rumah tangga ikut terlibat.

“Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” katanya.

Lebih lanjut, eks Wali Kota Solo tersebut juga mengatakan telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis di sekolah di berbagai daerah, terakhir uji coba ini dilakukan di Palangkaraya.

“Saya kira tanggapan dari orang tua murid, murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloti project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

Dadan mengatakan setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

“Sehingga Insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk tidak ragu menelepon dirinya selama ia berada di luar negeri.

Prabowo mengingatkan sudah ada teknologi canggih berupa video conference.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan, selama saya sedang berada di luar negeri. Tapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada video conference dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa laksanakan suatu pertemuan melalui video conference," ujar Prabowo.

"Dan saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara, jangan ragu-ragu (untuk menelepon) kalau ada masalah apa pun," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, jika para menteri ingin mendapat suatu kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilakan untuk menelepon.

Dia mengklaim dirinya terbuka, sehingga para anggota Kabinet Merah Putih boleh langsung menelepon.

"Kalau saudara sudah sampaikan ke menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya, jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung," jelas Prabowo.

Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler.

Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat.

"Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal, kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih.

Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan Presiden Ke-8 RI itu.

Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini.

Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mencetak sawah hingga 1 juta hektare (Ha) di Merauke, Papua Selatan.

Hal ini disampaikan Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat menemani Prabowo berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu (3/11/2024) dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan.

Dalam kunjungan ini, dia mengatakan bahwa Prabowo melihat persiapan demplot (Demontration Plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.

Setibanya di lokasi, Presiden Ke-8 RI itu langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. Di sana, Kepala Negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya.

Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

Selain itu, kaya Rizal, Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Rizal Ramdhani mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke.

Menurutnya, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," ujar Ahmad Rizal.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa, Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15—30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

"Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke," tandas Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

Jakarta: Pemerintahan Prabowo-Gibran selayaknya fokus pada upaya menjadikan Indonesia salah satu tujuan utama investasi di Asia Tenggara. Pasalnya, dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, posisi Indonesia masih kalah seksi di mata investor global.

"Jika kita bandingkan, Vietnam menjadi salah satu bintang dalam menarik foreign direct investment (FDI) dalam beberapa tahun terakhir," ungkap pengamat hubungan internasional, Zenzia Ihza Sianica, dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Berdasarkan data 2023, Vietnam menerima aliran FDI sebesar USD27,72 miliar, sedangkan Indonesia hanya mengantongi USD22,31 miliar.
Angka ini menunjukkan, meski Indonesia berada di jalur positif, Vietnam dan negara lain di ASEAN seperti Thailand dan Singapura lebih agresif dalam mereformasi kebijakan pro-investasi.

Daya tarik pasar

Namun Zenzia menekankan, pasar Indonesia menawarkan keuntungan dari segi populasi yang besar. "Jika kita lihat skala nasional, Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, jauh di atas Vietnam yang hanya sekitar 100 juta," jelas dia.

Hal ini membuat Indonesia unggul dari segi pasar. Pasar konsumen di Indonesia sangat besar, tetapi tantangannya adalah daya beli yang masih belum merata. Menurut dia, ada gap antara urban dan rural yang perlu diperbaiki untuk menarik lebih banyak investor.

Dia menambakan, faktor kemudahan dalam mendirikan usaha juga menjadi salah satu kendala utama di Indonesia. Menurut data Ease of Doing Business, Vietnam berada di peringkat yang lebih baik daripada Indonesia dalam hal kemudahan berusaha, yang mencakup aspek perizinan dan regulasi.

"Indonesia masih dihadapkan pada birokrasi yang kompleks dan izin usaha yang lambat. Ini berbeda dengan Vietnam yang lebih cepat dalam memberikan izin dan memiliki nilai investasi minimal yang lebih rendah untuk mendirikan bisnis," ungkap Zenzia.

Salah satu masalah yang kerap diabaikan oleh pemerintah, menurut Zenzia, adalah penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah cenderung terlalu fokus pada pendapatan dari hasil bumi, pertambangan misalnya. Hasil bumi memang menguntungkan untuk negara, namun yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan kerja yang bisa menopang hidup mereka sehari-hari. Ini yang harusnya jadi prioritas. Apalagi belakangan ada arus gelombang PHK di berbagai sektor usaha,” jelas dia.

Zenzia mengutip World Economic Outlook yang menyebut, dari 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2 persennya adalah pengangguran. Di bawah Indonesia ada Filipina dengan tingkat pengangguran 5,1 persen, Brunei Darussalam 4,9 persen, Malaysia 3,5 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, dan Thailand 1,1 persen.

Zenzia menyimpulkan, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.

"Jika tidak ada perbaikan dalam kemudahan bisnis dan reformasi struktural dalam tenaga kerja, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi investasi di ASEAN," ujar dia.

Vietnam lebih menarik

Menurut Zenzia, ada beberapa faktor utama yang membuat Vietnam lebih menarik dibandingkan Indonesia. Vietnam punya sistem politik yang stabil, disertai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan konsisten. Pasar Vietnam juga menunjukkan kinerja yang tinggi.

"Vietnam punya keunggulan komparatif dalam hal biaya tenaga kerja yang rendah, yang memungkinkan negara ini menjadi simpul manufaktur utama dalam rantai pasok global," jelas Zenzia.

Selain itu, tenaga kerja muda dan terampil yang melimpah juga menjadi daya tarik bagi banyak investor.

