Bisnis.com, JAKARTA – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp6,54 triliun pada tahun anggaran 2023.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan hal tersebut dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan, nominal tersebut diperoleh berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam lingkup Pemprov DKI.

“Maka sisa lebih perhitungan anggaran 2023 adalah sebesar Rp6,54 riliun,” katanya, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, pihaknya mencatatkan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dengan Rp8,89 triliun.

Menurut Heru Budi, jumlah itu di antaranya berasal dari SILPA tahun anggaran 2022 sebanyak Rp8,6 triliun.

“Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,6 triliun di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, dan PT MRT,” jelasnya.

Sebelumnya, Heru Budi menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57%. Jumlah itu melebihi rencana yang ditargetkan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70,66 triliun.

Selain itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp66,77 triliun atau mencapai 92,55% dari target yang direncanakan sebesar Rp72,14 triliun.

Adapun, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2023 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terlepas dari beragam masalah yang ditemukan.

Hal tersebut disampaikan Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (25/7/2024). Dengan demikian, menurut Ahmadi, Pemprov DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh kali berturut-turut.