JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerima langsung audiensi para buruh yang demo tuntut kenaikan upah tahun 2025 menjadi Rp 6,5 juta, Rabu (6/11/2024).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho meminta sebanyak 15 perwakilan untuk bertemu dengan Teguh.

Audiensi buruh dengan Teguh berlangsung kurang lebih 30 menit. Pembahasan audiensi terkait tuntutan kenaikan upah 2025.

Dari pengamatan Kompas.com, para buruh keluar dengan wajah yang berseri-seri. Yusuf Suprapto selalu Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta mengatakan, Teguh sangat terbuka mendengar aspirasi mereka.

"Respons Pak Pj sangat bagus sekali, sangat welcome ke kami dan kelihatan beliau sangat demokratis," imbuh Yusuf usai audiensi.

Adapun dalam demo kali ini, para buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) ini membawa berbagai macam atribut yang bertuliskan tuntutan mereka.

Tampak ada spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando".

Ada juga spanduk lain yang dipasang di mobil orasi yang bertuliskan tiga tuntutan. Pertama, tetapkan upah Jakarta Tahun 2025 senilai Rp 6,5 juta.

Kedua, menetapkan upah di atas satu tahun, minimal 5 persen dari UMP 2025. Ketiga, segera terbitkan upah sektoral minimal 6 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Heru Budi Hartono berakhir menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta pada hari ini, Kamis (17/10/2024).

Heru ditetapkan menjabat Pj untuk mengisi kursi Gubernur Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan karena habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

Sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, Heru terus berusaha meninggalkan jejak positif, bahkan meneruskan warisan (legacy) dari para gubernur sebelumnya.

Keputusan pemindahan ibu kota ke Nusantara membawa tantangan bagi Jakarta, dan Heru Budi berkomitmen untuk memastikan bahwa kota ini tetap berkembang dan relevan.

Dalam masa kepemimpinannya, Heru telah melanjutkan langkah-langkah agar pembangunan Jakarta terus berjalan dan mengatasi masalah yang kerap terjadi di ibu kota.

Berikut adalah jejak positif Heru Budi berdasarkan catatan Kompas.com:

1. Pembuatan konstruksi pintu air

Salah satu fokus Heru adalah mengatasi masalah banjir di Jakarta yang selalu terjadi saat musim hujan.

Langkah yang dilakukan Heru adalah dengan membangun waduk dan memperbaiki tanggul di sejumlah daerah di Jakarta.

Heru menugaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta untuk meningkatkan kapasitas saluran air dan pembuatan konstruksi pintu air.

Tujuan dibangunnya konstruksi pintu air itu adalah agar aliran debit banjir tidak terhambat.

Pemasangan konstruksi pintu air telah dilakukan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, yakni Tanjung Barat dan Gandaria.

SDA Jakarta juga membangun saluran baru, memasang pintu air, dan melakukan normalisasi saluran air di kawasan Tanjung Barat dan Jagakarsa.

Adapun anak buah Heru juga melakukan pembangunan kolam penampungan air di bawah jalan dan perbaikan saluran air menuju ke rumah pompa eksisting di daerah Gandaria, Kebayoran Baru.

2. Sodetan Ciliwung

Meski Sodetan Ciliwung merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun pada masa kepemimpinan Heru Budi, saluran untuk mengatasi banjir itu diresmikan.

Kehadiran Sodetan Ciliwung diharapkan dapat memitigasi banjir di Jakarta, khususnya di wilayah yang dialiri Sungai Ciliwung.

Beberapa tanggul di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat pun diperbaiki untuk menyiasati banjir yang kerap terjadi di daerah ini.

Pembangunan Sodetan Ciliwung memakan waktu yang panjang sejak proyek dimulai. Hal itu disebabkan beberapa kendala selama proses pembangunan.

Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet (jalur masuk air) di Bidara Cina dan outlet (jalur keluar air) di Kebon Nanas.

Setelah terhenti bertahun-tahun, akhirnya proyek dilanjutkan kembali. Pembangunan Sodetan Ciliwung sebelumnya ditargetkan rampung pada April 2023.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Sodetan Ciliwung ditargetkan beroperasi pada Juni 2023. Namun, proyek itu baru selesai dan diresmikan pada Juli 2023.

