Jakarta: Pemerintah melakukan transformasi digital sistem pemerintahan dalam kerangka SPBE demi meningkatkan kualitas, akuntabilitas, efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“INA Digital memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu. Sesuai arahan Presiden, tidak boleh lagi ada proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” ujar Menteri PANRB dilansir, Rabu, 14 Agustus 2024.
Sebagai bagian dari Peruri, INA Digital dibentuk dari hasil sinergi dan kolaborasi antara Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). INA Digital juga dimotori oleh talenta dengan pengalaman membangun layanan digital berskala nasional dan internasional.

Kolaborasi 15 kementerian/lembaga

Bersamaan dengan diresmikannya INA Digital, 15 kementerian/lembaga menandatangani komitmen untuk menjadi pionir dalam melaksanakan percepatan keterpaduan ekosistem layanan digital di Indonesia. Sembilan dari 15 kementerian/lembaga kemudian dipilih sebagai sektor Aplikasi SPBE Prioritas karena merupakan sistem pemerintahan dan layanan dasar.

“Dengan adanya keterpaduan layanan digital ini diharapkan masyarakat tidak perlu mengisi data secara berulang. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujar Anas.

Adapun sektor Aplikasi SPBE Prioritas tersebut di antaranya kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, aparatur negara, keuangan negara, kepolisian, dan lain sebagainya. Sedangkan enam lainnya termasuk ke dalam sektor Aplikasi SPBE Nasional yang akan diintegrasikan secara bertahap.

Baca juga: Dukung Digitalisasi Kesehatan, Peruri Tawarkan Solusi End-to-End untuk RS

Keterpaduan 3 inovasi digital

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA Digital sedang mengejar pengembangan tiga inovasi digital yang nantinya akan saling terintegrasi. Inovasi tersebut penggunaannya akan berbentuk portal dan aplikasi yang penggunaannya menyasar kepada dua segmen yang berbeda.

“Portal dan aplikasi yang akan dikembangkan menyasar dua segmen, yaitu yang pertama untuk masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kedua, untuk instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” jelas Dwina.

Di sisi lain, INA Digital menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antar seluruh sistem dan aplikasi tersebut. Untuk itu, INA Digital mengembangkan inovasi ketiga yang berfungsi sebagai ‘kunci akses tunggal’ otentikasi melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Sehingga, pengguna tidak perlu melakukan pembuatan akun atau menginput data berulang saat mengakses layanan yang berbeda atau single sign-on. Untuk memperkuat keamanan, proses enkripsi data yang berlapis juga diterapkan, dimulai dari in-transit hingga at-rest,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dwina mengungkapkan, penerapan multi-factor authentication (MFA) juga memungkinkan verifikasi data dan identitas dapat berjalan secara aman, serta pengguna memiliki otoritas penuh dalam menggunakan data pribadinya saat mengakses layanan publik secara elektronik.

Tiga inovasi ini juga dikembangkan melalui tahapan audit keamanan yang berlapis dan dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan Peruri dan Pemerintah Indonesia melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, proses pengembangan ini juga melibatkan pengawasan dan pendampingan secara aktif oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Sampai saat ini, koordinasi intens masih terus dilakukan bersama 15 kementerian/lembaga untuk menyukseskan upaya keterpaduan ini. Adapun ketiga inovasi tersebut ditargetkan mulai diuji coba secara bertahap pada kuartal III tahun ini,” ujarnya.

(END)

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah memiliki dua jalur untuk menerbitkan identitas digital.

Ia menyampaikan bahwa identitas digital tersebut penting untuk mendukung dan mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Identitas digital dan otentikasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu aplikasi INA Pass dan Portal Pelayanan Publik,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/7/2024).

Proses tersebut, lanjut dia, melibatkan verifikasi identitas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mekanisme Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang saling terintegrasi untuk mempermudah pengguna.

Pernyataan tersebut disampaikan Anas saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Identitas Digital dan Progres SPBE Prioritas di Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman), Jakarta, Senin.

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pimpinan kementerian atau lembaga (K/L).

Anas menjelaskan bahwa pengembangan Identitas Digital Terpadu dalam kerangka INA Pass dilakukan secara bersinergi antara Kemendagri dan Kemenkominfo.

Kemendagri akan fokus pada peningkatan fitur liveness detection dan aplikasi INA Pass serta mengakomodasi penggunaan PSrE sesuai konsep Kemenkominfo.

Sementara itu, Kemenkominfo akan mengutamakan single sign-on (SSO) Nasional dan Portal Layanan Publik, serta menyesuaikan aplikasi INA Pass sesuai konsep Kemendagri.

"Tujuan utama adalah agar sistem ini berdampak positif dan mudah digunakan oleh masyarakat dalam berbagai layanan publik digital pemerintah. Ini adalah solusi jalan tengah yang terus kami diskusikan dengan (K/L) terkait," jelas Anas.

Ia juga menekankan perlunya percepatan implementasi SPBE dengan mengalokasikan anggaran untuk operasional mulai September 2024 dan memasukkan anggaran pengembangan layanan digital untuk tahun anggaran 2025.

Anas berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengkaji transformasi skema pendanaan untuk mendukung percepatan transformasi digital, khususnya melalui layanan SPBE Prioritas sesuai dengan konsep Proyek Strategis Nasional (PSN) Digital.

"Hal ini penting untuk mendukung percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 dan memastikan keberlanjutan anggaran pada tahun-tahun mendatang," tuturnya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menekankan agar transformasi digital dilaksanakan sesuai keputusan yang telah disepakati.

"Percepatan transformasi digital ini harus sesuai dengan keputusan yang telah dibuat," imbuhnya.

Luhut juga meminta agar Kemendagri dan Kemenkominfo memperkuat kolaborasi teknis dalam implementasinya.

Dalam pelaksanaannya, ia meminta INA Digital dan badan usaha milik negara (BUMN) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menjadi mitra dalam mendukung teknis dari desain hingga implementasi terpadu.