JAKARTA - Hindenburg Research menuduh ketua regulator bursa saham India atas konflik kepentingan yang menurutnya menghalangi pemeriksaan menyeluruh atas klaim manipulasi dan penipuan di Adani Group. Buch membantah bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu (12/8), Buch mengatakan bahwa seluruh informasi telah diikuti dengan seksama bahwa investasi dalam dana yang disebut dalam laporan Hindenburg dilakukan pada 2015 dalam kapasitas pribadi, dua tahun sebelum ia bergabung sebagai anggota Dewan Sekuritas dan Bursa India atau Securities and Exchange Board of Indi.

Baca Juga: Lepas dari Jeratan Utang, India Ajak Maladewa Campakkan Dolar AS

Regulator pasar India meminta para investor tetap tenang dan melakukan uji tuntas sebelum bereaksi terhadap laporan-laporan tersebut. Laporan Hindenburg memicu kritik baru dari partai-partai politik oposisi India, yang menuntut penyelidikan parlemen.

Mengutip dokumen-dokumen pelapor, Hindenburg mengatakan bahwa Buch dan suaminya memiliki saham di sebuah dana luar negeri di mana sejumlah besar uang diinvestasikan oleh rekan-rekan Vinod Adani, saudara laki-laki miliarder Adani Group, Gautam Adani.

Adani Group menolak tuduhan-tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa struktur perusahaannya di luar negeri sepenuhnya transparan. Juru bicara konglomerat ini menggambarkan tuduhan Hindenburg tidak lebih dari ikan merah yang dilemparkan oleh sebuah entitas yang putus asa dan sangat menghina hukum India.

"Grup Adani sama sekali tidak memiliki hubungan komersil dengan individu-individu atau hal-hal yang disebutkan dalam upaya yang disengaja untuk menjelek-jelekkan posisi kami," ujar juru bicara tersebut dikutip dari Reuters, Senin (12/8/2024).

Baca Juga: Iran Bakal Serang Israel Selama 4 Hari, Pesawat Sipil Diminta Menjauh hingga 14 Agustus

Pada Januari 2023, Hindenburg merilis sebuah laporan yang menuduh penggunaan suaka pajak yang tidak tepat dan manipulasi saham oleh Adani Group, yang memicu aksi jual saham konglomerat ini senilai USD150 miliar meskipun mereka membantah melakukan kesalahan. Saham-saham tersebut telah pulih sebagian.

Laporan tahun 2023 juga menyebabkan penyelidikan oleh kepala regulator Buch, yang masih berlangsung. Pada bulan Mei, enam perusahaan Grup Adani mengungkapkan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan dari SEBI yang menuduh adanya pelanggaran peraturan pasar saham India.

JAKARTA - Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra meyakini dampak skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 akan membebani devisa negara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dihadapan dolar Amerika Serikat (AS). Gede menegaskan, kebijakan ugal-ugalan impor beras Bapanas dan Bulog pimpinan Arief Prasetyo Adi- Bayu Krisnamurthi tidak mengantarkan kebaikan untuk rakyat.

Demikian hal tersebut disampaikan Gede menanggapi skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate yang berpotensi membuat negara rugi hingga Rp8,5 triliun. "Banyaknya impor dengan kurs yang semakin lemah akan menguras devisa dan sekaligus mengurangi pertumbuhan ekonomi," tegas Gede, Jumat, (19/7/2024).

Gede pun menagih pertanggung jawaban dari Bapanas-Bulog terkait potensi terbebaninya devisa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi imbas skandal mark up impor beras tersebut. Gede meminta Bapanas dan Bulog dapat bertanggung jawab dihadapan hukum. "Kalau memang terbukti jelas harus bertanggung jawab secara hukum ya," ungkap Gede.

Gede melanjutkan, Bapanas dan Bulog juga harus dapat menjawab secara gamblang tudingan dari keterlibatan dari skandal mark up dengan nilai kerugian mencapai Rp8,5 triliun tersebut. "Bulog dan Bapanas harus menjawab potensi mark up impor beras yang dituduhkan banyak pihak," jelasnya.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto sebelumnya membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD660 per ton cost, insurance, and freight (CIF)," kata Hari Purwanto, Minggu,(14/7/2024).

Hari meenegaskan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024.

"Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024 RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655 per MT CIF Indonesia," papar Hari Purwanto.

Hari menambahkan, kebohongan Bulog semakin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya USD538 per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100.000 ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah USD15 per ton dari yang mereka tawarkan. Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar USD538 per ton.

Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar USD604 per ton. Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar USD523 per Ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni USD604 per ton terdapat selisih harga USD46 per ton. Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi USD15 per ton dari harga penawaran Tan Long USD573 per ton yaitu USD558 per ton.

"Ini selisih dari Loc Troi yang dapat order 100 ribu per ton x USD46 per ton = USD4,6 juta. Ini mark up harga Bulog dari 1 perusahaan, Loc Troi. Belum markup dari perusahaan lain yang jumlahnya 2,2 juta ton. Untungnya lebih dari Rp 2,7 triliun. Ini Skandal Bapanas-Bulog Gate 2024," beber Hari Purwanto.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

"Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai USD565 juta atau sekitar Rp8,5 triliun," kata Anthony, Kamis, (11/7/2024).