3. Aplikasikan RDF

Selain mengatasi banjir, Heru juga meminta seluruh jajarannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyelesaikan masalah sampah di wilayahnya masing-masing.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini juga meminta Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup dapat menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif refuse derived fuel (RDF), seperti yang dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

RDF disebut dapat dimanfaatkan sebagai pengganti batu bara yang masih menjadi bahan bakar utama dalam produksi semen.

Dengan fasilitas ini, sebanyak 2.000 ton sampah dapat diolah menjadi 700 ton RDF per hari.

RDF juga akan diaplikasikan di TPS Rorotan, Jakarta Utara, yang akan dibangun.

4. Water Mist dan bentuk satgas

Terkait masalah polusi udara Jakarta, Heru bertindak cepat. Ia mendorong perusahaan swasta untuk memasang water mist generator yang menyemprotkan air dari atap gedung tinggi demi menekan polusi udara.

Ada ratusan gedung di Jakarta yang sudah memasang water mist generator untuk mengatasi masalah cuaca di Jakarta.

Heru juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengatasi masalah polusi udara di Jakarta.

Tak hanya itu, Heru memberlakukan work from home (WFH) untuk ASN dan melakukan uji emisi kendaraan secara ketat.

5. Program bebenah kampung

Selain itu, Heru juga membentuk program untuk penataan permukiman di Jakarta.

Ia melaksanakan Program Bebenah Kampung dan Bedah Rumah melalui sinergi dengan sejumlah pihak.

Sebagai contoh, kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam pelaksanaan Program Bebenah Kampung yang dilaksanakan di Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Penataan permukiman juga dilakukan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Nantinya, program ini akan dilanjutkan ke wilayah lain untuk penataan permukiman yang lebih baik dan merata.

Dengan upaya ini, masyarakat berkesempatan mendapat lingkungan yang lebih sehat.

Revitalisasi rumah agar layak huni dengan prasarana serta sanitasi yang lengkap akan mendorong kesehatan masyarakat, khususnya dalam penurunan stunting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan perbaikan sejumlah jalan jelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Heru mengungkapkan, perbaikan jalan dilakukan karena sejumlah tamu negara akan hadir dalam acara pelantikan Prabowo-Gibran.

"Tadi saya rapat juga kesiapan wilayah Jakarta (untuk pelantikan Presiden Terpilih Prabowo), ya tentunya melakukan beautifikasi perbaikan jalan karena ada tamu negara," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Menurut Heru, para tamu negara akan tiba di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Karena itu, perlu adanya perbaikan pada jalan-jalan protokol yang akan dilalui oleh para tamu negara.

"Termasuk (perbaikan) jalan-jalan protokol yang akan dilalui oleh Kepala Negara yang akan hadir pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2024," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2024) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebutkan, negara-negara sahabat tersebut mencakup negara-negara tetangga di Asia Tenggara hingga kawasan Eropa dan Amerika.

"Hampir semua negara ASEAN dan negara-negara sekitar kita, termasuk negara-negara sahabat yang bersahabat dengan kita, ada negara-negara Eropa, negara-negara lain, negara-negara Barat," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Muzani juga menambahkan bahwa beberapa negara sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir.

"Kita sedang menyiapkan pengamanan dan protokol yang dibutuhkan untuk kedatangan beliau-beliau di sini," ujarnya.

Pelantikan Prabowo dan Gibran akan berlangsung di Kompleks Parlemen, dan setelah dilantik, Prabowo direncanakan akan mengunjungi Istana Kepresidenan untuk disambut oleh Presiden Joko Widodo.

(Penulis: Firda Janati | Editor: Irfan Maullana)

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah masalah warisan dari pemimpin Jakarta terdahulu.

Polemik warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, yang hingga kini belum mempunyai hunian tetap pasca kampungnya digusur, juga menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan.

“Nanti kalau terpilih satu-satu, nanti yang urgensinya paling depan pasti dapat prioritas dan salah satunya Kampung Bayam,” ujar Ridwan Kamil dalam acara “Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil” di GOR Kecamatan Tanjung Priok, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (12/10/2024).

Kendati demikian, Ridwan belum mau berjanji banyak terkait teknis penyelesaian masalah di Kampung Bayam. Dia mengaku masih harus belajar banyak terkait masalah itu.