"Vietnam telah menetapkan undang-undang yang lebih jelas dan insentif investasi yang lebih menarik. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para investor," ujar Zenzia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto tidak ingin tim sukses pemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yaitu Tim Kampanye Nasional (TKN) bubar.

Ia ingin, TKN saat ini justru berubah menjadi satu organisasi yang mengakomodir banyak pihak dan berkolaborasi untuk sama-sama membangun Indonesia.

“Maksud dan tujuan usul saya TKN yang tadinya merupakan jaringan yang cukup besar, cukup masif tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai,” ujar Prabowo di deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Ia mengatakan, perjuangan sesungguhnya justru harus dilakukan setelah menerima mandat dari rakyat.

Maka, kolaborasi tim pemenangan Prabowo saat ini dibutuhkan untuk menjamin kerja-kerja pemerintahan ke depan.

“Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan, Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera,” tutur dia.

Maka, Prabowo meminta agar semua putra putri terbaik bangsa dari berbagai golongan dan latar belakang untuk bekerja sama.

Ia menganggap, meski berbeda-beda, semua tokoh ingin mencapai satu tujuan yang sama untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.

“Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin, kita tahu bahwa kita kaya, karena itu saya mengajak semua kader-kader, patriot-patriot dari semua lapisan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu,” tuturnya.

“Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera,” imbuh dia.

PALU, iNews.id - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad HM Ali dan Calon Wakil Gubernur Abdul Karim Aljufri menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif yang mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama atau golongan. Pernyataan itu disampaikan pasangan dengan tagline BERAMAL di hadapan 700 anggota Relawan Lentera Kasih (Relasi) Prabowo-Gibran Sulawesi Tengah dalam sebuah acara deklarasi di Kota Palu, Kamis (31/10/2024).

"Kami berdua menjaminkan diri untuk kesetaraan dan kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadah," ujar Ahmad Ali di hadapan ratusan relawan yang hadir, Kamis (31/10/2024). 

Bagi Ahmad Ali dan Abdul Karim, keberagaman sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Paslon ini memberi ruang untuk saling memahami dan menghormati perbedaan.

Ahmad Ali juga menepis rumor negatif yang sering muncul saat masa politik seperti sekarang. 

“Di saat seperti ini, selalu saja ada cerita-cerita miring. Padahal, saya setiap hari bergaul dengan saudara dan teman-teman dari berbagai agama,” katanya. 

Abdul Karim menambahkan, hal tersebut tidak memengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para relawan yang hadir.

Sementara Ketua Dewan Pembina DPP Relasi Sahat MP Sinurat menyatakan dukungan penuh DPP Relasi Prabowo-Gibran kepada pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim. Dukungan ini setelah mereka mengkaji rekam jejak kandidat. 

“Komitmen mereka dalam memelihara keragaman, kebebasan beribadah serta memberi ruang bagi kaum milenial dan Gen Z membuat kami mantap untuk mendukung dan memenangkan pasangan ini,” ujarnya.

Deklarasi dukungan ini dihadiri 700 relawan dari Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara dan Donggala. 

Sahat menegaskan kepada para relawan dari berbagai daerah untuk memenangkan pasangan ini di daerah masing-masing dan menyebarluaskan komitmen pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim kepada masyarakat.

Editor: Donald Karouw

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Aturan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, menyatakan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan rokok tersebut dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. "Aturan ini menjadi sorotan di kalangan petani karena dampak jangka panjangnya akan menyuburkan yang ilegal," ujarnya pada Rabu (30/10/2024) di Jakarta.

Mudi menjelaskan bahwa dengan adanya penyeragaman kemasan, akan sulit membedakan antara rokok legal yang membayar cukai dan rokok ilegal yang tidak membayar cukai. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan penjualan rokok legal dan merugikan petani tembakau.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menurunkan penyerapan hasil tembakau dari petani, merusak tata niaga perkebunan tembakau, serta memperburuk kondisi ekonomi petani kecil.

"Jika kebijakan ini diterapkan, maka banyak dampak negatif dalam jangka panjang yang muncul, termasuk dapat mematikan mata pencaharian kami," katanya.

Mudi juga menekankan bahwa penyeragaman kemasan rokok tanpa merek tidak diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. UU tersebut hanya mewajibkan peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning/PHW) pada 50 persen kemasan rokok, tanpa mewajibkan penyeragaman kemasan tanpa identitas merek.

Ia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

"Kami mohon kepada pemerintah baru agar dapat melihat sisi positif dari sektor tembakau yang selama ini telah berjasa untuk keluarga kami dan berkontribusi besar pada negara," tuturnya.

Ketua DPC APTI Pamekasan, Samukrah, turut menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru mengambil pendekatan berbeda dalam melihat industri tembakau, terutama dari sisi petani.

"Harapan kami pemerintahan baru dapat melihat keberlangsungan industri tembakau dari semua aspek, termasuk dari sisi petani," tambahnya.

Samukrah juga menyoroti anggapan bahwa petani tembakau tidak sejahtera, meskipun hasil panen tembakau selama ini sangat membantu kehidupan mereka. Panen tembakau menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para petani karena mereka menggantungkan penghidupan pada hasil tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Asosiasi Minta Pemerintah Batalkan Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Alasannya?", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/10/31/asosiasi-minta-pemerintah-batalkan-aturan-penyeragaman-kemasan-rokok-apa-alasannya