Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lonjakan impor secara umum pada Juli 2024 yang tumbuh 17,82% (month-to-month/mtm) menjadi US$21,74 miliar utamanya terdorong oleh barang modal, khususnya smartphone atau ponsel pintar hingga ampas sisa makanan

Secara umum, impor barang modal mengalami kenaikan baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy) yang masing-masing tumbuh 21,21% dan 2,04%. Namun secara kumulatif, impor barang modal mengalami penurunan tipis sebesar 0,01% menjadi US$22,45 miliar dari periode yang sama tahun lalu.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan komoditas yang menyumbang kenaikan impor tersebut berasal dari Mesin/Peralatan Mekanis dan Bagiannya (HS 84), Mesin/Perlengkapan Elektrik dan Bagiannya (HS 85), dan Kendaraan dan Bagiannya (87).

“Mesin dan perelangkapan elektrik dan bagiannya HS 85 khususnya smartphone. Smartphone ini masuk dalam kode [HS] 85171300. Ini yang mengalami kenaikan impor,” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Secara perinci, nilai impor smartphones pada Juli 2024 mencapai US$125,6 juta atau naik US$83,7 juta dengan kontribusi terhadap total impor sebesar 3,45%. BPS mencatat komoditas ini berasal dari negara mitra dagang China.

Sementara itu, komoditas HS Full Digit 84295200 (mechanical shovels, escavator, machinery with a 360^o revolving superstructure) juga menjadi pendorong impor dengan nilai US$104,9 juta.

Komoditas dengan kode HS Full Digit 84798210 (mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenesing, emulsifying/stirring machines, electrically operated) senilai US$86,3 juta atau naik US$45,6 juta

Kemudian komoditas Penerima Portabel untuk Panggilan (HS Full Digit 85176299) juga mencatatkan peningkat nilai impor US$41 juta menjadi US$63,6 juta.

Barang lainnya yang mengalami kenaikan impor cukup tinggi pada Juli 2024, yakni berasal dari HS Full Digit 84792010 (Machines for the extraction/preparation of animal/fixed vegetable fats or oils, electrically operated) senilai US$30,8 juta menjadi US$47,8 juta.

Adapun, per Juli 2024 BPS mencatatkan nilai impor US$21,74 miliar atau naik 17,82% (mtm) dari Juni 2024 akibat naiknya impor migas yang tumbuh 8,78% dan nonmigas tumbuh 19,76%.

Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal mengalami peningkatan.

Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi mengalami penurunan sedangkan nilai impor bahan baku/penolong dan barang modal mengalami peningkatan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pihak ketiga dalam memanfaatkan limbah makanan dari hotel, restoran dan kafe (horeka) yang masih bisa dimanfaatkan alias masih layak konsumsi

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, selain dari rumah tangga dan pasar, sampah makanan juga bersumber dari horeka.

"Saya sering melihat banyak makanan di hotel yang belum tersentuh, dan itu akhirnya dibuang begitu saja. Padahal, itu masih bisa dipilah yang masih layak konsumsi untuk dikirim ke panti jompo atau panti asuhan," jelasnya kepada KONTAN, Senin (29/7/2024).

Memang, kata Eliza, ada beberapa hotel atau restoran yang punya SOP agar sisa makanan tersebut dibuang atau tidak boleh dimanfaatkan lagi. Tapi, sepertinya banyak horeka lainnya yang tak begitu ketat untuk selalu membuang sisa makanannya ke tong sampah.

"Jadi perlu juga pemda memfasilitasi pihak ketiga untuk memanfaatkan sisa makanan layak konsumsi di horeka," jelasnya.

Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk Food Waste Index 2024 mencatat, total sampah makanan Indonesia per tahun mencapai 14,73 juta ton atau setara dengan 54,33 kg per penduduk per tahun. Secara ekonomi, jumlah sampah makanan yang besar itu setara dengan kerugian Rp 330 triliun per tahun.

Artinya, nilai sampah makanan yang terbuang itu setara dengan pengeluaran 50 juta orang miskin tanpa penghasilan. Padahal, jumlah penduduk miskin kita hanya sekitar 25,22 juta orang. Itu pun mereka masih memiliki penghasilan meski tidak mencapai garis kemiskinan.

Dengan jumlah mencapai 14,73 juta ton itu, Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar. Menurut laporan UNEP 2024, Tiongkok merupakan penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Jumlahnya diperkirakan mencapai 108,67 juta ton per tahun.

Melansir dari Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia (2021), hasil riset kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, Waste4Change, dan World Resource Institute memberikan proyeksi nilai kehilangan ekonomi di tahap food loss (pangan yang terbuang pada tahap produksi, pascapanen/penyimpanan, dan pemrosesan/pengemasan) sekitar Rp 106 triliun sampai Rp 205 triliun per tahun.

Adapun nilai kehilangan ekonomi pada tahap food waste (pangan yang terbuang pada tahap distribusi/pemasaran dan sisa konsumsi) berkisar antara Rp 107 triliun sampai Rp 346 triliun per tahun.

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP) guna menurunkan angka sisa pangan (food waste) di Indonesia.

baca juga: Bangun Kemandirian Pangan, Petani Lokal Jadi 'Anak Emas' Pemerintah

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan upaya itu diinisiasi dan dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan pangan sebagai bagian dari gerakan penyelamatan sektor tersebut.

"Penyusunan rancangan Perpres SSP ini terus bergulir dan hari ini kita melakukan finalisasi rancangan untuk segera berproses sesuai mekanisme yang ada, tentu dengan melibatkan seluruh unsur atau stakeholder pangan," kata Nita, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Nita menyampaikan sudah tujuh kali melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, pakar di bidang pangan dan gizi, kementerian dan lembaga, asosiasi hingga organisasi kemasyarakatan.
"Semua kita libatkan, sehingga rancangan Perpres ini tentunya menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan," jelas dia.

Selaras dengan penyusunan regulasi SSP ini, lanjut Nita, pemerintah melalui Bappenas juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan tersebut ditargetkan pengurangan SSP hingga 75 persen pada 2045.

Penurunan kuantitas pangan

Dalam peta jalan tersebut dijelaskan susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

"Yang juga penting untuk dipahami bersama adalah bahwa susut dan sisa pangan itu bukan limbah. Jadi sisa pangan itu adalah makanan yang masih bisa dimakan, namun tidak bisa dikonsumsi karena faktor tertentu. Misalnya, makanan yang tersisa karena tidak habis terjual. Sisa pangan ini masih layak konsumsi dan dalam kondisi aman untuk dimakan," terang Nita.

Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan rancangan Perpres akan memberikan progres positif terhadap upaya bersama mengurangi susut dan sisa pangan.

"Proses ini terus kita dorong untuk menghadirkan satu regulasi terkait pengurangan susut dan sisa pangan. Dengan Perpres ini kita harapkan seluruh stakeholder terkait dapat berkontribusi lebih baik. Food waste harus kita tekan, karena berdampak pada ketahanan pangan, bahkan lingkungan dan ekonomi kita," ujar Arief.

(SAW)