“Secara teknis saya harus belajar dulu, problem Jakarta jumlahnya banyak, tidak bisa satu per satu langsung ke teknis karena akan terlihat berlebihan,” imbuh Ridwan.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku akan belajar banyak selama masa kampanye agar jika terpilih nanti, dia bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang disisakan oleh gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya.

“Saya kan belum jadi gubernur, (kalau sudah dilantik) jadi semua permasalahan yang belum selesai di zaman Pak Anies Baswedan dan Pak Heru Budi Hartono pasti jadi pekerjaan rumah gubernur (selanjutnya)” kata Ridwan lagi.

Adapun polemik Kampung Susun Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bermula dari penggusuran warga untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019.

Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.

Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.

Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun pada era PJ Gubernur Heru Budi, warga tak bisa menempati rumah susun tersebut.

Di sisi lain, Jakpro mengaku telah memberikan uang ganti rugi ke warga yang lahannya tergusur karena pembangunan JIS.

Hal ini sempat membuat kedua pihak berseteru hingga dilakukan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dan Komnas HAM.

Hasil dari mediasi, eks warga Kampung Bayam sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.

Sambil menunggu proses pembangunan rusun selesai, eks warga Kampung Bayam tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama tinggal di huntara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 70 Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Dalam kunjungannya, Gibran menyebut menu yang disajikan di sekolah ini sebagai yang paling mewah dan lengkap dibandingkan uji coba program MBG di Hambalang dan Sentul.

"Saya kira hari ini yang paling lengkap, paling mewah," kata Gibran di lokasi.

Menu yang disajikan terdiri dari ayam kecap atau teriyaki, perkedel, telur dadar, tahu, sayur sawi, salad dengan saus mayones, buah pisang, dan susu Greenfields.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mendampingi Gibran, menjelaskan bahwa para siswa sangat menyukai menu yang disediakan.

"Relatif anak-anak SMA suka. Beda dengan kemarin, lima kali uji coba di SD, kami harus menyesuaikan menunya yang memang disukai anak-anak SD," ucap Heru.

Heru juga merinci kandungan gizi dalam satu porsi makanan tersebut, yang mengandung 781,58 kkal, terdiri dari 116,64 gram karbohidrat, 29,96 gram protein, dan 21,57 gram lemak.

"Kami bagikan 1.075 porsi. Kurang lebih satu porsi seharga Rp 25.000, plus susu dari Mas Gibran," ujar Heru.

Program MBG ini akan terus diuji coba di berbagai sekolah di lima wilayah Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu, dengan jadwal rotasi yang telah ditentukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindak tegas guru di sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta Utara yang diduga melecehkan 11 muridnya.

Saat ini Heru telah meminta Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung kasus dugaan pelecehan murid oleh gurunya itu.

"Saya sudah minta kepada Kepala Dinas, kalau ada yang seperti itu ditindak tegas. Nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat," ujar Heru Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Heru menuturkan, guru tersebut terancam akan diberhentikan. Saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan.

"Ya pasti (diberhentikan) prosesnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang guru seni budaya berinisial H (40) di salah satu SMKN Jakarta Utara, melakukan pelecehan seksual ke-11 muridnya.

H melancarkan aksinya saat jam pelajaran. Modus yang digunakan adalah mengajari anak muridnya bermain angklung.

Saat itu, H berusaha memegang tangan, meraba paha, pundak, hingga kepala para muridnya.

Merasa tidak terima area tubuhnya disentuh tanpa izin, para korban pun melaporkan tindakan H ke salah satu guru.

Guru tersebut melanjutkan laporan korban ke kepala sekolah untuk ditindaklanjuti dengan serius.

"Mana kala diperlukan bimbingan, pendampingan, kami akan selalu dampingi mereka agar traumatik itu hilang," ungkap Ng, kepala sekolah SMK itu saat diwawancarai awak media di lokasi, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono menyoroti masalah perubahan iklim di Jakarta. Ia mengungkapkan, telah terjadi 5.170 peristiwa bencana yang melanda kota ini selama 2019-2023.

“Perubahan iklim telah menjadi isu yang nyata dan mendesak bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Di Jakarta sudah ada peningkatan intensitas bencana akibat perubahan iklim,” kata Heru saat menghadiri Crisis Management Conference 2024 pada Mei lalu.

Dalam paparannya, Heru sempat membahas wilayah pesisir utara Jakarta yang rentan banjir rob akibat pasang laut. Wilayah pesisir pun berpotensi mengalami abrasi yang juga disebabkan perubahan iklim.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai upaya, untuk menjaga wilayah pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Salah satunya dengan penanamanmangrove.

Kepala Distamhut Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara menyatakan, penanaman mangrove di hutan lindung Jakarta memiliki beberapa manfaat penting. Mangrovepunya kemampuan tinggi dalam menyerap karbondioksida, sehingga menjadi salah satu opsi dalam mitigasi perubahan iklim.

“Seperti yang kita ketahui, mangrove sangat bermanfaat dalam melindungi garis pantai dari erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekosistem yang luas serta restorasi lingkungan di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Bayu dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (20/9/2024).

Lebih lanjut, ia pun mengemukakan bahwa mangrove menjadi habitat yang penting bagi berbagai jenis spesies flora dan fauna. Karena itu, hutan mangrove sangat ideal untuk menjadi tempat pendidikan dan penelitian, dalam memahami ekosistem pesisir serta konservasi.

Bayu menambahkan, mangrove membantu pula meningkatkan kualitas air. Karena kelebihannya sebagai penyaring alami yang mampu mengurangi polutan dan sedimen yang masuk ke laut.

“Menanam mangrove penting sebagai upaya konservasi dan restorasi lingkungan di wilayah yang rentan. Dengan banyak flora dan fauna di sana, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, misalnya dari ikan, moluska, dan kayu. Dapat dikatakan bahwa hutan mangrove juga mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Bayu.

Ia mengakui, meski banyak manfaat yang didapat, penanaman mangrove menghadapi berbagai tantangan. Pertama, soal konservasi lahan yang mengurangi ruang bagi ekosistem mangrove.

“Banyak area pesisir Jakarta telah digunakan untuk pembangunan, perumahan, industri, dan budi daya perikanan. Hal ini mengubah karakteristik lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mangrove,” ucap Bayu.

Kedua, soal pencemaran air dari limbah industri, domestik, dan limbah berbahaya yang dapat memengaruhi kualitas air tanah bagi pertumbuhan mangrove. Menurut Bayu, pencemaran air tidak ideal bagi mangrove untuk tumbuh.

Ketiga, masalah perubahan iklim yang membuat permukaan air laut naik dapat mengancam ekosistem mangrove. Belum lagi suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan pertumbuhan mangrove.

“Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan tantangan yang kompleks untuk kami, dalam mengupayakan konservasi dan penanaman mangrove di Jakarta,” tutur Bayu.

Distamhut Provinsi DKI Jakarta telah menanam 2.000 mangrove hingga Juli 2024. Upaya ini untuk meningkatkan pengelolaan fungsi ekologi mangrove yang berkelanjutan. Agenda ini bekerja sama dengan sejumlah pengusaha swasta dan komunitas penggiat lingkungan hidup.

Selain di Jakarta, Distamhut juga menanam mangrove di Kepulauan Seribu. Kehadiran mangrove di Kepulauan Seribu bersamaan dengan transplantasi karang, untuk membantu restorasi, peningkatan biodiversitas, pelindung pantai, serta habitat hewan laut.

Mangrove sebagai solusi alam

Penanaman mangrove di wilayah pesisir Jakarta mendapat perhatian dari pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga. Menurutnya, pemerintah harus memperluas reforestasi mangrove di utara Jakarta, untuk mengatasi abrasi dan banjir rob akibat perubahan iklim.

Ia menilai, penanaman mangrove masih jauh lebih baik ketimbang membangun giant sea wall dalam konteks memberikan perlindungan di wilayah pesisir. Selain memiliki nilai ekologi yang lebih baik, penanaman mangrove pun lebih murah dan memberikan dampak berkelanjutan.

“Hutan mangrove merupakan benteng alami pantai yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi, tetapi juga sebagai tempat hidup aneka ragam hewan dan tumbuhan. Semakin luas dan semakin tebal mangrove, semakin bagus untuk melindungi wilayah pesisir,” tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia pun menekankan bahwa reforestasi hutan mangrove memberikan dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik. Dari sisi lingkungan, terbukti efektif dalam mencegah abrasi, banjir rob, bahkan dampak tsunami. Sementara, dari sisi sosial, dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

“Jika dibandingkan dengan giant sea wall yang tidak memberikan dampak lingkungan dan sosial, hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan. Dalam 20 tahun ke depan, apa tembok raksasa itu masih kokoh menahan terjangan ombak? Kalau mangrove, makin lama dan makin tebal, akan semakin kuat. Terlihat perbedaannya,” papar Nirwono.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar menjalankan master plan revitalisasi kawasan pesisir. Salah satu yang harus diutamakan adalah membangun satu kilometer hutan mangrove setiap satu tahun.

“Lebar pantai Jakarta mencapai 32 kilometer. Jika setiap kilonya bisa ditumbuhi hutan mangrove, dampaknya akan sangat besar. Harus ada perencanaan yang matang dan eksekusi yang serius. Ini tergantung bagaimana pemimpin Jakarta melihat isu perubahan iklim yang sudah di depan mata,” tegas Nirwono.

Lebih lanjut, Nirwono pun berharap agar reforestasi hutan mangrove lebih diutamakan, dalam konteks penyelesaian isu perubahan iklim di Jakarta.

Apalagi, menurutnya, Jakarta baru memiliki dua hutan mangrove yang masih sangat kurang untuk mengatasi masalah perubahan iklim di pesisir. Jumlah ini jauh dari kata ideal dan masih harus dikejar, mengingat dampak serius perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat pesisir.

“Nature versus nature. Biarkan alam mengatasi masalah perubahan alam secara alami. Hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan dan memiliki nilai ekologi yang lebih baik. Harusnya yang dibangun adalah giant mangrove wall,” urai Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono bakal menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta untuk mendiskusikan terkait pelaksanaan Pilkada 2024, di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Heru menuturkan, komunikasi Pemprov dengan KPU Jakarta terkait persiapan menghadapi kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta sudah cukup baik.

"Persiapan sudah cukup baik, kami diskusi tentunya nanti siang ada diskusi dengan KPU Jakarta. Saya ajak makan siang untuk saling memberikan informasi," kata Heru Budi saat ditemui di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya lebih detail diskusi apa yang akan dibahas bersama KPU, Heru mengatakan, pertemuan ini hal biasa yang dilakukannya di sela-sela kegiatan sebagai Pj gubernur.

"Ya (kami) ngobrol-ngobrol saja dengan teman-teman diskusi dengan KPU. Biasanya kan ya dengan tokoh masyarakat, tokoh ekonomi dan tokoh sosial lainnya. Hari ini jadwalnya diskusi dengan KPU, sambil makan siang," jelasnya.

Untuk diketahui, KPU Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon untuk Pilkada Jakarta, yakni Pramono Agung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Usai penetapan ini, KPU akan mengumumkan nomor urut tiga bakal paslon, Senin (23/9/2024) pukul 19.00 WIB di kantor KPU, Salemba, Jakarta Pusat.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Astri Megatari, pihaknya juga telah telah menetapkan jadwal dan persiapan untuk debat publik cagub dan cawagub.

Astri menyampaikan, ada tiga kali debat yang akan digelar, dengan masing-masing debat disiarkan oleh stasiun televisi yang sudah ditunjuk.

"Untuk debat publik, kami sudah menyelenggarakan rapat bersama dengan para TV penyelenggara dan sudah ada masing-masing debat, ada tiga kali debat. Masing-masing debat sudah ada TV penyelenggara yang akan melaksanakan," ujar Astri, Minggu (22/9/2024).

Debat pertama dijadwalkan pada 6 Oktober 2024, dengan dua debat selanjutnya akan diumumkan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono angkat bicara terkait dengan adanya surat dari Inspektorat terkait 165 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta yang terlibat judi online (judol).

Heru tidak membenarkan adanya surat klarifikasi tersebut. Menurutnya surat itu ditujukan untuk pembinaan terhadap anggota Satpol PP yang terlibat.

"Iya, itu kan dalam rangka pembinaan, Inspektorat bersurat ke Satpol PP untuk pembinaan dan klarifikasi," kata Heru dilansir dari Antara, Jumat (20/9/2024).

Heru pun menyerahkan hal itu kepada Kepala Satpol PP untuk mengklarifikasi hal tersebut.

“Ya, ada surat dari Inspektorat, klarifikasi untuk dicek kembali. Ada yang benar, ada yang tidak," kata Heru.

Pada surat bernomor e.0519.P4.01.00 yang diterbitkan pada 10 September 2024 dan ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat DKI Jakarta, Dina Himawati, Inspektorat menyinggung pembinaan kepegawaian dan kode etik kepegawaian.

Adapun jumlah transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar. Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp194.087.791 dengan frekuensi deposit 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kasatpol PP Jakarta, Arifin, untuk menindaklanjuti temuan terkait anggotanya yang bermain judi online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono hanya tersenyum ketika dia ditanya soal kemungkinan masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Jakarta bakal diperpanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat wawancara cegat dengan awak media, Heru dimintai tanggapan terkait masa jabatannya yang akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Sebagai informasi, Heru masih berpeluang untuk melanjutkan jabatannya jika ditunjuk oleh Jokowi, meski dia baru diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Jakarta.

"Presiden Jokowi masih bisa menunjuk bapak menjadi Pj Gubernur Jakarta, bagaimana tanggapannya, Pak?" tanya seorang jurnalis saat Heru menghadiri Festival Urban Farming Tahun 2024 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Alih-alih memberikan jawaban verbal, Heru hanya tersenyum. Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang berada di dekatnya terdengar mengucapkan "amin," yang kemudian diikuti anggukan kepala dari Heru.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tampak senang sebelum meninggalkan lokasi wawancara sembari melambaikan tangan tanpa memberi jawaban lebih lanjut.

Sebelumnya, Heru menanggapi minimnya dukungan dari fraksi DPRD untuk melanjutkan jabatan sebagai Pj Gubernur Jakarta, di mana hanya Fraksi PDI-P yang mengusulkan namanya.

Menurut Heru, keputusan DPRD sudah tepat, karena ia bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Alhamdulillah, itu keputusan yang cukup baik dan tepat sehingga saya bisa konsentrasi sebagai Kepala Sekretariat Presiden," ujar Heru saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa yang sama.

Fraksi PDI-P menjadi satu-satunya yang mengusulkan agar Heru tetap menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta. Anggota Fraksi PDI-P, Dwi Rio, menjelaskan bahwa usulan ini didasari oleh kebutuhan objektif akan keberlanjutan kepemimpinan di Jakarta.

"Kami melihatnya objektif, berkaitan dengan kebutuhan Pj Gubernur yang berikutnya. Kami juga memiliki obsesi untuk berkelanjutan," ujar Rio.

Sementara itu, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus memilih tiga nama yang sama untuk diajukan, meski PDI-P tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Namun, Rio menegaskan bahwa komunikasi antara PDI-P dan KIM Plus, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetap berjalan baik.

"Komunikasi oke-oke saja, biasa saja. Tadi sebelum rapat juga sempat berbincang dengan kawan PKS. Paling tidak, kami memiliki otoritas masing-masing," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 mengatakan penyelesaian masalah kekumuhan di Jakarta bakal menjadi prioritasnya jika terpilih dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Untuk menyelesaikan masalah kekumuhan di Jakarta menurutnya bisa dilakukan melalui inovasi-inovasi arsitektural salah satunya dengan membangun perumahan.

“Memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir,” kata Ridwan usai menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta pada Kamis, 5 September 2024.

Salah satu inivasi arsitektural yang dimaksud oleh pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut ialah permukiman vertikal.Meski begitu, dia bakal mencari cara untuk menerapkan pembangunan tanpa penggusuran.

“Kalau perumahan bisa vertikal seperti di Singapura, di Hong Kong, di mana-mana, itu kan menyelesaikan banyak sekali permasalahan," ujarnya.

Pengertian Hunian Vertikal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hunian vertikal merupakan sebuah hunian yang memiliki bentuk dan susunan tegak lurus dari bawah ke atas dan membentuk garis tegak lurus dengan permukaan bumi, garis horizontal, maupun bidang datar. Jenis hunian vertikal diantaranya ialah rumah susun, apartemen, kondominium dan lain-lain.

Melansir dari laman Jakarta Property Institut hunian vertikal memiliki sejumlah keleibihan diantaranya ialah lebih terjangkau dan hemat biaya, kemudahan aksesbilitas, tanggung jawab pemeliharaan lebih rendah, serta fasilitas yang bersifat komunal sehingga membangun interaksi sosial.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti dalam sebuah seminar pernah mengatakan bahwa pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen akan mendorong penggunaan tanah yang lebih efektif dan jumlah unit hunian yang cukup banyak. Selain itu, dengan tinggal di hunian vertikal di kawasan perkotaan, generasi milenial dapat lebih mudah menjangkau kawasan perkantoran yang menjadi lokasi kerjanya.

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan pembangunan perumahan vertikal tidak hanya untuk menghadirkan rumah yang layak tapi akan memudahkan pegentasan masalah kesehatan seperti stunting, TBC, dan masalah kesehatan lainnya. Pembangunan hunian vertikal juga akan menjadikan Jakarta setara dengan kota-kota global lain. “Berarti harus membenahi rumah warga, permukiman kumuh, dan sanitasi,” kata Heru Budi.

Heru Budi telah mengentaskan pembangunan hunian vertikal KTV Palmerah dalam masa jabatannya. KTV Palmerah disebut juga “Rumah Barokah Palmerah” berada di kawasan padat penduduk. Awalnya, lahan tersebut merupakan rumah tapak seluas 45 meter persegi yang dihuni oleh enam Kepala Keluarga (KK).

Warga yang dipindahkan ke hunian vertikal setelahnya akan mendapatkan hunian permanen yang akan disedikan sejumlah sembilan unit, dengan ukuran dan kualitas fisik rumah yang layak, lengkap beserta prasarana pendukungnya. Tersedia pula ruang terbuka yang juga dimanfaatkan untuk berkumpul dengan warga sekitar.

Jakarta Menjadi Provinsi Inisiasi Pembangunan Perumahan Vertikal di Indonesia

Jakarta menjadi salah satu provinsi yang membangun banyak hunian vertikal. Bahkan telah ada suatu lokasi yang isinya bangunan hunian vertikal. Tempat tersebut dinamai Kampung Bayam. Kampung Susun Bayam diresmikan pada 12 Oktober 2022.

Dikutip dari Antara, berdasarkan data Pergub Nomor 55 tahun 2018, tarif untuk rumah susun sewa dengan bangunan blok maksimal lima lantai, untuk kategori terprogram tarifnya paling tinggi mencapai Rp372 ribu per bulan untuk tipe 30.

Sedangkan untuk tipe 36 tarif sewa paling tinggi mencapai Rp394 ribu per bulan untuk kategori terprogram.

Untuk tarif sewa bagi warga umum tipe 30 paling tinggi Rp635 ribu per bulan dan tipe 36 paling tinggi Rp765 ribu per bulan.

Setelah dibangun untuk warga terprogram pada awal Mei 2022. Perumahan Vertikal Kampung Bayam itu memiliki tiga menara dengan empat lantai yang terdiri dari 138 unit hunian. Hunian vertikal rumah susun yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta diperuntukkan bagi 123 Kepala Keluarga yang merupakan warga eks Kampung Bayam yang terdampak JIS.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, bersyukur karena namanya tidak diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri untuk kembali menjadi Pj Gubernur Jakarta. Dia mengatakan hal itu keputusan yang tepat.

"Alhamdulillah itu keputusan yang cukup baik dan tepat, sekali lagi Alhamdulillah," kata Heru Budi usai menjadi Inspektur Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2024 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai tidak menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Sebagai informasi, dia mengemban amanah menjadi Pj Gubernur Jakarta sejak 2022.

"Kan sudah dua tahun (jadi Pj Gubernur Jakarta) dan terima kasih kepada jajaran DPRD, ketua maupun wakil ketua dan semuanya," kata Heru.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendapatkan tiga nama teratas Pj Gubernur DKI yang mendapat dukungan terbanyak dari fraksi di DPRD DKI. Tiga nama tersebut akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pj Jakarta berikutnya.

Tiga nama tersebut adalah Teguh Setyabudi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri dengan perolehan delapan dukungan.

Lalu Akmal Malik yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dengan tujuh dukungan dan Komjen Polisi Tomsi Tohir sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dengan tujuh dukungan.

Adapun Heru Budi hanya mendapatkan satu dukungan. Selain dia, ada juga Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono (dua dukungan), Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali (satu dukungan) dan Rudy Sufahriadi (satu dukungan).

Heru Budi Hartono mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 dan masa jabatannya akan habis pada 17 Oktober 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, masa jabatan Pj Gubernur selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.